Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
Sengketa Penetapan Tanah Terlantar atas Hak Guna Usaha Nomor 18 PT Gunung Meranti Raya Plywood: Problematika Transisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 ke Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021
Full text linkSengketa penetapan tanah terlantar pada Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 18 milik PT Gunung Meranti Raya Plywood di Kalimantan Selatan menggambarkan kompleksitas yang muncul di tengah perubahan regulasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 ke Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021. Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/I/2020 yang menyatakan tanah tersebut sebagai terlantar memunculkan perdebatan mengenai ketepatan prosedur administratif serta kecukupan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini melihat bagaimana perubahan regulasi tersebut berdampak tidak hanya pada tatanan hukum, tetapi juga pada kondisi sosial masyarakat yang bergantung pada kepastian penguasaan tanah. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 menawarkan sistem yang lebih transparan dan partisipatif, absennya ketentuan peralihan justru memperlebar ruang ketidakpastian hukum, terutama bagi pemegang HGU yang berhadapan dengan proses penetapan tanah terlantar yang dimulai sebelum rezim hukum baru berlaku. Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembaruan regulasi dan implementasi faktualnya, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan keadilan substantif dalam penguasaan tanah. Reformasi agraria hanya dapat berjalan efektif apabila ditopang kerangka hukum yang adaptif dan sensitif terhadap realitas sosial, guna mencegah munculnya konflik agraria yang lebih kompleks di masa mendatang
Contract Translation in International Civil Agreement Disputes: A Juridical Analysis of Legal Certainty in the Case of PT Citra Abadi Kota Persada and MDS Investment Holding Ltd
Full text linkThis study aims to analyze the function of contract translation in ensuring legal certainty in international civil agreement disputes, particularly in the case between PT Citra Abadi Kota Persada and MDS Investment Holding Ltd. It uses a normative legal research method with a case study approach, supported by an analysis of relevant legislation, court decisions, and legal doctrines. The results of the study show that official contract translation is an absolute formal requirement in the Indonesian court of law. Non-compliance with the official translation obligation as stipulated in Law Number 24 of 2009 and Supreme Court Circular Letter Number 7 of 2012 resulted in the lawsuit being declared inadmissible (niet ontvankelijk verklaard) due to formal defects. This study also found that the principles of choice of law and locus regit actum play an important role in determining the separation between substantive law and procedural law, whereby the freedom to choose substantive law cannot override the obligation to comply with the procedural law of the forum. The significance of this study lies in its contribution to providing a legal understanding of the importance of official translation as an instrument for protecting legal certainty for the parties to an international contract
INTEGRASI ILMU MUTU HUKUM DALAM PENERAPAN CYBER NOTARY
Full text linkNotary as one of the service providers has legal and moral responsibilities. The era of globalization, which is reflected in the Notary Profession Law, in addition to providing space for Notaries to operate electronic facilities, also expands the authority that is inseparable from legal quality. Through a normative juridical approach with analytical descriptive method, it is found that cyber notary in Indonesia is not pure because it is still based on the principle of Tabellionis Officium Fideliter Exercebo, but on the other hand, integration of Legal Quality Science is needed in order to achieve the implementation of services according to the pillars, namely defect-free, satisfying service users, and continuous improvement. Matters related to the science of legal quality on a national scale that can be used as benchmarks or parameters regarding cyber notary include legal quality in the form of conformity of deeds with regulations and also the evidentiary power of each electronic deed, minimal costs in the form of the difference between costs incurred if they meet offline and online, availability/access in the form of stakeholders who are mandated to assist Notaries who still have difficulty operating electronic facilities as well as socialization related to the management of electronic facilities related to cyber notary to the implementation of periodic assessments related to the readiness of Notaries in implementing cyber notary every few months or years as an effort to keep up with community developments/trends. In this regard, the Ministry of Law and Human Rights needs to form stakeholders who specifically oversee cyber notaries as a preventive, repressive, and progressive effort in order to minimize obstacles related to the use of electronic facilities by Notaries
Batasan Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham dan Organ Perusahaan Dalam Kepailitan Emiten
