Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
Unilateral Claim in Dispute of Island Over the South China Sea
Get PDFIn the unilateral claim, every determination of a territory is the right of a sovereign state and does not require agreement with international organizations or other countries. Especially regarding the borders of a country, many international regulations require a joint determination (bilateral or multilateral). The norm will impact the absence of responses from another country, or such a country does not react because its interests were not disturbed. China's unilateral statement over the South China Sea has tried to dominate globally, and at the same time, there has been no stabilization of peace. It will likely continue, expand, and have long-term adverse impacts on the regional economic and security situation in the region. China's unilateral claims in the South China Sea have also resulted in other warring countries, strengthening their presence and claims. This research uses normative approach which examines the unilateral claims under international law in the South China Sea especially in the UNCLOS 1982 and other related international law instruments. As a result, for China, it is necessary to improve its current position, at least it needs to negotiate in the future. Countries which is involved in the South China Sea should clarify and submit territorial claims and maritime rights under international law, including the UNCLOS 1982
Deradicalisation to Combat Terrorism: Indonesia and Thailand Cases
Get PDFTerrorism is a human-made disaster, which is usually in the form of organised crime. In prevention, terrorism cannot be done only through legal approaches alone but covers all aspects of society. While eradication aimed at combating terrorism, uncovering and addressing criminal cases and perpetrators of terror in the form of the establishment of the measures included in the crime of terror, handling, ranging up to the judicial investigation and threatened sanctions to perpetrators of terror. The method used is doctrinal with the statute approach, the conceptual approach, the historical approach, and the philosophical approach. The result shows that deradicalisation in Indonesia is carried out by BNPT for terrorists, families and sympathisers, while counter-radicalisation is carried out for the general public to increase the deterrent power of radical terrorism. In comparison, Thailand used the application of a curriculum in education as the concept of deradicalisatio
KONSEP KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE TAHUN 1996: STUDI PERBANDINGAN HUKUM DAN IMPILKASINYA DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
No full textPengaturan keabsahan kontrak elektronik di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi. Namun praktiknya, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum di antara para pihak. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana implikasi hukum dari perbedaan pengaturan keabsahan kontrak elektronik berdasarkan hukum nasional dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce Tahun 1996 dalam hukum perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang membahas doktrin atau asas dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menemukan kaidah hukum positif. Implikasi hukum perbedaan pengaturan kontrak elektronik dalam pengaturan keabsahan kontrak elektronik berdasarkan hukum nasional dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce Tahun 1996 telah menimbulkan implikasi hukum bagi perlindungan konsumen, yaitu: privasi, klausula baku, otensitas subjek hukum, validitas subjek hukum, objek e-commerce, dan tanggung jawab para pihak
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBUAT COVER NOTE SEBAGAI JAMINAN HUTANG ATAS SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG SEDANG DALAM PROSES PENDAFTARAN DI KANTOR PERTANAHAN
No full textUntuk meminimalisir risiko dalam perjanjian kredit, pada umumnya Bank(kreditur) menghendaki jaminan berupa Hak Tanggungan yang dibebankan atas bidangtanah terhadap objek jaminan yang masih dalam proses penerbitan sertifikat, makakreditur atau debitur dapat meminta Notaris membuat cover note. Rumusan masalahdalam penelitian ini adalah terkait bagaimana pertanggungjawaban hukum Notaris dalammembuat cover note sebagai jaminan hutang atas sertifikat hak atas tanah apabilamenimbulkan kerugian bagi para pihak, penerapan prinsip kehati-hatian bank terhadapcover note, serta bentuk tanggung jawab Notaris agar cover note tidak menimbulkanakibat hukum baik secara pidana maupun perdata. Jenis penelitian ini normatif, denganteknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif,dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah, bentukpertanggungjawaban hukum Notaris apabila cover note menimbulkan kerugian bagi parapihak adalah sebatas mengembalikan nominal jasa pembuatan cover note, dikarenakandalam menjalankan profesinya membuat akta otentik pada prinsipnya bersifat pasif.Notaris dapat dituntut pidana memalsu surat apabila sadar diketahui objek jaminanhutang fiktif. Adapun sanksi yang dikenakan berupa pemberhentian dengan tidak hormat.Penerapan prinsip kehati-hatian Bank dalam meminimalisir risiko cover note, maka pihakBank harus menolak jaminan keterangan berupa cover note, dengan melaksanakanstandar prosedur pembiayaan dengan menyampaikan kepada calon debitur bahwa Bankhanya akan melaksanakan prosedur pembiayaan apabila calon debitur telah benar-benarmemiliki Sertifikat Hak Atas Tanah yang akan dibebani Hak Tanggungan. Bentuktanggung jawab Notaris dalam membuat cover note sebagai jaminan hutang agar tidakmenimbulkan akibat hukum adalah berkomitmen dalam kewajibannya melaksanakanjabatan secara jujur, mengikat secara moral, tidak berpihak, tepat waktu dalampengurusan dokumen pengikatan, dan saksama memastikan kebenaran data dan faktadokumen jaminan hutang. Kepada pemerintah, disarankan untuk memberi kepastianhukum terkait pelarangan penggunaan cover note sebagai jaminan hutang
PENGAWASAN BPSK TERHADAP PERJANJIAN BAKU
