Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
VALUASI KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP: STUDI ATAS PERSEPSI HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN PADA 2009-2019
Get PDFABSTRAK
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup secara represif melalui mekanisme gugatan perdata, khususnya terhadap kerusakan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Dalam kurun waktu 2009-2019, tercatat terdapat 15 perkara yang diajukan oleh pemerintah ke pengadilan. Upaya pemerintah tersebut telah menghasilkan putusan yang mewajibkan perusahaan untuk membayar sejumlah ganti kerugian dengan nilai yang signifikan. Tulisan ini melakukan analisis terhadap perspesi hakim terkait dengan valuasi kerusakan lingkungan hidup. Analisis dilakukan untuk melihat persoalan-persoalan hukum yang diperdebatkan di dalam perkara putusan tersebut, dan bagaimana hakim di dalam putusannya menyelesaikan persoalan hukum tersebut. Dengan menggunakan metode empiris normatif dalam melakukan analisa terhadap putusan dari perkara tersebut, tulisan ini menemukan 2 (dua) persoalan hukum, yakni: penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dan perhitungan kerugian kerusakan lingkungan hidup. Kata kunci: gugat perdata lingkungan; kebakaran hutan dan lahan; kerusakan lingkungan hidup; valuasi kerugian lingkungan hidup.
ABSTRACT
Since the enactment of Law Number 32 Year 2009 on Protection and Management of the Environment. The Indonesian Government has conducted a series of repressive measure to protect environment through civil litigation against polluters. The majority of litigation process have been done against polluters who caused damages to the forest and land ecosystem. Between 2009-2019, the government sued 15 companies to the civil court. The government effort resulted in substantial amount of damage award for the government. The analysis focuses on the legal issues in application of damage valuation applied by judges in those decisions. The analysis employs empirical approach to analyses the court decisions, and found two legal issues on the application, namely, the application of strict liability and the method in valuing the environmental damages. Keywords: environmental damages valuation; environmental civil litigation; environmental damages; land and forest fire
KETIDAKTAATAN PEMBAYARAN OVERDIMENSION OVERLOADING DRIVER KENDARAAN YANG BERIMPLIKASI PADA KERUSAKAN JALAN ALTERNATIF DESA: THE INABILITY PAY FOR OVERDIMENSION OVERLOADING DRIVERS WHICH IMPLICATIONS FOR ALTERNATIVE VILLAGE ROADS
Get PDFABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak pemerintah c.q dinas perhubungan atau pihak-pihak terkait terhadap adanya ketidaktaatan pembayaran overdimension overloading driver kendaraan yang berimplikasi pada kerusakan jalan alternatif desa. Relevansi penelitian ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan negara juga menjadikan keresahan di lingkungan masyarakat yang terdampak Sebagaimana Peraturan Perundang-undangan No. 32 Tahun 2009 pasal 67 terkait dengan kewajiban melestarikan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada studi law in book diantaranya menggunakan bahan literatur buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan-peraturan dan sebagainya. Selain itu juga menggunakan metode yuridis sosiologis atau empiris yaitu melalui pengamatan di lapangan. Urgensi perlunya pengawasan terhadap muatan angkutan barang perusahaan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku Sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan pasal 71 ayat 1. Sehingga harus ada upaya dari pemerintah untuk meminimalisir terjadinya potensi penyalahgunaan jalan alternatif desa.
Kata kunci: Desa; Jalan; Lingkungan; Overdimension Overloading; Pemerintah
ABSTRACT
This study aims to provide recommendations to the government, c.q. the transportation agency or related parties, for non-compliance with payments for overdimension overloading of vehicle drivers which have implications for damage to alternative village roads. The relevance of this research has a significant impact on state income and also creates unrest in the affected community. 32 of 2009 article 67 is related to the obligation to preserve the environment. This research uses a normative juridical method that emphasizes law in book studies including using literature, books, journals, regulations and so on. In addition, it also uses sociological or empirical juridical methods, namely through field observations. The urgency of the need for supervision of cargo transportation companies must comply with applicable provisions As the Regulation of the Minister of Transportation Republic of Indonesia Number 60 of 2019 concerning the implementation of goods transportation by motorized vehicles on the road article 71.
