Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
Urgensi Kelengkapan Teknis dalam Regulasi Penggunaan Konten YouTube sebagai Jaminan
Get PDFAbstrak
Perkembangan teknologi digital membawa perubahan pesat terhadap kegiatan perekonomian masyarakat yang semakin bervariasi. Hasil dari kemajuan teknologi kemudian membuat lapangan industri baru, seperti, ekonomi kreatif yang kemudian diatur di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU Ekonomi Kreatif). Perubahan selanjutnya turut berevolusi di dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekonomi Kreatif) yang mana salah satu kebijakannya adalah mengenai aplikasi penggunaan konten YouTube sebagai jaminan. Hal ini turut memunculkan banyak kontroversi dan menjadi sebuah permasalahan baru yang menarik untuk dibahas dalam apalikasi hukumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif di dalam analisa kajian masalah melalui pertimbangan dari peraturan perundang-undangan dan sumber sekunder terkait. Di dalam hasil penelitian diketahui bahwa pada saat ini pengaturan terkai dengan konten YouTube sebagai jaminan diatur di dalam PP Ekonomi Kreatif, namun di dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaannya.
Kata Kunci: Ekonomi Kreatif, Jaminan, Konten, Valuasi, YouTube.
Abstract
The development of digital technology makes rapid changes to continuously increasingly variation of economic activities in the community. The result of technological advances then creates new industrial fields, such as, the creative economy which is regulated by Law Number 24 of 2019 on Creative Economy (Creative Economy Law). Subsequent changes also evolved in the issuance of Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 24 of 2022 on Implementation Regulations of Law Number 24 of 2019 on Creative Economy (PP Creative Economy) which is one of the policies regarding the application of using YouTube content as collateral. This also led to a lot of controversy and has become an interesting new issue to be discussed in its legal application. This research was conducted with using a normative juridical research method in the analysis of the study of the problem through consideration of the laws and regulations and related secondary sources. In the result of the research, it is known that currently the arrangements related to YouTube content as collateral are regulated in the PP Creative Economy, but there are still many obstacles in its implementation.
Keywords: Creative Economic, Collateral, Content, Valuation, YouTube
Quo Vadis: Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
No full textAbstrak
Berkenaan dengan proses formil dan materil pembentukan peraturan perundang-undang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian dirubah kembali menjadi UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Partisipasi publik bilamana merujuk pada UU a quo memanglah bukan merupakan suatu asas yang dipertimbangkan dalam merumuskan Undang-Undang. Partisipasi publik memang diakomodir dalam Pasal 96 UU a quo, namun dapat dikatakan bersifat pasif, sehingga masyarakat sebagai sasaran dari keberlakuan suatu undang-undang kerap kali dirugikan, dan peraturan yang dilegitimasi kerap kali tidak merepresentasikan keinginan masyarakat. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang menekankan pada penggunaan dan analisis terhadap data sekunder, yakni menganalisi bahan hukum primer pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pentingnya penggunanan asas partisipasi publik dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan, dimana partisipasi publik yang dimaksud adalah partisipasi publik yang bersifat aktif yang melibatkan masyarakat secara langsung dan aktif. Lebih lanjut, partisipasi publik ini perlu sekali menjadi sebuah rumusan undang-undang baru yang harus dipertimbangkan ketika merumuskan suatu peraturan perundang-undangan.
Kata kunci: Indonesia, partisipasi publik, pembentukan, peraturan perundang-undangan
Abstract
With regard to the formal and material process for the formation of laws and regulations in Indonesia, it is regulated in Law Number 12 of 2011 which was later changed to Law Number 14 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation, which was later changed back to Law no. 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. Public participation when referring to the a quo Law is indeed not a principle to be considered in formulating a law. Public participation is indeed accommodated in Article 96 of the a quo Law, but it can be said to be passive, so that the community as the target of the enactment of a law is often disadvantaged, and legitimized regulations often do not represent the wishes of the community. This research is a type of normative legal research that emphasizes the use and analysis of secondary data, namely analyzing primary legal materials in laws and regulations relating to the formation of laws and regulations. The results of this study conclude that the importance of using the principle of public participation in the formation of laws and regulations, where public participation in question is active public participation that involves the community directly and actively. Furthermore, this public participation really needs to be a formulation of a new law that must be considered when formulating a statutory regulation.
