Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
TIKTOK DAN WAJAH KEMISKINAN: TINJAUAN HUKUM SIBER INDONESIA TERHADAP EKSPLOITASI ONLINE
Get PDFEksploitasi Kemiskinan (Poverty Porn) dalam aplikasi TikTok dengan memanfaatkan fitur hadiah yang didapatkan dari penonton untuk mengemis secara daring merupakan fenomena baru di Indonesia. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana kualifikasi hukum terkait aktivitas crowdfunding yang bersifat eksploitatif dalam aplikasi TikTok dan Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah terkait hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa aktivitas crowdfunding berbasis sistem elektronik memang diperbolehkan oleh undang-undang namun saat ini undang-undang yang ada belum mengatur secara komprehensif terkait kegiatan crowdfunding berbasis elektronik sehingga banyak aktivitas crowdfunding yang dilakukan dalam aplikasi TikTok melanggar ketentuan Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang. Selain itu, sistem perizinan untuk platform crowdfunding juga belum terintegratif dehingga diperlukan pembaharuan undang-undang
Akun Game Online Genshin Impact: Hak Kebendaan dan Legalitas sebagai Objek Jual Beli dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia
Get PDFKemajuan teknologi membawa banyak perubahan terhadap aspek kehidupan manusia. Salah satunya dalam aspek pemenuhan kebutuhan manusia terhadap hiburan. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih, hiburan tidak lagi terbatas pada dunia nyata saja melainkan telah berkembang ke dunia maya atau dunia virtual. Salah satu hiburan yang tercipta karena adanya dunia maya adalah permainan berbasis internet atau dikenal sebagai game online (permainan daring). Salah satu game online yang kini sedang populer adalah Genshin Impact. Di tengah kepopulerannya, terdapat beberapa individu/perorangan atau kelompok yang melakukan usaha berupa jual-beli akun Genshin Impact. Namun apakah perbuatan tersebut dapat dibenarkan? Hal ini perlu ditinjau lebih lanjut dari perspektif baru yakni meninjau dari segi hak kebendaan dan perjanjian/kontrak yang mengikat akun game online Genshin Impact. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif, di mana penelitian akan dilakukan dengan berpanduan pada peraturan perundang-undangan untuk menganalisis isu hukum yang sedang diteliti. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa keabsahan akun game online Genshin Impact sebagai objek jual-beli sangat terikat dengan perjanjian Terms of Service yang disepakati pada saat pembuatan akun, dan oleh sebab akun game online Genshin Impact merupakan hak milik dari COGNOSPHERE sebagai pemegang hak cipta, maka transaksi jual-beli akun game yang dilakukan oleh para pemain dianggap batal demi hukum
APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF VOLUNTARINESS IN MARITAL PROPERTY DECISIONS
Get PDFMarital Property Assests or what is usually called ‘gono-gini; harta bersama’ is property acquired or obtained by a husband and wife together while they are in a marriage bond. The concept of shared prices or what is usually called gono-gini property comes from customs that continue to develop and are supported by positive law or Islamic law in Indonesia. Mediation is a peace institution in the Court which brings benefits to the Judges and the parties, there is good faith of the principals (husband and wife) in the process of resolving divorce cases, it is not uncommon for ego attitudes to be more dominantly put forward by each party. Mediation has a voluntary principle, each conflicting party comes to mediation of their own free will and willingness and there is no coercion or pressure from other parties or outside parties. This principle of voluntarism is built on the basis that people will be willing to work together to find a way out of their disputes, if they come to the negotiation place of their own choice
ENERGI NUKLIR DALAM NET ZERO EMISSION INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGANUKLIRAN DI INDONESIA: NUCLEAR ENERGY IN NET ZERO EMISSION INDONESIA: REVIEW OF NUCLEAR REGULATORY FRAMEWORK IN INDONESIA
Get PDFABSTRAK
Konsep Net Zero Emission (NZE) muncul atas kesadaran akan pentingnya pencegahan kondisi iklim dunia yang semakin memburuk. Indonesia berkomitmen menetapkan NZE-nya pada tahun 2060 atau lebih cepat. Untuk mencapai hal tersebut, selain menargetkan untuk menghentikan pengoperasian pembangkit listrik yang bersumber dari bahan bakar fosil secara bertahap, pemerintah juga mewacanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir pertama. Walaupun memiliki manfaat yang signifikan, penggunaan energi nuklir juga memiliki risiko yang besar pada manusia dan lingkungan. Dalam hal ini, diperlukan kerangka hukum yang solid dan kuat untuk mengatur pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait ketenaganukliran yang berlaku di Indonesia dengan data yang diperoleh berdasarkan studi pustaka. Tulisan ini mendapati bahwa meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur terkait ketenaganukliran di Indonesia, namun masih terdapat kekurangan dalam UU Ketenaganukliran yang saat ini berlaku khususnya terkait aspek keamanan dan garda aman.
