Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
Legal Assurance and Legal Protection in Land Registration in Indonesia
Get PDFLegal assurance to protect the owner of the land title has been the main objectives of the 1997 Government Regulation No. 24. However, in reality, the objectives above cannot be spelled due to the negative publication system of land title registration regulated by the regulation above. The loophole the system has, inter alia, concerns with the actual or the correctness of land site or the physical data of the land. As a result, a conflict will not be prevented between or amongst the true land deed holder, land rights holder and the third party. If the case is brought before the court, the further consequence is that the verdict will declare the cancelation of or invalidity of the land deed. Then the legal status of the land deed will become uncertain and landowners will lose their rights without getting any protection from the State. The problem raised in this article regarding the negative system of land registration in the 1997 government regulation no. 24 does not provide legal protection for the landowner who has already land certificate. The results of the study showed that there were two different values of legal certainty and legal protection manifested in the Government Regulation No. 24 of 1997 and those of legal certainty and legal protection as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore it is not superfluous to state that legal certainty and legal protection are intended and regulated by Government Regulation No.24 of 1997 which is in contradictory to the manifested value of legal certainty and legal protection guaranteed by the 1945 Constitutio
The Impact of the Development of Trade Practices on Enforcement of International Environmental Law
Get PDFThe issue of trade and environment is always debatable. Degradation and damaging to the environment surge the countries in making comprehensive and multi-approach planning. This is based on the view that trade should not only count for profit but also carry out calculations and planning for the impacts and conditions when the business is carried out and after completion. The purpose of this paper is to find out whether the environment causes trade not to be carried out and to end economic growth and there is a solution to balance the environment and trade as prevention in both fields through environmental protection legal instruments. The first issue showed that trade that used to be a source of income that is the main target of countries, nevertheless, the unwise planning and also corrupt cases has made the trade become the trigger for environmental damage. This condition caused by a lack of awareness in law enforcement and even various corruption issues causing trade to become a threat, especially for the environment. The second issue arises, which is the mechanism in balancing trade and the environment to preserve the environment and encourage the country's economic growth by optimizing the implementation of environmental protection laws. This paper uses normative legal research methods by collecting data derived from the literature, legislation, articles, and cases that occur within countries. The result shows that more states and stakeholder using more technique on achieving a balance of trade and environment protection, with a pro-environment calculation, it is expected that trade will be carried out in parallel with environmental preservation
KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERKELAMIN GANDA DALAM HUKUM ISLAM
Get PDFMasalah kewarisan dalam Hukum Islam merupakan hal yang sangat penting, karena berkenaan dengan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumahnya, dan bagaimana mendapatkannya agar memberikan kepastian hukum terhadap hak milik seseorang dengan cara yang seadil-adilnya. Untuk penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya kematian, maka perlu pengaturan secara rinci agar tidak ada perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi tersebut. Pembagian hak kewarisan dalam Islam yaitu dua bagian untuk laki-laki berbanding satu untuk perempuan. Firman Allah dalam Surat An-nisa ayat 11. Pada umumnya, usaha untuk memperoleh identitas jenis kelamin merupakan proses yang lancar dan bebas dari kesulitan. Manusia dikelompokkan sebagai pria dan wanita waktu lahir diperlakukan sebagaimana anak laki-laki dan perempuan oleh orang tua dan dengan mudah mempelajari jenis kelamin ketika dewasa. Namun sejumlah kecil orang, memiliki kesulitan dalam menentukan jenis kelamin. Yang dimaksudkan adalah berkelamin ganda atau di dalam Islam dikenal dengan sebutan Khunsa,yang memiliki kondisi fisik berbeda dari manusia pada umumnya dengan memiliki dua jenis kelamin sekaligus. Dengan adanya kondisi khunsa ini maka terdapat kebingungan dalam hal menentukan hak waris atau kewarisanya, oleh sebab itu pokok permasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penentuan status orang yang berkelamin ganda dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional, serta bagaimana kedudukan ahli waris yang berkelamin ganda dalam Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif eskplanatif dengan pendekatan Perundang-Undanga, Sosiologis dan juga Kasus, serra menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan studi pustak
Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik dalam rangka Cyber Notary
