Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
ASEAN Outlook on The Indo-Pacific Concerning The Implementation of National Determined Contributions To Achieve Sustainable Development Goal 13
Get PDFThe aim of the research is to analyze comprehensively the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) concerning the Implementation of National Determined Contributions (NDCs) to achieve Sustainable Development Goal 13, namely “take urgent action to combat climate change and its impacts”. The bad impacts of climate change do not only cause serious impacts to the environment but also to the economic, social life and culture. International cooperation both regional and universal are important due to an individual state will not be able to overcome the bad impacts of climate change. The ambitious commitment of a single state as a member of the Paris Agreement to reduce emission stipulated in the NDCs should be performed in good faith. Indeed, the success of the NDCs will depend on the commitment of individual state to comply and perform the commitment due to the voluntarily character of the NDCs. The AOIP was formulated to guide cooperation and to create the environment for peace, stability, and prosperity while upholding the rules-based regional architecture. However, the AOIP is not legally binding. The research is a normative juridical research, and the approaches are employed are conceptual approach and statutory approach. The results of this research demonstrates that the implementation of NDCs faces many challenges in the ASEAN and Indo-Pacific which depend on the situation and condition of each state, however, there are some opportunities that can be performed.
 
Analisis Tugas dan Fungsi Bank Tanah dalam Melakukan Redistribusi Tanah untuk Penyediaan Tanah Reforma Agraria
No full textABSTRAK
Badan bank tanah merupakan badan khusus (sui generis) berbadan hukum yang diberi kewenangan untuk mengelola pertanahan di Indonesia. Dalam penyelenggaraannya Badan Bank Tanah dilekatkan beberapa fungsi dan tugas yang salah satunya ialah pendistribusian tanah dengan melakukan kegiatan penyediaan dan pembagian tanah reforma agraria. Desember 2023 badan bank tanah merilis aset yang dimiliki seluas 18.478 ha tersebar di 28 kabupaten/kota dan merilis wilayah-wilayah yang telah dialokasikan untuk kegiatan reforma agraria. Namun, Masyarakat yang masuk kedalam wilayah delineasi yang ditetapkan oleh badan bank tanah untuk pendistribusian tanah reforma agraria tersebut memberikan respon penolakan sehingga hal tersebut menimbulkan konflik baru. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meninjau berbagai data sekunder mengenai reforma agraria dan bank tanah. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan pelaksana dari penyelenggaraan bank tanah ini perlu untuk dilakukan beberapa penyesuaian, dimana diharapkan peraturan pelaksana dapat lebih jelas mengatur terkait kriteria pemilihan delineasi lahan bank tanah untuk kegiatan redistribusi tanah penyediaan tanah reforma agraria melalui aset bank tanah khususnya pada lahan yang sebelumnya telah menjadi delineasi TORA, sehingga diharapkan peraturan pelaksana tersebut dapat meminimalisir konflik agraria baru dan dapat mewujdkan keadilan agraria.
Kata kunci: Bank Tanah; Reforma Agraria; Redistribusi; Tanah.
ABSTRACT
The land bank is a sui generis that is authorized to manage land in Indonesia. In its implementation, the Land Bank is attached to several functions and tasks, which is the distribution of land by carrying out agrarian reform land provision and distribution activities. In December 2023, the land bank assets covering an area of 18,478 ha spread across 28 districts/cities and released the areas that have been allocated for agrarian reform activities. However, the community that enters the delineation area set by the land bank for the distribution of agrarian reform land responds to rejection so that it causes new conflicts. This study uses a normative juridical method by reviewing various secondary data regarding agrarian reform and land banks. The results of the study show that the implementing regulations of the implementation of the land bank need to be adjusted, where it is hoped that the implementing regulations can more clearly regulate the criteria for selecting land bank land delineation for land redistribution activities, the provision of agrarian reform land through land bank assets, especially on land that has previously been a TORA delineation, so it is hoped that the implementing regulations can be minimized agrarian conflicts are new and can promote agrarian justice.
