Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
KEABSAHAN PERJANJIAN DAN AKIBAT HUKUM DARI ALIH DEBITUR ATAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH SECARA DI BAWAH TANGAN
Get PDFABSTRAKPeralihan atas tanah dan bangunan yang diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) harus dilakukan dengan persetujuan pihak bank selaku kreditur dan dengan akta otentik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji keabsahan perjanjian alih debitur atas Kredit Pemilikan Rumah yang dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan dan mengkaji akibat hukum terhadap kepemilikan atas objek Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian alih debitur atas tanah dan bangunan yang diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah secara di bawah tangan merupakan perjanjian yang batal demi hukum atau tidak sah, serta akibat hukum terhadap kepemilikan atas sertipikat tanah dan bangunan yang diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak dapat dilakukan balik nama, kecuali memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah hakim dalam jabatannya.Kata kunci: perjanjian alih debitur; perjanjian di bawah tangan; kredit pemilikan rumah.
ABSTRACTThe transfer of land and buildings obtained through Home Ownership Loans (KPR) must be done with the approval of the bank as the creditor and an authentic deed. This study aims to discover and examine the validity of the debtor's transfer agreement on Home Ownership Credit made with an agreement under the hand, as well as the legal consequences of ownership of the object of Home Ownership Credit (KPR) associated with the Civil Code and Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The writing method used in this thesis is the normative juridical method. The results showed that the debtor transfer agreement on land and buildings obtained through Home Ownership Loans under the hand is an agreement that is null and void or invalid, and the legal consequences of ownership of land and building certificates obtained through Home Ownership Loans (KPR) cannot be transferred unless a court decision is obtained which has perfect evidentiary power as an authentic deed because it is issued by an authorized official, in this case, is a judge in his position.Keywords: debtor transfer agreement; underhand agreement; home ownership credit
KEDUDUKAN WALI PERKAWINAN DISEDIAKAN PENYEDIA JASA PERKAWINAN SIRI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Get PDFABSTRAKBerdasarkan perspektif Hukum Islam maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila suatu perkawinan baik perkawinan dicatatkan maupun dilaksanakan secara siri tidak memenuhi syarat dan rukun secara agama, maka perkawinan tersebut menjadi batal atau tidak sah. Dalam kenyataannya praktik yang terjadi di masyarakat tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan secara agama seperti ditemukannya praktek perkawinan siri yang dilakukan oleh penyedia jasa perkawinan siri online yang menyediakan fasilitas wali perkawinan dari perkawinan siri tersebut. Hal ini menjadi tidak konkrit mengenai kedudukan walinya. Wali merupakan salah satu rukun perkawinan dalam agama. Oleh karena itu dalam artikel ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan wali dari perkawinan siri yang telah disediakan oleh penyedia jasa perkawinan siri online. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa keabsahan wali perkawinan yang disediakan oleh penyedia jasa perkawinan siri online dipandang sebagai perkawinan yang tidak memenuhi rukun perkawinan secara agama, sehingga mengakibatkan lemahnya kekuatan hukum akibat dari perkawinan tersebut. Praktek perkawinan siri yang dilaksanakan oleh penyedia jasa perkawinan siri online merupakan praktek ilegal melanggar ketentuan agama dan norma sosial.Kata kunci: hukum islam; perkawinan siri; wali nikah.