Full text linkPrinsip tanggung jawab terbatas merupakan karakteristik fundamental perseroan terbatas yang membatasi status harta pemegang saham dengan perusahaan untuk melindunginya dari kerugian dan membatasi tanggung jawab organ perusahaan sebatas pekerjaannya. Namun, dalam konteks emiten, penerapan prinsip ini menghadapi tantangan yuridis yang kompleks ketika terjadi kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan penerapan prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham serta pelaksanaan tanggung jawab organ perusahaan dalam situasi kepailitan Emiten. Penelitian ini ditulis dengan metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan doktrinal. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis isi yang akan diinterpretasikan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab terbatas pemegang saham gugur melalui doktrin piercing the corporate veil akibat percampuran harta atau penyalahgunaan wewenang. Bagi organ perusahaan, perlindungan hukum hilang jika melanggar kewajiban keterbukaan informasi, yang dianggap sebagai itikad buruk dan memicu pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan
Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati Dalam KUHP 2023
Full text linkDiberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 akan menghasilkan perubahan fundamentaldalam penegakan hukum pidana. Termuat di KUHP baru, hukuman mati sudah tidak berstatus sebagaipidana pokok, tetapi sebagai pidana alternatif bersyarat dengan percobaan selama 10 tahun. Penelitianini bertujuan menganalisis perubahan model dalam penerapan pidana mati, dan secara teoritis, filosofis,dan komparatif melihat bagaimana dampaknya terhadap tujuan pemidanaan, khususnya efek jera bagipelaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan memanfaatkan datasekunder dari peraturan hukum, literatur, dan jurnal akademis. Pendekatan yang diterapkan adalahpendekatan konseptual dengan menganalisis dari sudut teori dan konsep yang bertalian denganpembahasan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan melihat penerapan model pemidanaan pidanamati dari perspektif teori hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pergesana modelpemidanaan pidana mati dalam KUHP 2023 yang sebelumnya pada KUHP lama Bersifat retributif, yanglebih dikenal sebagai teori hukuman absolut untuk pembalasan, kini telah bertransformasi menjadirehabilitatif. Seiring berjalannya waktu, hukuman bersifat pembalasan tidak lagi sesuai dan perluditinggalkan karena bertentangan dengan HAM dan tidak terbukti menghasilkan efek jera. Reformulasipidana mati dalam KUHP 2023 merupakan bagian dari moderasi hukum pidana Indonesia yangberorientasi pendekatan dengan masyarakat dan bersifat preventif sebagaimana tujuan pemidanaanPasal 51 KUHP 2023
Waste Management Efforts in Flood Problems by The Government of Palembang: A Legal Perspective
Full text linkIntroduction to the Problem: Urban flooding in Palembang has emerged as a critical environmental and governance challenge, where inadequate waste management systems exacerbate hydrological risks and intensify disaster vulnerability.Purpose/Study Objectives: This study aims to evaluate the legal effectiveness of waste governance in Palembang by analysing the interaction between regulatory frameworks, institutional enforcement, and community behaviour in addressing flood-related waste issues.Novelty: The novelty of this research lies in integrating a socio-legal perspective that highlights enforcement gaps, institutional weaknesses, and cultural waste disposal practices, thereby positioning environmental law not only as a regulatory instrument but also as a tool for adaptive governance in disaster risk reduction.Methodology: Employing a mixed-methods design, the study combines in-depth interviews with enforcement agencies and community leaders and a structured survey of 475 respondents across five sub-districts, analysed through Miles and Huberman’s interactive model.Results/Findings: The findings reveal a significant gap between legal provisions and practical implementation, stemming from weak inter-agency coordination, limited infrastructure, insufficient enforcement personnel, and entrenched socio-cultural behaviours. While formal regulations exist, their operationalisation remains fragmented, underscoring the need for strengthened institutional capacity, consistent enforcement, and community engagement to reduce waste-related flooding in Palembang and similar urban contexts
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melalui Instrumen Hukum Administrasi dan Hukum Pidana terhadap Korporasi yang Tidak Melakukan Reklamasi Pasca Tambang (Studi Kasus Reklamasi Tambang Timah di Daerah Bangka Provinsi Bangka Belitung)
Full text linkPertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Indonesia merupakan negara eksportir terbesar timah kedua di dunia, yang potensi timah terbesar yaitu berada di wilayah Bangka Provinsi Bangka Belitung. Permasalahan yang terjadi di sektor pertambangan timah tersebut adalah masalah tidak dilakukannya kewajiban untuk mereklamasi lahan pasca tambang, oleh pelaku usaha yang telah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP). Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, pemegang IUP wajib melaksanakan reklamasi lahan pasca tambang.Reklamasi tambang ini penting karena bertujuan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Hal ini karena kegiatan pertambangan menimbulkan dampak bagi masyarakat dan kehidupan di sekitar tambang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deksriptif yaitu yuridis-normatif ,dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach).
