Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
Budget Supervision and Mechanism by an Administrative Village in Indonesia
Get PDFThe role of government in budget management is something that must be done adequately based on the principles such as transparency, accountability, participation, and aspiration; because it is closely related to services in the village. The budget management should be conducted based on the applicable regulations. However, there are often found many village apparatus who has a potency to abuse their power in its authorities. This phenomenon, furthermore, causing some polemics among peoples and tends to abandon some regulations which should become a basis of the apparatus policies. The research aims at investigating the mechanism of village development budget management and the control of village development budget management. The mechanism, however, should be started with proper planning, budgeting, implementation, business manager, report, and accountability. Also, management control is must be done through several stages, such as pre supervision, channelization, use, and post channelization
The Issue of the Commercial Court Limited Competency in Settling the Commercial Disputes
Get PDFThe people’s need for justice through a special court is perceived urgent from time to time. The Commercial Court is an ad-hoc court but its competency has affected the competency of other permanent courts that are already established. The problems need to be answered in this writing regarding the multifunction of Commercial Court. The objectives of the writing, inter alia, to examine the possibility of the Commercial Court has specific rules to restrain its competency. Consequently, there is a need to have a law that specifically limits the competence and the procedural law of the ad-hoc court. The Commercial Court often resolves bankruptcy disputes. It is also used as a solution for the Intellectual Property Rights (IPR) disputes which should be able to enter the criminal domain. It can also be used to solve the Islamic financing issues and other business issues that should be the realm of a permanent judicial institution. The existence of such a rule that limits the competency of the Commercial Court can be a way out of fulfilment of needs of the judiciary to reduce the overlap of court competency among the Indonesian judicial institution
The Urgency of Presidential Policy to Revitalize and Maintain the Existence of Cooperatives Based on Pancasila
Get PDFThe article aims to examines how the role of the President of the Republic of Indonesia as the head of state as well as the head of government through its policies and legal products. It is because the President has a role in creating a conducive atmosphere in the economic sector especially in revitalizing and maintaining the existence of a Cooperative as Indonesia's economic pillar based on Pancasila to face the wave of the liberal economy in the era of globalization. This situation occurs, perhaps, due to the lack of confidence and understanding of the Pancasila as a social philosophy. This problem can be observed by several phenomena occurring in the community such as the malignant and violent settlement of problems resolution in a social, political, cultural, legal, and religious system. This study applies normative methods with a statute approach. As a result, it can be concluded that a legal product comes from the 1945 Constitution to the Presidential legal products, namely government regulation and presidential instruction will have an implication to the objective and the result whether it is good or bad
PENGALIHAN HAK PENGUASAAN TANAH MENURUT UUPA DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI
