Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI DI KOTA PRABUMULIH)
No full textAbstrak: Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Perlu langkah-langkah konkrit untuk mempersiapkan masa depan anak agar proses pertumbuhannya menjadi manusia yang unggul dengan terhindar dari segala gangguan seperti ketika anak harus berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Dalam menanggulangi tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian, terdapat sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, baik berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan sebagai “kebijakan kriminalâ€. Di Kota Prabumulih pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak memiliki banyak kendala seperti belum adanya penyidik yang memenuhi ketentuan serta belum terbentuknya lembaga-lembaga sebagaimana dipersyaratkan oleh UUSPPA yang berpotensi membuat pelaksanaan kebijakan kriminal tidak berjalan optimal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih tidak berjalan secara optimal. Kendala dalam pelaksanaan melalui pendekatan penal disebabkan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Kendala melalui pendekatan non penal disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Kebijakan kriminal yang ideal dapat dicapai dengan mengintegralkan pelaksanaan kebijakan kriminal melalui pendekatan penal dan non penal serta melakukan perbaikan dan pemenuhan atas ketentuan yang telah ditetapkan. Kata Kunci:Kebijakan Kriminal, Upaya Penal, Upaya Non Penal, Tindak Pidana Pencurian, Anak
The Establishing Paradigm of Dominus Litis Principle in Indonesian Administrative Justice
Get PDFThis study aimed to analyse a shifting paradigm of Dominus Litis (judge activeness) in the Indonesian state administrative justice. This principle emphasises that judges expand the paradigm that judges are not limited to being used in processes regulated in law. However, judges need to actively develop the paradigm to make legal discoveries oriented towards substantive justice and expand the paradigm from merely resolving disputes positivistically to resolving conflicts with paradigms. Legal realism and sociological jurisprudence to create substantive justice. This paper uses the normative research method, with a statutory approach and case approach by analysing two decisions of state administrative court judges. The result showed that Dominus Litis in the dispute's accomplishment is not limited to the implementation of juridical-legal positivism factors, but on how judges use their mindset to provide ideal decisions and conduct legal reasoning use socio-legal and socio-cultural paradigms. The development of demands for justice has also experienced a paradigm shift of justice. It requires the principle of an active judge who always follows developments in public policy, such as the principle of sustainable development related to environmental and natural resource issues, and finding the legal material truth
The Problematics of Management Personal Protection Equipment Waste related to Covid-19 in Indonesia
Get PDFMedical Waste for Covid-19 Personal Protective Equipment (PPE) is classified as B3, which can potentially be a medium for spreading the virus. Therefore, management must be carried out, consisting of collection, sorting, transportation, temporary storage, to processing (destruction) based on the Circular of the Minister of Environment and Forestry Number 2 of 2020 using the incinerator and problematic autoclave methods. The purpose of this study is to find out how the law regulates the management of Covid-19 PPE waste in Indonesia and how it should be. The research method used is normative legal research. The results showed that based on the Circular Letter of the Minister of LHK No. 2 of 2020, it is determined that the destruction of Covid-19 PPE waste as B3 waste must go through an incinerator facility with a minimum combustion temperature of 800â° C and an autoclave equipped with a shredder. This method is considered overkill and incurs high costs. The conclusion of this study is to provide input for the Government to review or revise the Circular regarding safer Covid-19 PPE B3 waste management, including through the pyrolysis method
POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL
Get PDFPenelitian ini berangkat dari kekosongan norma hukum mengenai sengekta pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh pasnagan calon tunggal. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan sengekta pilkada dengan calon tunggal dan bagaimanakah politik hukum pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, sedangkan teknis analisis yang digunanakn adalah analisis yuridis kualitatif. Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa UU No. 10 Tahun 2016, tidak mengatur dalam pasal secara khusus megenai sengketa pilkada yang hanya dikutui oleh pasangan calon tunggal. Artinya bahwa untuk teknis sengketa pilkada, jika terjadi sengketa pilkada yang hanya diikuti oleh calon tunggal prosedur dan tata cara yang digunakan sama saja dengan prosedur dan tata cara yang digunakan oleh pemilihan kepala daerah yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah pada umumnya. Kekosongan hukum pengaturan sengekta pilkada yang diikuti calon tunggal dapat menimbulkan persoalan hukum lebih jauh jika terjadi sengketa pilkada. Persoalan hukum yang timbul misalnya terkait dengan siapakah pihak yang akan mewakili kotak kosong dalam berperkara jika terjadi sengketa pilkada. Arah politik hukum pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal adalah untuk menjamin tetap terjaganya kedaulatan rakyat. Sebagaimana diamantakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Kepala Daerah haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Agar tidak terjadi kekosongan hukum yang mengancam hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih
SOCIAL PERMISSIVE REASONING AS INHERITED POVERTY (CRITICAL VIEW OF A POLITICAL DYNASTY PRONE TO CORRUPTION)
Get PDFPolitical Dynasty and Corruption are like two inseparable things. In Indonesia, political dynasty has been growing since the era of reformation, right after the implementation of regional autonomy system which enables the continuation of local politics succession directly. At 2018 regional election, there were five provinces with candidates from political dynasties such as: Banten, South Sumatera, West Java, East Java, and West Kalimantan.As a causality relation, corruption is the outcome and permissive behavior is the cause. In the Province of Banten, corruption occurs due to the permissive behavior stemmed socially ad structurally in the society. One of the influence of the permissive behavior towards corruption is the level of education. The lower it is, the higher the level of poverty, thus more permissive they are towards corruption, as well as the society’s lack of knowledge about negative effects of political dynasty. The people in Banten seems don’t fully acknowledge that political dynasty is degrading the essence of democracy and prone to corruption practice. In 2016, Banten helds sixth position in Indonesia in their level of poverty, and the second lowest in Java. Based on statistical data, until 2017 the amount of people with poverty in the cities and rural areas has increased.This research used qualitative research method in explanative manner, where the target of this research was to explain the social permissive reasoning phenomenon in the society of Banten as an inherited poverty of a political dynasty which prone to corruption, with several facts that supported data and research analysis which can be used to understand issues derived from such phenomenon
Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Transportasi Online di Kota Palembang
Get PDFPengangkutan merupakan salah satu bagian yang penting dalam kehidupan di masyarakat karena selain berguna untuk mempermudah aktifitas sehari-hari, pengangkutan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur pada suatu wilayah. Saat ini semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi juga berdampak pada berkembangnya metode pelayanan dalam dunia pengangkutan, salah satunya ialah munculnya layanan ojek sepeda motor berbasis online atau lebih yang dikenal dengan ojek online. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan pada ojek online, bagaimana perlindungan hukum yang diterima oleh penumpang jasa angkutan ojek online serta bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa penumpang jika terjadi wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan empiris – terapan dengan tipe live case study. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan melalui identifikasi data dan sistematika data. Data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian pengangkutan pada ojek online diawali ketika penumpang memesan layanan ojek melalui aplikasi Go-jek yang kemudian akan dihubungkan pada driver ojek online
The Qualified Effects Doctrine in the Extraterritorial of Competition Law Application: An Indonesia Perspective
Get PDFThe use of extraterritorial jurisdiction of competition law, based on the effect doctrine, has long been debated. This paper discusses the application of extraterritorial jurisdiction to Indonesian competition law. Competition law in Indonesia applies to any collusive or abusive behaviour that has a necessary effect on the business and economy spheres, regardless of the nationality or geographic location of the company or where the occurred conduct. This study employs a normative juridical method to analyse legal norms and principles. The approaches used include a statutory approach, a comparative law approach, and a case approach. This study reveals that the regulations concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition have not explicitly regulated extraterritorial norms in Indonesia. However, the Business Competition Supervisory Commission makes legal breakthroughs by applying the extraterritorial principle to resolve the involvement of foreign business actors and impose penalties on them. This article argues that Indonesia significantly needs to amend its competition law and increase cooperation with other countries to enforce the competition law
The Criticism of Land Procurement Law to Improve Landowners Welfare in Indonesia
Get PDFThis study is to conduct a juridical analysis of the implications of Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development for the Public Interest to improve the welfare of landowners after the release of land rights. The focus of the study is on the arrangement of indemnity from the aspects: assessors, indemnity assessment, and deliberation on the determination of indemnity. The research approach uses normative juridical, with secondary data sourced from primary legal materials and secondary legal materials from March to July 2020. The data was analysed using content analysis combined with prescriptive analysis. As a result, this research proposes the arrangement of compensation in the Law on Land Procurement for the Development of the Public Interest. These arrangements are included the material determination of assessors, the value of compensation, deliberationof the determination of compensation, and the custody of compensation (consignment) in the Law on Land Procurement which is inconsistent with the principles and principles of land procurement that should be as the basis and guidelines for the formulation of norms
The Implementation of Waqf as ‘Urf in Indonesia
Get PDFAs a tradition that has been practised for a long time, waqf or endowment is clear evidence that Muslims in Indonesia are developing through this worship. However, what if the waqf is in the form of a mosque, Islamic school, and grave (3M’s waqf). It is an unusual thing in the contemporary Islamic tradition, but its existence persists. Meanwhile, 'Urf as one of the legal propositions in establishing Islamic law has known the concept and has been practised for generations in suburban areas where most of the population is Muslim. This tradition is then accommodated in Law Number 41 of 2004 concerning endowment, which contains land endowment and endowment organiser (nazhir). This paper examines the tradition of endowment in Indonesian society to benefit mosques, Islamic schools, and graves. By using the historical and analytical-conceptual approaches, this paper will analyse waqf in these three forms. The results of this study can be taken into consideration by stakeholders in developing strategies for strengthening and empowering 3M's donated land to create benefits for the Indonesian since 3M’s endowment is commonly found in Indonesian society.
KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA
Get PDFProgram Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan dalam era Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak saja berdampak positif tetapi juga dapat menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya adalah terbitnya sertipikat ganda atas suatu bidang tanah. Sertipikat Ganda ini menimbulkan ketidakpastian hukum atas kepemilikan bidang tanah, yang dapat merugikan masyarakat. Dalam hal mencari keadilan, apakah upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang mengalami kerugian akibat diterbitkannya sertipikat ganda tersebut ?. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Sertipikat Ganda setelah pihak yang merasa dirugikan menempuh upaya administratif terlebih dahulu. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan absolut, dikarenakan sertipikat merupakan KTUN yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Karena itu, jika ada warga masyarakat yang merasa dirugikan akibat terbitnya sertipikat ganda, maka dapat menempuh upaya administratif terlebih dahulu berupa: Upaya Keberatan dan Banding Administratif. Upaya Keberatan diajukan kepada Pejabat Pemerintah yang menerbitkan sertipikat tersebut, sedangkan Upaya Banding Administratif diajukan kepada atasan dari Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan sertipikat tersebut. Jika masyarakat belum mendapatkan penyelesaian yang adil dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam tenggang waktu yang dihitung 90 hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif tersebut, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2018