Keywords: Village; Street; Environment; Overdimension Overloading; Government
Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang pada Perjanjian Waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Get PDFAbstrak
Perlindungan rahasia dagang dijamin melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang). Namun, perlindungan itu memerlukan peningkatan karena sektor-sektor terkait seperti bisnis mengalami perkembangan. Buktinya kini skema waralaba semakin banyak dilakukan untuk mengembangkan suatu usaha. Bahkan dalam Data Kemendag yang dipaparkan oleh Oke Nurwan selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri pada acara Indonesia Franchise Forum dan Bizfest 2021, menyatakan bahwa di tahun 2021 jumlah waralaba asing yang masuk ke Indonesia kembali meningkat dan mencapai angka 124. Padahal di tahun sebelumnya waralaba sendiri telah menyerap 628 ribu tenaga kerja serta mencapai omzet Rp 54,4 miliar. Menariknya, kondisi tersebut justru berpotensi menimbulkan masalah baru yaitu kebocoran rahasia dagang. Sehingga ketika suatu bisnis memiliki banyak waralaba maka perlindungan yang harus dilakukan oleh pemilik bisnis atas rahasia dagang miliknya juga harus lebih diperkuat. Disini nyatanya terdapat urgensi untuk menelaah tentang bagaimana UU Rahasia Dagang menyikapi perlindungan hukum rahasia dagang ketika terjadi perjanjian waralaba. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif serta pendekatan undang-undang. Dari sini ditemukan bahwa UU Rahasia Dagang belum begitu merespon perlindungan rahasia dagang pada perjanjian waralaba secara spesifik, namun dasar-dasar perlindungannya masih tetap diatur dan dapat dijadikan pedoman.
Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Nilai Ekonomi, Perjanjian Waralaba, Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang.
Abstract
Trade secret protection is guaranteed through Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets (Trade Secrets Law). However, this protection needs improvement as related sectors such as business develop. The proof is that now more and more franchising schemes are being carried out to develop a business. Even the Ministry of Trade data presented by Oke Nurwan as Director General of Domestic Trade at the Indonesia Franchise Forum and Bizfest 2021, stated that in 2021 the number of foreign franchises entering Indonesia again increased and reached 124. Whereas in the previous year the franchise itself had absorb 628 thousand workers and reach a turnover of Rp 54.4 billion. Interestingly, this condition has the potential to create a new problem, namely the leakage of trade secrets. So that when a business has many franchises, the protection that must be carried out by business owners for their trade secrets must also be strengthened. Here, in fact, there is an urgency to examine how the Trade Secret Law addresses the legal protection of trade secrets when a franchise agreement occurs. This article uses a normative juridical method as well as a law approach. From this it is found that the Trade Secret Law has not yet responded to the protection of trade secrets in specific franchise agreements, but the basics of its protection are still regulated and can be used as guidelines.
Keywords: Intellectual Property, Economic Value, Franchise Agreement, Legal Protection, Trade Secret
Tanggung Jawab Penyedia Platform terhadap Pekerja Gig (Gig Worker) dalam Hubungan Kemitraan atas Wanprestasi Pembeli Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Get PDFAbstrak
Perjanjian kemitraan antara penyedia platform dengan gig worker (kurir) merupakan perjanjian kemitraan yang berbentuk semu, di mana kedudukan di antara keduanya tidak seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menindaklanjuti pertanggungjawaban dari penyedia platform yang menjalin kemitraan dengan gig worker atas tindakan wanprestasi yang dilakukan pembeli kepada gig worker. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan pada pemanfaatan bahan pustaka atau data sekunder, yang memuat bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian dilakukan dengan 2 (dua) tahap penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara secara daring. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tanggung jawab penyedia platform kepada gig worker terbatas karena adanya klausul eksonerasi (batasan tanggung jawab) dalam perjanjian kemitraan yang telah dibuat, sehingga penyedia platform tidak memiliki tanggung jawab kepada gig worker terhadap akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan pembeli. Selain itu, pelindungan hukum bagi gig worker tidak dapat dilaksanakan karena di dalam perjanjian kemitraan, gig worker menyetujui perjanjian tersebut yang di dalamnya berisi klausul ganti rugi mengenai tidak dapat menuntut ataupun mengajukan gugatan kepada penyedia platform.
Kata kunci: gig worker, pelindungan, penyedia platform, tanggung jawab.
The Responsibility of the Platform Provider to Gig Worker in a Partnership Relationship for the Buyers Default is Reviewed from the Civil Law Code
Abstract
The partnership agreement between the platform provider and gig worker is a pseudo-partnership agreement, in which the position between the two is not balanced. This study aims to identify and follow up on the accountability of platform providers who form partnerships with gig workers for default actions committed by buyers to gig workers. The research method in this study is normative juridical with an emphasis on the use of library materials or secondary data, which contains primary, secondary, or tertiary legal materials. In collecting the data needed for research, it is carried out in 2 stages of research, namely library and field research obtained through online interviews. Based on the results of the research, the responsibility of the platform provider to the gig worker is limited due to the exoneration clause in the partnership agreement that has been made, so the platform provider has no responsibility to the gig worker for the consequences of a default by the buyer. In addition, legal protection for gig workers can’t be implemented because in the partnership agreement, gig worker agrees to the agreement which contains a compensation clause regarding not being able to sue or file a lawsuit against the platform provider.
