Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
Analisis Pengelolaan Pestisida pada Sektor Perkebunan Sawit dalam Perspektif Hukum Lingkungan di Indonesia
No full textPenggunaan pestisida dalam sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan praktik yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan produktivitas. Namun, penggunaan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan pekerja, serta kerusakan ekosistem jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pengelolaan pestisida pada sektor perkebunan sawit dalam perspektif hukum lingkungan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup komprehensif terkait pengelolaan pestisida melalui berbagai peraturan di bidang lingkungan hidup, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perkebunan. Namun, terdapat kelemahan dalam aspek pengawasan, koordinasi antarlembaga, serta penegakan hukum di lapangan. Selain itu, praktik penggunaan pestisida di perkebunan sawit masih menghadapi tantangan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta edukasi bagi pelaku usaha untuk menjamin perlindungan lingkungan dan kesehatan manusia secara berkelanjutan.
Kata kunci: hukum lingkungan; pengelolaan pestisida; perkebunan sawi
The Evidentiary Basis of The Prohibition of Torture as Jus Cogens and its Legal Implications for Indonesian National Law
Full text linkAlthough the status of which norms qualify as jus cogens remains debated, the International Law Commission (ILC) has identified the prohibition of torture as jus cogens. Establishing the prohibition of torture as a jus cogens norm is crucial, as it reflects fundamental values upheld by the international community and holds the highest legal status. Despite Indonesia's ratification of the United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT), torture practices continue. This paper analyzes and argues that the prohibition of torture qualifies as a jus cogens norm, while also exploring its legal implications for Indonesia's national law. By applying the six criteria outlined by the UN Special Rapporteur on Torture, it is demonstrated that the prohibition of torture satisfies the requirements of a jus cogens norm. Consequently, states are obligated to exercise jurisdiction over violations prohibited by international law within their territories, including the duty to prevent torture, whether perpetrated by state or non-state actors. As a state that has ratified UNCAT, Indonesia is bound to ensure that torture is recognized as a criminal offense under its national legal framework
Upaya Penguatan Hukum Pelindungan Data Pribadi Dalam Keamanan Transaksi Menggunakan Dompet Elektronik Melalui Penerapan Zero-Knowledge Proof
Full text linkPerkembangan teknologi mendorong transformasi terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, mencakup transformasi metode transaksi yang semula dilakukan secara konvensional kini mulai beralih kepada transaksi digital. Dompet elektronik hadir sebagai salah satu bentuk transaksi digital yang menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi. Namun terdapat tantangan keamanan dan perlindungan data pribadi pengguna dikarenakan tingginya kerentanan kebocoran data di dalam aplikasi dompet elektronik. Artikel ini mengkaji regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia dalam konteks keamanan transaksi menggunakan dompet elektronik menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis mengusulkan penerapan metode Zero-Knowledge Proof (ZKP) untuk meningkatkan perlindungan data pribadi pengguna layanan dompet digital. Untuk mendukung inovasi tersebut, diperlukan pembaruan regulasi, antara lain pembentukan otoritas pengawas independen (DPA), penambahan persyaratan persetujuan eksplisit atas transmisi data lintas negara dalam UU PDP, serta penyusunan regulasi teknis yang mewajibkan penggunaan ZKP sebagai bagian dari standar keamanan transaksi digital di Indonesi
Constitutionality of Approval of The Notary Honorary Council in The Process of Investigation of Criminal Actions: A Constitutional Disobedience
