Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Tindakan Retaliasi sebagai Upaya Pemulihan Hak
Get PDFWorld Trade Organization (WTO) pada dewasa ini telah menjadi sebuah organisasi perdagangan dunia yang sangat dominan dalam membentuk aturan dan berbagai kebijakan perdagangan internasional, termasuk kerangka penyelesaian sengketa di dalamnya yang terdiri dari aturan-aturan dan adanya suatu badan penyelesaian sengketa. Untuk itu, dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa melalui WTO yang diatur dalam Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes (DSU) dan hadirnya lembaga yang melaksanakan aturan tersebut berupa Dispute Settlement Body (DSB) melalui Panel maka diharapkan penyelesaian sengketa yang terjadi di antara anggota WTO dapat diselesaikan secara damai secara menyeluruh tanpa menggunakan kekerasan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui WTO, efektivitas pelaksanaan Putusan DSB, serta tindakan retaliasi sebagai upaya pemulihan hak. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tulisan ini menemukan bahwa WTO dalam hal ini keberadaannya sangat penting dalam penegakan hukum, terutama sebagai forum penyelesaian sengketa yang terjadi di antara anggota-anggota WTO
Fenomena Pemblokiran Game Online: Tinjauan Mengenai Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Pembelian Game Online
Get PDFFenomena pemblokiran game online yang sempat gempar beberapa waktu lalu secara tidak langsung sebenarnya berpengaruh terhadap penerimaan sektor perpajakan. Pengenaan pajak tidak terlepas dari apakah suatu perusahaan berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) atau tidak. Selain itu, sejauh mana perlindungan yang diberikan hukum terkait konsumen yang bermain game online pun menjadi salah satu fokus perhatian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan fenomena atau kasus terkait pemblokiran game online. Hingga saat ini pengenaan pajak bagi perusahaan asing yang tidak memiliki BUT baru bisa diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai. Pada perusahaan game online, PPN dipungut dari setiap pembelian game oleh konsumen. Mengenai mekanisme pemungutan PPN pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) diatur dalam PMK No. 60 Tahun 2022
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU
Get PDFAbstrakSistem pendaftaran tanah yang sedang digaungkan adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sistem pendafataran ini diharapkan akan membantu masyarakat adat Minangkabau dalam mendapatkan sertifikat tanah terutama terhadap tanah yang dimiliki secara adat baik berupa harta pusako tinggi maupun harta pusako randah. Program PTSL ini bertujuan untuk memberi jalan tengah terhadap masyarakat adat dalam memiliki persamaan pandangan terhadap suatu status terhadap tanah yang dikuasainya sehingga dengan adanya Program PTSL ini dapat memberikan kepastian hukum terhadap seriap orang dalam hal mendapatkan sertifikat tanah. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan wawancara, yang dianalisis secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dari informasi dan wawancara yang diuraikan untuk mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas. Diperoleh kesimpulan bahwa sebelum melakukan pendaftaran tanah milik adat melalui program PTSL, haruslah diketahui asal usul dari kepemilikan tanah adat tersebut apakah tanah adat itu termasuk kedalam harta pusako tinggi atau harga pusako randah dan bukti memang tanah tersebut belum lah memiliki sertifikatnya. Program PTSL ini merupakan program pemerintah guna memberikan suatu kepastian hukum terhadap warga negaranya dalam penerbitan sertifikat untuk pertama kalinya guna memberikan status yang jelas terhadap tanah yang dikuasainya.
Kata Kunci : kepastian hukum; pendaftaran tanah; tanah adat.
AbstractThe current land registration system is the Complete Systematic Land Registration (PTSL). This registration system is expected to help the community in obtaining land certificates, especially for land that is owned by customary laws, either in the form of pusako tinggi or pusako randah assets. In order to ensure that the existence of the PTSL programme provides legal certainty to all concerned with regard to obtaining a land certificate, it is hoped that the PTSL programme will provide a middle way for indigenous peoples to have the same views on the state of the land they control. The research method used in this research is the normative juridical approach method, and data was collected using library and interview techniques which were analyzed qualitatively in which data obtained from information and interview results were described to achieve clarity of the problem to be explained. Based on the research methods the results are obtained that before carrying out the registration of customary land through the PTSL program, it must be known the origin of the ownership of the customary land whether the customary land is included in the pusako tinggi property or the pusako randah property and evidence that the land does not yet have a certificate. The PTSL Program is a government program to provide legal certainty to its citizens in issuing certificates for the first time in order to provide clear status to the land they control.