Kata kunci: Garda aman; Hukum Nuklir; Keamanan nuklir; Net Zero Emission.
ABSTRACT
The concept of Net Zero Emission arises from the awareness of the importance of preventing the world's climate conditions from getting worse. Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner. To achieve this, apart from targeting the gradual cessation of the operation of power plants sourced from fossil fuels, the government is also planning the construction of the first Nuclear Power Plant. Despite the significant benefits, the use of nuclear energy also carries significant risks to humans and the environment. In this case, a solid and strong legal framework is needed to regulate its utilization. This article uses a normative legal method, by reviewing laws and regulations related to nuclear power that apply in Indonesia with data obtained based on literature study. This paper finds that even though there are already many regulations related to nuclear weapons in Indonesia, there are still deficiencies in the current Nuclear Law, especially related to security and security aspects.
Keywords: Net Zero Emission; Nuclear Law; Nuclear Security; Safeguard
LEGAL REMEDIES AGAINST BANKRUPTCY DECISION FOLLOWING CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 23/PUU-XIX/2021
Get PDFBankruptcy is a legal institution created as a way out of debt problems that befall debtors. The bankruptcy mechanism consists of the Postponement of Debt Payment Obligations (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU) and bankruptcy itself. These two mechanisms have different legal consequences, especially regarding the available legal remedies, which differ between bankruptcy rulings originating from PKPU applications and those originating from bankruptcy applications. The available legal remedies also differ between bankruptcy rulings originating from applications submitted by debtors and those submitted by creditors. Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021 has changed the legal remedies provisions in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. Prior to the Constitutional Court's decision, there was no opportunity for debtors to file legal remedies against a bankruptcy ruling caused by the rejection of a peace agreement due to the failure to reach an agreement in the PKPU process. However, after the issuance of Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021, this has changed with the opening of the opportunity for legal remedies in the form of cassation against a bankruptcy ruling due to the rejection of a peace agreement because an agreement was not reached in the PKPU process. It is important to avoid the PKPU process being used as a means to bankrupt debtors who are still solvent but are bankrupted because there are interests of business competition involved
IMPLEMENTASI ASAS BERKELANJUTAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA: IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF SUSTAINABILITY IN THE PREPARATION OF PROVINCIAL AND REGENCY/CITY SPATIAL PLANS IN INDONESIA
Get PDFABSTRAK
Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling berkaitan, salah satunya adalah perencanaan tata ruang yang dituangkan dalam produk rencana tata ruang berupa RTRW secara hierarki dari pusat hingga daerah. Perencanaan tata ruang wilayah daerah merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah dengan tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam wilayah kewenangannya dengan membentuk RTRWP atau RTRW kabupaten/kota. Penyusunan rencana tata ruang didasarkan pada berbagai asas, salah satunya adalah asas berkelanjutan. Asas berkelanjutan dalam penyelenggaraan penataan ruang dimaksudkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan generasi mendatang. Wilayah provinsi atau kabupaten/kota memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda, maka dalam perencanaan tata ruang agar dapat berlandaskan asas berkelanjutan haruslah didasarkan pada kondisi lingkungan fisik dan disesuaikan dengan peruntukannya. Perwujudan asas keberlanjutan dalam proses penyusunan RTRWP dan/atau RTRW Kabupaten/Kota dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Kata kunci: Asas Berkelanjutan; Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penyusunan Rencana Tata Ruang.
ABSTRACT
Spatial planning activities consist of 3 (three) interrelated activities, one of which is spatial planning as outlined in the spatial planning product in the form of RTRW hierarchically from the center to the regions. Regional spatial planning is one of the obligatory matters of the regional government with the aim of maximizing the prosperity of the people within their jurisdiction by establishing an RTRWP or district/city spatial planning. The preparation of spatial plans is based on various principles, one of which is the principle of sustainability. The principle of sustainability in the implementation of spatial planning means that spatial planning is carried out by guaranteeing the sustainability and carrying capacity and capacity of the environment by considering future generations. Provinces or regencies/cities have different natural resource potentials, so spatial planning to be based on sustainable principles must be based on physical environmental conditions and adapted to their designation. The embodiment of the principle of sustainability in the process of preparing the RTRWP and/or Regency/City RTRW by requiring local governments to prepare a Strategic Environmental Assessment (KLHS).