No full textArticle 66 paragraph (1) of Law 2/2014, stipulates law enforcers must obtain approval of the Notary Honor Council (MKN) is considered not to reflect the principle of equality before the law and its substance is similar to Article 66 paragraph (1) Law 30/2004 which was annulled MK Decision No. 49/PUU-X/2012, several times a judicial review was filed at the Constitutional Court, but rejected on one of the grounds that this was the embodiment of the Constitutional Court Decision No. 49/PUU-X/2012. This seems to indicate that the Constitutional Court's decision which tests Article 66 paragraph Law 30/2014 is a paradox with the Constitutional Court's Decision No. 49/PUU-X/2012. The legal issues is first, how the legal politics of MKN approval arrangements in the process of examining criminal acts? Second, is the approval of MKN in the criminal investigation process a constitutional disobedience? This type of research is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The results of this study, 1) there was a political change in the legal arrangements for MKN approval in the criminal investigation process from requiring an MPD permit, then changing to not requiring a permit from the MPD, and changing again after the issuance of Article 66 Law 2/2014 which was also strengthened by several decisions of the Constitutional Court. 2) There has been disobedience to the decision of the Constitutional Court No. 49/PUU-X/2012 by reviving the authority to approve MKN through Article 66 of Law 2/2014, which makes the process of upholding justice protracted
The Restorative Justice Approach in the Practice of Upah-Upah as a form of Local Wisdom in Combating Street Crime
Full text linkUpah-upah are a settlement of a crime based on the existence of customary law. Restorative justice is a means used to make upah-upah a part of criminal settlement. The purpose of this research is to find the concept of restorative justice in the implementation of upah-upah as local wisdom related to the concept of justice, and to analyze and describe the implementation of the concept of restorative justice in the implementation of upah-upah as local wisdom in overcoming street crime. The research method used is a research specification using analytical descriptive. The approach method uses normative juridical. The data collection technique that will be used in this study is document study. The data analysis method is qualitative normative. The conclusion of this study is first, the concept of restorative justice must be strengthened by the existence of regional regulations based on recognition of the existence of laws that develop in society. Second, making street crime an object of restorative justice which is attached to customary justice and attached to the Tumbaga Holing Letter as its legal basis. The police are positioned as supervisors and monitors of the implementation of customary justice. Apart from that, it also functions as a means of conveying information to the prosecutor's office and judges in court, the final result of which is that customary decisions are made by the court which have legal force in Indonesian positive law
Kebijakan Perlindungan Satwa Bekantan dalam Konservasi Ex-Situ oleh Lembaga Konservasi Non-Pemerintah untuk Kepentingan Khusus
Full text linkLembaga konservasi non-pemerintah untuk kepentingan khusus memiliki peran strategis dalam upaya konservasi Bekantan (Nasalis Larvatus Wurmb), primata endemik Kalimantan yang berstatus Endangered menurut IUCN, terdaftar dalam Appendix I CITES, dan dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.106 Tahun 2018. Spesies ini menghadapi ancaman serius akibat peralihan fungsi lahan, degradasi habitat, dan tekanan antropogenik yang menyebabkan fragmentasi populasi dan penurunan drastis jumlah individu di alam. Meskipun yayasan bukan merupakan lembaga konservasi formal sebagaimana diatur dalam PP No. 7 Tahun 1999, yayasan tetap dapat menjalankan peran konservasi serupa melalui skema Lembaga Konservasi Untuk Kepentingan Khusus dengan mengajukan Perjanjian Kerja Sama kepada Direktorat Jenderal KSDAE. Namun, kesamaan fungsi dengan lembaga konservasi formal menimbulkan bias kewenangan dan peran. Oleh karenanya, diperlukan kejelasan regulasi mengenai yayasan untuk menjamin kepastian hukum. Koordinasi dan pertukaran hasil penelitian lintas sektor sangat penting untuk keberlanjutan dari konservasi bekantan di Indonesia dan global sebagai upaya pelestarian keanekaragaman hayati. 