ABSTRACTBased on the perspective of Islamic Law and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI), it is stipulated that if a marriage, whether registered or carried out in a siri manner, does not fulfill the religious requirements and pillars, then the marriage becomes void or invalid. In reality, the practices that occur in the community are not always carried out in accordance with the religious terms and conditions of marriage, such as the discovery of the practice of siri marriages conducted by online siri marriage service providers who provide marriage guardian facilities for these siri marriages. This is not concrete regarding the position of the guardian. Guardian is one of the pillars of marriage in religion. Therefore, this article aims to examine the validity of the guardian of a siri marriage that has been provided by an online siri marriage service provider. The research method used is normative juridical by examining library materials or secondary data. Based on the results of the research, it is concluded that the validity of the marriage guardian provided by online siri marriage service providers is seen as a marriage that does not fulfill the pillars of religious marriage, resulting in weak legal force as a result of the marriage. The practice of siri marriage carried out by online siri marriage service providers is an illegal practice that violates religious provisions and social norms.Keywords: guardian of marriage; islam law; siri marriage
Sengketa Persamaan Merek Pada Pokoknya antara PT PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA dengan PT KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA dan PT KOSMETIKA CANTIK INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)
Get PDFPendaftaran merek menjadi salah satu urgensi untuk mendapatkan perlindungan hukum atas suatu merek. Dalam hal ini, pemahaman masyarakat terkait pentingnya pendaftaran merek yang masih kurang menyebabkan sengketa merek di Indonesia semakin tinggi sehingga berakibat pada menurunnya kepercayaan konsumen/masyarakat atas merek tersebut. Fokus penelitian ini berpusat pada bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dan akibat hukum bagi pemilik merek yang tidak menggunakan merek yang sudah terlindungi dihubungkan dengan penyelesaian sengketa merek di Indonesia, utamanya ditinjau dari Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data yang komprehensif dan jelas. Adapun, hasil penelitian ini memuat dua jawaban yakni para pemilik merek dalam hal mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada DJKI diharapkan mencantumkan kelas barang dan/atau jasa beserta uraiannya secara rinci dan harus menggunakan merek yang telah terdaftar/terlindungi. Dalam hal ini, pemilik merek yang mempunyai merek terdaftar, tidak diperkenankan untuk menggunakan “penggalan” dari suatu merek. Maka dari itu, memberikan akibat hukum tidak lindunginya merek tersebut
REKONSEPTUALISASI KEWENANGAN NOTARIS DAN PPAT MEMBUAT SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Get PDFABSTRAKSurat Keterangan Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUHT merupakan salah satu proses dalam pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris dan PPAT dengan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan jabatan yang dimilikinya, namun dalam praktik masih terdapat kebingungan karena Notaris menggunakan blanko/format berdasarkan PerKaban No. 8/2012, yang mana pengisian blanko/format tersebut seharusnya merupakan ketentuan yang menjadi pedoman bagi PPAT. Atas permasalahan tersebut diperlukan rekonseptualisasi atas kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat SKMHT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian rekonseptualisasi kewenangan Notaris dan PPAT membuat SKMHT yaitu bahwa Notaris berwenang membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, akan tetapi dalam kewenangannya tersebut harus dibatasi. Pembatasan pemberian kewenangan kepada notaris dalam hal pembuatan akta pertanahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, diperlukan peran pemerintah untuk melakukan perubahan atas ketentuan UUJN dan UUHT, kemudian dilingkup Notaris dan PPAT hendaknya mengadakan pertemuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum serta tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.Kata kunci: hak tanggungan; kepastian hukum; rekonseptualisasi.
ABSTRACTCertificate of Encumbering Mortgage Rights (SKMHT) based on Article 15 paragraph (1) of the UUHT is one of the processes in granting Mortgage Rights made by Notaries and PPATs by following the applicable provisions by their positions, but in practice, there is still confusion, Notaries use blanks/formats based on PerKaban No. 8/2012, where the filling of these blanks/formats should be a provision that guides PPATs, on these problems a reconceptualization of the authority of Notaries and PPATs in making SKMHT is needed. This research uses a juridical-normative method and descriptive-analytical research specifications. The results is reconceptualization of the authority of Notaries and PPAT to make SKMHT are that Notaries are authorized to make deeds related to land as stipulated in Article 15 paragraph (2) letter f of the UUJN, but their authority must be limited, the limitation of granting authority to notaries in terms of making land deeds aims to provide legal certainty, the role of the government is needed to make changes to the provisions of the UUJN and UUHT, then the Notary and PPAT should hold a meeting to discuss this matter, to provide legal certainty and protection and not cause legal problems in the future.Keywords: legal certainty; mortgage rights; reconceptualization