Keywords: Strategic Environmental Studies; Spatial Plan Preparation; The Sustainable Principle
RES IPSA LOQUITUR: APPLICATION IN PRODUCT LIABILITY
Get PDFConsumers who experience loss, injury, or death due to a damaged or defective product can claim compensation. However, the difficulty of proof is a scourge for consumers. In law, the doctrine of res ipsa loquitur was introduced, which in English means that things speak for itself. Based on the doctrine, the law presumes a presumption of negligence which can then be applied to the reverse burden of proof. This study examines the principle of product responsibility in the Consumer Protection Act and the application of the res ipsa loquitur doctrine in product liability. This research is normative research using a conceptual approach and a statute approach. This study found that the principle of product liability in the Consumer Protection Act contains two principles: first, the presumption of negligence, and second, the presumption of liability principle with the burden of proof reversed. In line with the consumer interest-oriented doctrine, res ipsa loquitur also contains the presumption of negligence followed by the presumption of liability principle. The application of the res ipsa loquitur doctrine in product liability is found in 2 things: first as a principle and second as a means of evidence in civil procedural law which can be enforced through evidence of a presumption concluded by a judge
UPAYA PERUBAHAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PENYELESAIAN SENGKETA DI BADAN PBB SEBAGAI WUJUD OPTIMASI PBB DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DUNIA
Get PDFPBB merupakan salah satu lembaga yang memiliki mandat dalam penyelesaian sengketa internasional, sebagai salah satu upayanya dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Meskipun begitu, eksistensi PBB lekat dengan keberadaan hak veto yang dimiliki Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam beberapa kasus sebelumnya, keberadaan hak veto ternyata memberikan hambatan dalam penyelesaian sengketa di badan PBB. Untuk itu, tulisan ini akan berupaya memberikan solusi yang dapat ditempuh secara hukum dengan melihat preseden perubahan pengambilan keputusan di badan WTO. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif, maka penulis mengkonklusikan bahwa keberadaan hak veto sering kali tidak dapat memenuhi syarat pengambilan keputusan pada Pasal 27 Piagam PBB untuk itu, melalui Mahkamah Internasional seharusnya negara dapat melakukan judicial review atas alasan tercederainya principle of the sovereign equality karena keberadaan hak veto sehingga harapannya mekanisme pengambilan keputusan di badan PBB dapat berubah menggunakan mekanisme konsensus positif agar PBB dapat tetap menjalankan fungsinya dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia
Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia
Get PDFPerkembangan teknologi pada era industri 5.0 mendorong terjadinya peningkatan kuantitas transaksi e-commerce hingga dapat dilakukan lintas batas negara. Dengan meningkatnya kuantitas transaksi e-commerce, potensi sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen juga semakin meningkat. Untuk itu, Online Dispute Resolution (ODR) hadir sebagai sarana penyelesaian sengketa perdagangan elektronik. Di Indonesia, sebenarnya sudah ada kerangka regulasi yang memperbolehkan digunakannya ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan elektronik, tetapi pengaturan tersebut belum bersifat spesifik. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai urgensi penerapan ODR dalam penyelesaian sengketa e-commerce di Indonesia, dilihat dari adanya peluang, tantangan dan manfaat dalam penerapannya. Tulisan ini mengimplementasikan metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan. Tulisan ini menemukan bahwa penerapan ODR menjadi sangat penting di Indonesia, karena terdapat peluang berupa basis pengaturan yang sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan ditemukan pula beberapa tantangan yang harus diatasi agar penerapan ODR tersebut dapat diwujudkan dan terlaksana secara efektif yaitu pada aspek regulasi, aspek kelembagaan, aspek teknologi dan aspek keamanan. Selain itu, tulisan ini juga menemukan beberapa manfaat penerapan ODR yaitu penghematan waktu dan biaya, kenyamanan dan flexibilitas bagi para pihak yang bersengketa
LEGAL LIABILITY OF ACUPUNCTURE THERAPIST FOR PATIENT SAFETY INCIDENTS IN TRADITIONAL MEDICINE SERVICES REVIEWED BY HEALTH WORKERS LAW AND REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH ABOUT CONCERNING LICENSING AND IMPLEMENTATION OF ACUPUNCTURE THERAPIST PRACTICES
Get PDFTraditional medicine services are one of the treatments and treatment efforts other than medical science and / or nursing science which is carried out by traditional health workers. Acupuncturists are skilled traditional healers who perform invasive procedures on patients that can cause patient safety incidents or potentially result in injury to the patient. But in fact, if there is a loss due to an error in treatment, the client / patient and / or the client / patient's family do not know the legal consequences for the acupuncturist who provides their therapist services. The purpose of this study is to gain a comprehension of acupuncture therapist authority on the medical service and to acquire a description of acupuncture therapist responsibility on patient safety incident on the medical treatment. This research article was carried out using normative juridical methods with secondary data through literature studies which were analyzed qualitatively. The results showed that the authority of the acupuncture therapist as a traditional skilled health worker was in accordance with the standard of expertise and skills as evidenced by STPT and SIPT. If a patient safety incident occurs due to an error in medical practice, it means that the acupuncturist has committed an illegal act and is responsible for paying compensation to the patient and / or the patient's family