Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
Penegakan Hak Lintas Damai di Indonesia terhadap Kapal Tidak Bernegara berdasarkan UNCLOS 1982: Studi Kasus Kapal Run Zeng 03
Get PDFArtikel ini mengkaji tantangan yang ditimbulkan oleh penangkapan ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (IUU) dalam konteks hukum laut internasional berdasarkan UNCLOS 1982, dengan fokus pada dampaknya terhadap sumber daya laut serta mekanisme penegakan hukum yang tersedia bagi negara-negara pantai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis secara mendalam insiden masuknya Kapal Run Zeng 03 yang berstatus sebagai kapal tidak bernegara serta melakukan kegiatan ilegal di wilayah perairan Indonesia. Salah satu komponen penting dalam UNCLOS 1982 adalah hak lintas damai, yang memungkinkan kapal untuk berlayar melalui perairan teritorial negara pantai asalkan tidak melakukan kegiatan yang mengancam perdamaian, ketertiban, atau keamanan negara tersebut. Artikel ini menyoroti masih terdapat celah dalam perizinan masuknya kapal asing ke wilayah laut teritorial Indonesia. Indonesia mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan penegakan hukum maritim dengan hak damai yang dilindungi hukum internasional. Melalui analisis kasus ini, artikel menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan peningkatan kerja sama internasional serta mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menangani penangkapan ikan IUU. Kesimpulannya, artikel ini mendorong penerapan yang lebih tegas dari ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 serta kolaborasi antarnegara guna memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan perlindungan kepentingan negara pantai
Kesesuaian Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung terhadap Prinsip, Asas, dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Get PDFTanah memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan tanah tidak jarang menimbulkan permasalahan. Salah satunya terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Hal ini disebabkan oleh sulitnya menemukan kecocokan dalam besaran ganti rugi. Berkaca pada pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang harus melakukan pengadaan tanah seluas 7,6 meter persegi dengan panjang 142,3 kilometer, tentu saja bukanlah suatu hal yang mudah. Permasalahan umum yang timbul dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah terkait ganti rugi, seperti tidak sesuainya nilai ganti rugi yang ada terhadap masyarakat, tidak dilaksanakannya ganti rugi yang sudah dijanjikan, dan permasalahan lainnya. Melalui penelitian hukum normatif terkait prinsip-prinsip, asas-asas, dan peraturan perundangan-undangan terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, didapatkan kesimpulan bahwa pemerintah dan pihak terkait pembangunan belum dapat melaksanakan sepenuhnya prinsip-prinsip dan asas-asas yang ada. Selain itu, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat tetap berjalan, meskipun dengan cara mengeluarkan peraturan yang tidak sesuai perundang-undangan yang berada di atasnya
Maritime Terrorism V. Piracy at Sea: Prevention of Maritime Security Threats and the Responsibility of States to Prevent in the Perspective of International Law
No full textThe sea is used as an alternative spatial medium to realize the interests and goals of each country. Nearly 80% of the world's cargo is transported by sea with more than 112,000 ships manned by more than 1.5 million seafarers. However, the sea is also a vulnerable area to violence, including maritime terrorism and piracy at sea which can threaten maritime security and the national economy if there is no special handling. Several conventions govern the international legal regime, including UNCLOS 1982, the SUA Convention, and the ISPS Code. Under international law, coastal states are responsible and obliged to prevent acts of terrorism by taking necessary measures to enhance their maritime security
Legal Review of the Implementation of Sustainable Business Principles in the Implementation Models of Carbon Trading in Indonesian Upstream Oil and Gas Industry
Get PDFThe Upstream Oil and Gas (O&G) Industry faces various challenges in the national development revolution based on Sustainable Development and Green Economy in Indonesia. The Government of Indonesia has formulated a Carbon Economic Value (NEK) policy as one form of environmental economic policy instrument that can be utilized by Upstream O&G Companies. This policy can be implemented through the implementation of Carbon Trading. This study aims to determine the model for implementing Carbon Trading in the Upstream O&G Industry and to examine it based on the principles of Sustainable Business. The research was conducted using a normative legal method with a regulatory-legal approach and a conceptual approach that resulted in a legal analysis. The results of the study stated that the implementation of Carbon Trading in the Upstream O&G Industry can be carried out through the Emission Offset mechanism and is related to Carbon Capture and Storage (CCS) business activities and Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) business activities. In addition, the implementation of Carbon Trading can realize the implementation of Sustainable Business principles in line with the Triple Bottom Line (TBL) and Environmental, Social, and Governance (ESG) approaches in business activities carried out by Upstream O&G Companies
HARMONISASI HUKUM UNTUK MENGHIDUPKAN KEMBALI PATEN YANG HAPUS TERKAIT BIAYA PEMELIHARAAN
Get PDFPemegang paten mempunyai kewajiban untuk membayar biaya pemeliharaan. Jika biaya pemeliharaan tersebut tidak dibayar, maka paten akan dihapuskan sesuai dengan Pasal 130 huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Ketentuan dalam Pasal 141 UU Paten menyatakan bahwa paten yang sebelumnya dihapus tidak dapat dihidupkan kembali selain oleh putusan pengadilan niaga. Pasal tersebut memberikan peluang bagi pemegang paten untuk menghidupkan kembali paten yang dihapuskan akibat tidak membayar biaya pemeliharaan. Namun sejauh ini pelaksanaan pasal tersebut masih belum efektif dan efisien, karena ketentuan terkait penghapusan paten dan penghidupan paten tidak sejalan dengan teori analisis ekonomi dan juga teori prospek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan Pasal 141 UU Paten 2016 hanya menjelaskan penghidupan kembali paten secara umum namun tidak menegaskan bahwa paten yang dihapuskan karena tidak membayar biaya pemeliharaan dapat dihidupkan kembali. Negara juga belum dapat memberikan ketentuan yang lebih efektif dan efisien terkait penghidupan kembali paten yang dihapuskan akibat tidak terbayarnya biaya pemeliharaan, berbeda dengan negara lain seperti Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat dan Inggris telah menerapkan ketentuan terkait penghidupan paten dengan lebih efisien
