Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
Presumption of Innocent v. Presumption of Guilt dalam Hak Asasi Manusia
Get PDFAsas presumption of guilt menjadi semakin menarik untuk dibahas sebagai respon dari ketidakpuasan asas presumption of innocent untuk diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Apalagi asas presumption of innocent hadir bukan tanpa dasar dan asas ini muncul sebagai amanah Deklarasi HAM Universal sebagai hak fundamental manusia. Namun demikian bagimana jika asas ini dihadapkan dengan kasus-kasus yang luar biasa seperti kasus terorisme dan kepabeanan. Hal ini menjadi persoalan oleh karena di satu sisi hal ini merupakan hak fundamental, namun di sisi lain ada hal luar biasa yang menjadi persoalan apabila asas ini tetap diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan case law dengan analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan menghadirkan putusan-putusan Pengadilan HAM Eropa yang pernah membahas persoalan tentang presumption of guilt. Paling tidak ada satu kasus penting yang putusannya dijadikan sebagai rujukan dalam membahas soal presumption of guilt ini yakni kasus Salabiaku v. France. Kasus ini menjadi rujukan yang mengikat oleh hakim-hakim di Pengadilan HAM Eropa dan telah dikutip oleh hakim-hakim di penadilan lain. Hasil dari penelitian ini adalah dalam keadaan tertentu presumption of guiltdapat diterapkan dengan catatan negara harus membatasi penerapan prinsip ini dengan cara yang reasonable dengan mempertimbangkan apa resiko yang dipertaruhkan dan apa implikasinya jika asas ini tidak diterapk
Penguasaan Uang Sebagai Benda Bergerak Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang
Get PDFUang adalah benda yang memiliki nilai (sebagai konsekwensi dari benda atau jasa). Oleh karena pengalihannya dengan fetelijk levering maka menurut Pasal 1977 KUHPerdata setiap “Bezitter†uang maka dianggaplah ia sebagai pemilik. Orang yang menguasai benda atas dasar hak milik mempunyai kedaulatan penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas benda tersebut kecuali bertentangan dengan Undang-Undang dan Ketertiban Umum. Suatu Undang-Undang merupakan sub sistem dari suatu sistem hukum. Ia harus saling menguatkan tidak kontradiksi (bertentangan) antara peraturan-peraturan lain yang ada. Tidak demikian halnya Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu perlu dijelaskan antara ketentuan Hukum Benda dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tetap memberikan perlindungan atas Hak Milik sebagai Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Criminal Law Policy About Monetary Sanction In The Bill of Penal Code OF Indonesia
Get PDFCriminal law policy about criminal punishment is one of the most important substances in Criminal law making and reform. Even, the regulation of criminal punishment is assumed as one of indicators in measuring the development and civilization of a nation. The current Penal Code of Indonesia (PCI) or KUHP that is the heritage of Dutch colonial is much influenced by Classical School and placed imprisonment as priority. The consequence is that in one hand the high rate of imprisonment and over-capacity in the prison on the other hand. Such a condition will result in problems such as the diffulties conducting rehabilitation and providing the budgeting. In its development, modern criminal law, especially from the the idea of utilitariansme, tries to find various alternatives to imprisonment, especially Monetary Punishment. Even though PCI has adopted regulation on monetary punishment, the existing system still places imprisonment very dominant. The Indonesian legislator which is currently hearing the Bill of PCI to replace the current PCI should foster the function of monetary punishment so that it results in the utility for the people. This article is discussing about how criminal law policy about the monetary punishment regulated in Bill of PCI. This study applies normative legal research and put stressing in (content analysis). The result of this study shoes that Bill of PCI has not yet placed monetary punishment as first priority in criminal punishment. There are some regulations that make it is not possible for monetary punishment is more selected in criminal enforcement. Therefore, Bill of PCI should be more accommodative in optimizing financial punishment in realizing criminal punishment for the benefit of the people
Implementation of the UNCLOS 1982 in Utilization of Highly Migratory Species By Indonesia