Keywords: gig worker, protection, platform provider, responsibility
MARKETPLACE SELF REGULATION TENTANG PENGEMBALIAN BARANG DALAM CARA PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY
No full textPerkembangan zaman membawa perubahan pada cara masyarakat bertransaksi online. Pada transaksi online memberikan banyak kemudahan yang signifikan kepada masyarakat khususnya di Indonesia. Salah satu kemudahan yang ada pada transaksi online yaitu adanya cara pembayaran dengan sistem Cash On Delivery. Sistem pembayaran Cash On Delivery memberikan kemudahan masyarakat dengan pembayaran tunai langsung di tempat tanpa membayar terlebih dahulu di aplikasi marketplace. Kebijakan tentang marketplace sudah tertulis jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, salah satu isinya ialah berisi kebijakan tentang pengembalian barang atau retur pada pihak penjual yang dapat diatur dalam regulasi tersendiri pada marketplace dengan memperhatikan prosedur-prosedur di dalamnya. Selanjutnya, berkaitan kebijakan mengenai sistem pembayaran Cash On Delivery diketahui diatur juga dalam regulasi tersendiri tersebut atau dikenal juga sebagai Self Regulation. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Berdasarkan pada permasalahan yang kami angkat, diketahui bahwa pengaturan mengenai hak dan kewajiban pengguna marketplace sesungguhnya masih kurang jelas untuk dipahami karena tersebar dalam berbagai bab pada self regulation marketplace. Selain itu kurangnya pengetahuan serta minat membaca dari masyarakat mengenai prosedur sistem pembayaran Cash On Delivery juga turut menjadi penyebab dari timbulnya ketidakpahaman masyarakat khususnya pengguna marketplace mengenai kebijakan yang ada
PERBANDINGAN PERATURAN CITES 1975 PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN IMPLEMENTASINYA PADA KASUS DI INDONESIA: RULE COMPARISON BETWEEN CITES 1975 AND PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1999 AND CASES IMPLEMENTATION AT INDONESIA
Get PDFABSTRAK
Indonesia, yang sejak bertahun tahun lalu sudah dikenal sebagai paru-paru dunia menyimpan berbagai kekayaan hayati yang melimpah ruah. Dengan kondisi seperti ini menjaga dan melindungi hutan Indonesia akan sangat berpengaruh untuk menjaga keseimbangan kehidupan dunia, karena industrialisasi, emisi karbon, dan polusi. Oleh karena itu perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut serta berbagai bencana iklim lainnya tidak dapat terhindarkan. Dengan menjaga hutan Indonesia saja sudah sangat berpengaruh pada hal-hal yang disebutkan di atas. Selain itu adapun makhluk hidup yang ada dihutan dan perlu dijaga kelestariannya, yaitu fauna endemik yang menempati hutan hujan di Indonesia satwa-satwa ini juga berperan penting sebagai penyebar benih alami yang menjaga ekosistem di Indonesia dan diperlukannya peraturan untuk melindungi setiap tindakan yang dilakukan terhadap hutan yang ada di Indonesia khususnya terhadap perdagangan ataupun eksploitasi flora, fauna, dan kekayaan hayati lainnya.
Kata kunci: Hutan, Flora, Fauna.
ABSTRACT
Indonesia, which for many years has been known as the lungs of the world, it means Indonesian forest are excessive of biodiversity wealthiness. Under these conditions protecting and maintaining Indonesian forest will extremely affect the world life balance, because nowadays industrialization, carbon emission, and pollution. Therefore climate change and sea level rises can’t be avoided. Protecting Indonesian forest is one of the way to decrease the damage that mentioned above. In the other hand there is so much living things that exist inside Indonesian rainforest that needed to be protected, that’s the endemic fauna that live inside the Indonesian rainforest, these animals also play an important rule to protect the Indonesian rainforest as natural seed spreaders that maintain the ecosystem of Indonesian rainforest. Therefore the regulation are needed to protect every action taken against the Indonesian forest, especially against the trade and exploitation of flora, fauna, and other biodiversity.