Keywords: customary land; land registration; legal certainty
THE DEVELOPMENT OF NEIGHBOR LAW IN INDONESIA
Get PDFNeighbor law was born in the midst of community life to regulate and limit rights and obligations in neighborly relationships. One of the developments in neighbor law is the concept of servitude or property easement. Issues related to servitude right in Indonesia are still frequently encountered, often resulting in illegal actions that lead to losses for others. Therefore, based on several court decisions in Indonesia, it is necessary to conduct an in-depth study of property easements as a limitation on property rights and legal protection for those who are harmed in cases involving property rights restrictions. This research is a legal study that employs three approaches: legislative approach, conceptual approach, and case approach. The results reveal that servitude right is a restriction on property rights over land that is still applicable according to civil law provisions and is based on the social function found in agrarian law. Legal protection provided through the judicial system in Indonesia regarding cases involving property rights restrictions and violations of servitude right involves filing lawsuits by the injured party based on illegal actions. If it is proven that the defendant has committed an illegal act, the judge will issue a court order (aanmaning) to perform or cease a certain action, as well as award compensation to the harmed party for actions that violate the servitude right
INTEGRASI KEBIJAKAN SMART ENVIRONMENT SEBAGAI UPAYA STANDARISASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN NASIONAL DAN GLOBAL: SMART ENVIRONMENT POLICY INTEGRATION AS AN EFFORT TO STANDARDIZE THE NATIONAL AND GLOBAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
No full textAbstrakKebijakan smart environment merupakan bagian integral dan penting dalam Pilar dan Model Pembangunan Smart City. Smart environment mentransformasikan revolusi teknologi (4IR) sehingga merefleksikan nilai-nilai etis dan moral Society 5.0 berupa kemanfaatan lingkungan hidup bersama. Standar pencapaian smart environment diukur dari ketersediaan layanan publik, antara lain terkait : energy, water/air/land management, waste management, dan region management, melalui remote sensing, data oceanografik, dan early warning alert system berbasis high performance computer. Berbagai daerah (kabupaten/kota) telah memiliki regulasi smart city yang secara langsung/tidak mengatur smart environment. Optimalisasi implementasi kebijakan smart environment membutuhkan komitmen yang mengintegrasikan regulasi dan kelembagaan daerah dan nasional sehingga terkoneksi dengan standar sistem manajemen lingkungan (SSML) secara global.Kata kunci: integrasi; smart environment; smart city; standar; manajemen lingkungan global
AbstractSmart environment policy is an integral and important part of the Smart City Development Pillar and Model. Smart environment transforms the technological revolution (4IR) so that it reflects the ethical and moral values of Society 5.0 in the form of shared environmental benefits. Smart environment achievement standards are measured from the availability of public services, including those related to: energy, water / water / land management, waste management, and region management, through remote sensing, oceanographic data, and early warning alert system based on high performance computer. Various regions (districts / cities) already have smart city regulations that directly / do not regulate the smart environment. Optimizing the implementation of smart environment policies requires a commitment that integrates regional and national regulations and institutions so that they are connected to environmental management system (SSML) standards globally.Keywords: integration; smart environment; smart city; standard; global environmental managemen
Fisheries Conservation and Marine Protected Area Establishment in Indonesia
No full textMarine protected areas (MPAs) aim to protect marine ecosystems or habitats within ecologically meaningful boundaries. MPAs are based on the combination of the conservation of marine living resources and the protection of marine habitats or ecosystems. The objective of MPA is to balance diverse societal objectives by taking into account the knowledge and uncertainties about biotic, abiotic, and human components of ecosystems and their interactions and applying an integrated approach to fisheries within eco-relevant boundaries in an integrated manner. The traditional approach provided in 1982 LOCS (zonal management approach and species-based approach) needs to be revised to be implemented under the MPA concept to achieve MPA objectives. In comparison, the ecosystem-based and precautionary approaches are ideally suited to be applied with MPA conception. The most prominent feature of the precautionary approach is scientific evidence, which is essential for establishing a protected area.
