Jurnal Online Universitas Ibrahimy
Not a member yet
2595 research outputs found
Sort by
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM DISKON DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PERSFEKTIF FIQH MUAMALAH
No full textThis study examines the practice of price discounts in sale and purchase transactions from the perspective of Islamic law within the framework of fiqh muamalah. Discounts are widely applied as a promotional strategy in modern trade to attract consumers by offering price reductions. However, in practice, discounts may raise normative issues, particularly when accompanied by price manipulation, lack of transparency, and misleading promotional practices. This research employs a qualitative library-based approach (library research), utilizing primary sources such as the Qur’an, Sunnah, and classical fiqh muamalah literature, as well as secondary sources including scholarly journals and relevant academic studies. Data analysis is conducted using the Miles and Huberman model through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that discounts are fundamentally permissible in Islam when conducted under the contract of al-muwadla’ah and implemented with fairness, transparency, and compliance with the essential pillars and conditions of Islamic sales contracts. Nevertheless, discount practices become inconsistent with Sharia principles when they involve elements of tadlis (deception in price information), gharar (uncertainty regarding the object or quality of goods), or najasy (manipulative promotion creating false market perceptions). Therefore, discounts in commercial transactions are considered valid only when free from fraudulent practices, ensuring mutual consent, honesty, and the achievement of maslahah (public benefit). This study highlights the importance of applying Islamic ethical principles in contemporary marketing practices to preserve justice and integrity in economic transactions.
The Effectiveness of E-leaflets and Video on Adolescent Girls\u27 Knowledge About Sexual Harassment Victims Protection
No full textSexual harassment is defined as any physical, verbal, or non-verbal treatment that is sexual in nature and causes the victim to experience sexual harassment.. The action is in the form of sexist jokes to rape. Midwives also need to be able to handle the problem of sexual harassment including promotive efforts to increase public knowledge regarding sexual harassment. Efforts to increase knowledge include health education. This research was held to assess the difference in effectiveness in health education with e-leaflet and video media on increasing the knowledge of adolescent girls about access to protection for victims of sexual harassment. This research was using a quasi-experimental design with the untreated control group design with dependent pre-test and post-test samples. The study was conducted in November - December 2024 to grade IX students of SMPN 2 Panji. To determine the sample, this research was using the total sampling method to obtain 58 subjects. The sample was divided randomly into 3 groups named the e-leaflet, video, and control groups. The data were tested with Kruskal-Wallis test method and obtained p 0.013 < 0.05. This value shows a significant difference between the knowledge levels of students in the e-leaflet group, video group, and control group
ANALISIS DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP JUMLAH PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN
No full textMarriage dispensation is a legal mechanism that allows for exceptions to the minimum age of marriage under certain conditions. This study examines the granting of marriage dispensations at the Jombang Religious Court and their relationship with early marriage and divorce patterns. A juridical-empirical method was applied, including analysis of court administrative data, interviews with judges, and literature review. The findings indicate that, although the number of dispensation requests has declined, the predominant reason remains pregnancy outside of marriage, alongside economic, educational, and cultural factors. Granting these dispensations has significant implications, including increased vulnerability of young couples to school dropout, reproductive health issues, and economic burdens on families. From a legal perspective, the findings highlight a gap between the objectives of Law No. 16/2019 and its implementation in practice. These results provide important insights for policymakers, legal practitioners, and social institutions aiming to reduce child marriage and its adverse consequences
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGALIHAN HAK GILIRAN ARISAN DENGAN IMBALAN ONGKOS
No full text Seiring berkembangnya waktu praktik arisan tidak hanya berfungsi sebagai media sosial tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang membantu kebutuhan finansial anggota. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso melakukan praktik pengalihan hak giliran arisan dengan cara memberikan ongkos, serta menganalisis praktik tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara mendalam dengan ketua dan anggota arisan, serta pengumpulan dokumen terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hak giliran arisan dilakukan melalui fokus kepada akad jual beli. Dalam praktiknya, terjadi negosiasi antara pihak yang ingin mengalihkan hak dengan pihak yang menerima. Proses ini diawali dengan kesepakatan, kemudian pemberian imbalan dilakukan secara sukarela. Besarnya imbalan biasanya merupakan bagian dari uang arisan, bergantung pada nilai nominal dan kebutuhan kedua belah pihak. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akad jual beli dinilai paling sesuai karena memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, serta ijab dan qabul. Dengan demikian, praktik pengalihan hak giliran arisan dapat dibenarkan secara syariah selama dilaksanakan berdasarkan prinsip sukarela, adanya kesepakatan, serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
 
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS AMANAH: ANALISIS AL-QUR’AN TERHADAP OTORITAS DAN TANGGUNG JAWAB (PENDEKATAN TAFSIR TEMATIK DAN INTEGRASI TEORI MSDM KONTEMPORER)
Full text linkKemerosotan integritas, penyalahgunaan otoritas, dan lemahnya akuntabilitas menjadi problem etis utama dalam praktik manajemen sumber daya manusia (MSDM) kontemporer, khususnya pada organisasi berbasis nilai. Pendekatan tata kelola modern yang berfokus pada kepatuhan dan kinerja instrumental dinilai belum mampu menjawab dimensi spiritual dan transendental. Studi ini bertujuan menganalisis konsep amanah dalam Al-Qur’an sebagai fondasi etika MSDM, mengkaji implementasinya dalam praktik kepemimpinan, serta merumuskan model konseptual MSDM Islami berbasis amanah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan tafsir tematik (maudhu’i) dan hermeneutika Qur’ani, dipadukan dengan literatur MSDM dan kepemimpinan etis modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa amanah mencakup tiga lapis akuntabilitas: vertikal kepada Allah, horizontal kepada manusia dan organisasi, serta internal kepada diri (ihsan). Studi ini merumuskan model Amanah-Based Islamic HRM yang mengintegrasikan maqāṣid al-sharī‘ah, prinsip keadilan, shūrā, dan penguatan ESQ dalam fungsi-fungsi MSDM
