Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris dan Direktur Dalam Sebuah Perseroan Terbatas
Get PDFKomisaris dan direksi sebagai organ dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT) memiliki kedudukan yang penting bagi keberlangsungan jalannya kegiatan usaha sebuah PT. Komisaris bertugas mengawasi kinerja dari Direksi, dan Direksi bertugas menjalankan perseroan.. Praktik di lapangan sering kali dijumpai seorang komisaris juga berkedudukan sebagai direksi dalam sebuah PT atau dalam anak perusahaan PT. Ketika jabatan komisaris dirangkap juga sebagai direksi akan sangat memungkinkan terjadi kecurangan dalam pengelolaan PT karena yang bertugas sebagai pengawas mengawasi kinerja dirinya sendiri. Kesimpang siuran persoalan rangkap jabatan antara komisaris dan direksi ini apakah dibenarkan oleh hukum Indonesia atau tidak merupakan bahasan utama dalam artikel ini, kajian utama akan didasarkan pada norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penambahan analisis penafsiran hukum berdasarkan teori interpretasi analogi. Harapannya akan mendapatkan tambahan wawasan mengenai persoalan rangkap jabatan ini secara jelas sehingga dalam praktiknya dapat direalisasikan dengan tepat
Consistency of the Presidential System in Indonesia
Get PDFThe current presidential system in Indonesia is the result of the amendments of the 1945 Constitution. Prior to Indonesian reform, the presidential system was influenced by a strong parliamentary pattern in which the president was responsible for the People's Consultative Assembly. Today, this provision is no longer exist. However, consistency of the presidential system is still problematic because the the dominance power of the president over the House of Representatives. These problematic points are not in line with presidential system principle because it reduce the authority of president. The Parliament may only establish any law as long as it is pursuant to the 1945 Constitution. This article aims to examine the issue of the Indonesian presidential system at least in two following sections. Firstly, it deals with dominance of presidential power over the House of Representatives. Secondly, president establishes the independent bodies such as Corruption Eraditation Commission (KPK) and National Commission of Human Rights (Komnas HAM) which are constitutionally less restricted
PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS UNTUK PENGAMBILAN FOTOKOPI MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS DALAM RANGKA PROSES PERADILAN
No full textAbstrak: Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris. Sehubungan dengan kewenangan tersebut yang jadi permasalahan adalah bagaimana bentuk pengaturan persetujuan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris untuk menghadirkan Notaris pada proses peradilan dan bagaimana tindak lanjut proses peradilan dalam hal Majelis Kehormatan Notaris menolak memberikan persetujuan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris dalam rangka proses peradilan. Penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Penelitian menunjukkan bahwa, pertama jika penyidik ingin melakukan pemeriksaan terhadap Notaris sesuai dengan prosedur yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tentu saja tidak dapat dilakukan karena Majelis Kehormatan Notaris belum terbentuk. Selama peraturan pelaksanaan Majelis Kehormatan Notaris belum terbentuk, penyidik hanya akan mendasarkan prosedur pemeriksaan pada ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua, Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris menolak memberikan Persetujuan karena Notaris tidak menyaksikan, melihat dan mendengar atau mengalami sendiri pembuatan akta yang dijadikan dasar dugaan tindak pidana. Proses peradilan tetap berlanjut hanya saja penolakan tersebut tidak serta merta dikatakan bahwa Notaris tidak mau bekerjasama tetapi melainkan Notaris mempunyai kewajiban untuk menyimpan dan merahasiakan minuta akta. Untuk saat ini selama Majelis Kehormatan Notaris belum terbentuk, penyidik dapat langsung memanggil Notaris. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris menolak memberikan Persetujuan karena, Notaris tidak ada dasar dugaan tindak pidana. Proses peradilan tetap berlanjut. Pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Pelaksana mengenai pembentukan Majelis Kehormatan Notaris. Notaris dapat melindungi dirinya yang terpenting harus terdapat dalam jiwa Notaris itu sendiri yaitu Jujur, Bekerja dengan ilmu yang kita miliki, dan Bekerja dengan baik.Kata Kunci : Majelis Kehormatan Notaris, Persetujuan Pemanggilan Notaris, Peradilan
STATUS HUKUM PEMEGANG HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN DENGAN SERTIFIKASI HAK GUNA BANGUNAN YANG TERBIT DIATAS HAK PENGELOLAAN SETELAH BERAKHIRNYA HAK GUNA BANGUNAN
