Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
Pengambilalihan Saham Mandiri Inhealth oleh IFG Life: Proses dan Hak Pelindungan Hukum bagi Pemegang Polis
Get PDFIFG Life sebagai perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan melakukan pengambilalihan saham Mandiri Inhealth sebesar 80%. Dalam pengambilalihan tersebut tidak hanya tunduk pada UU PT saja, tetapi juga UU Perasuransian dan POJK No. 23 Tahun 2023. Selain itu, pengambilalihan tersebut salah satunya berdampak pada pemegang polis, yang mana hal ini berkaitan dengan pelindungan hukumnya, sehingga di dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilalihan tersebut dan pelindungan hukum bagi pemegang polis. Dalam penelitian ini memakai metode penelitian doktrinal dengan memanfaatkan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pengambilalihan saham yang dilakukan oleh IFG Life terhadap Mandiri Inhealth telah sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam UU PT, UU Perasuransian, dan POJK No. 23 Tahun 2023. Selain itu, pelindungan hukum bagi pemegang polis setelah dilakukannya pengambilalihan diatur di dalam UU Perasuransian dan POJK No. 1 Tahun 2013
Kepatuhan Konsultan Hukum Pasar Modal terhadap Prinsip Materialitas dan Keterbukaan dalam Penyusunan Legal Opinion pada Proses Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering)
Get PDFKonsultan hukum pasar modal merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal yang dalam menjalankan fungsinya harus berpatokan pada Kode Etik serta Standar Profesi yang telah diterbitkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Dalam Kode Etik dan Standar Profesi tersebut, termuat kewajiban konsultan hukum untuk menjalankan prinsip keterbukaan dan materialitas dalam proses penyusunan pendapat hukum (legal opinion) pada penawaran umum perdana (initial public offering). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan doktrinal dan bersifat kualitatif. Sumber data berasal dari bahan sekunder berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di sektor pasar modal, dan kode etik profesi yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan mendorong konsultan hukum untuk mengungkap informasi yang relevan dan berpengaruh terhadap keputusan investasi, sedangkan prinsip materialitas mengharuskan pengungkapan fakta yang dapat memengaruhi harga efek. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan sanksi etika, administratif, hingga pidana. Oleh karena itu, penerapan prinsip keterbukaan dan materialitas dalam penyusunan legal opinion sangat penting demi perlindungan investor dan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal
URGENCY OF IMPLEMENTING FIXING REWARD MECHANISM IN INDONESIAN SALVAGE LAW
No full textSalvage is one of the important elements of shipping, it is necessary to assist vessels which are facing danger during its voyage. Salvage nowadays is considered as one of the customary international laws which has been consolidated and formulated over the decades. The International Convention on Salvage 1989 (“Salvage Convention”) is the prevailing convention which contains such salvage regulations that has been recognized by its parties. Fixing reward is one of the provisions of the Salvage Convention, concerning fixing the salvage reward by taking into account the criteria that have been set. However, Indonesia currently has not adopted the fixing reward on its salvage law. The purpose of this article is to determine the urgency of implementing the fixing reward mechanism in Indonesia by raising two research questions, what is the implication of the absence of fixing reward mechanism in Indonesian salvage law, and the urgency of Indonesia to implement fixing reward within its salvage law. Normative juridical is the method of this article, which conducts such relevant studies towards primary and secondary data. As far as the research conducted, the fixing reward plays a pivotal role in determining the appropriate value reward and the apportionment of a reward for salvage service that have been rendered by the salvor. The salvage service occurred under contractual relationship, yet the public regulations and policies serve as guidance for the contractual itself, for instance, the open forms as implemented by several states. The fixing rewards establish a legal certainty for the parties involved in the respect to the salvage awards and apportionment between the parties
Simbur Cahaya Customary Law in Sociological Jurisprudence Perspective