Get PDFAbstrak: Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam Undang Undang Jabatan Notaris yang muncul akibat dari kemajuan teknologi. Pada umumnya, akta otentik yang dibuat dan/atau dihadapan notaris dicetak menggunakan kertas. Namun, dengan perkembangan teknologi administrasi perkantoran sudah mulai tidak menggunakan kertas (paperless). Cyber Notary mempunyai fungsi utama dalam melakukan sertifikasi dan autentifikasi terhadap kegiatan transaksi elektronik. Transaksi Elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai kewenangan notaris dalam mensertifikasi taransaksi elektronik, Siapa pihak penyelenggara sertifikasi transaksi elektronik kedepannya yang ditawarkan dalam bidang kenotariatan, dan tanggung jawab Ikatan Notaris Indonesia sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik terhadap transaksi elektronik. Penelitian hukum ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Tanggungjawab Ikatan Notaris Indonesia sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik dapat ikut andil dalam menjaminan keamanan dan hadirnya kepastian hukum guna menjalankan transaksi yang dilakukan secara elektronik oleh para pihak yang melakukannya. Serta menjadikan Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah organisasi yang dapat mengambil peran sebagai suatu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia para notaris agar tidak ketinggalan dalam kemajuan perkembangan teknologi. Abstract: This study examines the authority of the Notary in certifying transactions carried out electronically (Cyber Notary) in the Notary Position Act that arises due to technological advances. In general, authentic deeds are made and/or before a notary printed using paper. However, with the development of office administration technology has begun to use paperless. Cyber Notary has the main function of certifying and authenticating electronic transaction activities. Electronic Transactions are legal actions carried out using a computer, computer network, and/or other electronic media. This legal research is a normative study using a legislative approach, a historical approach, and a conceptual approach. However, it is regulated more clearly and completely based on the Information and Electronic Transaction Law (ITE). Meanwhile, the responsibility of the Indonesian Notary Association as an organizer of electronic certification can take part in guaranteeing security and the presence of legal certainty to carry out transactions carried out electronically by the parties who did it. As well as making the Indonesian Notary Association as a forum for organizations that can take a role as a way to improve the quality of human resources notaries so as not to miss the progress of technological development
KEWENANGAN KPPU (KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA) DALAM PENEGAKAN HUKUM ANTIMONOPOLI
Get PDF Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Anti Monopoli ). Berhubung dengan kewenangan KPPU yang begitu besar, ada ketentuan pasal lain yang menjadikan kewenangan/kekuasaan begitu tumpul yaitu Pasal 44 ayat (2) : pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat – lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pada pasal 44 ayat (4) bahwa pelaku usaha tidak menjalankan secara sukarela terhadap putusan KPPU tersebut, maka Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk diadakan penyidikan, dan Pasal 44 ayat (5) menyatakan putusan komis tersebut hanya merupakan bukti permulaan bagi penyidikan oleh penyidik. Metode penelitian, penulis menggunakan metode normatif melalui studi pustaka dari beberapa buku dan artikel yang terkait dengan materi jurnal penelitian yang ada. Kata Kunci: KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)
KEWENANGAN EKSEKUSI PENUNTUT UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 34/PID/TPK/2014/PT.DKI)
Get PDFPenelitian ini mengkaji kewenangan pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa penuntut umum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dimotivasi oleh tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan keputusan pengadilan oleh KPK. Dari sudut pandang itu, KPK secara substansial mengeksekusi keputusan pengadilan tanpa hak untuk berolahraga. Namun demikian, argumen tersebut dibantah oleh pandangan bahwa jaksa penuntut KPK yang berasal dari Kejaksaan pada dasarnya melekat pada posisinya sebagai penuntut, sedangkan berdasarkan Pasal 39 ayat (3), jaksa penuntut KPK ditangguhkan. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) Bagaimana konsep hukum jaksa dan jaksa penuntut dalam sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia 2) Apa dasar hukum bagi otoritas eksekutif jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi 3) Apa wewenang pengaturan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi di masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan statuta dan pendekatan konseptual, serta pendekatan analitik dalam konteks analisis kewenangan penuntut KPK dan kewenangan Penuntut. Hasil penelitian dan analisis menyimpulkan bahwa: 1) Konsep hukum jaksa dan jaksa penuntut umum dalam sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan dan Jaksa Penuntut Umum. yang hanya berwenang untuk menuntut karena berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam kasus ini ditangguhkan sementara dari Kantor Kejaksaan. 2) Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dari aspek wewenang pada dasarnya tidak memiliki kewenangan hukum untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan pengadilan karena tidak lagi berdomisili sebagai jaksa penuntut karena sementara diberhentikan dari Kejaksaan Agung. Selain itu, Perintah Eksekusi Putusan Pengadilan bukan surat perintah yang bersumber dari Layanan Penuntut Umum. 3) Peraturan tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya di masa depan harus dilakukan dengan menggunakan Surat Perintah dari Kantor Kejaksaan, oleh karena itu substansi kewenangan penuntut KPK harus diubah atau pelaksanaan suatu putusan pengadilan harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang harus dikoordinasikan oleh KPK selama pelaksanaan putusan pengadilan
Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Kebijakan Demonopolisasi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia
Get PDFBusiness competition law requires the creation of national economic efficiency and the effectiveness and efficiency of business activities as contained in the purpose of the establishment of Law No.5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The effectiveness and efficiency of business activities are directed at creating healthy competition between business actors. While national economic efficiency is directed at fulfilling the needs of the lives of many people with indicators of increasing public welfare. One of the efforts to achieve these two things was done by enacting the de-monopolization policy of State-Owned Enterprises (BUMN), in which state-owned companies that had monopoly rights in certain business sectors, their monopoly rights were revoked by giving opportunities to the private sector to compete. The study of how the de-monopolization policy of SOEs can create a healthy business competition climate for the fulfillment of the needs of the people's lives is the focus of the discussion in this article. The discussion will be conducted using the documentary research method that places secondary data as the main analysis material. Analysis using a legislative approach, and a historical approach will be able to answer the problems that use the principle of benefit and principle of justice that can be used as a government consideration in enforcing the de-monopolization policy of SOEs. The main target of the de-monopolization policy of SOEs is to protect the lives of many people by guaranteeing the fulfillment of quality living need
Dampak Peraturan Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Terhadap Prinsip Rahasia Bank
Get PDFGovernment Regulation in Lieu of Law (PERPPU) Number 1 Year 2017 regulates the Authority of the Director General of Tax the Ministry of Finance has access to financial information for tax purposes. This information can be obtained from financial service institutions carrying out activities in the banking sector, capital market, insurance, other financial service institutions and/or other entities categorized as financial institutions. Through this Government Regulation, the government also eliminates the confidentiality rules of financial service institutions related to opening financial access of customers or taxpayers as contained in Article 2 Paragraph stating in terms of financial service institutions, other financial service institutions, and/or other entities as referred to Paragraph 1 are bound by the obligation to keep confidential based on the provisions of the laws and regulations, the confidentiality obligation does not apply in implementing the Government Regulation. The state of urgency also means that in the General Provisions and Taxation Procedure law regulates data access through requests (by request) and only covers the purpose of inspection, investigation and collection of taxes, precisely here the problem lies in the absence of accurate initial data tax audits are not effective and prone to cause disputes that are endless winding. The government guarantees the confidentiality of public data submitted by financial institutions to the DGT, tax officials who divulge confidential taxpayers and use the information for purposes other than fulfilling tax obligations, will be subject to sanctions according to general provisions and taxation procedures
Penguatan Lembaga Kehakiman Sebagai Salah Satu Upaya Perbaikan Kualitas Hukum di Indonesia
Get PDFIn the process of law enforcement, the three elements in the legal system have a vital role. One of them is the element of the legal structure especially the judge. Strengthening the judiciary is one of the main pillars in creating a clean and authoritative judiciary, but in reality, the judges act out of expectations, the judge acts not neutral, is not free so that public trust in the judges and judiciary institutions disappears. The problem is how efforts can be made in realizing a clean and authoritative judiciary. Efforts can be made, among others, the Judge as one of the parts of law enforcement has a central position in the law enforcement process, so that the judges should have superior quality, so as to produce a fair decision. The superiority of the quality of judges can be realized by various efforts, including improving the pattern of recruitment, selection, and education of judges, improving the payroll system and retirement benefits, and improving the pattern of supervision. If these things are carried out continuously, it is expected to have a positive impact on efforts to strengthen the judiciary in general as a forum for judges
Legal Protection of Patient Rights in Indonesia
Get PDFThis study examines the legal protection of patient rights in health services in Indonesia. The aims of the study are to find out how the legal protection of patients as consumers in receiving health services and what factors affecting the legal protection of patients’ rights in receiving health services. The method employed in this study is a normative study by analysing data obtained from library. The data gathered are in form of secondary data. All the data collected are analysed descriptive qualitative. The problem raised herein is Law Number 44/2009 Concerning the Hospital is not fully well implemented. The results showed that there were many factors influent the effectiveness of Law Number 44/2009 above. The conclusion drawn up that the malpractice in terms of providing medical care may cause disharmony between physicians and patients; the facilities and infrastructures in the health care provided for in the hospital do not support the patients’ rights to obtain health care. Any responsibility borne to the hospital may only in the case of the patients suffered from the malpractice. Should this happen the patients can submit any formal complain to the Cour