Get PDFPenguasaan atas tanah merupakan kewenangan yang memberikan kebebasan untuk pemegang kuasa atas tanah untuk bebas menggunakan dan mengusahakan tanahnya untuk keperluan apapun selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ataupun kesusilaan. Tanah merupakan sumber konflik jangka panjang yang apabila tidak ditanggulangi dengan segera dapat menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Penguasaan atas suatu bidang atas tanah bukan berarti seseorang yang menguasai tersebut diakui oleh Negara sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut, kepemilikan tanah harus dibuktikan dengan adanya bukti yuridis, dan pembuktian yuridis yang diakui oleh Negara adalah sertifikat hak atas tanah. Saat ini, banyak masyarakat yang menduduki atau menguasai tanah namun tidak memiliki sertifikat, sehingga penguasaan tanahnya dibuktikan dengan alat bukti yuridis lain seperti Akta Autentik, Surat Pengakuan Hak dan bahkan surat bawah tangan, peralihan terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat biasanya dilakukan dengan proses pengoperan hak ataupun jual beli, hal ini dilakukan karena kepemilikan bidang tanahnya secara yuridis belum diakui oleh negara sehingga dalam peralihannya, yang dialihkan hanyalah hak keperdataan yang melekat antara subjek dan objek tanah. Peralihan terhadap penguasaan tanah yang belum bersertifikat dilakukan dihadapan Notaris sebagai penyedia jasa hukum, sepanjang alat bukti yuridisnya merupakan akta autentik, dan seharusnya setiap hak atas tanah yang belum memiliki sertifikat harus segera dilakukan pendaftaran sehingga kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dapat diwujudkan dan kepemilikan tanahnya dapat dibuktikan dengan alat bukti yuridis yang sempurna, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji secara mendalam dan eksplisit yang dipergunakan sebagai acuan untuk mengetahui analisis hukum yang konkret mengenai permasalahan yang ditelit
ANALISIS EKONOMI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (KAJIAN PUTUSAN MA TENTANG KORUPSI BLBI)
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan ekonomi hukum terhadap pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1555.K/PID.SUS/2019 dan tinjauan ekonomi hukum terhadap perbuatan hukum pejabat publik yang beririsan dengan hukum perdata atau administrasi negara dihubungkan dengan kebijakan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan kajian filosofis terhadap kebijakan penegakan hukum yang dilakukan melalui pendekatan studi kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis ekonomi hukum putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dibenarkan karena penerbitan SKL berdasarkan dilakukan berdasarkan perjanjian MSAA dan Akta notaris. Model penafsiran yang digunakan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini adalah perpaduan model logike deontologis yang berbasis mazhab hukum positivsitk dengan logika utilitarian yang bercorak teleologis Pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut di atas menjelaskan adanya pergeseran perspektif terkait dengan adanya irisan antara hukum pidana, perdata dan administrasi negara. Menurut Mahkamah Agung penerbitan SKL adalah ranah administrasi negara dan hukum perdata sehingga kesalahan dalam penerbitan SKL tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.Kata Kunci: Etika utilitarian; Ekonomi hukum; PenafsiranAbstract:The purpose of this study is to find out the legal, economic review of the Supreme Court's considerations in Decision No. 1555.K / PID.SUS / 2019 and legal, financial analysis of the legal actions of public officials that intersect with civil law and administration law when connected with enforcement policies to eradicate corruption. This research is a philosophical study of law enforcement policies carried out through a case study approach and conceptual approach. The results showed that based on legal, economic analysis of the Supreme Court decision could be justified because SKL issued was based on an MSAA and notarial deed. The interpretation model used by the Supreme Court in deciding this case is a mix of a deontological model based on positive schools of law with teleological-style form utilitarian logic. The Supreme Court's legal considerations above explain the shift in perspective related to the incision between criminal law, civil law, and state administration. According to the Supreme Court, SKL issued is the domain of administrative law or public law, so a fault in publishing SKL cannot be qualified as criminal acts.Keywords: Interpretation; Legal economy; Utilitarian ethic
HAKIKAT PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA; SEBUAH PENGHUKUMAN BUAT PELAKU ATAU PEMULIHAN BAGI KORBAN?
