Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
LANGKAH PENANGGULANGAN KEUANGAN NEGARA DAN MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN DANA BENCANA ALAM DI INDONESIA
Get PDFDalam situasi tanggap darurat bencana, banyak sekali permasalahan yang terjadi meskipun telah banyak pedoman-pedoman yang diatur secara resmi baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan dibawahnya. Namun dalam pelaksanaannya tetap saja terjadi kealfaan atau kesalahan seperti terkait alokasi dana bantuan kurang akurat atau penumpukan dana bantuan karena simpang siurnya data informasi dan kurangnya koordinasi atau pantauan. Dengan banyaknya bantuan, nampak jelas dalam situasi bencana solidaritas relawan maupun lembaga pemerintah dan donor secara naluri kemanusiaanya berusaha untuk membantu. Dalam situasi bencana, misalnya kondisi tanggap darurat, dengan banyaknya bantuan dana tak lepas dari indikasi-indikasi penyimpangan dana, yang berlandaskan “cepat†dan yang terpenting adalah “tepatâ€. Namun kemudian banyak celah titik rawan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan bencana alam seperti pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi, laporan pertanggung jawaban keuangan serta pemulihan ekonomi nasional melalui penyelenggaraan bansos. Celah ini sering digunakan oleh pemangku kepentingan untuk curang sebab ada kelemahan dalam kontrol keuangan negara yang lebih mengutamakan keselamatan jiwa. Sehingga markup harga barang kebutuhan dasar pasca bencana digunakan guna mengakali dan mendapatkan keuntungan ditengah kesempitan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang memfokuskan pada data-data literatur. Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum berdasarkan sisi normatifnya
AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM
Get PDFNotaris merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan, serta kewenangan yang lain, kewenangannya seperti melakukan penyuluhan ataun yang telah diatur oleh aturan yang berlaku. Namun, bagaimana akibat hukum terhadap akta notaris yang tidak sesuai dengan fakta hukumnya dimana salah satu pihak dapat dirugikan karenanya yaitu ketika notaris membuatkan akta PPJB namun yang seharusnya dibuat adalah akta hutang-piutang dan terdapat keberpihakkan notaris kepada salah satu pihak. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis mempergunakan kajian hukum normatif. Penelitian hukum bertujuan untuk proses penemuan aturan, anggapan mengenai hukum untuk jawaban permasalahan ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan menggunakan undang-undang dan teori. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan apabila notaris membuat akta yang tidak sesuai fakta hukum dimana hanya keinginan salah satu pihak tanpa ada pemberian pemahaman kepada pihak lainnya dan tidak bertindak jujur, amanah dan saksama sesuai pasal 16 ayat 1 Undang –Undang Jabatan Notaris maka akta tersebut dapat dibatalkan. Tanggung jawab yang dilakukan notaris terhadap akta tersebut adalah secara perdata apabila merugikan salah satu pihak maka dapat dilakukan penuntutan, berdasarkan pidana apabila notaris melakukannya atas kerjasama ataupun dapat merugikan pihak lainnya maka dapat dikenakan Pasal 263, 264, 266 KUHP dan berdasarkan sanksi terhadap notaris pada aturan yang ada, dengan beberapa sanksi
Batas Usia Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Anak di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan)
No full textPerkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang terjadi dalam kehidupan manusia. Untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 11 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan mengenai Bagaimana implikasi perkawinan anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ? dan Bagaimana perkawinan anak (perkawinan anak usia dini) menurut hukum adat di daerah Sumatera Selatan khususnya Desa Ngulak, Sanga Desa Musi Banyuasin? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UUP menyatakan bahwa batas usia perkawinan baik pria maupun wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun. Pembatasan usia perkawinan bertujuan agar baik pihak laki-laki maupun perempuan telah siap secara fisik maupun mental untuk membina suatu rumah tangga. Namun, saat ini di Indonesia sedang maraknya kasus perkawinan anak. Ada berbagai faktor yang dapat dijadikan alasan untuk melaksanakan perkawinan anak, misalnya faktor ekonomi, faktor keluarga (perjodohan oleh orangtua) untuk menghindaro perzinahan, married by accident, ataupun karena adanya adat istiadat suatu daerah tertentu. Pada dasarnya, pemerintah telah berupaya untuk mencegah agar tidak terjadi perkawinan anak. Karena perkawinan anak dapat menimbulkan dampak negatif khususnya untuk kelangsungan dalam berumah tangga. Untuk itu, diharapkan semua pihak, bukan hanya dari pemerintah, namun dari kalangan akademis, instansi yang berwenang (misalnya KPAI) dapat memberikan penjelasan kepada masyarakatmengenai batas usia perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia
Implikasi Hukum Penarikan Tanda Tangan Rusia dari Statuta Roma: Pelanggaran Terhadap Pasal 18 VCLT
Get PDFRusia adalah salah satu negara penandatangan Statuta Roma. Pada tahun 2016, pemerintahan Rusia melalui Bylaw No. 361-RP menyatakan bahwa Rusia tidak berkeinginan untuk meratifikasi Statuta Roma. Hal ini menunjukkan bahwa Rusia secara mutatis mutandis menarik tanda tangannya dari Statuta Roma. Perbuatan Rusia tersebut menimbulkan implikasi yuridis dalam hukum perjanjian internasional. Implikasi tersebut muncul akibat keberadaan Pasal 18 VCLT 1969 yang mewajibkan negara penandatangan untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan yang dapat menggagalkan tercapainya objek dan tujuan dari sebuah perjanjian internasional in casu Statuta Roma. Statuta Roma sebagai law-making treaty berupa perjanjian internasional hak asasi memiliki karakteristik khusus yang menyebabkan cakupan Pasal 18 VCLT 1969 terkait pengaplikasiannya terhadap perjanjian internasional sejenis menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Rusia dapat dikatakan telah melanggar Pasal 18 VCLT 1969. Hal tersebut didasari oleh 2 (dua) alasan, yaitu politik hukum Rusia terhadap Statuta Roma memberikan legitimate expectation bagi negara pihak Statuta Roma lainnya dan perbuatan penarikan tanda tangan Rusia menyebabkan objek dan tujuan Statuta Roma tidak tercapai. Terhadap pelanggaran tersebut, Rusia harus bertanggung jawab berdasarkan Pasal 37 ARSIWA. Pertanggungjawaban tersebut dapat Rusia lakukan dengan cara tetap menjalankan obligasi sementara yang dimaksud dalam Pasal 18 VCLT 1969 terhadap kasus dalam ICC yang terjadi periode waktu 13 September 2000 sampai 16 November 2016, di mana Rusia harus menjalankan ketentuan Bagian 9 Statuta Roma mengenai Kerja sama Internasiona
Pengaturan E-Court Dalam Peraturan Perundang-Undangan Untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan
Get PDFPenyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri selama ini dilakukan secara manual atau konvensional, yaitu proses penyelesaian perkara perdata yang dilakukan secara bertemu langsung atau tatap muka antara para pihak (penggugat dan tergugat), penerima kuasa (advokat), panitera pengganti dan hakim pemeriksa perkara di ruang sidang pengadilan. Namun, sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Indonesia sudah menuju kepada Peradilan modern yang menerapkan atau melaksanakan penyelesaian perkara di Pengadilan, baik mengenai administrasi perkara, maupun persidangannya dilaksanakan secara elektronik (e-court). Isu hukum dalam penelitian ini adalah Konsep Pengaturan E-Court untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan pada masa yang akan datang, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode deduktif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa, Pengaturan E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan pada masa yang akan datang harus diformulasikan atau dirumuskan dalam jenis Undang-Undang dan disatukan dengan peraturan yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) pengganti HIR/RBg kemudian Perumusan E-Court pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata tersebut dimasukkan atau dimuat dalam materi pemeriksaan perkara di persidangan. Apabila Peraturan yang mengatur tentang e-court tersebut diatur dalam jenis Undang-Undang yang dibentuk oleh legislatif, maka ketentuan tersebut bersifat imperatif/memaksa, mengandung perintah dan larangan serta mengikat secara umum yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara, dalam hal ini termasuk para pihak yang berperkara. Sedangkan dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung oleh Mahkamah Agung dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi
Potential Investor Claims and Possible State Defences During the Covid-19 Emergency