Keywords: Indonesia, public participation, establishment, legislatio
BATASAN ASAS HAKIM PASIF DAN AKTIF PADA PERADILAN PERDATA
Get PDFABSTRAKHakim sebagai aktor penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terikat pada asas-asas hukum, salah satunya adalah bersikap pasif. Asas merupakan abstraksi dari sebuah aturan, maka apabila asas hukum tidak dirumuskan dalam aturan hanyalah berupa pedoman saja yang tidak mengikat bagi hakim. Asas hukum itu mempunyai kekuatan sebagai undang-undang apabila secara tegas dituangkan dalam undang-undang dan barulah dapat diterapkan hakim pada peristiwa konkrit. Pengaturan dalam RV menunjukkan bahwa hakim bertindak pasif sementara HIR/RBg condong menempatkan hakim bersikap aktif. Sesungguhnya sebagai aturan yang berlaku untuk golongan penduduk Eropa, RV tidak berlaku lagi di Indonesia sepanjang telah diatur dalam HIR/RBg, namun berbagai doktrin yang ada memperkuat dan menempatkan peran hakim yang pasif sebagaimana diatur dalam RV. Artikel ini membahas batasan dari hakim pasif dan aktif pada peradilan perdata salah satunya dalam penyelesaian gugatan sederhana. Metode penelitian berupa yuridis normatif yang mengutamakan data sekunder dan dilengkapi data primer berupa wawancara dengan para hakim di beberapa pengadilan dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian bahwa telah terjadi pergeseran sikap hakim pada peradilan perdata. Berbagai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung menujukkan dan menuju pada prinsip bahwa hakim perdata bersikap aktif salah satunya dalam penyelesaian gugatan sederhana. Secara filosofis peran aktif hakim sangat relevan dengan pencarian kebenaran yang dapat mendorong tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kata kunci: asas hukum; acara perdata; hakim aktif.
ABSTRACTJudges as law enforcement actors in carrying out their duties are bound by legal principles, one of which is being passive. The principle is an abstraction of a rule, so if the legal principle is not formulated in the rules, it is only a guideline which is not binding on judges. The legal principle has the power as law if it is explicitly stated in the law and then the judge can apply it to concrete events. The arrangement in the RV shows that judges act passively while HIR/RBg tends to place judges in an active position. In fact, as a rule that applies to European population groups, RV is no longer valid in Indonesia as long as it has been regulated in HIR/RBg. However, various existing doctrines strengthen and place the passive role of judges as regulated in RV. This article discusses the limitations of passive and active judges in civil courts, one of which is in the settlement of simple lawsuits. The research method is in the form of normative juridical which prioritizes secondary data and is complemented by primary data in the form of interviews with judges in several courts and analyzed qualitatively and juridically. The results showed that there had been a shift in the attitude of judges in civil courts. Various provisions in the Supreme Court Regulations show and lead to the principle that civil judges are active, one of which is in the settlement of simple lawsuits. Philosophically, the active role of judges is very relevant to the search for the truth that can encourage the achievement of quick, simple, and low-cost justice.Keywords: active judge; civil proceedings; legal principles.
 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN FOOD ESTATE DI KAWASAN HUTAN DITINJAU DARI ECO-JUSTICE: JURIDICAL ANALYSIS OF FOOD ESTATE DEVELOPMENT PROGRAMS IN FOREST AREAS IN TERMS OF ECO-JUSTICE
Get PDFABSTRAK
Pada tahun 2020 Presiden Joko Widodo mengemukakan wacana pembangunan food estate sebagai respon atas peringatan krisis di masa pandemi Covid-19. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri LHK No.24/2020 melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, yang kemudian peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan PermenLHK No. 7 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan food estate di kawasan hutan memiliki banyak problematika, yaitu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta masalah dalam pengimplementasiannya. PermenLHK tersebut juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan ekologi di mana seharusnya manusia hidup berdampingan dengan harmonis bersama alam.