Get PDFThe sociological jurisprudence school of law is a school of law that intervenes in the pattern and color of legal configuration. Both in various norms and practices in the field. Sociological jurisprudence seeks to produce a relationship of certainty between civil law as positive law and customary law as living law in Indonesia. This study aims to examine and provide an overview of the perspective of the sociological jurisprudence school of thought on the existence of customary law in Indonesia and the extent of the relationship between customary law and positive law in Indonesia. The method used in this study is a normative juridical research that focuses on the study of various laws and theoretical concepts. The results of the study indicate that the concept of customary law as part of the State of Indonesia when viewed from the perspective of Sociological Jurisprudence as a law that grows and lives in society. Legally, the traditional rights of customary law communities are also constitutional rights because they are stated in the constitution, as stated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This constitutional provision recognizes the position of customary law within the framework of Indonesian law, as long as it is still relevant and in line with national development and the principles of a unitary state
The Adoption of Technology in Copyright Law to Strengthen Copyright Protection
Get PDFThe development of copyright in digital media today has created two opposing sides. On the one hand, technological developments increase efforts to publish and disseminate information and knowledge to the general public. On the other hand, technological developments have encouraged the rampant actions that cause losses and tend to violate the law to continue to increase with a developing pattern. This study aims to examine and analyze the adoption of technology in the provisions of copyright law in order to strengthen copyright protection in Indonesia. The research method used was normative juridical using a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that in terms of philosophical, sociological, technical, and legal urgency, the adoption of technology is needed to prevent and prosecute copyright infringement in digital media in the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The implications of adopting information technology in the provisions of copyright law include a multi-layered protection system, the availability of digital evidence recognized by law, synergy between technical and legal protection, and the guarantee that the regulation of information technology is implemented properly
SINKRONISASI PENGATURAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH MELALUI LELANG DALAM PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM
Get PDFLelang eksekusi tetap dapat dilaksanakan walau tanpa sertifikat tanah. Bila objek lelang menjadi sengketa di Pengadilan, maka Kantor Pertanahan menolak proses peralihan hak atas tanah, berdasar PP 18/2021 Pasal 92. Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai akta jual beli atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan. Artikel ini membahas sinkronisasi pengaturan pemindahan hak atas tanah melalui lelang di bidang pertanahan menurut hukum lelang dan pertanahan serta bagaimana pengaturan pemindahan hak atas tanah melalui lelang di bidang pertanahan terkait jaminan kepastian hukum sebagai wujud perlindungan hukum. Penelitian dilakukan secara normatif dengan pendekatan undang-undang, meneliti keselarasan hukum lelang, dan pertanahan, serta hubungan timbal balik objek penelitian secara vertikal maupun horizontal. Dapat disimpulkan bahwa terhadap PMK 122/2023, berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori, dengan memperhatikan Vendu Reglement, UU 12/2011, dan PP 24/1997, maka Kutipan/Salinan/Grosse dilakukan penandatanganan dan diberi tanggal pengeluaran oleh Kepala KPKNL atau “Kepala Kantor Pejabat Lelang Kelas II” yang bersangkutan. Grosse dapat digunakan dengan menerapkan asas lex posterior derogat legi priori dilakukan untuk mengesampingkan PP 18/2021. Perubahan Data Pendaftaran Tanah berdasarkan Putusan/Penetapan Pengadilan, dengan Grosse Risalah Lelang dapat dilakukan, berdasarkan Pasal 55 juncto Pasal 41 ayat (5) PP 24/1997
Urgensi Penguatan Implementasi terkait Pelindungan Data Pribadi bagi Pemodal Sektor Jasa Keuangan Equity Crowdfunding di Indonesia (Studi Komparasi terhadap Negara Malaysia)
Get PDFPesatnya perkembangan teknologi hingga memasuki ranah finansial memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses investasi secara digital. Salah satunya dalam jenis investasi Equity Crowdfunding (ECF) yang marak digunakan oleh pengusaha UMKM) sebagai alternatif permodalan. Selain UMKM, kemudahan yang ditawarkan ECF turut berdampak bagi masyarakat luas yang dapat melakukan investasi secara digital dengan efisien. Namun, sangat disayangkan bahwa kemudahan yang ditawarkan belum mampu menutup risiko kejahatan terhadap data pribadi milik pemodal. Hingga kini, pengaturan pelindungan data pribadi dalam ECF masih terpaku pada Bab VI-VII POJK No. 57/POJK.04/2020 dengan kewajiban utama pada penyelenggara dan UU PDP. Selain ketentuan yang bersifat fundamental-teknis, belum terdapat lembaga independen yang secara khusus berwenang dalam menangani pelindungan data pribadi. UU PDP yang mengamanatkan pembentukan lembaga independen dalam pelindungan data pribadi tidak kunjung memberikan petunjuk akan eksistensinya. Penulisan ini bertujuan mengulas aspek pelindungan data pribadi pemodal ECF di Indonesia dalam POJK dan UU PDP yang disertai dengan perbandingan terhadap Malaysia dalam regulasi ECF dan PDP Malaysia, serta memiliki Komisi Penasihat Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aspek PDP di Indonesia masih kurang progresif pengaturan dan penegakannya dibandingkan dengan Malaysia, sehingga dibutuhkan penyegeraan terhadap implementasi PDP di samping ketentuan normatif
