Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
PELINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP MEREK SEBAGAI BOEDEL PAILIT DIKAITKAN DENGAN URGENSI VALUASI MEREK
Full text linkKepailitan merupakan salah satu cara penyelesaian utang piutang apabila perusahaan mengalami kesulitan membayar dalam menjalankan bisnisnya. Pada prinsipnya sifat dari kepailitan adalah sita umum terhadap seluruh kekayaan debitor berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata. Mengingat merek merupakan benda yang tidak berwujud, maka ketika perusahaan pailit dapat diperhitungkan sebagai aset perusahaan yang memiliki nilai jual, namun terdapat kekosongan hukum mengingat belum terdapatnya lembaga valuasi merek, sehingga timbul ketidakpastian nilai ekonomi dari suatu merek sebagaimana yang terjadi dalam kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi teori kepastian hukum dan asas kemanfaatan dalam pengaturan valuasi merek untuk melindungi hak ekonomi merek, dalam proses kepailitan. Menggunakan metode yuridis normatif dan analisis terhadap studi kepustakaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa baik UU Merek dan Indikasi Geografis, maupun UU Kepailitan dan PKPU belum dapat memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak ekonomi merek sebagai boedel pailit. Aturan tersebut tidak memenuhi asas kemanfaatan mengingat belum terdapatnya regulasi yang lebih jelas mengenai valuasi merek yang dapat menghasilkan perhitungan nilai ekonomis yang adil dalam proses kepailitan bagi para pemilik merek
Konservasi Elang dan Upaya Rehabilitasi di Pusat Konservasi Elang Kamojang: Studi Kasus di Jawa Barat
Full text linkABSTRAKElang dari suku Accipitridae, khususnya genus Aquila, mengalami ancaman kepunahan akibat degradasi habitat, perdagangan ilegal, dan perilaku masyarakat yang memelihara satwa liar. Kajian ini bertujuan menganalisis strategi konservasi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) di Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKEK telah melakukan dua pendekatan rehabilitasi utama fisik dan perilaku terhadap populasi elang yang terluka atau terlalu jinak. Rehabilitasi ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan tingkat keberhasilan pelepasliaran elang kembali ke habitat alaminya. Kajian ini juga menyoroti peran masyarakat dan instansi pemerintah dalam mendukung pelestarian satwa yang dilindungi. Dengan memperkuat kebijakan lingkungan dan edukasi publik, upaya konservasi dapat berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan ekosistem. Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam integrasi analisis konservasi satwa liar dengan pendekatan komunikasi lingkungan berbasis teori konservasi dalam konteks rehabilitasi elang di Indonesia. Kata kunci: konservasi satwa liar; elang; teori konservasi.
ABSTRACTEagles from the Accipitridae tribe, especially the genus Aquila, are threatened with extinction due to habitat degradation, illegal trade, and the behavior of people who keep wildlife. This study aims to analyze the conservation and rehabilitation strategies carried out by the Kamojang Eagle Conservation Center (PKEK) in West Java. The method used was a descriptive qualitative study with a case study approach. The results showed that PKEK has conducted two main rehabilitation approaches - physical and behavioral - for injured or overly tame eagle populations. This rehabilitation is an important step in increasing the success rate of eagle releases back to their natural habitat. The study also highlights the role of communities and government agencies in supporting protected wildlife conservation. By strengthening environmental policies and public education, conservation efforts can significantly contribute to ecosystem sustainability. This research offers novelty in the integration of wildlife conservation analysis with an environmental communication approach based on innovation diffusion theory in the context of eagle rehabilitation in Indonesia.Keywords: wildlife conservation; falconry; conservation theory
Penguatan Prinsip Blue Economy: Reformulasi Hukum dan Implementasi Vaki Pipeline Counter untuk Memberantas Overfishing
Full text linkIndonesia, sebagai archipelagic state terbesar di dunia, masih dihantui dengan tindakan eksploitatif yang mengancam keberlangsungan sumber daya lautnya. World Research Institute melaporkan lebih dari setengah komoditas ikan Indonesia telah berada pada ambang batas untuk dieksploitasi. Kondisi seperti inilah yang kemudian dikenal sebagai overfishing. Overfishing merupakan suatu fenomena yang bertentangan tujuan blue economy yakni meningkatkan kesejahteraan manusia dengan tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan untuk generasi mendatang. Adapun, akar permasalahan ini adalah minimnya proses pengawasan yang dilakukan pemerintah serta tidak jelasnya regulasi yang mengatur tentang upaya penanganan overfishing. Hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan penerapan mekanisme klasifikasi ukuran kapal yang wajib memasang Electronic Reporting System (ERS) di Norwegia dan Vaki Pipeline Counter (PLC) di Skotlandia dalam rangka mengatasi masalah overfishing. Penerapan dua mekanisme tersebut akan menjadi upaya penyelesaian masalah overfishing dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan bagi sumber daya laut Indonesia.