Kata kunci: Kebijakan, Keadilan Ekologi, Lumbung Pangan, Penggunaan Lahan.
ABSTRACT
In 2020 President Joko Widodo announced a discourse on food estates as a response to the crisis warning during the Covid-19 pandemic. Therefore, to meet domestic food needs, the government issued Minister of Environment and Forestry Regulation No. 24/2020 through the Ministry of Environment and Forestry concerning Provision of Forest Areas for Food Estate Development, which was later revoked and replaced by PermenLHK No. 7 of 2021. The results show that the food estate development policy in forest areas has many problems, namely contrary to higher regulations and problems in its implementation. The PermenLHK also contradicts the values of ecological justice where humans should live side by side in harmony with nature.
Keywords: Ecological Justice, Food Estate, Land Use, Policy
TANGGUNG JAWAB PEMILIK KAPAL ATAS KASUS TUMPAHAN MINYAK MT ALYARMOUK DI PERAIRAN KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE 1992: MT ALYARMOUK OWNER LIABILITY FOR OIL SPILL IN RIAU ISLAND WATERS BASED ON CLC 1992
No full textABSTRAK
Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, diperkirakan luasnya mencapai 3.273,310 Km. Dengan wilayah laut yang sangat luas itu, Indonesia tentu tidak akan luput dari berbagai permasalahan seperti pencemaran laut, termasuk juga pencemaran akibat tumpahan minyak. Pada tahun 2015 terdapat kecelakaan kapal antara MT Alyarmouk (Libya) dengan MV Sinar Kapuas (Singapura), kecelakaan tersebut mengakibatkan lambung MT Alyarmouk menumpahkan 4.500 ton minyak mentah ke perairan perbatasan Singapura-Indonesia, yang berakibat pada tercemarnya perairan Kepulauan Riau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif serta metode analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan-ketentuan dalam Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage 1992 (CLC 1992) mewajibkan General National Maritime Transport Company selaku pemilik dari MT Alyarmouk bertanggung jawab secara mutlak atas pencemaran yang terjadi, selanjutnya pemilik kapal tersebut juga harus memberikan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawabnya, kepada pihak yang dirugikan akibat pencemaran tersebut.
ABSTRACT
Indonesia is a country that has a very large sea area, an estimated area of 3,273,310 km. With such a vast sea area, Indonesia will certainly not escape various problems such as marine pollution, including pollution due to oil spills. In 2015 there was a ship accident between MT Alyarmouk (Libya) and MV Sinar Kapuas (Singapore), the accident resulted in MT Alyarmouk's hull spilling 4,500 tons of crude oil into the waters of the Singapore-Indonesia border, which resulted in contamination of the waters of the Riau Islands. The research method used in this research is a normative juridical approach and an analytical method using a qualitative juridical approach. Based on the result of the research, provisions in the Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage 1992 (CLC 1992) require the General National Maritime Transport Company as the owner of MT Alyarmouk is absolutely responsible for the pollution that occurs, then the owner of the ship must also provide compensation as a form of responsibility, to the party who is harmed by the pollution
KEPASTIAN HUKUM PENUNDAAN PEMBAYARAN BPHTB DALAM AYDA LELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Get PDFABSTRAKUndang-undang Perbankan mengatur bahwa eksekusi agunan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu yaitu melalui pelelangan atau secara di bawah tangan. Dalam praktik, penjualan melalui pelelangan tidak selalu berhasil dengan cepat. Bank kemudian melakukan langkah pengambilalihan agunan yaitu dengan cara membeli melalui lelang (AYDA). AYDA atas pengalihan tanah dan/atau bangunan akan menimbulkan kewajiban perpajakan bagi bank berupa BPHTB. Dalam UU Perbankan, kewajiban bank sebagai pembeli dapat ditunda dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai bank menemukan pembeli AYDA. Tulisan ini mengkaji pemenuhan kewajiban BPHTB dalam pengambilalihan agunan tanah dan/atau bangunan oleh bank melalui lelang dan kepastian hukum penundaan kewajiban BPHTB-nya dalam perspektif Hukum Perbankan dan UU HKPD. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara mengkaji permasalahan berdasarkan bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan cara analisis data yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan menurut UU HKPD, pemenuhan BPHTB terutang harus dibayar oleh pemenang lelang pada saat penunjukan pemenang lelang yaitu tanggal pelaksanaan lelang. Sedangkan menurut UU Perbankan, kewajiban BPHTB tersebut dapat ditangguhkan selama 1 (satu) tahun. Dualisme pengaturan tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam penerapannya. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya dengan melakukan penafsiran dan perbaikan regulasi. Perbaikan dilakukan dengan merevisi UU HKPD terkait saat terutangnya BPHTB dan ketentuan pengecualian bagi bank terkait pembayaran BPHTB atas AYDA oleh bank melalui lelang. Selain itu, amanat UU Perbankan untuk membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara pembelian agunan dan pencairannya perlu direalisasikan.Kata kunci: ayda melalui lelang; bphtb; kepastian hukum.