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MEMBUAT AKTA JUAL BELI BERDASARKAN AKTA KUASA PALSU SECARA ADMINISTRATIF DAN PERDATA
Get PDFPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang harus dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan PPAT. Akta jual beli menjadi syarat pendaftaran dan pembuktian bahwa perbuatan hukum tersebut telah dilaksanakan. Pada umumnya para pihak dalam jual beli tanah harus menghadap kepada PPAT namun apabila para pihak tidak dapat menghadap langsung kepada PPAT, maka pihak yang berhalangan hadir dapat menunjuk orang lain sebagai kuasanya. Kuasa untuk melakukan jual beli tanah harus memuat keterangan yang jujur dan benar namun ternyata dalam praktiknya terdapat penggunaan surat kuasa palsu sebagai dasar pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari akta jual beli yang dibuat berdasarkan akta kuasa palsu dan tanggung jawab PPAT yang membuat akta jual beli berdasarkan akta kuasa palsu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu akibat hukum terhadap akta jual beli yang dibuat berdasarkan akta kuasa palsu adalah batal demi hukum, artinya akta jual beli dari semula dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat. Tanggung jawab PPAT yang membuat akta jual beli berdasarkan akta kuasa palsu secara administratif adalah yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sedangkan secara perdata dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata
Waqf Land as an Alternative for Implementing the Land Reform Program in Indonesia
Get PDFTo overcome the problem of unequal land ownership, the concept of waqf land has recently been initiated as an alternative to implementing land reform. This article examines the arguments for the idea of waqf land from its jurisprudential aspect and proposes the positive legal framework necessary to implement it. This study uses a normative legal research method using two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The results of this research conclude that waqf land as an alternative for implementing land reform is very possible considering that the aim of both is to realize the welfare of the people equally. However, the implementation of waqf land as an alternative to land reform must still follow fiqh of waqf procedures and be aligned with land reform objectives
Risk Allocation of Legal Changes in Infrastructure Provision Agreements Through Public-Private Partnership Schemes
Get PDFInfrastructure development is essential for boosting economic growth and improving the welfare of society. However, due to budget constraints, the government has been driven to involve private entities in infrastructure development through the Public-Private Partnership (PPP) scheme. Agreements under the PPP scheme typically span a long period. During the term of such agreements, legal changes that impact the execution of the agreements may occur. This article discusses the allocation of risks associated with legal changes between the parties in a PPP agreement based on internationally accepted risk allocation principles. The research method employed is a normative juridical approach, focusing on secondary data. The research specification used is descriptive-analytical, analyzing issues based on the principles of risk allocation in the PPP scheme, and comparing them with international practices. The research findings reveal that although the risk of legal changes is beyond the control of the private entity, the government only bears the risk of legal changes that are specific and discriminatory, while the risk of general legal changes is regarded as a business risk borne by the private entity. This risk allocation is inconsistent with international risk allocation principles and the specific conditions in Indonesia. Given that the government is the most capable of managing legal change risks, it is more appropriate for the government to bear both specific and discriminatory legal risks, as well as general legal risk
Tinjauan Yuridis Pemberian Izin kepada Ormas Keagamaan dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024
Get PDFPemberian izin pengelolaan tambang terhadap ormas keagamaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan perdebatan karena diduga tumpang tindih terhadap peraturan perundang-undangan pertambangan lain. Hal ini tentunya menimbulkan dampak signifikan serta pertanggungjawaban ormas keagamaan yang harus diperhatikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Analisis dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan primer dan sekunder, serta literatur hukum yang relevan. Pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan bertentangan dengan tujuan pembentukan Ormas yang bersifat nirlaba dan sosial. Pertambangan memiliki risiko dan dampak yang besar, yang diikuti juga dengan pertanggungjawaban yang sesuai. Untuk itu penting adanya suatu kejelasan dan regulasi yang tepat oleh Pemerintah untuk mengatur dan mengawasi Badan Usaha Pertambangan Milik ormas keagamaan untuk mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan. Pertambangan oleh ormas keagamaan merupakan suatu hal yang baru dan tidak mudah sehingga ormas keagamaan dan Pemerintah harus sadar akan setiap potensi yang dapat ditimbulkannya
Legal Responsibility of the Implementation of Presidential Campaign Promises in Indonesia
Get PDFPolitical promises in presidential campaigns are a powerful way to attract public votes, but people are often disappointed when these promises are not fulfilled. Some have tried to equate them with civil contracts, even bringing them to general courts, but this is beyond their jurisdiction. So, where do campaign promises stand in the eyes of the law, and what are the legal responsibilities for it? This research employs a doctriner approach by analyzing relevant norms, doctrines, and cases in a qualitative descriptive form. The findings indicate that campaign promises are material for the formulation of the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and therefore fall within the scope of state administration. Some ways to hold them accountable include utilizing the authority of the House of Representatives (DPR) to either accelerate or hold an proportionate response to the execution of RPJMN, establishing legal effect of a normative provision provided in the Law No. 17/2024, constructing legal accountability scheme, and establishing easy-to-access platform to monitor promises by KPU. Thus, the accountability is not punitive, but rather aims to push the fulfillment of these promises