Get PDFIndonesia is one of the producers of tuna and tuna species (tuna, skipjack, and mackerel tuna), which are increasing every year. Its geographical location and area of its many Exclusive Economic Zones (EEZs) bordering many neighboring countries, requires Indonesia to implement the CLS 1982 provisions on far-migratory fish. In this connection, Indonesia implements two forms. Firstly, in the form of legislation, which Indonesia has issued about 17 regulations, starting from the level of the Law to the Ministerial Regulation. Secondly, Indonesia has been active as a member of regional fisheries organizations whose territory borders on the Indonesian EEZ. Consequently, from the issuance of this Ministerial Regulation, Indonesia must carry out fisheries monitoring on board, to meet the higher quality data needs. So that Indonesia is faced with carrying out monitoring on fishing vessels operating in the convention area of the RFMOs, namely the Indian Ocean Tuna Commission, the Commission for Southern Blue Fin Tuna Conservation, and the Central and Western Pacific Fisheries Commission. In order to optimize this implementation, Indonesia needs to prepare officials, facilities, and infrastructure that can support the compliance and enforcement of legislation that has been issued. Indonesia should immediately formulate fisheries policies in the high seas outside the Indonesian EEZ, which involve and benefit Indonesian fishermen
KONSEP HUKUM SUMBER DANA DARI NASABAH PENYIMPAN PADA BANK BUKU I DI INDONESIA DALAM MENGHINDARI MONEY LAUNDRY
Get PDFKonsep hukum terhadap nasabah penyimpan dana di bank sangat terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, dan lembaga perbankan sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Tanpa kepercayaan masyarakat bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya denagan baik sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga keprcayaan dari masyarakat dengan cara memberikan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan 3 macam jenis simpanan; simpanan giro, tabungan dan deposito.Pendanaan pada bank buku I kompetisinya sangat dinamis, persaingannya di dalam industry perbankan sangat tinggi agar eksistensi perusahaan bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu tidak jarang perusahaan perbankan melakukan segala macam cara agar sumber dan bank dapat terjaga, dengan. Ditambah lagi sistem pengawasan terhadap sumber dana yang pada bank buku 1 termasuk tidak ketat baik internal maupun pengawasan eksternal.Secara umum ada tiga tahapan pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan placement, layering dan integration
KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI
Get PDFAbstrak:Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pada pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga dalam hal ini pekerjaan konstruksi menjadi sangat penting untuk menunjang misi pembangunan Presiden. Mengingat pentingnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi guna pembangunan maka secara hukum harus dibarengi dengan adanya kepastian hukum terkait pelaksanaan kontrak konstruksi yang dibuat oleh para pihak. Persoalannya dalam hal ini kontrak yang pada awalnya dibuat untuk mewujudkan kepastian hukum kini justru dengan instrument hukum yang ada termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi justru dipandang menimbulkan ketidakpastian hukum karena kontrak yang seharusnya masuk dalam domain hukum perdata menjadi dimungkinkan masuk dalam ranah hukum pidana. Banyaknya pelaku usaha yang menghadapi persoalan pidana terkait dengan pelaksanaan kontrak konstruksi justru dipandang sebagai hambatan pembangunan dan investasi yang disebabkan karena ketidakpastian hukum.Kata kunci: Kepastian Hukum; Kontrak; Pekerjaan Konstruksi; Hambatan Pembangunan
NILAI KEBENARAN DALAM KETERANGAN SAKSI “MERINGANKAN†MENJADI SAKSI MEMBERATKAN (ANALISA PERKARA PIDANA NOMOR: 696/Pid.B/2015/PN.PLG)
Get PDFPeranan saksi dalam suatu perkara tindak pidana adalah saksi memberatkan, keterangannya sesuai isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum; saksi menuntungkan, berdasarkan Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), dan juga Pasal 160 ayat (1) huruf (c) Hukum Acara Pidana, seyogyanya peranannya dapat mempengaruhi hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa ke arah yang lebih ringan. Dampak nilai kebenaran dalam keterangan saksi “meringankan†adalah bertambah kuatnya keyakinan hakim serta membuat jelas dan terang kronologis perkara pidana tersebut bahwa terdakwa sebagai pelakunya. Konsekuensi hukum nilai kebenaran dalam keterangan saksi “meringankan’terhadap terdakwa perkara pidana adalah memberatkan terdakwa. Berdasarkan hal itu, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa. Bahwa apabila menjadi saksi pada suatu perkara pidana, baik saksi memberatkan (a charge) maupun saksi menguntungkan ( a decharge), dalam memberikan keterangan agar memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai fakta-fakta peristiwa pidana yang diketahui. Hakim,dalam pertimbangan hukum amar putusan perkara pidana,agar mencantumkan landasan hukum yang merujuk kepada peraturan, atau pendapat/doktrin para pakar hukum atau yurisprudensi. Tersangka/terdakwa maupun Penasihat Hukum, untuk lebih selektif dalam mengajukan saksi “meringankanâ€(a dechargeke pemeriksaan perkara pidana guna untuk diajukan sebagai alat bukti
Perlindungan Hukum Paten Bagi Dosen Sebagai Inventor Dalam Hubungan Dinas Dengan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Instansi Pemerintah