Analisis Peran Auditor Internal Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada Swalayan Pesantren Ma’hadul Qur’an Putri P2S2 Sukorejo
Full text linkKinerja keuangan merupakan salah satu indikator utama dalam menunjang kelangsungan operasional suatu perusahaan, termasuk dalam konteks pesantren yang mengelola berbagai jenis usaha, seperti swalayan. Auditor internal memiliki peran penting dalam memberikan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran auditor internal pada swalayan pesantren dan bagaimana peran auditor internal dalam meningkatkan kinerja keuangan pada swalayan pesantren. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dari peneliti ini adalah pemilik Swalayan, manager dan karyawan swalayan Pesantren. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan auditor internal Swalayan Pesantren Ma’hadul Qur’an Putri, data sekunder yaitu data sekunder data yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan dan observasi pada auditor internal Swalayan Pesantren Ma’hadul Qur’an Putri P2S2 Sukorejo. . Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor internal berperan penting dalam Swalayan pesantren, dilihat dari watchdog, konsultan dan katalis. Meskipun peran auditor internal pada swalayan pesantren belum sepenuhnya meningkatkan kinerja keuangan
Pengaruh Lokasi Atribut Produk Islam dan Kualitas Pelayanan Islam terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen lokasi, atribut produk islam dan kualitas pelayanan islam terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah anggota KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara sebanyak 4.512. Dan sampel berjumlah 96. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Data dikumpulkan dengan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Alat analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial lokasi, atribut produk islam dan kualitas pelayanan Islam berpengaruh positif signifikan terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, sedangkan secara simultan disimpulkan bahwa variabel lokasi, atribut produk islam dan kualitas pelayanan Islam secara bersama-sama berpengaruh terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepar
Wana Alus Sebagai Ruang Sakral: Telaah Filsafat dan Agama Atas Misteri Kemah Terlarang di Dusun Pencu
Full text linkWana Alus in Pencu Hamlet, Terong Village, Dlingo District, Bantul, is a forest area steeped in mystical narratives and religious practices that live on in the community\u27s collective memory. Its popularity has surged again after its local stories were featured in the film *Kemah Terlarang*, which positioned the forest as both a mysterious space and a symbol of spirituality. This research begins with the central problem of the conflict of meaning between belief in supernatural entities and more rational religious understanding, and how this influences the community\u27s treatment of Wana Alus as a sacred space. The purpose of this study is to explain the construction of religious meaning attached to Wana Alus, analyze the perspective of religious philosophy on this local sacred space, and evaluate the relevance of spiritual values emerging from local community narratives. This research employed a descriptive qualitative approach, employing literature review, narrative analysis, and secondary data collection in the form of documentation of folktales, local historical records, and in-person interviews collected from credible sources. The analysis employed religious phenomenology and sacred space hermeneutics to understand the structure of the community\u27s experience of Wana Alus. The results indicate that this forest is not only perceived as a place of horror, but also as an ethical, spiritual, and ecological space that regulates social behavior, morality, and respect for nature. The discussion emphasized that Wana Alus is a concrete example of how myth, religiosity, and philosophy about transcendent space intersect in rural community culture
KONSTRUKSI DAN EFEKTIVITAS KONSELING PRANIKAH DI KUA KECAMATAN GAYAM DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN BERKELUARGA
Full text linkThe high challenges in modern household dynamics demand mature preparation for prospective bride and groom couples. The Office of Religious Affairs (KUA) of Gayam District, Sumenep Regency, implements premarital counseling as an instrument to mitigate the risks of unreadiness. This study aims to analyze the construction and implementation of premarital counseling at KUA Gayam District and its implications for the psychological and religious readiness of prospective couples. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted by juxtaposing field findings with behavior change and marital readiness theories. The research findings indicate that the construction of premarital counseling at KUA Gayam has transformed from a mere administrative procedure into a value incubation process through three pillars: religious (theological foundation), psychological (character exploration), and relational (parental approach). The implementation of counseling utilizes a dialogic lecture method that effectively triggers behavioral changes from the contemplation stage toward collective commitment readiness. Premarital counseling at KUA Gayam is proven to be a strategic social laboratory in strengthening family resilience.
The synergy between the internalization of religious values and the strengthening of interpersonal communication significantly contributes to the maturity of prospective couples in facing the complexities of married life
IMPLEMENTASI AKAD TABARRU’ DAN KONSISTENSI TATA KELOLA DANA DALAM INDUSTRI ASURANSI SYARIAH
Full text linkThis study examines the implementation of the tabarru’ contract and the consistency of Tabarru’ Fund governance in the Islamic insurance industry using an integrative literature review approach. Normatively, the tabarru’ contract is positioned as a collective donation mechanism that underpins the principle of risk-sharing, yet various studies indicate that its operational application remains inconsistent. The findings reveal significant variations across companies in separating the Tabarru’ Fund from operational funds, managing contribution allocations, establishing technical reserves, and enforcing reporting transparency. These differences affect claim management quality and the formation of underwriting surplus, which many studies note still lacks standardized industry guidelines. Other influencing factors include the effectiveness of sharia governance, particularly the role of the Sharia Supervisory Board (SSB) and the readiness of sharia accounting infrastructure such as PSAK 108. This study highlights the need for a more integrative governance approach to strengthen the integrity of the risk-sharing mechanism in Islamic insurance