Kata kunci: blue economy; illegal transhipment; overfishing; under-reported; vaki pipeline counter
ABSTRACT
Indonesia, is still haunted by acts of exploitation that damage the sustainability of marine resources, resulting in economic losses felt by its people. World Research Institute reported that more than half of Indonesia's fish commodities were at the threshold for exploitation. Conditions like this are known as overfishing. The phenomenon of overfishing contradicts the goals of blue economy, which aims to improve human welfare while prioritizing sustainable principles for future generations. Meanwhile, the root of this problem is the minimal monitoring process by the government and the unclear regulations. The results of this research show the success of implementing a vessel size classification mechanism that requires the installation of an Electronic Reporting System in Norwegia and Vaki Pipeline Counter mechanisms in Scotland to overcome overfishing. The implementation of these two mechanisms will be a step toward resolving overfishing and achieving community welfare and sustainability for Indonesia's marine resources.
Keywords: blue economy; illegal transhipment; overfishing; under-reported; vaki pipeline counte
Critical Review of the Concept of Significant Pollution and Its Impact on Flag State Pre-Emption Rights in Legal Proceedings Against Foreign Vessels
Full text linkThe Law of the Sea grants primary enforcement over polluting ships to the flag state, protecting them from foreign jurisdiction, as stated in Article 228 of UNCLOS as a pre-emption action. However, the jurisdiction beyond territorial waters has proven ineffective in preventing ship-source pollution or protecting coastal states. Pre-emption actions risk undermining the enforcement rights of coastal and port states under Articles 218 and 220 of UNCLOS. Pre-emption can only be overridden in certain situations, such as when ship pollution causes “significant damage” to a coastal state. A broader view of "significant damage" strengthens Coastal States' legal basis to tighten marine pollution regulations and enforce actions against foreign vessels in their EEZ. The method used in this research is normative juridical. The article concludes that “significant damage” links to “significant pollution,” shown by “clear evidence” of its impact on the “coastline or related interests” of the coastal state. Furthermore, all evidence and scientific data must show actual or potential harm, considering the cumulative impact on the coastal state's resources and interests. Therefore, a comprehensive and well-defined threshold for "significant damage" is essential to strengthen the legal framework for coastal states to ensuring effective enforcement measures against marine pollution
The Legal Issue of Granting Political Asylum to Bashar al-Assad by Russia
Full text linkThis article examines the legal implications of Russia granting political asylum to Bashar al-Assad, the deposed president of Syria accused of grave international crimes. Political asylum, while a sovereign right of states, must align with international legal frameworks such as the 1951 Refugee Convention and the Rome Statute, which prohibit granting protection to individuals implicated in a crime against peace, war crimes, crimes against humanity, serious non-political crimes outside the country of refuge, and acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. The analysis explores the interplay between humanitarian principles, state sovereignty, and international justice, with a focus on Russia's motivations and its compliance with international obligations. By reviewing Bashar al-Assad's alleged crimes and the legal mechanisms designed to ensure accountability, this article highlights the challenges posed by Russia's actions to the global justice system. The findings reveal that granting asylum in such cases undermines accountability, sets a troubling precedent, and reflects broader geopolitical dynamics that prioritize strategic interests over justice. Recommendations include strengthening international cooperation and legal mechanisms to address abuses of asylum and ensure accountability for perpetrators of serious international crimes
MALPRAKTIK KEWAJIBAN NOTARIS TERKAIT PENANDATANGANAN MINUTA AKTA
Full text linkKetidaklengkapan tanda tangan pada minuta akta merupakan permasalahan signifikan yang kerap kali ditemui dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Fenomena tersebut, berpotensi menimbulkan kecacatan akta di kemudian hari serta menghambat proses administrasi yang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama yang berimplikasi terhadap ketidaklengkapan tanda tangan pada minuta akta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang topik tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua penyebab utama ketidaklengkapan tanda tangan: pertama, kehadiran pihak yang tidak lengkap pada saat pembubuhan akta, dan kedua, ketidaktahuan salah satu pihak mengenai keterlibatannya dalam pembuatan akta. Temuan ini menegaskan pentingnya pendidikan dan pemahaman mengenai prosedur pembuatan akta notaris di kalangan masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kehadiran para pihak saat penandatangan akta, diharapkan masalah ini dapat diminimalisir di masa mendatang. Selain itu penelitian ini dapat membuka peluang pengembangan kebijakan dan praktik notaris yang lebih efektif, sehingga dapat mendukung terciptanya administrasi yang lebih baik dan aman
Minimizing Contempt of Court in Condemnatory Civil Judgment Execution (Case Study of Pekalongan District Court)