Get PDFSince it was announced as a public health emergency of international concern in 2019, Covid-19 has caused enormous loss of property and life. The country's emergency policies in responding to the Covid outbreak are numerous, such as closing public transportation and prohibiting the export of medical devices. These policies have potentially harmed the interests of investors. This study has three purposes: investors' potential claims to challenge state measures addressed to Covid-19, the legal defences of states, and the possibility of an international investment dispute. This study shows that investors' potential claims may be delivered based on violations of the principles of fair and equal treatment, full protection and security, and national treatment and the most favoured nations. While a state can defend itself based on the principles of force majeure and state necessity, states can also defence through Non preclude measures or right to regulate clause in international investment agreements. In addition, it would also be better to build international solidarity and cooperation to mitigate and defeat the Covid-19 pandemic than sue the government before ISDS. States need collective action to avoid a surge of investor-state Arbitration. Governments’ policy to combat Covid-19 is to be considered as acting in necessity and therefore cannot be found in breach of their investment treaty obligations as long as that policy meet the necessity, proportionate, and non-discrimination requirements
PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT KOMUNAL DI INDONESIA
Get PDFThe Communal Intellectual Property of Indonesia is susceptible to recognition, theft, and piracy of other countries because Indonesia is still not a sovereign guarding culture. Regulations of Unesco, sui generis system from Convention on Biological Diversity (CBD) and regulation of Malaysia year 2005 AKTA 645 about national heritage it is tangible proof that cultures must have a specific binding arrangement to protect for it. This research purpose to know the setting of intellectual property rights in comunal societies Indonesia by normative legal research methods. The findings that there is weaknesses in protecting communal societies set on a few rules that is copyrigts law, patent law, and merk law so that gives rise to ambience. The legal protection of communal rights against intellectual property requires a special law containing definitions and ling space and the existance of a special agency that regulates its application mechanisms.
AKIBAT HUKUM ORANG HILANG (MAFQUD) TERHADAP HARTA BENDA DAN PENYELESAIAN KEWARISAN DALAM ISLAM
Get PDFMafqud is a person whose news is interrupted so that his life and death are not known. There are so many catastrophic events experienced by humans, be it natural disasters or accidents that can claim lives, so that some of these victims can be identified as dead and some whose whereabouts are unknown or missing. With this condition, there is confusion in determining the legal status, inheritance rights and who can inherit the property of the missing person. Therefore, the main problem in this study is how to determine the legal status of missing persons (mafqud), what are the legal consequences of the occurrence of missing persons on property for both heirs and heirs (mafqud), as well as the role of a notary in the distribution of the inheritance of missing persons (mafqud). ). This research is a normative research that is descriptive and explanatory with a statutory approach, cases, and uses secondary data sources obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection of this research was carried out by means of a literature study. Based on the results of the discussion of the main issues, the following conclusions can be drawn: in determining the legal status of the missing person (mafqud) it is through the determination of the Religious Court that the mafqud is considered dead based on applicable laws and regulations both from KHI and the opinion of priests from various schools of thought. Regarding the assets of the mafqud, it is suspended or detained until the time limit according to the regulations and the existence of a court order. The role of a notary in this inheritance is to make a Certificate of Inheritance Rights (SKHM) in accordance with his authority in the Law on Notary Positions