Keywords: Agrarian Reform.; land; land bank.; redistribution
Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Limbah Industri: Tinjauan terhadap Perlindungan Masyarakat Kelas Bawah
Get PDFPencemaran sungai akibat limbah industri berdampak serius terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat, terutama kelompok kelas bawah yang bergantung pada sungai sebagai sumber air dan penghidupan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis regulasi terkait pengelolaan limbah dan implikasi pencemaran terhadap hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum, minimnya pengawasan, serta ketidaktegasan sanksi menyebabkan pencemaran terus terjadi tanpa remediasi yang memadai. Masyarakat terdampak mengalami pelanggaran atas hak atas air bersih, pangan, dan lingkungan sehat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, peran aktif industri dalam pengelolaan limbah, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan untuk mewujudkan keadilan lingkungan yang berkelanjutan
Keabsahan Pendirian Korporasi yang Didirikan Berdasarkan Nominee Arrangement dan Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Beneficial Owner di Indonesia
Get PDFPenulisan artikel ini dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana bagi seorang beneficial owner pada sebuah Korporasi yang didirikan berdasarkan nominee arrangement (pinjam nama). Mengingat beneficial owner dapat melakukan pengendalian sebuah Korporasi tanpa namanya tercantum di dalam struktur kepengurusan dari sebuah Korporasi sehingga mengakibatkan dapat terhindarnya beneficial owner dari pertanggungjawaban pidana Korporasi dengan berlindung dibalik organ nominee. Lebih lanjut, artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai keabsahan dari sebuah Korporasi yang didirikan berdasarkan nominee arrangement antara beneficial owner dan organ nominee. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan analisis secara kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh dari penulisan artikel ini adalah Korporasi yang pendiriannya didasarkan oleh nominee arrangement tetap dinyatakan sah demi hukum. Beda halnya dengan perjanjian nominee karena nominee arrangement yang dilakukan tidak memenuhi syarat sah sebuah perjanjian sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. Beneficial owner dapat pula dimintakan pertanggungjawaban pidana bersamaan dengan Korporasi dan pengurusnya bila dapat dibuktikannya unsur kesalahan yang melekat pada dirinya
Stabilizing Unequal Positions in Copyright Licensing Agreements in Book Publishing: Comparison of Approach between the European Union and Indonesia
Get PDFBook publishing involves licensing agreements between authors and publishers, often leading to inequitable compensation due to imbalanced bargaining power. This research employs doctrinal legal methodology to analyze and compare copyright licensing norms in both the EU and Indonesia. The EU Directive on Copyright in the Digital Single Market (“EU CDSM Directives”) prioritizes enhancing copyright protections and enforcing party rights among member states, particularly emphasizing authors' rights to renegotiate contracts under specific conditions. It is proposed that Indonesia should adopt guidelines that prioritize authors' interests in licensing contracts, acknowledging their disadvantaged bargaining position. Implementing such measures through regulations like Presidential Decrees could streamline processes, thus benefiting authors. Additionally, Indonesia should tailor EU CDSM Directives to local contexts, ensuring enhanced protection and fairer contracts for authors
Arbitration as the Dispute Settlement Method to Address Harmful Interference in the Age of Mega-Constellations of Satellites
Get PDFThe increasing demand for radio frequency spectrum usage for the launch of mega-constellations of telecommunication satellites will potentially increase incidents of harmful interference to radiocommunication. International law has yet to regulate a compulsory method of dispute settlement for harmful interference disputes. Currently, most cases of harmful interference are solved through technical and political means. However, those methods cannot address damage claims that may be caused by harmful interference, which may become increasingly common with the growing participation of private entities. Article 56 of the ITU Constitution has regulated several dispute resolution methods related to telecommunications, namely negotiation, diplomatic channels, other methods mutually agreed upon by the parties, and arbitration. This study aims to analyze these methods of dispute settlement and determine the most appropriate method to address harmful interference disputes. As the diplomatic dispute settlement methods do not result in enforceable legally binding decisions, this study argues that arbitration is the most appropriate method to settle disputes concerning harmful interference because it offers more neutrality in its proceedings and the confidentiality of sensitive information. It may also decide on damages as part of the arbitral award. Arbitration awards are final and binding, thus offering legal certainty to the parties to the dispute. States have generally recognized arbitration awards and created mechanisms to enforce arbitral awards. This study also recommends that the ITU implement compulsory arbitration with limitations and create a harm-claim threshold
CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE CRIME OF PROSTITUTION IN A GROUP OF SEXUAL FANTASY PERFORMER ON SOCIAL MEDIA