ABSTRACTThe Banking Law stipulates that the execution of collateral can be carried out in two ways, namely through auction or under the hand. In practice, selling by auction doesn't always work out quickly. The bank then takes steps to take over the collateral, namely by buying through auction (AYDA). AYDA on the transfer of land and/or buildings will result in tax obligations for banks in the form of BPHTB. In the Banking Law, a bank's obligation as a buyer can be postponed for a period of 1 (one) year until the bank finds an AYDA buyer. Therefore, the author wants to examine the fulfillment of BPHTB's obligations in the takeover of land and/or building collateral by banks through auctions and the legal certainty of delaying BPHTB obligations in the perspective of Banking Law and the HKPD Law. The research method used is normative juridical by examining problems based on library materials. This study uses a legal approach and a conceptual approach with descriptive analytical research specifications and qualitative juridical data analysis methods. Based on the results of research it can be concluded that according to the HKPD Law, the fulfillment of the outstanding BPHTB must be paid by the auction winner at the time of appointment of the auction winner, namely the date of the auction. Meanwhile, according to the Banking Law, the obligation of BPHTB can be suspended for 1 (one) year. The dualism of this arrangement gives rise to different interpretations in its application. The ways that can be done to overcome this are by interpreting and improving regulations. Improvements were made by revising the HKPD Law related to when BPHTB became payable and provisions for exemptions for banks regarding the payment of BPHTB on AYDA by banks through auctions. In addition, the mandate of the Banking Law to make a Government Regulation that regulates the procedure for purchasing collateral and its disbursement needs to be realized.Keywords: ayda through auction; bphtb; legal certainty
Pendekatan Quadruplehelix dalam Menanggulangi Problematika Sampah Makanan di Indonesia Ditinjau Perspektif Hukum
Get PDFAbstrak
Permasalahan food waste atau sampah sisa makanan telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Untuk menanggulangi problematika ini, pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai regulasi yang mengatur sistem pengelolaan sampah, termasuk sampah makanan. Sayangnya, ketentuan hukum yang dibuat saat ini masih berorientasi kepada konsep ekonomi linear yang konvensional sehingga jumlah sampah di tingkat nasional belum menunjukan penurunan yang signifikan. Dalam menanggapi permasalahan multisektoral ini, dibutuhkan solusi yang mendorong koordinasi lintas sektor pula. Oleh karena itu, melalui penelitian dengan metode yuridis normatif ini akan ditelaah mengenai pembentukan konsep hukum ideal dalam menanggulangi problematika sampah makanan di Indonesia melalui penerapan konsep ekonomi sirkular dan pendekatan quadruplehelix yang meliputi peran pemerintah, pelaku ekonomi atau pelaku industri, masyarakat, serta akademisi di dalamnya. Dari penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa dibutuhkan beberapa penyesuaian yang dilakukan untuk dapat mengakomodir konsep ekonomi sirkular dalam tatanan hukum nasional termasuk di dalamnya perencanaan mengenai insentif, sosialisasi, dan standarisasi. Adapun masing-masing pihak dalam pendekatan quadruplehelix juga direkomendasikan untuk melakukan perubahan yang cukup signifikan seperti perubahan gaya hidup di masyarakat dan transformasi menuju industri hijau oleh para pelaku industri.