This paper is a review of Indonesia's implementation to achieve sustainable fisheries, particularly the environmental aspect. Particular attention must be given to the fact that there is no correlation between Indonesian MPAs and IFMAs. The RPJMN focuses on capture fish that take into account the MSY value and eliminate the constraints by strengthening management and institutionalization of IFMAs, optimizing fishery productivity, and harmonizing marine spatial planning, particularly in the coastal areas and small islands. This paper also discusses the impact of Indonesian maritime zones on the environment and marine areas. The results of the report show that Indonesian marine zones are vulnerable to IUUF, especially in the Natuna Sea, and the enforcement of the Indonesian laws and regulations focused on the IUFF could be better, but it can also be used to protect the violation in conservation areas. MMAF Regulation 22/2021 can be considered as one aspect required in EAFM to provide scientific evidence (TAC and MSY level) that enables sustainable development in fisheries
FILLING THE LEGAL VACUUM OF INDONESIAN MARKS LAW: THE LEGAL STANDING OF A FAMOUS PERSON IN SUING MARKS INFRINGEMENT
Get PDFIndonesian Marks Law in Article 21 paragraph (2) letter a has protected famous people from using their names or abbreviations as marks by other parties without permission. However, that law has not protected famous people from suing for cancellation and/or compensation against a party using the name and/or abbreviation of his name as a mark. Using the normative juridical method, the provisions on the legal basis for famous people to sue other parties who use their names or their abbreviations as marks are analyzed. This article examines legal principles and legal theories that can be used to resolve that. The results of the study conclude that the legal principles that can be used to provide a legal basis for famous people in suing other parties without permission to use their names or abbreviations as marks are the principle of good faith, the principle of legal certainty, the principle of point d' interest, point d' action, and the principle of legitima persona stands in judicio. Legal theories that can provide a legal basis for famous people in suing other parties without permission to use their names or abbreviations as marks are the welfare state theory, development law theory, and the theory of intellectual property protection from Robert M. Sherwood
DAMPAK KEBIJAKAN SATU PETA/ONE MAP POLICY DI BIDANG PERTANAHAN TERHADAP SERTIPIKAT SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA: THE INFLUNCE OF ONE MAP POLICY OF LAND TOWARDS CERTIFICATE OF LAND TITLE AS AN EVIDENCE OF LAND CLAIM IN INDONESIA
Get PDFABSTRAK
Salah satu hasil Kebijakan Satu Peta (KSP) di bidang pertanahan adalah menyediakan Informasi Geospasial Tematik Status Pertanahan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji prinsip kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sudah bersertipikat tanah dan mengalami kehilangan atau berkurangnya luas tanah atau mengalami tumpang tindih dengan tanah lain akibat diterapkannya KSP, serta memberikan solusi atas permasalahan hukum dimaksud.
Kata kunci: Kebijakan Satu Peta; Pendaftaran Tanah; Tumpang Tindih Hak Atas Tanah; Sertipikat Hak Atas Tanah.
ABSTRACT
One result of the One Map Policy (OMP) in the land sector is providing Thematic Geospatial Information on Land Status. This writing aims to obtain an overview of the legal certainty principle application to land title certificate holders who encounter loss or reduced land area or overlapped with other land title certificate holders due to OMP, and provide soulitions for the legal matters.
Keywords: Certificate Of Land Title; Land Registration; One Map Policy; Overlapping Land Claim
Ambiguitas Pengaturan Harta Bersama dalam Dimensi Kepailitan Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan
Get PDFPerkara kepailitan umumnya terjadi pada perusahaan, namun dapat terjadi juga pada individu. Kepailitan terhadap individu bergantung pada kedudukannya dalam perusahaan, untuk perusahaan bukan berbadan hukum, Debitur pailit bertanggung jawab sampai harta pribadi terlebih jika ia terikat dalam perkawinan, maka keberadaan harta bersamanya akan diperhitungkan dalam boedel pailit. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif serta pendekatan undang-undang. Permasalahan utama terdapat ambiguitas peristilahan harta bersama dan keselarasan antar pasal dalam UU Kepailitan dan PKPU. Frasa ‘persatuan harta’ dalam UU Kepailitan dan PKPU dapat menimbulkan multitafsir sebab KUH Perdata memaknai persatuan harta yaitu meleburnya seluruh harta suami/istri sehingga terjadinya pailit pada salah satu pihak, mempailitkan pula pasangannya dan seluruh harta masuk dalam boedel pailit. Sedangkan UU Perkawinan menegaskan harta bawaan tetap di bawah penguasaan masing-masing atau tidak masuk dalam boedel pailit. Selain itu, terdapat kontradiksi di beberapa pasal yang dapat merugikan pihak tertentu yang berkepentingan sehingga asas keadilan tidak terpenuhi. Maka, perlu penegasan ketentuan yang dijadikan acuan dalam UU Kepailitan dan PKPU
LEGAL PROTECTION FOR FINAL CONSUMERS FOR BUYING FLATS FROM INITIAL CONSUMERS RELATED TO BINDING AGREEMENTS OF SALE AND BUYING IN PAID BASED ON THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH
Get PDFApartment ownership has become an important phenomenon in the rapidly growing property industry. The increase in population growth is not balanced with the availability of existing land. Flats are often sold by early consumers with a Sales and Purchase Binding Agreement in full without the developer's knowledge. The aim of the research is to gain an understanding of buying and selling apartments between early consumers and buyers based on PPJB Paid Off and legal protection for buyers. This study uses a normative juridical approach, which is descriptive analysis in nature, with a library research stage that includes primary, secondary and tertiary legal materials as well as field research, data collection techniques carried out through document studies and interviews. The results of the study show that buying and selling apartments between initial consumers and buyers with paid PPJB can be considered with the principle of good faith by taking into account several points of caution as early consumers and buyers. Buyers with good intentions should upgrade the PPJB to a Sale and Purchase Deed (AJB) so that the Certificate of Ownership of the flat unit can be issued in accordance with the name of the buyer