Full text linkIntroduction to the Problem: The execution of condemnatory civil judgments in the Pekalongan District Court faces resistance, resulting in stagnation at the implementation level. This problem is underpinned by the actions of the execution respondents, which conceptually align with Contempt of Court. Purpose/Study Objectives: This article aims to analyze actions identified as forms of Contempt of Court during execution in the Pekalongan District Court and efforts to minimize such actions. Novelty: In the Pekalongan District Court, the concept can be conceptually classified as Contempt of Court, an angle that has received little focused attention in Indonesian judicial research. Methodology: By employing normative-empirical research and based on qualitative descriptive analysis, this article concludes that there is interference in the administration of justice in the form of non-compliance with aanmaning (warning) and unlawful physical resistance cumulatively carried out by the execution respondents, which is inherently related to the doctrine of Contempt of Court from a conceptual perspective, and contrary to the Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Results/Findings: Minimizing Contempt of Court involving state security elements and proposing the drafting of legislation related to Contempt of Court that accommodates actions, behaviors, attitudes, and/or statements that can undermine the authority, dignity, and honor of the judiciary
Perlindungan dan Kepastian Hukum terhadap Kelestarian Satwa Endemik Kalimantan Timur di Sekitar Wilayah Ibu Kota Nusantara
Full text linkPembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk merealisasikan pemerataan ekonomi, penduduk, dan pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah menentukan lahan berstatus hutan di Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Timur dengan potensi konflik sosial yang minim sebagai wilayah pembangunan IKN. Namun, pembangunan di wilayah tersebut menimbulkan konflik baru mengenai perlindungan satwa endemik. Walaupun dibangun dengan konsep kota hutan berkelanjutan, akan tetapi pembangunan IKN di tengah kawasan hutan tetap berpotensi mengganggu kehidupan dan ekosistem natural yang ada. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan studi kepustakaan sebagai dasar mengidentifikasi permasalahan. Penelitian ini menemukan bahwa IKN dirancang dengan konsep kota hutan berkelanjutan, namun belum ada regulasi yang mengatur terkait konservasi hayati di IKN. Padahal hal ini sangat penting guna memberikan kepastian hukum terhadap kelestarian satwa endemik yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang mengatur secara khusus konservasi hayati terutama satwa endemik sebagai bentuk penekanan terhadap komitmen pembangunan berkelanjutan.
Kata kunci: ibu kota nusantara; kota hutan berkelanjutan; satwa endemik
Penerapan Prinsip Deklaratif atas Ciptaan yang Tidak Dicatatkan melalui Analisis Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst
Full text linkSengketa hak cipta atas Sketsa Tugu Selamat Datang karya Henk Ngantung menegaskan pentingnya prinsip deklaratif dalam melindungi ciptaan yang tidak dicatatkan. Prinsip ini menyatakan bahwa hak cipta timbul secara otomatis sejak karya diwujudkan dan diumumkan, sehingga ketiadaan pencatatan tidak menghilangkan hak eksklusif pencipta. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip deklaratif dalam penyelesaian sengketa hak cipta serta menilai kedudukannya dalam menentukan kepemilikan ciptaan tanpa pencatatan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, case approach terhadap Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst, serta comparative approach melalui kasus Mazer v. Stein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan hak cipta tetap berlaku penuh meskipun karya tidak dicatatkan selama pencipta dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang pertama mewujudkan karya tersebut. Dalam perkara ini, penggunaan elemen visual sketsa oleh GI tetap dikategorikan sebagai pelanggaran karena hak cipta telah melekat sejak karya diwujudkan. Temuan ini menegaskan bahwa prinsip deklaratif menempatkan waktu penciptaan sebagai dasar utama pelindungan hukum, sekaligus menunjukkan bahwa pencatatan tetap berperan penting sebagai upaya preventif untuk meminimalkan sengketa, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai hak cipta dan urgensi pencatatan guna memperkuat kepastian hukum bagi pencipta
Aspek Yuridis Pengaturan Hak Guna Usaha dalam Pembangunan Ibu Kota Negara: Analisis terhadap Regulasi dan Dampak Sosial
Full text linkPembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai proyek strategis nasional berdampak besar pada pengelolaan tanah, khususnya terkait pemberian Hak Guna Usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 jo. UU Nomor 21 Tahun 2023, HGU dapat diberikan hingga 190 tahun. Kebijakan ini memberi kepastian hukum bagi investor, namun berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan agraria dalam UUPA serta menimbulkan dampak sosial, seperti pengabaian hak masyarakat adat dan konflik klaim tanah. Disharmonisasi norma dengan UUPA dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat lokal menunjukkan bahwa hukum yang terbentuk masih bersifat instrumental dan belum sepenuhnya responsif. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum yang tidak hanya mempertimbangkan kepastian dan efisiensi, tetapi juga menjamin keadilan sosial, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan jangka panjang sesuai dengan cita negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.
Kata kunci: hak guna usaha; ibu kota negara; keadilan agraria