Analisis Yuridis Pengaruh Penebangan Liar terhadap Perubahan Iklim dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional
Get PDFPenebangan liar merupakan salah satu penyebab deforestasi dan berdampak signifikan terhadap kerusakan hutan serta mempercepat pemanasan global berpengaruh pada perubahan iklim. Penelitian ini mengkaji dampak penebangan liar terhadap sumber daya kehutanan dan perubahan iklim; peran hukum nasional dan internasional dalam pencegahannya; serta kolaborasi keduanya dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta instrumen internasional seperti Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Protokol Kyoto dan Persetujuan Paris (Paris Agrement). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penebangan liar mengurangi kapasitas serapan karbon hutan, memperparah emisi gas rumah kaca, serta melemahkan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Penegakan hukum yang efektif diwujudkan melalui kolaborasi antara integrasi hukum nasional dengan komitmen hukum internasional seperti REDD+, ratifikasi Paris Agreement, dan penguatan penegakan hukum berbasis prinsip keberlanjutan dan partisipasi
Relevansi Pengaturan Wali Pernikahan Bagi Anak Hasil Zina dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dikaji dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Get PDFPernikahan merupakan dambaan setiap pasangan. Bila membahas mengenai pernikahan dalam agama Islam, maka akan berbicara juga perihal wali nikah. Anak hasil perzinaan terutama anak perempuan kerap kali menghadapi permasalahan mengenai peran wali nikah. Oleh karena itu, diperlukan pemastian terpenuhinya hak seseorang dalam melangsungkan perkawinan yang membutuhkan wali nikah terlepas dari status kelahiran seorang anak perempuan bilamana dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Melalui penelitian normatif yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat ditemukan pengaturan mengenai siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak hasil perzinaan yang masih relevan dengan terpenuhinya hak asasi manusia seseorang. Kehadiran pengaturan peran wali hakim sudah menyempurnakan terpenuhinya hak asasi tersebut. Dalam hal seseorang tidak terpenuhi hak asasinya, maka dapat melakukan pengajuan wali hakim untuk dapat menikah sesuai dengan haknya
THE ROLE OF TRANSPARENCY STANDARD: EFFECTIVITY IN PROVING THE BREACH OF FAIR AND EQUITABLE TREATMENT
Get PDFThe existence of agreements in foreign investment does not avoid disputes that occur in foreign investment agreements so there is a dispute resolution mechanism known as investor-state dispute settlement (ISDS). One of the claims often used as the basis for ISDS claims is the Fair and Equitable Treatment (FET) principle. In practice, investors often fail to prove violations due to lacking elements in their proof. The transparency standard is one of the elements that can support investors in proving the violations. In practice, transparency standards are rarely used to prove violations of the FET principle because there are still no clear parameters regarding implementing these standards and what kind of transparency standards can be said to violate the FET principle. The purpose of this study is to determine the role of transparency standards in their position as part of the FET principle and to determine the effectiveness of transparency standards in proving violations of FET in ISDS practices. The research method used in writing this thesis is to take a normative juridical approach by studying and examining secondary data in the form of international arbitration case jurisprudence, bilateral agreements, and international customs. The data is collected through literature studies obtained from primary and secondary data, which are then analyzed qualitatively. Based on the results of this study, it can be concluded that transparency standards have a protective role for investors and host states as an instrument to resolve legal uncertainty about existing decisions and policies and as a basis for analytical considerations to distinguish between legitimate regulatory actions and takeover actions that can indirectly violate the FET principle. Nonetheless, the Tribunal did not explicitly mention the transparency standard, but it was effectively used as a basis for arguments in evidence