Get PDFThe development of information technology has changed people's lives with new habits. Almost everyone has a smartphone and has a social media account. Such rapid evolution has changed human life in various fields and has given birth to new forms of legal action. Among them, there are groups of sexual fantasists who use social media as a means to network and find partners. Sexual fantasies are normal and can have a positive impact if applied correctly. However, currently many people use social media to find partners for sexual fantasies by uploading vulgar photos or videos and requiring them to give money, gifts and provide facilities if they want to carry out sexual fantasies with them. This research uses empirical juridical methods and analytical descriptive research specifications. Based on the research results, it can be concluded that the cause of criminal acts of pornography and prostitution in the form of sexual fantasies using social media is the negative impact of the development of information technology, social media, a manifestation of cultural deviation, deviation from norms, and a manifestation of the absence of norms (anomie). Efforts that can be made to overcome this problem are by carrying out cyber patrols, cutting off access to electronic systems that violate laws and regulations, and carrying out repressive efforts against the perpetrators
PENGUATAN REGULASI RAHASIA DAGANG MELALUI KETENTUAN MENGENAI PERLINDUNGAN INFORMASI RAHASIA DALAM PERJANJIAN LISENSI RAHASIA DAGANG BERDASARKAN PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, TEORI PROSPEK DAN TEORI RISIKO
Get PDFRahasia dagang merupakan salah satu bentuk HKI yang memiliki nilai ekonomi dan risiko tinggi. Perlindungan terhadap rahasia dagang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang belum bersifat komprehensif dan menyeluruh, khususnya dalam hal perjanjian lisensi rahasia dagang. Hak dan kewajiban para pihak belum diatur sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Informasi rahasia yang dilisensikan harus mendapatkan perlindungan guna mencegah terjadinya pelanggaran. Pentingnya pengaturan komprehensif perjanjian lisensi juga harus senantiasa mengelaborasi isi dari perjanjian itu sendiri, sama seperti pengaturan perjanjian lisensi di Amerika Serikat. Adapun pengaturan dan penguatan UU Rahasia Dagang tersebut dibentuk dengan dasar kepastian hukum dan teori perlindungan HKI seperti Teori Prospek dan Teori Risiko. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas, prinsip- prinsip dan doktrin hukum. Sumber data yang diperoleh didasarkan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Penguatan regulasi rahasia dagang dapat dicapai dengan memasukkan dan mengubah pengaturan perjanjian lisensi rahasia dagang pada UU Rahasia dagang dengan mempertimbangkan prospek ekonomi dan risiko dari informasi rahasia dagang tersebut. Hal ini juga dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis yang dapat mendorong perkembangan bisnis dan usahanya. 
Layout Design for Building Creative Industries in Digitalization Industries 5.0 in Indonesia
Get PDFDTLST (Integrated Circuits Layout Design) is an open-potential electro-semiconductor technology product developed to build creative industries by effectively protecting IPR as registration. Registration is presently not effectively used, with DTLST violations observed. This study examines the protective patterns of DTLST IPR in building creative industries in the 5.0 digitization industries in Indonesia. A normative juridical method was analytically used, with data collection techniques the literature study primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that Law no. 32 of 2000 concerning DTLST provided advantages for designers because registration was conducted without a market potential test and affected the legal certainty guarantee of the registrant. However, the arrangement did not accommodate substantive examination, priority rights, and protection of the privilege of owners in good faith. This indicated the necessity for improvement by considering the philosophical factors of justice, balance, and democratic-juridical values regarding the binding power of the regulatory and sociological substance via the living law of the designer. Based on the results, collaboration was needed with the DTLST Office, government, private sector, and universities concerning the use and management of DTLST to build creative industries in the Industries 5.0 era in Indonesia
Keabsahan Application for Credit Account sebagai Bentuk E-Contract dalam Transaksi Jual Beli Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr)
Get PDFPerkembangan zaman yang semakin canggih membawa dampak signifikan pada sektor perdagangan di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang keabsahan e-contract, khususnya dalam konteks Application for Credit Account, melalui studi kasus Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr. Dalam kasus ini, PT Westcon Solutions menggugat PT Buana Artha Tekno Sains atas dasar wanprestasi terkait pembayaran utang yang timbul dari perjanjian e-contract. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-contract memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional jika memenuhi syarat sah menurut KUHPerdata dan UU ITE. Pelanggaran terhadap e-contract dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, termasuk kewajiban ganti rugi bagi pihak yang melakukan wanprestasi. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam transaksi elektronik serta implikasi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran e-contract