Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
LAW ENFORCEMENT OF THE BANDUNG REGIONAL REGULATIONS ON THE ORDERLINESS, CLEANLINESS, AND THE BEAUTY
Get PDFThe Number of sidewalk vendors in Bandung has reached 11,000 with no decline in growth according to the survey conducted by Indonesian University of Education/ Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) in collaboration with Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda or regional development planning agency) Bandung. Sidewalk vendor is one of the main contributors to the dirtiness and traffic congestion in Bandung. Bandung has passed a Regional Regulation Numbered 3 and 5 about Cleanliness, Orderliness and the Beauty to prevent and to build the sidewalk vendors. However, lack of legal awareness and law enforcement may constrain the effectiveness of the regulation. Those regulations are particularly Bandung Regional Regulation Numbered 4/ 2011 concerning sidewalk vendors in which imposing high fine sanction not only for the seller but also for the buyer to prevent them from violating those regulations. To analyze the the compliance level of society and the effectiveness of fine sanction for the violation of regulations, this research used juridical normative approach and comparative method by comparing the regulation in Bandung with other Regional regulations related to sidewalk vendors in other cities in Indonesia such as in Surakarta and Surabaya. This research found that the law enforcement to the violation of sidewalk vendors regulation in Bandung city is not optimum due to lack of awareness to obey the law. The criminal sanction such as fine and forced fees are not able to prevent the violation of sidewalk vendors regulations. This research suggest that The Regional government of Bandung City: (1) needs to find a right model to keep sidewalk vendors in order by looking at the characteristics of the society and its social culture; (2) needs to search for a way to increase society’s compliance to any policies made by the government; and (3) needs to revise the current regulatio
Prinsip Itikad Baik (Pasal 251 KUHD) Dalam Hal Terjadinya Penolakan Klaim Asuransi Kepada Tertanggung Sebagai Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)
Get PDFDalam tata pergaulan masyarakat khususnya masyarakat modern seperti sekarang ini membutuhkan institusi atau lembaga yang bersedia mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Asuransi saat ini sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan masyarakat dalam memberikan perlindungan.Asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Penerapan Prinsip Itikad Baik sebagai salah satu prinsip dasar asuransi dapat menjadi dasar jika terjadinya penolakan klaim terhadap tertanggung. Selain itu juga dari sudut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang jelas menjelaskan tentang hak, kewajiban dan perbuatan yang dilarang oleh perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha dalam hal ini penanggung dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi. Walaupun hubungan hukum antara pemegang polis asuransi dan perusahaan asuransi termasuk ke dalam hukum keperdataan, namun apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), bagi pelanggar UUPK tetap dikenakan sanksi pidana termasuk bagi perusahaan asuransi
Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Pihak Ketiga Yang Terikat Hubungan Hukum Dengan Anak Perusahaan
Get PDFPembentukan dan pengembangan perusahaan grup merupakan strategi pertumbuhan eksternal untuk mengakomodir ekspansi bisnis dengan melakukan baik integrasi vertikal atau horizontasl maupun diversifikasi usaha kerjasama dengan perusahaan lain atau mengalokasikan sebagai kegiatan usaha ke perusahaan lain. Dalam konstruksi hukum pada perusahaan grup (holding company), terdapat hubungan hukum antara satu perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan anak perusahaannya. Meskipun perusahaan-perusahaan ini menjalankan usaha yang jenisnya berbeda-beda, namun perusahaan induk dapat melakukan kontrol terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya, atau anak perusahaannya. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana batasan tanggung jawab perusahaan induk terhadap pihak ketiga yang terikat hubungan hukum dengan anak perusahaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan sumber data merupakan data sekunder yang diperoleh penelitian kepustakaan. Dalam data sekunder yang digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian, diperoleh legalitas pembentukan perusahaan grup di Indonesia, meski tidak ada peraturan khusus yang mengaturnya, merujuk pada ketentuan pasal 7 ayat satu tentang subjek hukum yang dapat mendirikan perseroan, aturan tentang akuisisi dan juga aturan tentang pemisahan. Pengoperasian perusahaan grup juga pengaturannya menggunakan pendekatan perseroan tunggal, sehingga mengacu pada konstruksi hukum perusahaan. dalam hukum perusahaan. Dalam Hukum perusahaan dikenal adanya prinsip separate patrimony dan prinsip limited liability. Kedua prinsip tersebut mempertajam eksistensi suatu badan hukum sebagai entitas mandiri terpisah dari pemegang saham. Prinsip separate patrimony berarti perusahaan dapat mempunyai aset sendiri yang terpisah dari investor. Prinsip limited liability berarti pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar sahamnya saja. Konsekuensinya terhadap pihak ketiga, bahwa perusahaan induk (holding company) tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab kepada pihak ketiga melebihi sahamnya di anak perusahaan. terkecuali pihak ketiga dapat membuktikan apa yang ditentukan di dalam Pasal 3 ayat 2 UU No.40 Tahun2007 Perlu ada suatu pengaturan khusus yang mengantur mengenai holding company, agar lebih memberikan kepastian hukum, baik bagi anak perusahaan, maupun bagi pihak ketiga
