Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
PENGATURAN LEGALISIR DALAM CYBER NOTARY DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN NEGARA ROMANIA)
Get PDFEra perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, mempengaruhi terbentuknya perbuatan hukum baru yang belum pernah ada sebelumnya. Hal tersebut berimbas pula pada bidang hukum, terkhusus profesi Notaris yang dituntut untuk melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya atau yang biasa disebut legalisir dilakukan secara elektronik, namun pengaturan kewenangan notaris terkait legalisir tidak pernah mengatur bagaimana pelaksanaan legalisir dapat dilakukan apakah hanya dapat dilakukan secara konvensional atau dapat pula dilakukan secara elektronik, hal ini tidak sesuai dengan fungsi dari hukum yaitu sebagai wadah perubahan masyarakat. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan interprestasi gramatikal dan interpretasi komparatif dengan Romania yang telah melakukan transformasi terkait kewenangan legalisir oleh notaris melalui konsep Cyber Notary sehingga Romania merupakan negara pembanding yang tepat pada penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut diperoleh kesimpulan bahwa UU 2/2014 tidak pernah menjelaskan terkait pelaksanaan legalisir oleh notaris secara cyber notary, oleh sebab itu, diperlukannya reformulasi undang-undang, yaitu UU 2/2014 dan UU 1/2024.
Kata kunci: cyber notary; legalisir; notaris
Indonesia Sustainability Reporting Standard: What Needs to be Improved?
Get PDFResponsible economic growth is an integral part of the goal of sustainable development. This transition to sustainable development needs to be based on a change in the mindset of business actors that business activities will be better and more sustainable if they pay attention to social, environmental and governance aspects (ESG). Recent data shows that there is a predicted increase of ESG investment by the end of 2021 by 73%, with a global fund asset being expected to reach $18 trillion in 2021. In line with this understanding, Financial Services Authority (OJK) have previously released the Sustainable Finance Roadmap Phase I (2015 - 2019) which aims to increase the understanding and capacity of business actors to move towards a sustainable economy. One significant output of the Roadmap is the issuance of OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance, which stipulates the obligation for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies to submit sustainability report. To accelerate the transition to a sustainable economy, OJK has recently issued the Sustainable Finance Roadmap Phase II (2021-2025), which focuses on ESG-based business development. This paper seeks to examine the comparison between the sustainability reporting obligation under the OJK Roadmaps with global ESG instruments, including United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI), Global Reporting Initiative (GRI), and the European Union Directive on Non-Financial Reporting, and to analyse whether OJK Roadmap II has accommodated the interest of global investors in light of ESG Investment, particularly reliable ESG reporting obligation by companies listed in the Indonesia Stock Exchange. It will conclude with a comprehensive evaluation of aspects needed to be improved by the existing Roadmap II to increase ESG investment in Indonesia
MENINJAU KEABSAHAN LISENSI DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS SIARAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 74 K/PDT.SUS-HKI/2017)
Get PDFABSTRAK
Dalam Putusan No. 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017, Mahkamah Agung menyatakan bahwa PT Karya Teknik Hotelindo selaku pihak Tergugat telah melanggar hak cipta milik PT Inter Sport Marketing selaku pihak Penggugat atas penayangan siaran pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014 sebagaimana tercantum dalam perjanjian lisensi yang dibuat oleh PT Inter Sport Marketing dan Federation Internatinal De Football Association. Artikel ini membahas tentang ketepatan dari argumentasi Mahkamah Agung dalam penerapan hukum hak cipta atas kasus tersebut. Penyusunan artikel ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yang mengandalkan pengumpulan dan pengolahan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa terdapat kekeliruan interpretasi dari Mahkamah Agung dalam menetapkan adanya pelanggaran lisensi hak cipta milik Penggugat dan dalam mengkualifikasikan siaran pertandingan sepakbola sebagai objek perlindungan hak cipta.
Kata kunci: hak cipta; lisensi; siaran.
ABSTRACT
In Decision No. 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017, Indonesian Supreme Court stated that PT Karya Teknik Hotelindo as the defendant had violated the copyright belonging to PT Inter Sport Marketing as the plaintiff for broadcasting 2014 World Cup football match as stated in the license agreement between PT Inter Sport Marketing and Federation International De Football Association. This article aims to understand the exactness of the Supreme Court in implementing copyright law on the case. This article employed legal research with the normative method which relies on data collection and data processing through literature study. This article reveals that there was misinterpretation from Supreme Court in defining an infringemenet towards copyright license belonging to the plaintiff and in qualifying football matches broadcast as an object under copyright protection.
Keywords: copyright; license; broadcast.In Decision No. 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017, Indonesian Supreme Court stated that PT Karya Teknik Hotelindo as the defendant had violated the copyright belonging to PT Inter Sport Marketing as the plaintiff for broadcasting 2014 World Cup football match as stated in the license agreement between PT Inter Sport Marketing and Federation International De Football Association. This article aims to understand the exactness of the Supreme Court in implementing copyright law on the case. This article employed legal research with the normative method which relies on data collection and data processing through literature study. This article reveals that there was misinterpretation from Supreme Court in defining an infringement towards copyright license belonging to PT Inter Sport Marketing and in qualifying football matches broadcast as the object of copyright protection
CRIMINALIZATION POLICY ON THE ACT OF MAKING, PRODUCING, AND TRADING ILLEGAL FISHING CAPTURE EQUIPMENT
Get PDFThe widespread use of illegal fishing capture equipment in the form of drag nets and drag nets which harm and endanger the sustainability of fish resources and the environment in Indonesian waters, cannot be separated from the act of making, producing, and trading. The research method used is a sociological juridical approach which is qualitative in nature, where this research uses a normative approach with a sociological approach as support. Based on the results of the research, criminalizing the act of making, producing, and trading becomes a crime, formulated in article 85A, which reads "Whoever deliberately brings, produces and trades illegal fishing equipment or illegal fishing aids that are not in accordance with the provisions referred to in Article 7 shall be punished with a maximum fine of Rp. 250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiah)”. So that law enforcers comprehensively apply the elements of the intended crime, including proving the elements of intentional wrongdoing, Actus Reus and Mens Rea, as well as excuses that eliminate a crime
MEKANISME KONVERSI UTANG MENJADI PENYERTAAN MODAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA BUMN HOLDING PANGAN
Get PDFBadan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peran strategis dan ekonomis dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan sehingga perlu berdaya saing dan berkelas global serta harus mampu beroperasi secara efisien terutama dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Langkah yang diambil oleh pemerintah selaku pemegang saham BUMN di sektor pangan adalah restrukturisasi BUMN pada sektor pangan dengan melakukan pembentukan holding pangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut maka terdapat pengalihan saham seri B dan peniadaan status Persero untuk 6 (enam) perusahaan eks-BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan mekanisme konversi utang menjadi penyertaan modal sebagai upaya penyelesaian piutang negara pada BUMN Holding Pangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menguraikan akibat hukum konversi utang menjadi penyertaan modal sebagai upaya penyelesaian piutang negara pada BUMN Holding Pangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan peundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa BUMN Holding Pangan telah sesuai dalam melaksanakan mekanisme konversi utang menjadi penyertaan modal sebagai upaya penyelesaian piutang negara melalui tahapan-tahapan yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.05/2021 sehingga memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas penyelesaian restrukturisasi piutang dan akibat hukum konversi utang menjadi penyertaan modal yaitu penambahan modal pada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) selaku induk BUMN Holding Pangan oleh Negara Republik Indonesia selaku pemegang saham dalam bentuk modal saham berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia
HILANGNYA KEABSAHAN HAK ATAS TANAH AKIBAT KELALAIAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH: LOSS OF VALIDITY OF FREEHOLD TITLE’S LAND OWNERSHIP RIGHTS DUE TO NEGLIGENCE OF LAND DEED OFFICIALS
Get PDFABSTRAKTanah sebagai aspek penting kehidupan manusia rentan mengalami sengketa kepemilikan. Mengatasi hal tersebut maka dibuatlah peraturan unutk membagi hak-hak atas tanah tersebut. Namun adakalanya gesekan yang berujung sengketa tidak dapat dihindari seperti yang terjadi pada kasus Dumana Harahap dimana tanahnya hendak dijual tanpa persetujuannya oleh Jhonny Silitonga yang tidak lain adalah anaknya, bahkan PPAT sampai terlibat dalam hal ini karena PPAT tidak menjalankan tugas sebagaimana fungsinya dan aturannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif serta metode analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, PPAT terbukti lalai dan melanggar beberapa ketentuan yang diatur dalam Peratuan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akibat hal ini aka akta yang diterbitkan oleh PPAT menjadi batal demi hukum dan sertifikat atas nama tergugat menjadi tidak sah di mata hukum.Kata kunci: akta; pendaftaran tanah; ppat
ABSTRACTLand as an important aspect of human life is prone to ownership disputes. To overcome this, regulations are made to divide land rights. But sometimes friction that leads to disputes cannot be avoided as happened in the case of Dumana Harahap where his land was about to be sold without his consent by Jhonny Silitonga who was none other than his son, even PPAT was involved in this because PPAT did not carry out its duties as its function and rules. The research method used in this research is a normative juridical approach and analysis method using a qualitative juridical approach. Based on the results of the research, the PPAT was proven to be negligent and violated several provisions stipulated in Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration and Government Regulation No. 37 of 1998 concerning Regulations on the Position of Land Deed Officials. As a result of this, the deed issued by the PPAT became null and void and the certificate in the name of the defendant became invalid in the eyes of the law.Keywords: deed; land registration; ppa
Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok dalam Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara
Get PDFGugatan perwakilan kelompok adalah model gugatan yang tidak asing digunakan dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Bahkan, model gugatan ini sudah dipraktikkan di pengadilan Indonesia sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kehadiran gugatan perwakilan kelompok diharapkan dapat mempermudah penegakan keadilan bagi masyarakat umum yang terkena dampak negatif dari keputusan tata usaha negara oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara dalam satu gugatan saja. Dengan ini, kehadiran gugatan perwakilan kelompok melalui konstruksi hukum serta kelebihan dan kekurangan dalam praktiknya harus dipahami dengan baik agar implementasinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Terlepas dari kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan peraturan lainnya, peradilan tata usaha negara belum memiliki peraturan khusus yang dapat mendukung pelaksanaan model gugatan tersebut, yang unsur-unsurnya antara satu sama lain saling bersesuaian. Lalu, dari kelebihan-kelebihan gugatan perwakilan kelompok yang sudah cukup memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah, masih banyak kekurangan dalam praktik, terutama berhubungan dengan putusan sela. Sejatinya, hal-hal demikian wajib mendapatkan perhatian penuh oleh pihak yang berwenang
CASE STUDY SURABAYA RELIGIOUS COURT JUDGEMENT ABOUT GRANDCHILDREN AS SUBSTITUTE HEIRS WHO CONTROL INHERITANCE JUDGING FROM ISLAMIC LAW
Get PDFInheritance is an important part of one legal event, namely death. The legal consequences that arise are the management and continuation of the rights and obligations of someone who has died. This paper examines the juridical aspect of inheritance distribution to grandchildren as substitute heirs who control the inheritance. The research method used is a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. The purpose of this study is to determine the position of the substitute heir who controls the inheritance in obtaining a share of the inheritance. Grandchildren as substitute heirs according to Islamic Law are not entitled to control and obtain inheritance. However, in KHI, grandchildren as heirs have the right to inherit no more than the other heirs, which is only 1/3 of the share
LEGAL PROTECTION OF A TRADEMARKS FROM DEEP LINKING IN THE DIGITAL WORLD
Get PDFIssues surrounding the practice of deep linking as brand infringement represent a new transformation in the form of digital brand infringement. Legal protection against new forms of digital trademark infringement is urgently needed in order to protect brands as intellectual property rights in the ICT era. The approach method used in this research is normative juridical by using secondary data in the form of literature on laws and regulations, books and articles related to deep linking and brands. From the exposure and discussion of the act of deep linking of a brand digitally which is studied through the analysis in this article, it can be concluded that the theory and legal principles used in underlying the formation of a trademark protection law from deep linking as a trademark violation on the internet include the theory of brand protection in the era of ICT, the theory of development law and the theory of economic analysis of law (economic analysis of law). The principles that can underlie the law on trademark protection from deep linking include the Droit de Suite principle and the Good Faith principle. As a legal basis for civil lawsuits and criminal prosecution of deep linking of current brands, the articles contained in the ITE Law can be used because Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications does not yet regulate deep linking
PENANGANAN BARANG BUKTI BENIH BENING LOBSTER MELALUI MEKANISME PELEPASLIARAN SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN KOMODITAS LOBSTER: HANDLING EVIDENCE OF CLEAR LOBSTER SEED THROUGH RELEASE MECHANISMS AS AN EFFORT TO PRESERVE LOBSTER COMMODITIES
Get PDFABSTRAK
Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) merupakan permasalahan yang banyak disoroti sejak PERMEN KP Nomor 1 Tahun 2015 dibuat. Maraknya kasus menjadi masalah bagi ekosistem laut. Karenanya, berdasarkan PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021 mengatur mekanisme pelepasliaran barang bukti BBL. Pelepasliaran merupakan pelestarian spesies dengan cara mempertahankan keberadaan suatu spesies dengan menyerahkan perkembangan ke habitat aslinya. Proses pelepasliaran yang dilakukan penyidik perikanan merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum dalam melindungi ekosistem laut. Selain oleh penyidik, peran serta masyarakat untuk menjaga ekosistem laut juga penting. Metode penelitian: yuridis normatif yaitu menganalisis kenyataan dengan aturan hukum yang berlaku. Hasil disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menggambarkan permasalahan yang ada yang kemudian dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa penegak hukum dalam proses penyidikan telah secara nyata menerapkan penanganan barang bukti BBL yang mengedepankan asas kelestarian. Tetapi aturan hukum terkait hal tersebut hanya ada pada tingkatan PERMEN bukan dalam tingkatan Undang-undang.
Kata kunci: Barang Bukt; BBL; Pelepasliaran.
ABSTRACT
Smuggling of Clear Lobster Seeds (BBL) is a problem that has been highlighted a lot since PERMEN KP Number 1 of 2015 was made. The rise of cases is a problem for the marine ecosystem. Therefore, based on PERMEN KP Number 17 of 2021 it regulates the mechanism for releasing BBL evidence. Release is the preservation of species by maintaining the existence of a species by surrendering its development to its natural habitat. The release process carried out by fisheries investigators is one way to enforce the law in protecting marine ecosystems. Apart from investigators, the role of the community in protecting marine ecosystems is also important. Research method: normative juridical, namely analyzing reality with the applicable legal rules. The results are presented in a descriptive form to describe the existing problems which are then analyzed to produce a conclusion. The existing facts show that law enforcers in the investigation process have actually implemented the handling of BBL evidence that prioritizes the principle of sustainability. However, legal regulations regarding this matter only exist at the PERMEN level, not at the Law level.
Keywords: BBL; Evidence; Release