Get PDFFenomena pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi akhir-akhir ini menjadi trend dalam proses penegakan hukum. Pengembalian tersebut ada yang dilakukan pada tahap penyidikan, pada saat proses persidangan berlangsung, bahkan ada yang setelah putusan dijatuhkan. Akibat dari pengembalian kerugian negara terhadap pelaku antara lain mendapatkan keringanan hukuman. Meski demikian, adakalanya jumlah pengembalian tidak sebanding dengan jumlah kerugian negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah ingin mengkaji hakikat pengembalian kerugian negara dimaksudkan untuk menghukum pelaku atau untuk memulihkan kerugian korban (negara). Hal itu akan berdampak pada mekanisme dan efektivitas dari pengembalian kerugian negara itu sendiri. Tulisan ini diharapkan dapat menjabarkan secara utuh hakikat dari pengembalian kerugian negara sehingga dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi
Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Lisensi Merek
Get PDFConsensus agreement is a way of resolving disputes, but if the consensus agreement is not reached, the problem of resolving disputes over service brand licensing agreements which are generally civil matters can be filed in the District Court as agreed. This type of research is normative juridical research. Results obtained, the licensing agreement is different from the transfer of rights because it is only a license to use the brand, not to transfer the rights of the brand so that the rights to the brand still exist with the licensor as the brand owner or the holder of their rights. Making and implementing license agreements is based on the principle of agreement in general contract law. This, not only provides a legal guarantee for the licensee to use the licensee brand, for the brand owner is a protection as well as the controller that his brand is used by the licensee with permission and knowledge from him
Applying the Advocacy Coalition Framework to Understand the Process of Local Legislation in Indonesia
Get PDFMaking regulation is the primary function of the modern state. Current praxis shows how there is positive and negative cooperation among policy participant in the process of local legislation. Many Indonesian scholars give attention to the politics of law and citizens participation in understanding this process. However, they do not give detail analysis on cooperation among policy participant during the legislation process. Drawing on qualitative methods, this article applies the Advocacy Coalition Framework (ACF) to understand the process of local legislation in South Sumatra Province. This article selects The Provincial Regulation of South Sumatera No. 8 of 2016 on the Forest Fires Mitigation as a case study due to the nature of forest fires as the public problem that obtains attention from various actors. Several key informants representing the executive and the legislative at the local level is selected using the purposive technique as a source of primary data. The secondary data is collected from the official publication of the policy participant, newspaper, and social media. Using interactive models and NVIVO software to code and analyse research data, this article finds that the secondary policy belief (SPB) among policy participant could be similar partially or wholly. This similarity is the foundation of policy participant to make an advocacy coalition. This article identifies two advocacy coalition in legislation process of The Provincial Regulation of South Sumatera No. 8 of 2016 on the Forest Fires Mitigation: ‘the local wisdom’ coalition vs. ‘the no burning policy' coalition. This article discusses the findings and propose a new agenda for further research on local legislation proces
FUNGSI ITSBAT NIKAH TERHADAP ISTERI YANG DINIKAHI SECARA TIDAK TERCATAT (NIKAH SIRI) APABILA TERJADI PERCERAIAN
Get PDFPada dasarnya perkawinan merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri. Dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami-isteri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang sakinah dan sejahtera. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin seorang pria dengan wanita untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang telah dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) harus dicatat oleh petugas pencatat perkawinan dengan tujuan untuk tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan serta untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang dicatatkan merupakan sebagai bentuk perlindungan hukum apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam sebuah ikatan perkawinan, apabila hal itu tidak dilakukan maka perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum. Nikah siri atau perkawinan yang tidak tercatat adalah salah satu bentuk dari pemasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan sehingga tidak dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan; belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara negara; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya. Ada juga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Pada saat timbul masalah memerlukan akta nikah sebagai bukti autentik baik untuk perceraian maupun keperluan lainnya maka harus mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Itsbat Nikah menjadi salah satu fakor penghambat terlaksananya perlindungan hukum terhadap isteri yang dinikahi dari perkawinan yang tidak tercatat
PERALIHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH MELALUI PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN ANTARA DEBITUR AWAL DENGAN DEBITUR PENGGANTI
Get PDFSalah satu fungsi Bank adalah menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat, pemberian kredit yang disalurkan oleh Bank salah satunya adalah Kredit Pemilikan Rumah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 UU Perbankan, Bank dalam menawarkan jasa kreditnya menyediakan sistem Peralihan Kredit atau take over. Namun seiring perkembangannya take over kadang disalahgunakan oleh nasabah yaitu nasabah melakukan tak over melalui perjanjian dibawah tangan tanpa diketahui oleh pihak bank, salah satunya yang terjadi pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Persero. Penulis menemukan beberapa cara agar proses peralihan kredit tidak bertentangan dengan hukum, beberapa cara tersebut sebagai berikut: 1). Melalui Proses Resmi Bank, dan 2). Melalui Proses Resmi Notaris