SISTEM PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN DAN SERTIFIKAT HAK MILIK DI ATAS LAUT
Full text linkThe issuance of Building Use Rights Certificates (SHGB) and Ownership Rights Certificates (SHM) over sea surfaces in Indonesia has raised serious legal and environmental concerns. The case in Tangerang, involving the certification of approximately 537.5 hectares of sea area, highlights systemic weaknesses in the land administration process, particularly where administrative procedures are inconsistent with prevailing land and environmental laws. This research aims to critically analyze the institutional and regulatory oversight mechanisms governing the issuance of SHGB and SHM in such contexts, identify legal and administrative loopholes, and propose policy and structural reforms to prevent future violations. Utilizing a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the study finds that legal irregularities are largely driven by weak supervision, overlapping authority among government agencies, conflicts of interest, and insufficient transparency. Accordingly, the study recommends the reinforcement of the legal framework, the adoption of integrated digital monitoring systems, and the strengthening of inter-agency coordination to ensure legal certainty and environmental protection in land certification practices involving sea surfaces
Pengaruh Pengadilan oleh Media terhadap Proses Peradilan Pidana Pada Kasus Pembunuhan Wayan Mirna dan Ferdy Sambo
Full text linkPenelitian ini mengkaji pengaruh trial by the press terhadap proses peradilan pidana di Indonesia melalui analisis kasus Wayan Mirna Salihin dan Ferdy Sambo. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan analisis literatur, termasuk teori komunikasi massa dan teori sistem peradilan pidana, penelitian ini menemukan bahwa pemberitaan media yang intens dapat mengganggu asas-asas fundamental hukum acara pidana, khususnya asas praduga tak bersalah, imparsialitas hakim, dan objektivitas penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi media melalui mekanisme agenda-setting dan framing berpotensi menggeser orientasi peradilan dari due process model menuju crime control model. Perbandingan dengan Inggris dan Kanada mengungkapkan bahwa kedua negara memiliki instrumen hukum seperti reporting restrictions dan publication bans yang lebih efektif dalam melindungi tersangka dan terdakwa dari tekanan publik. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan regulasi pemberitaan, mekanisme pembatasan publikasi, serta penelitian lanjutan terkait efektivitas perlindungan hukum di era media digital
Dilema Yuridis Klausul Non-Kompetisi: Mengurai Proporsionalitas Hak Kebebasan Bekerja dan Jaminan Perlindungan Rahasia Dagang
Full text linkDalam mengoperasikan sebuah perusahaan diperlukan sistem tata kelola yang baik atau yang dikenal sebagai Good Corporate Governance (GCG). Akan tetapi, prinsip fairness sebagai salah satu prinsip GCG seringkali menghadapi tantangan dalam praktiknya. Ketidaksetaraan antara pihak perusahaan dengan pekerja yang diwujudkan melalui penyertaan non-competition clause semakin umum ditemukan dalam perjanjian kerja sebagai strategi perusahaan untuk melindungi rahasia dagang. Klausul ini melarang pekerja untuk tidak menjalin hubungan kerja dengan perusahaan pesaing selama periode tertentu setelah berakhirnya hubungan kerja. Bagi pekerja, klausul ini dianggap merugikan karena membatasi hak kebebasan bekerja. Berdasarkan hal tersebut, dapat diidentifikasi dua rumusan masalah, yakni mengenai bagaimana keabsahan pengaturan non-competition clause dalam perjanjian kerja di Indonesia dan bagaimana proporsionalitas praktik non-competition clause dalam melindungi hak pekerja dan perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif guna menganalisis keabsahan non-competition clause dan proporsionalitas kepentingan antara pekerja dan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan non-competition clause di Indonesia masih didasarkan pada keberlakuan Pasal 1601x KUH Perdata. Selain itu, mengenai proporsionalitas masih bergantung pada pertimbangan hakim yang meninjau antara hak kebebasan bekerja dan jaminan perlindungan rahasia dagang. Dengan demikian, diperlukan adanya reformasi regulasi yang mengatur praktik non-competition clause di Indonesia beserta batasannya demi memberikan kepastian hukum dan keseimbangan hak antara pekerja dengan perusahaan
Legal Issues in Applying Criminal Law to Cyberbullying Offenses Through the Anonymous Messaging Application NGL.Link
Full text linkAdvances in information technology have led to the emergence of various forms of digital interaction, including the use of anonymous messaging applications such as NGL.Link. Despite its convenience, this platform has also given rise to the phenomenon of cyberbullying in the form of online insults or defamation. This study aims to analyze the application of Article 310 of the Criminal Code in conjunction with Article 27A of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions against perpetrators of cyberbullying through the anonymous messaging application NGL.Link. The research method used is normative juridical. Data was obtained through legislation and legal literature as primary data and interviews with legal experts as secondary data. The results of the study indicate that the application of Article 310 of the Criminal Code and Article 27A of the ITE Law faces legal obstacles, especially in proving the elements of “in public” and “dissemination of electronic information”. The closed, personal, and anonymous nature of NGL.Link communication means that the publicity element required in both articles is not fulfilled, so that the perpetrator cannot be held criminally liable. This study concludes that there is a need for a more adaptive interpretation and update of cyber criminal law in order to ensure legal certainty and effective protection for victims of cyberbullying in anonymous digital spaces