USE OF CONCILIATION AS A METHOD FOR INTERNATIONAL INVESTMENT DISPUTE SETTLEMENT IN INTERNATIONAL INVESTMENT AGREEMENT
Get PDFAn International Investment Agreement is an agreement formed between countries which provides a legal umbrella for carrying out foreign investment activities for related parties. One of the problems criticized in international investment agreements is related to settlement methods that tend to use arbitration, which is currently widely criticized in practice. The aim of this research is to assess the effectiveness of conciliation as a method of resolving international investment disputes and the advantages of using conciliation as a method of resolving international investment settlements for Indonesia. This research uses descriptive analytical methods and data analysis is carried out using qualitative juridical methods. From the results of this research, it can be seen that in practice conciliation is still not widely used to complete a settlement. However, seeing the many criticisms of settlements through arbitration, it can be said that there is a push to use other settlement alternatives to complete a settlement. In this case, conciliation can be an option and has many advantages considering the characteristics of fast, efficient and flexible conciliation
Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Deposit Protection Scheme dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Get PDFPemerintah Indonesia melakukan sebuah terobosan regulasi ekonomi yang ditujukan sebagai upaya penanganan terhadap dampak pandemi Covid-19 terkhususnya di bidang perbankan. Sektor ini menjadi krusial mengingat faktor historis pada masa krisis moneter yang pada saat itu sektor perbankan menjadi prioritas pemerintah dalam mengatasi krisis yang terjadi. Fase pasca krisis yang telah dialami Indonesia seakan menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk melakukan formulasi mitigasi preventif agar kemungkinan buruk yang akan terjadi di masa yang akan datang bisa diatasi secara efektif dan efisien. Negara layaknya Amerika Serikat telah megembangkan sebuah skema yang bernama Deposite protection Scheme (DPS) sebagai upaya penyelamatan sektor perbankan yang diprakarsai oleh lembaga independen yang bertugas untuk menjamin simpanan nasabah di sektor perbankan. Indonesia mengejawantahkan skema ini sebagai lanjutan dari skema Blanket Guarantee Scheme. Pada saat krisis moneter, Indonesia mendirikan sebuah lembaga independen yang disebut sebagai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kewenangan LPS yang merupakan lembaga independen yang akan menjadi stakeholder skema mitigasi DPS sebagai upaya perlindungan nasabah dan penyelamatan sektor perbankan dalam menjamin harkat dan martabat masyarakat Indonesia. LPS memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian dan sistem perbankan yang rentan terhadap risiko sistemik. Perlindungan deposan yang memadai dan tepat merupakan suatu bentuk justifikasi atas pentingnya peran tersebut
The Armed Conflict in Ukraine: Use of Force, Prosecution, and Complicity
No full textIn the early hours of Thursday, 24 February 2022, President Vladimir Putin addressed the Russian people and declared to the world that Russia has decided to commence a “special military operation” against Ukraine. Shortly afterwards, the Russian military entered Ukrainian territory from many parts of the country. The conflict has resulted in heavy casualties, especially within the Ukrainians. The international community has condemned the invasion, stating that it violates Ukraine’s territorial integrity and sovereignty, and it’s contrary to the principles embodied in the Charter of the United Nations (UN Charter). The North Atlantic Council has also identified the attack as “a grave violation of international law, including the UN Charter.
In the wake of protests sounded by the international community, Russia has continued to oppose such arguments. As a preliminary analysis, it is evident that Russia’s actions against Ukraine consist of elements of force. Rather than denying the allegations, Russia has justified its use of force by referring to principles of international law. This paper examines a brief background of the Russo-Ukrainian conflict, Russia’s and Ukraine’s justifications in the war, the possible prosecution of high-ranking Russian officials in potential fora’s, and also Belarus’ involvement in the conflict. While this paper finds that Russia’s justifications for their invasion are unlawful and invokes their responsibility, there are obstacles in prosecuting the crimes. It also considers that Belarus is responsible for their involvement
The Reversed Implementation of the ICC’s Principle of Complementarity: Case Study of Argentina Investigation for Rohingyas