Penyelundupan Hukum Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Kajian Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Perkawinan
Get PDF Abstrak: Perkawinan di Indonesia menjadi konsep utama sebelum pasangan suami istri melangsungkan hidup bersama, yang tidak hanya di atur berdasarkan hukum negara, tetapi telah diatur berdasarkan kepada agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pasangan yang mau melaksanakan perkawinan sebelumnya. Aturan tersebut tidak hanya menjadi penghalal hubungan perkawinan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, melainkan melalui peraturan ini menjadikan pasangan hidup bahagia. Besarnya potensi perkawinan beda agama, mendorong diperlukannya peran negara. Negara memegang otoritas (being an authority) untuk mengatur kehidupan beragama. Adanya keterlibatan negara di dalam persoalan keagamaan masyarakat memang menjadi persoalan tersendiri dikarenakan di dalam konsep negara modern tidak dikenal adanya intervensi negara di dalam persoalan keagamaan masyarakat. Namun, sebagaimana yang diakuinya, dalam kenyataan empiris di hampir semua negara modern sekalipun, tidak terbukti bahwa urusan keagamaan sama sekali berhasil dipisahkan dari persoalan-persoalan kenegaraan, di antaranya adalah norma agama. Misalnya; Islam melarang keras wanita muslim menikah dengan laki-laki yang tidak seagama. Ketentuan ini sejalan dengan konsep ajaran nasrani yang juga memberikan larangan bagi wanita nasrani menikah dengan laki-laki yang tidak seiman dengannya. konsep itu telah menjadi pedoman utama bagi wanita muslim dan wanita nasrani untuk melangsungkan pernikahannya. Penjelasan diatas mengisyarat bahwa sahnya suatu pernikahan apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian sesuai dengan syarat dan rukun dalam perkawinan tersebut. Sejalan dengan itu di Indonesia juga mengatur terkaitnya sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut negara sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing agama. Dengan demikian, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan, baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, maupun berdasarkan aturan agama dan kepercayaan dari yang melangsungkan perkawinan. Akan tetapi keberadaan aturan yang menetapkan pelaksanaan pernikahan sah asal dilaksanakan menurut agama dan keyakinan masing-masing, telah menimbulkan kerancuhan dalam pandangan masyarakat yang berakibat penyelundupan hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hal inilah yang menarik penulis untuk meneliti tentang penyelundupan hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia; terkait apa faktor penyebab terjadinya penyelundupan hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia, dan bagaimana keabsahan status perkawinan yang dilakukan berdasarkan kajian perspektif fiqh Islam dan UndangUndang Perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penellitian ini adalah pendekatan normatif atau dogmatik hukum (Legal Dogmatic Opproach) sebagai pendekatan utama
Hak Konstitusional Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Non Convention Based Asset Forfeiture
Get PDFPeraturan perundang-undangan, seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi masih menyisahkan celah hukum bagi penjahat pengemplang uang dan kekayaan Negara. Meski saat ini lembaga Pemberatasan Korupsi seperti KPK telah melakukan tindakan pencegahan (preventif) dan penindakan (Represif), para pelaku masih dapat mengakali peraturan perundang-undangan dan mengerus keuangan Negara untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Sebagai satu diantara tindakan dalam pemberantasan korupsi ialah Non Convention Based Asset Forfeiture. Oleh karena itu diperlukan pemahaman mengenai hak konstitusional serta hak asasi manusia dalam penerapan Non Convention Based Asset Forfeiture. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan pendapat komisi HAM Eropa, dengan tetap terpenuhinya asas due process of rights berupa kesempatan untuk melakukan banding dan melakukan upaya hukum lainnya maka non convention based asset forfeiture tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan constitusional rights. Selain itu, hak atas harta yang terdapat dalam konstitusi masih relevan dengan penerapan NCB karena terdapat pembatasan yang terdapat dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang memberikan pembatasan hak berupa kepentingan bangsa