Pengembangan Jaring Jerat Hukum Dalam Upaya Perlindungan Investor Atas Praktik Insider Trading: Kajian terhadap Kebijakan dan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan
Get PDFKejahatan yang terjadi di pasar modal tidak terasa secara langsung oleh investor yang menjadi korbannya, hal ini disebabkan karena tidak ada luka fisik yang dialami. Bagi investor yang awam tidak pernah mempersoalkan bahwa penggunaan informasi orang dalam akan sangat merugikan mereka, karena memang penggunaan informasi tersebut dianggap tidak menyebabkan investor kehilangan uangnya. Kejahatan yang dilakukan di pasar modal sering dianggap tidak memperlihatkan kerugian yang dapat dilihat dengan jelas secara langsung. Informasi merupakan komponen yang amat penting dalam berinvestasi, karena dengan informasi investor memutuskan apakah akan membeli atau menjual atau menahan saham-sahamnya. Informasi orang dalam adalah informasi material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Selama ini sanksi yang diterima oleh para pelaku insider trading hanya berupa sanksi adminstratif, sehingga tidak memberikan efek jera. Dari uraian singkat di atas maka dalam penelitian ini pokok permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana mengembangkan jaring jerat hukum dalam upaya perlindungan investor atas praktik insider trading. Penelitian ini dilakukan terhadap kebijakan dan kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Teori Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) : Studi Kasus Kurt Meyer di Pengadilan Militer Kanada
Get PDFDalam permasalahan ini, penulis akan mengkaji teori pidana dan pertanggungjawaban komando. Teori pertanggungjawaban komando sering kali dikaitkan dengan adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan martabat dari manusia dilanggar yang mengakibatkan hilangnya hak-hak di dalam dirinya yang seharusnya diakui dalam keadaan apapun. Pertanggungjawaban ini dianggap sangat perlu karena menghindari kesewenang-wenangan pimpinan atau atasan sipil atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya namun tidak mengambil tindakan yang patut untuk mencegah. Selain itu, penulis juga menganalisis kasus yang dialami oleh Kurt Meyer, seorang Komandan dari Divisi Kavaleri SS Panzer ke-12 dari Jerman pada periode Perang Dunia ke-II yang diduga sebagai terdakwa dalam kejahatan perang
THE PROTECTION OF CONSUMER RIGHTS FOR AVIATION SAFETY AND SECURITY IN INDONESIA AND MALAYSIA
Get PDFIndonesia and Malaysia have a good potency for cooperation in aviation industry. It can be seen in the establishing two aviation companies namely PT. Indonesia Air Asia and Malindo which both are low-cost carrier. These aviation industries are categorized as low-cost carrier, however safety and security are absolute factors because these are rights for consumers. This article will describe further about safety and security standard; protecting the rights for consumers in connection with safety aviation in Indonesia and Malaysia from the Consumer Protection Law and the Aviation Law. As a result of the research shows that safety standard passenger for air transportation in airport covers information and safety facility in the shape of availability of the emergency safety tools (fires, accidents and natural disasters); information, area and health facility; and healthcare workers. Moreover, safety standards for passenger in an aircraft include information and safety facility in the shape of availability information and the emergency safety tools for passenger in an aircraft. The protection for consumer rights for safety flight in Indonesia as follows: aviation industry has obligation to fulfill minimum standard of safety and security; consumers must be safety from false information which raises concern; aircraft operation which endanger of the passenger; and consumer protection in operating the electronic device which endanger flight. On the other hand, the law of consumer rights in Malaysia relating to aviation are ruled under the Aviation Law as a result of the Warsaw Convention 1929. In conclusion, the verdict of consumer rights related to security aviation begins when the passenger enter to an aircraft, in the aircraft, and by the time they get off the plane
Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator
Get PDFSebagai langkah konkrit dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sampai keakar-akarnya, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah melakukan langkah pada tahap penyidikan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjadi saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator). Hal tersebut dilakukan karena dalam kasus tertentu pengungkapan siapa-siapa pelaku yang terlibat sering terkendala karena minimnya informasi yang didapat dari keterangan pelaku sendiri maupun saksi-saksi yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi sebagai extra ordinary crimes dilakukan secara sistematis oleh white collar crime dengan menggunakan jaringan yang kuat dan rapi, sehingga sulit untuk menemukan siapa sebenarnya aktor intelektual dari terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, Jika penyidikan hanya mengandalkan bukti tertulis dan saksi-saksi yang hanya melihat dan mendengar terhadap bukti surat yang diajukan, maka sulit bagi penyidik untuk sampai pada pelaku intelektualnya