Keywords: Forest, Flora, Fauna
MEMBERSHIP STATUS OF TIMOR LESTE IN ASEAN BASED ON ASEAN CHARTER 2007: PROBLEM AND PROSPECT
Get PDFAs the youngest country in Southeast Asia, Timor Leste realizes that becoming a member of ASEAN is important, and even the Timor Leste government says joining ASEAN is a priority for the country. Following up on its seriousness, in 2011, Timor Leste officially submitted an application to become a member of ASEAN, but 11 years later, the application has not yet been approved. Based on this background, this study was conducted to determine the current status of Timor Leste's membership in ASEAN based on the ASEAN Charter 2007 and to find out what hinders Timor Leste's acceptance as a member of ASEAN and how the prospects for Timor Leste's membership in ASEAN in the future. The results of this study show that first, in terms of Article 6 paragraph 2 of the ASEAN Charter, Timor Leste's membership status in ASEAN has not been ratified because Timor Leste has not fulfilled all the requirements contained in the article so currently, it is still a non-member observer country. Second, the thing that hinders Timor Leste's acceptance as a member of ASEAN is the use of a rigid and absolute consensus as well as the growing era which makes ASEAN countries increasingly see many factors to accept Timor Leste, then seen from Timor Leste's economic growth which is the slowest in Southeast Asia and one of the poorest countries in the world makes the authors feel that Timor Leste's membership status in ASEAN will not be accepted in the near future
PENERAPAN DUE DILIGENCE OLEH NOTARIS SELAKU KUASA DALAM PERMOHONAN PENDAFTARAN ATAS PERUBAHAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA ONLINE
Get PDFDemi mewujudkan asas publisitas dalam jaminan fidusia, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dalam hal ini, Notaris dapat bertindak selaku kuasa dalam permohonan pendaftaran pembebanan beserta perubahan jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pendaftaran perubahan atas sertifikat jaminan fidusia tidak perlu menggunakan akta Notaris dalam rangka efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan due diligence oleh Notaris dalam permohonan pendaftaran atas perubahan sertifikat jaminan fidusia secara online dan akibat hukum terhadap Notaris yang tidak melaksanakan due diligence dalam permohonan pendaftaran atas perubahan sertifikat jaminan fidusia secara online. Berdasarkan hasil penelitian, Notaris wajib melakukan due diligence sebagai wujud prinsip kehati-hatian dalam permohonan pendaftaran atas perubahan sertifikat jaminan fidusia secara online dalam bentuk pembuatan akta Notaris atau akta di bawah tangan, agar meminimalisasi sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Akibat hukum bilamana Notaris melakukan kelalaian dalam permohonan pendaftaran atas perubahan sertifikat jaminan fidusia secara online yaitu sanksi administratif dan sanksi perdata
PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENOLAKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL
Get PDFABSTRAK
Dipilihnya penyelesaian sengketa dagang melalui arbitrase karena dianggap memiliki banyak kelebihan dibandingkan penyelesaian melalui peradilan umum dan juga karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Tetapi disisi lain Konvensi New York 1958 memberi kewenangan kepada Negara anggota untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadilan mempunyai peranan yang penting dalam menentukan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pengadilan diberi kewenangan untuk menolak putusan arbitrase internasional jika putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu maka disarankan kepada Pengadilan untuk lebih mempertimbangkan keberadaan Pancasila sebagai bagian terpenting dari ketertiban umum Indonesia sebelum memutuskan menolak atau menerima putusan arbitrase internasional.
Kata kunci: pancasila; penolakan; putusan arbitrase internasional.
ABSTRACT
The choice of settlement of trade disputes through arbitration is because it is considered to have many advantages over settlement through general courts and also because the arbitration award is final and binding. On the other hand, the 1958 New York Convention authorizes member states to refuse the implementation of international arbitral awards. This research is a normative legal research using secondary data. The results of the analysis show that courts have an important role in determining the implementation of international arbitral awards. Courts are given the authority to reject international arbitral awards if the award is contrary to public policy and the prevailing laws and regulations. Therefore, it is recommended to the Court to consider the existence of Pancasila as the most important part of Indonesia's public policy before deciding to reject or accept an international arbitration award. Keywords: conditional sentencing; criminal law; justice; restorative justice; sentence
Selayang Kritik atas Keberadaan Staff Khusus Milenial Presiden Jokowi
Get PDFThe existence of the Special Staff of President Joko "Jokowi" Widodo in the second cabinet created controversy. One of the biggest sounds is the assumption that the President's Millennial Special Staff was created without a clear authority and functions, which escalated to the overlap of sectoral authority between government agencies. In addition, many parties considered that instead of performing well, the President's Millennial Special Staff actually took many counterproductive actions to disrupt the bureaucratic flow of the executive branch. This article will try to find a rational reason why even though the existence of the Millennial Staff has brought a lot of criticism, Joko Widodo still employs them. I will try to be traced by opening a bridge between Joko Widodo's policy preferences and the formation of Millennial Staff. So that there is a scientific assessment of the needs of the Presidential Special Staff in the presidential system— which mandates a large “burden” on the shoulders of the President as Head of Government and Head of State