Get PDFPatent rights regulate legal protection against the results of someone's intellectual thinking that produces technology. Patent protection is regulated in Act No. 13 of 2016 concerning Patents. The lecturer is identical to the results of the study so it is expected to encourage the registration of academic work to the Ministry of Law and Human Rights, so that the lecturers obtain legal intellectual property rights, on the other hand provide protection for the work of lecturers if their work is traced. Legal issues discussed in this thesis: How are significant legal constraints in patent legal protection against inventions produced by lecturers as inventors in official relations with state universities as government agencies? Research methods used in normative legal research contain empirical, normative legal research methods this empirical side concerning the implementation of normative legal provisions (laws) in its action in any particular legal event that occurs in a society. Patent is a form of protection of intellectual property rights, especially in terms of legal protection for lecturers as inventors in official relations with government agencies, Article 13 of the Patent Law and Ministerial Regulation No.72 / PMK.02 / 2015 have regulated it, the Patent Law and Ministerial Regulation as an implementing rule in which there are rules and sanctions in the event of a violation. Various existing constraints such as constraints of legal substance, institutions and legal culture affect law enforcement and patent legal protection, especially Article 13 of the Patent Law, implementing regulations are needed in the form of distribution of benefits that can support the creation of law enforcement. It is hoped that in the future a more complete and adequate implementing regulation can be formed to create legal protection for lecturers as inventors in official relations with universities as government agencies
Peran Camat Sebagai Fasilitator Dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jangkar Asam
Get PDFThe Role of Head of Gantung Sub-distric as a Facilitator in The Preparation of Jangkar Asam’s Village Governance Implementation Reportatthe end of Fiscal Year 2015. This study describes the role of head of Gantung sub-distric (Camat Gantung) as a facilitator in the preparation of Jangkar Asam’s village governance implementation (LPPDes) reportat the end offiscal year 2015. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests that the Headof Belitung Timur regency needs to issue a regent regulation that clearly defines forms and limits of facilitation rolesthat should be done by Camat Gantung. In term of enhancing the facilitative and skill role of providing supports and organizing, Camat Gantung and his staff need to improve their competences by following the education and training, technical guidance and workshop about community worker and they also need to build cooperation with the other community workers to assist the Village Government of Jangkar Asam. For applying the role and skill facilitation of social animation, utilization of skill and resource and personal communication, Camat Gantung need to multiply the interaction with Village Government of Jangkar Asam in formal meetings such as open dialoge and discussion and non-formal meetings such as individual consultation and coordination
PROSEDUR PENCATATAN ANAK LUAR KAWIN DI CATATAN SIPIL
Get PDFPenulisan artikel ini difokuskan pada Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin di Catatan Sipil, mengenai anak yang lahir dari perkawinan pasangan pasca bercerai, serta peran negara dalam menyelesaikan persoalan mengenai pasangan yang dapat mengaburkan nasab anak kemudian mengenai batasan tanggung jawab ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perluasan batasan ayah biologis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan sosiologis. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh adalah prosedur pencatatan anak luar kawin di Catatan Sipil sama saja dengan prosedur pencatatan anak sah pada umumnya, akan tetapi harus ada penetapan pengadilan terlebih dahulu dengan dasar pengakuan bahwa ia benar ayah biologis dari anak tersebut dengan dibuktikan melalui tes dibidang kesehatan yang sering disebut dengan tes Deoxyribonucleic Acid yang lebih dikenal dengan istilah tes DNA. Syarat-syarat pencatatan dan penerbitan akta kelahiran diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan terhadap anak sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri dan harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Undang-undang Perlindungan anak membolehkan adanya pengakuan terhadap anak yang diakui oleh ayah biologisnya, akan tetapi nasab anak luar kawin itu bukan kepada ayahnya melainkan kepada ibunya, kecuali dalam hal nafkah dan pendidikan. Negara tidak dapat menjangkau secara rinci mengenai hubungan pribadi seseorang, sehingga siapapun dapat mengaburkan asal-usus anak dengan unsur kesengajaan. Mengenai batasan ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur secara tegas namun mendapat perluasan dalan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/201