Get PDFThe weak position held by consumers in the market for goods and services is stipulated in the detri- mental standard clauses in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, which is, among others,thestandard clause stating the transfer of liability of business people (exoneration clause). Article 49 paragraph (1) determines the establishment of Consumer Dispute Settlement Board (CDSB).Article 52 of the Consumer Protection Law defines the duties of CDSB: providing consumer protection consultation,and supervising the inclusion of standard clauses. In practice, there are still many problems faced by consumers in asserting their rights regarding losses caused by the inclusion of standard clauses. The objective of this study isthe CDSB’s role in supervising the inclusion of standard clauses in Palembang. This study usesempirical juridical method withlegislativeapproach and case- study approach. The results of the study show that the purpose of setting up the CDSBisto protect consumers and business people by creating a consumer protection system containingthe elements of legal certainty and information transparency. The CDSBis passive and canonly take action if there is a consumer complaint or claim, and does not feel authorized to take action against the inclusion of prohibited standard clauses. In case of dispute, the CDSB canmerely ask business people to remove the prohibited clauses. The CDSB does not actively supervise standard clauses because the authority and procedures for the exercise ofauthority to supervise standard clausesare not further elaborated in the explanation or the implementation regulations.Keywords: Consumer Dispute Settlement Board (CDSB), standard clauses, consumer
Gatekeeper dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian Uang
Get PDFPola kejahatan terus mengalami pembaharuan guna menghindari terendusnya praktik kejahatan, pola ini tidak jarang melibatkan para aktor profesional hingga para praktisi tujuan utamanya untuk mengecoh penegak hukum agar skema ini sulit dilacak dan kejahatan menjadi kabur. Modusnya dengan melibatkan pelaku kejahatan pencucian uang yakni dengan menggunakan jasa para profesional hukum, perbankan dan ekonomi. Cara ini digunakan untuk memutus nexus agar skema tampak sempurna, semua aktor mengambil peran serta bekerja secara profesional guna menciptakan ilusi kejahatan agar tampak legal. Keterlibatan para aktor tersebut dikenal sebagai gatekeeper. Gatekeeper akan memanfaatkan semua kemampuan dan keahlian yang dimiliki guna menskenariokan pola kejahatan serta mengamankan hasil kejahatan untuk dapat dinikmati kemudian menjadi hasil yang bersih, kemampuan yang dimiliki tidak hanya mengenai pengetahuan normatif saja melainkan kemampuan praktik menjadi modal utama untuk membuat semua tampak sempurna. Meskipun demikian, pemerintah melalui regulasinya telah membuat aturan untuk mencegah para gatekeeper bertindak terlalu jauh, melalui regulasi di PPATK mengenai pihak pelapor dalam pencucian uang maka pemerintah berupaya menempatkan para profesi tersebut sebagai mitra guna memberantas praktik pencucian uang.Kata Kunci: Gatekeeper, Nexus, Pencucian Uang, Skema Kejahata
Philosophical Foundation of Chemical Castration for Offenders of Sexual Violence Against Children
Get PDFThe rate of sexual violence against children in Indonesia is very alarming. Perpetrators of sexual violence against children are usually adults close to the victim, including family members and neighbors. Sexual violence is a violation of human rights. Sexual violence deprives the victim of security and protection, the right to prosper physically and spiritually, the right to be free from torture or treatment that demean human dignity, and the right to live. Chemical castration stipulated in Law No. 17 of 2016 is a form of punishment that is not under criminal law policy in Indonesia, which is based on Pancasila and the 1945 Constitution. Chemical castration formulated in Article 81 Paragraph (7) is not following the values of Pancasila, especially the first principle, namely belief in One and Only God, and the second principle, just and civilized humanity. Substantially, the castration penalty causes an individual to lose the right to continue the lineage and fulfill basic needs as guaranteed in Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution. The same thing is stated in Article 10, paragraph (1) of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI BIDANG USAHA E – COMMERCE
Get PDFPada dasarnya perusahaan yang bergerak di bidang e – commerce ini sama seperti perusahaan yang kegiatan bisnisnya masih menggunakan cara – cara konvensional. Di samping itu perusahaan tersebut juga membutuhkan dana untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang bergerak di bidang e – commerce meskipun kegiatan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan bisnisnya tidak sebesar dengan perusahaan konvensional, namun perusahaan tersebut tetap saja membutuhkan anggaran untuk menjamin kelangsungan bisnis tersebut. Perusahaan yang bergerak bidang e – commerce tentunya selain mengandalkan kepada modal dasar yang dimiliki, namun perusahaan pasti juga bergantung kepada sumber anggaran lainnya yaitu melalui kegiatan utang. Perusahaan apabila memanfaatkan pola utang ini, ada kemungkinan perusahaan di bidang e – commerce tersebut akan dapat dipailitkan jika ternyata perusahaan tersebut memenuhi syarat untuk dipailitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Masalah selanjutnya tentunya mengenai mekanisme penentuan harta kekayaan perusahaan di bidang e-commerce tersebut untuk dijadikan boedel/harta pailit. Hal ini mengingat aset perusahaan di bidang e-commerce selain berupa benda yang berwujud seperti gedung kantor, uang, kendaraan perusahaan dan semcamnya. Di sisi lain perusahaan juga mempunyai aset dalam bentuk yang tidak berwujud yaitu aplikasi sistem e-commerce itu sendiri
Ratio Legis of Chemical Castration to the Perpetrators of Sexual Violence against Children
Get PDFThe government responds to the increasing number of cases of sexual crimes against children by legalizing Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. This regulation emphasises on increasing the severity of criminal sanctions and the imposition of an additional penalty for perpetrators of sexual violence against children. It is effective to give deterrent effects, to prevent future crimes, and to provide rehabilitation. Furthermore, Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 has been amended into Law No. 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection into Law. The juridical foundation will be used as a legal basis for the new law, namely the Draft Bill concerning amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. Cases of sexual violence against children are increasing, threatening children's strategic role as the nation's future. Hence, the state needs to increase the severity of criminal sanctions and to take action against perpetrators of sexual violence against childre