Kata Kunci: Ekonomi Sirkular, Konsep Hukum, Pendekatan Quadruplehelix, Pengelolaan Sampah, Sampah Makanan.
Abstract
Food waste problems has reached an alarming stage. To overcome this problem, the Indonesian government has established regulations that focus on waste management systems, including food waste. Unfortunately, the current legal provisions are still oriented to the conventional linear economic concept so that the amount of waste at the national level has not shown a significant decline. In order to respond to this multi-sectoral problem, solutions that encourage cross-sectoral coordination are highly needed. Therefore, in this normative juridical research, it will examine the ideal legal concept in tackling the problems of food waste in Indonesia through the application of circular economy concept and quadruplehelix approach which includes the role of the government, economic actors, the community, and academics in it. From this research, it can be concluded that some adjustments are needed to be able to accommodate the circular economy concept in the national legal order, including planning on incentives, socialization, and standarization. As for each party in the quadruplehelix approach, it is also recommended to make significant changes such as changes in lifestyle by the community and transformation towards green industries ecosystem by the economic actors
Keywords: Circular Economy, Food Waste, Legal Concept, Quadruplehelix Approach, Waste Managemen
IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PENULISAN DAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH BERDASARKAN UU BENDERA DAN BAHASA DIKAITKAN DENGAN UPAYA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
Get PDFABSTRAKMaraknya penggunaan bahasa asing dalam penulisan dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 dan terindeks Scopus, semakin menekan penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Masalah yang diteliti tentang kepastian hukum penggunaan bahasa Indonesia dalam artikel ilmiah yang diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus menurut UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia, dan strategi yang sebaiknya dilakukan oleh pengelola jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus agar tetap memenuhi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia menurut UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia.Artikel ini menggunakan metode penulisan deskriptif analitis dan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan mengkaji UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia terhadap praktik kewajiban penggunaan bahasa asing (Inggris) pada artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidakpastian hukum karena tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam penulisan dan publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus, sehingga juga melanggar Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) UU Bendera dan Bahasa serta Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (4) Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia. Strategi yang sebaiknya dilakukan oleh pengelola jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus agar selain memenuhi syarat indeksasi Scopus, juga tetap memenuhi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia menurut UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia adalah dengan menggunakan sistem dua bahasa atau bilingual, sebagaiman ditetapkan Pasal 31 ayat (4) Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia.Kata kunci: artikel ilmiah, bahasa Indonesia, kepastian hukum.