No full textGovernment Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration Article 1 (1) describes what is meant by the land registry is a series of activities undertaken by the government on an ongoing basis, continuous and regular covering the collection, management, accounting, and presentation as well as the maintenance of physical data and juridical data in the form of maps and lists, the plots and units of flats, including the provision of letters and proof of its right to the land areas of existing rights and property rights on apartment units that encumber. Based on the description in background the above, then that becomes a problem in this thesis is how the agreement between the Right of Ownership on Unit Flats with certificate of Right to buildings are rising on the Right Stewardship and How Legal Status Holder Properties is and role of Officer Deed Land (PPAT) in the manufacturing process deed Development and Stewardship agreements. Type of thesis research is a normative legal research.Results of the research agreement between the Upper Unit Properties Flats with certificate of Right to buildings that rise over ownership rights Stewardship is a shared ownership flats and can not be owned individually, used and enjoyed together. Legal Status Holder Properties Top Unit Flats with certificate of Right to buildings that rise over management rights after the end of Right to buildings is after flats are built, then the Operator Construction make descriptions and Deed of Separation on each apartment unit and then by a second letter, Certificate issuance organizers pleaded Development Property Rights on Unit Flats on each apartment units in the building to the local Land Office. Role of Land Deed Officer (PPAT) must consider the rights to be obtained landlord so that no one harmed both consumers / occupant or PT. Pinang Jaya as a provider of Non-Residential Housing Unit. Keywords: certificates, property, apartment units
EFEKTIVITAS HARGA ZONA NILAI TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN TERHADAP NILAI TRANSAKSI DALAM AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KOTA PALEMBANG
No full textZones Price of Land is a polygons which illustrate the relative value of the same land from a set of plot in it, which is the limits could be imaginary or real according to the real use of the land and have a difference price between one another based on officers analysis with the market price comparison method and the fee determined by the officers of the land office. KeyWords: Zone Price of Land, Land Office, Agrarian La
Implementasi Prinsip Strict Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen
Get PDFDalam hubungan hukum antara seorang pelaku usaha dan seorang konsumen pada umumnya konsumen berada di posisi yang tidak beruntung atau bahkan cenderung selalu dirugikan atas konsumsi dari suatu barang dan/ atau jasa yang telah diproduksi produsen selaku pelaku usaha. Maraknya permasalahan yang terjadi pada masyarakat di Indonesia berkaitan dengan tingkat perlindungan konsumen yang rendah yang disebabkan beberapa faktor seperti ketidaktahuan konsumen atau bahkan konsumen yang kurang mau mempermasalahakan hal yang terjadi pada mereka akibat kecurangan pelaku usaha, membuat konsumen hanya berdiam diri bahkan apatis. Dari latar belakang tersebut sebenarnya bagaimakah upaya perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen. Adanya prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) yang dikenal di bidang hukum apakan mampu diterapkan dalam implemtasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH (MPW) MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
No full textABSTRACT: Notary is running his occupation there is conducted collision because the collision of Notary can be fallen by sanction. One of sanction to Notary is fallout of administrative sanction. Administrative sanction fallout to notary represent duty notary supervisor ceremony. One of them is the Regional Supervisor Ceremony (MPW), sanction fallout to notary so that the notary don’t act improperly and remain to obey order. Regional Supervisor Ceremony (MPW0 becoming problem here is how sanction fallout to notary conducting collision of pursuant to number law 2 years 2014 about notary. To reply this problem is hence conducted by a research conducted by Yuridis normative. Process administrative sanction fallout, what is the form of sanction and exhortation written, and also the layoff is regional duty Regional Supervisor Cerremony (MPW). On the basis of above conclusion, suggested that by of clear order existence about sanction fallout to notary conducting collision. Keyword : Notary, Regional Supervisor Ceremony (MPW), Sanctio
PELAKSANAAN HAK WARIS ADAT ANAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT MARGA (LAMA) RAMBANG KAPAK TENGAH KOTA PRABUMULIH DI DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM
No full textAbstract : This thesis entitled “THE IMPLEMENTATION OF THE INDIGENOUS INHERITANCE RIGHTS OF DAUHGTERS IN THE (OLD) ETHNIC OF THE RAMBANG KAPAK TENGAH IN PRABUMULIH BASED ON THE ISLAMIC INHERITNANCE LAW†was aimed at examining the inheritance rights of daughters seen from Islamic inheritance law and explaining the legal requirements of the Islamic inheritance law functioning as its legal cover; cause of parental injustice by gift all of the treasures to the sons and none to the daughters; see the role of notaries in issuing the certificate of bequests. The theory used is the theory of justice, legal protection theory, theory of Receptio in Complexu, Theory of Receptie a Contrario. This is an empirical study that uses a statutory approach, historical approach, philosophical approach. The data in this research consists of primary legal materials, legal materials and secondary and tertiary legal materials sourced from the legislations. The data were collected by identifying and inventorying existing legal materials relevant to the legal issues. The data were structured, described, and systematized based on the analysis of legal materials by means of analysis and interpretation of the law. Deductive and inductive logic is used to draw conclusions. It can be concluded that the customary law of inheritance daughters of the (old) ethnic of the Central Rambang Kapak in Prabumulih is not in accordance with the system of Islamic inheritance law, especially regarding the division of property inheritance for sons and daughters which are not based on the division of 2:1 (two equals to one) as stipulated in the QS. An-Nisaa verse 11 and chapter 176 compilation of Islamic law. The Compilation of Islamic law in the case of inheritance can be a source of law for the (old) ethnic of Rambang Kapak Tengah in Prabumulih in order to protect the inheritance rights of daughters. Notaries’ role on the issuing of bequest certificates in the (old) ethnic of Rambang Kapak Tengah in Prabumulih is in conformity with the provisions of the notaries’ law number 30 of 2004, but the implementation of the Article 15 (2)e that contains a notary obligation to provide legal counseling to their clients has given less effective impact for (old) ethnic of the Rambang Kapak Tengah in Prabumulih.Keywords, Daughters,Islamic Inheritance La
KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM
No full textAbstract : Indonesian economic Islam system has been well known by published The Statute Number 21 on 2008 about Syariat Banks. During on its doing of banking enrole -- the contract between credditure and debiture like mudharabah lease act – must need the notary justify as authentical act for legal security the whole parties. This research patternized about the notary’s enrole on making its authentical act of mudharabah lease based on Islamic law contract, the comparison acts between KUH Perdata and Islamic law contract, and the notary opportunity by making its mudharabah lease contract at Islamic banking practice. This research is normative based on legal security theory, law connectivity theory, and maslahat theory. This research use legal prime, secunder, tersier, and conceptual approach, historical approach, statute approach, and comparative approach methods. The final conclusion on this research is that the notary justify as authentical act of mudharabah lease based on Islamic law written in Al-Quran Al-Baqarah 282. The comparison act between KUH Perdata and Islamic law is the similarity of its established contract, the legal of conditional act, the freedom of contract, and the consensus principle. Then the notary opportunity by making its mudharabah lease contract at Islamic practical banks has many opportunities that can be measured by industrical activity growth and Islamic economical principle. Keywords : Notary, Authentical Minute, Mudharabah Lease Contract.
ANALISIS HUKUM TENTANG WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF
No full textAbstract : Government Regulation No. 42 year 2006 was on the implementation of Law No.41 year 2004 on waqf / endownment. According to the regulation, waqif could make the pledge deed of waqf (AIW) both before the notary and the Office of Religious Affair. The problem was whether all the notaries had authorization to make the the pledge deed of waqf (AIW) based on the regulation for pledge deed officer of waqf (PPAIW). This study was a normative study which analyzed a legal enforceability and was conducted by examining law materials, such as research on the principles of law, rule of law, and legal norm. This study used two approaches: statue approach and historical approach. The result showed that the authority of notary in making the pledge deed of waqf (AIW) was authorized in Goverment Regulation No. 42 year 2006 article 37. This authority did not contradict to the authority of notary as regulated in Government Regulation No. 2 year 2014 article 15 concerning to the amandment of law no. 30 year 2004 on notary. However, not all notaries could be appointed as deed officer of waqf (PPAIW). There were three basic requirements for becoming PPAIW: 1) a moslem, 2) trustworthy, and 3) having certificateof competency in waqf issued by the Ministry of Religious Affair. It was associated with the waqf/endowment itself as a religious charity. Furthermore, if there is a dispute about it, the Ministry of Religious Affair who always handle the case of moslems will solve it. The role of notary as PPAIW is as a party who gives legal certainty, collects authentic information about waqf, and provides services to the community. It was suggested this information should be socialized and a notary should be appointed as PPAIW. Howeever, cooperation among the Ministry of Religious Affair, Indonesian Waqf Board, National Land Agency, Islamic Financial Institution, Professional Association of Notary, and the Land Deed Officer is needed