Oleh karena itu selain sanksi administrasi diperlukan pula sanksi pidana dengan menerapkan prinsip good environmental governancekarena akibat perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan tersebut dapat merugikan masyarakat dan lingkungan hidup
ADDRESSING LEGAL RISKS AND REGULATORY NEEDS FOR THE IMPLEMENTATION OF CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY IN INDONESIA
Full text linkBank Indonesia as the Central Bank has full authority to manage the issuance and distribution of Rupiah in Indonesia. The creation of a digital currency initiated by Bank Indonesia is a contribution to the struggle to maintain the sovereignty of the Rupiah in the digital era. Digital progress requires appropriate and dynamic regulations, considering that its development cannot be predicted, of course this is because of its nature which can be accessed by anyone. The plan to create a digital currency, namely the Central Bank Digital Currency (CDBC) has risks that must be institutionally mitigated which are formulated through appropriate legal products. This study aims to strengthen central banking governance for the implementation of CDBC through legal formulations related to regulations and managing the risk of entering the transformation of conventional to digital currencies. Through normative legal research, it is known that the risk of CBDC has its own challenges because the world of financial inclusion systems with the existence of Artificial Intelligence and bots (robots) can take action automatically, of course it is high risk because there is no legal subject responsible, not to mention the transnational character of digital technology. Currently, the regulatory formulation for CBDC is determined in Law No. 7 of 2011 concerning Currency as amended by Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector that in addition to Paper Rupiah and Metal Rupiah, there is also Digital Rupiah as the currency of the Unitary State of the Republic of Indonesia
Embryo Frozen Storage Agreement According to Civil Law in Indonesia
Full text linkThe increasing use of in vitro fertilization (IVF) technology and embryo cryopreservation presents new legal challenges, especially regarding embryo frozen storage agreements in Indonesia. Currently, this agreement is categorized as an innominaat agreement based on the principle of freedom of contract (Article 1338 of the Civil Code), but there is no specific regulation governing it. This study analyzes embryo frozen storage agreements from the perspective of Indonesian Civil Law. This study uses a normative juridical method through literature study, with secondary data derived from laws and regulations, legal literature, and other relevant sources, as well as qualitative analysis of the collected data. The results of the study indicate that the validity of the agreement depends on the fulfillment of the requirements in Article 1320 of the Civil Code, namely agreement, capacity, certain objects (the legal status of embryos is still debated), and lawful cause. The rights and obligations of the parties (husband and wife and clinic) must be clearly regulated, including safe storage, costs, instructions for use/destruction, time period, and comprehensive informed consent. Important clauses include duration, costs, liquidation/destruction procedures, responsibilities, and dispute resolution. Cancellation or termination of the agreement can occur for various reasons, including expiration of time, default, or change in marital status
Implementasi CSR oleh PT PLN Indonesia Power UBP Saguling POMU terkait Kasus Pencemaran Lingkungan di Waduk Saguling
Full text linkPertumbuhan populasi di Indonesia berdampak pada meningkatnya berbagai jenis pencemaran lingkungan dari sektor industri hingga domestik. Pada lingkup korporasi, Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Regulasi kewajiban CSR perusahaan didasari oleh beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Penelitian ini berfokus pada PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Saguling POMU (IPUS), sebuah perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam (SDA). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan CSR di Indonesia dengan memperjelas antara CSR yang dilakukan secara sukarela dengan CSR yang telah menjadi kewajiban melalui implikasi CSR di PT IPUS, serta mengeksplorasi kontribusinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif untuk menganalisis regulasi terkait dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai penunjang, seperti peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kewajiban terhadap PT pengelola SDA untuk melakukan CSR. PT IPUS telah menerapkan program CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, dengan melaksanakan program seperti Bamboo Corner, Bebek Alih Profesi, Penertiban Keramba Jaring Apung (PKJA), dan Bumi Pasundan. Program-program tersebut memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan