Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
MAPPING EFFECTIVE MULTI REGIONAL TREATIES ON BLUE ECONOMY
Get PDFIndonesia as an archipelago with more than 17,000 islands, has a unique geographical and great potential as a maritime country. Primarily, Indonesia's efforts to realize sustainable fisheries is by promoting and implementing the ASEAN Blue Economy Framework as one of the country's economic deliverables. Furthermore, among the various measures and policies that have been set by the Indonesian government, measurable fishing is a breakthrough in fostering the marine and fisheries sector and specifically regulating the blue economy. In the context of international trade, Indonesia has also made several efforts including the implementation of measured quotas and sustainable certification. Quotas and certification are two ways to resolve the issue of legality. Even so, illegal fishing is still a major challenge in the framework of sustainability. One of the main goals that Indonesia can set to ensure its involvement and leadership in ASEAN maritime connectivity is the construction of a national sustainable fisheries system, that is specifically related to the implementation strategy of sustainability commitment, that serves as a pioneer/pioneer of similar systems in the regional arena
THE REFORM OF DISPUTE SETTLEMENT SYSTEM OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION: CONTRIBUTION AND PERSPECTIVES FROM INDONESIA
Get PDFThe WTO dispute settlement system is currently in crisis as the Appellate Body has been unable to perform its appellate review since December 11th, 2019. The US asserted that the AB has exceeded its authority. The crisis can be detrimental, especially for developing countries in international trade. The WTO Members have made efforts to reform the system. This paper uses qualitative and descriptive research to analyse the contribution of Indonesia to the system and its perspectives on the reform negotiations.
Indonesia has contributed to the system and the Organization by clarifying interpretations of WTO agreements. In the reform negotiations, Indonesia has actively participated by joining a proposal to commence the selection of new AB members, supporting the result of “Walker Process” negotiations as a basis for future negotiation, and making some proposals such as formal communication to the WTO on a process in an informal process to implement the mandate of MC12 Outcome Document. As a negotiation strategy, Indonesia should continue its active participation by prioritizing accessible aspects that are interests of developing and LDC members, emphasizing the need to limit negotiation scope and urging the fulfilment of the 2024 deadline, safeguarding a legalistic system, and conducting a comprehensive analysis on two-tier litigation
Human Rights in the Distribution of Vaccines Against Civilians According to International Law: An Analysis of Human Rights Problems in the Acceptance of Vaccines COVID-19 in Philippines
Get PDFIn an effort to boost the Philippines' economic recovery amidst the COVID-19 pandemic, the government made the decision in January 2022 to allow foreign tourists to enter the country without the need for quarantine, as long as they can provide proof of vaccination. However, some Filipinos have expressed discontent with this choice, as unvaccinated individuals continue to face travel difficulties. Addressing this issue, President Rodrigo Duterte has warned that those who choose not to get vaccinated and violate stay-at-home orders may face arrest. Extensive analysis and literature review have revealed that vaccination is a communal right. While the decision to receive a vaccine is a personal choice, legal principles dictate that every individual has the right to choose what substances are introduced into their body. However, in cases where there is a high risk of contagion, such as with Covid-19, governments may mandate the distribution of vaccines for public safety. This conclusion is based on an evaluation of international legal instruments, including the UDHR, ICCPR, ICESCR, and others
KEDUDUKAN WARIS ANAK LUAR KAWIN YANG TIDAK DIAKUI SEBAGAI ANAK SAH OLEH AYAH BIOLOGIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010
Get PDFIstilah anak luar kawin diberikan kepada siapa saja yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak diakui oleh negara atau tanpa adanya ikatan perkawinan. Suatu perkawinan dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam agama dan tidak dilakukan pencatatan perkawinan. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan hasil judicial review terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menganulir dapat diakuinya anak luar kawin oleh ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan. Adanya pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ayah biologis melahirkan ikatan perdata termasuk waris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data menggunakan Teknik kepustakaan dan wawancara, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dimana data hasil studi kepustakaan dan wawancara diuraikan untuk mendapatkan suatu kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologis dilakukan untuk keperluan legal standing anak dihadapan hukum tanpa menyinggung perihal waris, namun hukum waris yang berlaku di Indonesia tidak mengatur tentang waris anak luar kawin karena merupakan anak tidak sah, tetapi pemberiannya dapat diberikan melalui hibah apabila ahli waris utama sepakat. Islam sebagai agama yang yang tidak saklek melalui Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa MUI No. 12 Tahun 2011 yang memberikan hak anak luar kawin yang terbukti sebagai anak sah berupa wasiat wajibah dengan jumlah yang ditentukan
STATUS KEABSAHAN WALI NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM
Get PDFPerkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar dapat dianggap sah, salah satu di antaranya adalah adanya wali nikah. Wali nikah adalah individu yang memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan. Kasus perkawinan antara Rizky Febian, seorang musisi, dan Mahalini menarik perhatian karena permohonan mereka untuk mendapatkan pengesahan pernikahan ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penolakan ini terjadi karena wali nikah yang ditunjuk tidak sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam rukun nikah. Artikel ini membahas tentang keabsahan wali nikah dalam pandangan hukum Islam dalam kasus perkawinan Rizky Febian dan Mahalini. Dalam situasi ini, wali nikah yang dipilih tidak memenuhi persyaratan sebagai wali hakim, yang seharusnya dipegang oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Akibatnya, perkawinan mereka dinyatakan tidak sah. Peristiwa ini memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat untuk lebih memahami rukun dan syarat perkawinan, termasuk dalam memilih wali nikah yang sesuai. Pemahaman yang mendalam akan sangat membantu dalam mencegah masalah hukum dan memastikan bahwa pernikahan sesuai dengan regulasi agama dan hukum yang berlaku
Public Participation in Environmental Matters: Indonesia’s Brief Reflection
Get PDFThe Aarhus Convention has played a pivotal role in advancing public participation in environmental matters in the world. This article introduces the principles and pillars of the Aarhus Convention as well as explores the Convention's impact on environmental governance and the promotion of transparent and inclusive decision-making processes. By examining the legal and institutional frameworks, case studies, and challenges faced in the implementation of the Aarhus Convention principles, it sheds light on Indonesia's journey towards achieving environmental sustainability through enhanced public involvement. The analysis reveals that, while significant progress has been made, there still need to be obstacles to fully realizing the Convention's objectives in Indonesia. This article underscores the need for continued efforts to strengthen the legal infrastructure, capacity building, and public awareness to ensure robust public participation and environmental protection in the Indonesian context
MENDAYUNG DI ANTARA DUA KARANG DALAM DIALEKTIKA PERDAGANGAN INTERNASIONAL: SUBVERSI ATAU REKONSILIASI?
Get PDFHegemoni Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang kian mempengaruhi struktur hukum dan pengambilan kebijakan ekonomi negara menimbulkan pertanyaan bagi negara berkembang: sejauh mana negara dapat mengambil bagian dalam peta geopolitik ekonomi yang dijanjikan terbuka oleh GATT? Peran putusan WTO yang menekankan sisi substansial prosedural nyatanya tidak lagi cukup. Berbagai isu berkembang lainnya termasuk derivasi pengaturan special and differential treatment kian dipertanyakan. Tulisan bermaksud menjadi bahan permenungan sejauh mana WTO telah mengambil bagian dalam tata kelola global dan langkah apa yang harus dilakukan kedepannya? Metode yang dilakukan adalah kualitatif dengan mengkaji berbagai referensi perdagangan internasional yang tidak terbatas pada sumber hukum. Pada akhir kesimpulan, penulis mempreskripsikan beberapa faktor isu berkembang yang juga harus dijadikan dasar pertimbangan dalam merumuskan produk hukum perdagangan internasional
THE EXISTENCE AND PROTECTION OF ULAYAT RIGHTS IN INDIGENOUS COMMUNITIES WITHIN THE FRAMEWORK OF POSITIVE LAW IN INDONESIA
Get PDFUlayat Rights are the highest rights of indigenous law communities to land. Normatively, protection of the rights of indigenous law communities is contained in several related laws and regulations, but in practice, Ulayat Rights of indigenous law communities often become the object of dispute/conflict, both with the government and with private parties who need land, so that they are often eliminated and detrimental to the rights of indigenous law communities. The aim of this research is to obtain an overview of the criteria for determining the existence of Ulayat rights of indigenous law communities and the legal protection of them when dealing with outside parties from a positive legal perspective in Indonesia. The approach method used is a normative juridical approach, namely tracing, studying and researching secondary data related to this research material. A juridical approach is used considering the problems studied revolve around the relationship between a regulation and other regulations, namely regulations regarding land, forestry and plantation law. The research results show that recognition of the existence of Ulayat rights of indigenous law communities is limited as long as they still exist and must fulfill several elements as specified in several statutory regulations. Protection of traditional rights is contained in the constitution, sectoral legislation and regional regulations, but in reality there are still frequent disputes/conflicts, this shows that the protection of Ulayat rights of indigenous law communities is still not optimal
LEGAL PROTECTION AGAINST DOMESTIC VIOLENCE IN CHILD MARRIAGE
Get PDFThe aim of law enforcement is none other than to ensure that legal subjects obtain every right. One law enforcement that must be considered is in the field of family law in marriage law. Marriage of children under the age of 18 is vulnerable to domestic violence. This research will enforce legal protection against domestic violence in child marriages, whether legalized by the state or child marriages carried out through sirri marriages.. The method used is juridical qualitative with a descriptive approach and the data is processed in a qualitative juridical manner. The results of the study show that there are differences in the legal protection of victims of domestic violence in sirri child marriages. Legal child marriage and obtaining marriage dispensation can be protected by Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and other relevant laws and regulations. Meanwhile, the protection of domestic violence in a sirri / unregistered child marriage can only be subject to the Criminal Code and Law No. 35 of 2014 concerning Child protection
Affirming the Democratic Economic System After the Amendment of Article 33 of the Indonesian Constitution: A Critical Legal Studies Perspective
Get PDFThis paper, which uses an interdisciplinary, historical, and literary approach, aims to answer the questions of how the process of discussing changes to Article 33 of the Indonesian constitution led to the formulation of the article as it is known today. Second, how did the amendment of Article 33 of the Indonesian Constitution pave the way for the emergence of neoliberal legal products in Indonesia? Third, how is the democratic economic system (sistem ekonomi kerakyatan), as an economic system with a strong historical and constitutional foundation in Indonesia, affirmed by the deviationist doctrine from the perspective of critical legal studies (CLS)? This paper discusses the debates that took place in the agenda to amend Article 33 of the Indonesian constitution as the background of today's anomie. From a CLS perspective, the inclusion of the concept of efficiency in Article 33 of the Indonesian constitution after the amendment shows the infiltration of neoliberalism into Indonesia's basic law, riding on the political and legal reform agenda after the collapse of the authoritarian regime. To counter the excesses of neoliberalism, a legal scholar in the CLS perspective can engage in radical legal practice centred on the deviationist doctrine by, among other things, tracing legal principles back to their roots. Based on the deviationist doctrine, the formulation of Article 33 of the 1945 Constitution is a credo of political economy as well as the original legal policy of a sovereign, anti-colonialist, anti-imperialist, anti-capitalist independent state, and therefore cannot be arbitrarily changed and/or abolished