ABSTRACTThe widespread use of foreign languages in writing and publishing scientific articles in national journals accredited by SINTA 1 and indexed by Scopus, further suppresses the use of Indonesian in the world of education in an effort to educate the nation's life. The problems studied are regarding the legal certainty of the use of Indonesian in scientific articles published in national journals accredited by Sinta 1 and indexed by Scopus according to the Flag and Language Law and Presidential Decree on the Use of Indonesian, and strategies that should be carried out by managers of national journals accredited by Sinta 1 and indexed by Scopus in order to remain fulfil the obligation to use the Indonesian language according to the Flag and Language Law and the Presidential Regulation on the Use of the Indonesian Language.This article uses analytical descriptive writing methods and normative juridical and sociological juridical approaches, by examining the Flag and Language Law and the Presidential Regulation on the Use of Indonesian Language on the mandatory practice of using a foreign language (English) in national journal articles accredited by Sinta 1 and indexed by Scopus.The results of the study indicate that there is legal uncertainty because Indonesian language is not used in writing and publishing scientific articles published in national journals accredited by Sinta 1 and indexed by Scopus, thus violating Article 29 paragraph (1) and Article 35 paragraph (1) of the Law on Flags and Languages and Article 23 paragraph (1) and Article 31 paragraph (4) of the Presidential Regulation on the Use of Indonesian Language. The strategy that should be carried out by the manager of the Sinta 1 accredited and Scopus indexed national journal so that in addition to meeting the Scopus indexation requirements, it also fulfil the obligation to use Indonesian according to the Flag and Language Law and the Presidential Regulation on the Use of Indonesian Language by using a bilingual or bilingual system, as state at Article 31 paragraph (4) of the Presidential Regulation on the Use of Indonesian Language.Keywords: scietific articles/manuscript, Indonesia language, legal certainty
Analisis Problematika Pada Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Perspektif Hukum Nasional
No full textPeduliLindungi is an application developed to assist government agencies in tracking the spread of Coronavirus Disease (COVID - 19). PeduliLindungi relies on community participation as users to inform each other of their location while traveling in order to track contact history with COVID-19 sufferers. When users download PeduliLindungi, the system will ask for user approval to activate location data. With the active location condition, the application will periodically identify the user's location and provide information regarding the crowds and zoning of the spread of COVID-19. The results of the tracking make it easier for the government to identify anyone who needs further treatment. However, in reality there are still many problems faced by users in using this application that are not in line with applicable national law. The results of the study indicate that the PeduliLindungi is still not ready to operate massively and there are also many problems as a result of using the application which is contrary to national law. Therefore, this research will examine the problems of using the PeduliLindungi and its analysis from the perspective of national law in responding to the current problems
PERLINDUNGAN HAK EKONOMI INVENTOR APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN ASAS ALTER EGO
Get PDFABSTRAKInventor Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu jenis inventor yang menghasilkan paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Regulasi mengenai hak ekonomi inventor aparatur sipil negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, namun pemberian imbalan di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dilakukan dengan sifat lapisan nilai menurun. Hal ini menarik untuk dianalisis dari sudut pandang implementasi asas Alter Ego dalam kaitan dengan hak paten yang memberikan kedudukan tertinggi bagi inventor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap Penulisan dilakukan melalui penelusuran kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah data sekunder termasuk bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta pelaksanaannya pada peraturan perundang-undangan. Apabila melihat ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 tentu hak ekonomi inventor ASN tidak terpenuhi dengan adil. Hak ekonomi seorang inventor ASN haruslah tetap dipenuhi dengan adil mengingat nilai invensi yang dihasilkannya. Pelindungan terhadap hak ekonomi yang adil haruslah tetap diakui. Salah satu bentuk dari pelindungan terhadap Hak Ekonomi Inventor ASN yang adil adalah dengan pemberian imbalan royalti yang bersifat progresif atau meningkat sesuai dengan nilai komersialisasi yang dihasilkan dari suatu paten. Kata kunci: alter ego; paten; hak ekonomi; inventor; peraturan menteri keuanganABSTRACTCivil Servants (ASN) is one type of inventor who produces patents according to Law Number 13 of 2016 concerning Patents. Regulations regarding the economic rights of inventors of state civil servants have been regulated in a Regulation of the Minister of Finance, however, the provision of compensation in this Regulation of the Minister of Finance is carried out with a declining value layer nature. This is interesting to analyze from the point of view of implementing the Alter Ego principle in relation to patents which give the inventor the highest position. The research method used in this study uses a normative juridical approach. The writing stage is carried out through a literature search which is carried out by examining secondary data including primary legal materials, literatures, articles, opinions and teachings of experts and their implementation in statutory regulations. If you look at the provisions of Article 8 of the Regulation of the Minister of Finance Number 136/PMK.02/2021, of course, the economic rights of ASN inventors are not fulfilled fairly. The economic rights of an ASN inventor must still be fulfilled fairly considering the value of the invention he produces. The protection of just economic rights must be recognized. One form of protection of the fair economic rights of ASN inventors is the provision of royalties that are progressive or increase in accordance with the commercialization value generated from a patent.Keywords: alter ego; patent; economic rights; inventor; minister of finance regulation