Persepsi Masyarakat Kota Palembang Tentang Rekonstruksi Pasal Mengenai Pembagian Peran Antara Suami dan Istri Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Get PDFSejak diberlakukannya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan hingga saat ini telah berusia 42 tahun belum pernah sekalipun undang-undang ini mengalami amandemen atau perubahan atau pembaharuan. Rencana perubahan telah beberapa kali diajukan tetapi pertentangan akan isi pasal perubahan tersebutlah yang belum memperoleh kata sepakat. Penelitian ini berupaya mengkaji relevansi 2 pasal dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dihubungkan dengan kondisi masyarakat tahun 2016, kedua Pasal tersebut yaitu Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34, keduanya mengatur hal yang sama yaitu persoalan kesetaraan peran suami dan istri dalam rumah tangga yang masih dinyatakan dalam kelompok pengaruh kekerabatan patrilinial, dimana suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. persoalan mendasar adalah masih relefankah pengklasifikasian yang membagi perbedaan peran antara suami dan istri dalam mengurus urusan rumah tangga seperti yang dinyatakan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) dan 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar responden dan informan menganggap ketentuan Pasal 31 ayat (3) masih relevan dan tidak perlu mengalami perubahan, tetapi rekonstruksi terhadap Pasal 34 sepakat dilakukan mengingat isi pasal tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat abad 21 yang telah mengalami pergeseran konsep pembagian peran suami-istri secara konvensional menjadi kemitraan dengan mengedepankan komunikasi dan kesepakatan bersama
The Application of Article 359 of the Criminal Code In the Investigation of the Death of Post-Operative Patients (Juridical Analysis: Case of the Death of Three Patients in the MHP Hospital, Lampung)
Get PDFThe incident of the death of three post-operative patients in a line at the MHP hospital, Lampung on April 5, 2016 had emerged the decline of public confidence toward hospitals, both public and private hospitals. The symptoms in the patients’ body before they died were convulsed and decreased consciousness. Based on dr. AA, Sp.An., if post-operative impact occurs, then a person who takes responsibility is an anesthesiologist. This means that responsible for the death of these patients was the doctor who performed anesthesia before the operation. All three patients, who died after operation in MHP Hospital, respectively, were Mr. RM suffered from varicose; Mr. S the patient with a tumor in the left leg calf; and Mrs. DP who performed a caesarean section. These patients underwent a convulsion and decreased consciousness after operation, although the anesthesiologist had tried to save their life. Yet, these patients died. During the operation, the doctor had operated with the use of Standard Operating Procedures. Based on the information from the Chairman of IDI and the Chairman of MKEK, they said that dr. EP, Sp. An. As the anesthesiologist had done the right procedures in doing anesthetic injection to these patients. During the investigation process conducted by the Regional Police of Lampung, toward dr. EP, Sp. An., he was presupposed in violation of Article 359 of the KUHP which stated "whoever due to his negligence has caused another person's death, will be sentenced with a maximum imprisonment of five years." In a juridical study over Article 359 of the Criminal Code committed by the writer in the cases described above, it can be concluded that the element of "negligence" as the main requirements of this article “is not fulfilledâ€. Thus, this article applied in this case does not meet the main requirement of criminal elements which is presupposed, and the investigation process is terminated
An Analysis of the Death Penalty in Indonesia Criminal Law
Get PDFThis research uses normative juridical approach to study on the analysis of the death penalty executions and the legal policy of death executions in Indonesia. There are delays on death executions for the convicted person since they entitled to using rights namely filing a judicial review (PK/Peninjauan Kembali). Furthermore, the legal loophole in the execution of the death penalty by the publication of the Constitutional Court Number 107 / PUU-XIII / 2015 which assert that the Attorney as the executor can ask the convicted person or his family whether to use their rights or not if the convict clearly does not want to use his rights, the executions will be carried out. Legal policy on threats and the implementation of the death penalty in the draft of criminal code was agreed by draftsman of the bill with the solutions. The draftsman of the bill agrees that the death penalty will be an alternative punishment sentenced as a last resort to protect the society. The bill also regulates that the execution among others include that the execution can be delayed by ten years probations. If the public reaction on the convict is not too large or convict has regret and could fix it or the role in the crime is not very important and there is a reason to reduce punishment, the death penalty may be changed. For pregnant women and the mentally ill convicts the execution can only be carried after the birth and the person has recovered from mental illness. The existence of this solutions is still kept putting the death penalty in criminal law, whereas the effectiveness of the death penalty is scientifically still in doubt to solve crimes and to prevent crimes by the death penalty punishment