Get PDFComplementarity is the basic principle of the ICC’s jurisdiction. As a fundamental principle, it harmonizes the relationship between ICC and National Courts. The Rome Statute clearly states that the ICC is complementary to national courts. However, in the case of Rohingya, the Argentine Lower Court applied this principle in reverse by rejecting the investigation, requested by the Burmese Rohingya Organization UK under universal jurisdiction, for the case of Rohingya since the ICC had already investigated a similar case. This paper seeks to answer whether the ICC’s complementarity principle can be applied in reverse, as decided by the Argentine Lower Court, according to international law. A juridical normative research method will be used to address these issues. In addition, the recognized principles of interpretation in international law will be used to enrich the meaning of the ICC’s complementarity. Based on the analysis, it is obvious that, according to international law, the complementarity cannot be applied in reverse, even by states parties to the Rome Statute. According to the Rome Statute's provisions, every State is required to exercise criminal jurisdiction over persons responsible for international crimes. For this reason, this paper strengthens the arguments for the Argentine Appeal Court to overturn the Lower Court’s decision and reopen the investigation into the case
Artemis Base Camp and Exploitation of Outer Space: Problems and The Needs of Legal Framework
No full textNASA introduced the Artemis Program in 2017, consisting of several missions, such as establishing a permanent outpost called Artemis Base Camp and exercising commercial and non-commercial exploitation on the Moon. For the program to be carried out properly, the United States established a series of bilateral agreements with other countries, namely the Artemis Accords. One of the functions of the Accords is as the supporting legal instrument for the implementation of the Artemis Program. However, its implementation raised several legal problems related to the legality of establishing Artemis Base Camp and violations of the basic principles of space law related to activities. This paper will specifically discuss the legal issues arising from using the Artemis Accords as one of the supporting legal bases for the two Artemis Program activities, according to space law. This article argues that Artemis Base Camp falls within the definition of a station explained in the Outer Space Treaty and the Moon Agreement. Then, the construction does not violate the principle of non-appropriation in Article II of the Outer Space Treaty because it does not fulfill the three main components of appropriation activities. Although establishing the Artemis Base Camp and exploiting lunar resources for non-commercial purposes is permitted, a basic legal framework still needs to be established to regulate permanent outposts and the exploitation of lunar resource activities. A specific legal framework is needed to avoid multiple interpretations leading to legal uncertainty
POTRET HUKUM DISKRIMINATIF ORDE BARU: TINJAUAN HUKUM DAN POLITIK ATAS DISKRIMINASI TERHADAP EKS TAHANAN POLITIK PKI
Get PDFABSTRAKArtikel ini merupakan telaah atas hukum perundang-undangan yang mendiskriminasi eks tahanan politik Partai Komunis Indonesia (PKI) selama rezim otoritarian Orde Baru berkuasa. Isu yang dikaji berkenaan dengan bentuk-bentuk umum diskriminasi yang dijustifikasi oleh hukum perundang-undangan Orde Baru, serta kepentingan politik rezim status-quo di balik pemberlakuan hukum diskriminatif tersebut. Telaah ini menggunakan metode penelitian normatif (doktrinal) dengan pendekatan penelitian konseptual, perundang-undangan, dan historis, yang di sebelah itu turut mengandalkan teori hukum relevan yang terkait dengan hukum dan politik, serta sejarah hukum Indonesia. Pada garis konklusif yang ditarik, ditegaskan ulang bahwa eks tahanan politik PKI telah menjadi korban atas pelbagai diskriminasi formal, baik di bidang sipil dan politik, maupun ekonomi, sosial dan budaya. Contoh bentuk umumnya ialah pembatasan hak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintah, sampai dengan pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dikerjakannya. Hukum perundang-undangan diskriminatif tersebut diberlakukan sebagai salah satu modus rezim Orde Baru untuk mempertahankan legitimasi dan kekuasaannya.Kata kunci: diskriminasi; eks tahanan politik PKI; orde baru.
ABSTRACTThis article is a review of the laws that discriminated against ex-political detainees of the Indonesian Communist Party (PKI) during the authoritarian New Order regime era. The issues studied relate to the general forms of discrimination justified by the New Order statutory laws, and the political interests of the status-quo regime behind the enactment of such discriminatory laws. This study uses a normative (doctrinal) research method with a conceptual, statutory, and historical approach, which also uses relevant legal theories related to law and politics, as well as the history of Indonesian laws. In the conclusive line drawn, it is reaffirmed that ex-PKI political detainees have been victims of various formal discriminations, both in the civil and political, as well as in the economic, social, and cultural fields. Such examples of its general form are the restriction of the right to take part in the conduct of public affairs, to the limitation of the type of work those ex-political detainees could occupy. Those discriminatory laws were enacted as one of the New Order regime’s modus operandi to maintain its legitimacy and power.Keywords: discrimination; ex-PKI political detainees; new order