Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBER BULLYING) TERHADAP ANAK
Get PDFAbstrak : Meningkatnya pengaduan korban kejahatan cyber bullying terhadap anak pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, tentunya membutuhkan suatu penegakan hukum untuk penanggulangannya, khususnya dalam rangka perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan bahan penelitian dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah, perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana cyber bullying di Indonesia dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak berjalan optimal karena hanya mengatur tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik pada umumnya, tidak menyentuh anak selaku korban. Terlebih, berdasarkan laporan KPAI, dari periode tahun 2015 hingga tahun 2018 pengaduan korban cyber bullying meningkat signifikan dari nol menjadi 245 pengaduan. Kendala-kendala dalam penegakan hukumnya yaitu, dari faktor hukum : tidak terdapat pengaturan spesifik megenai cyber bullying yang melibatkan anak sebagai korban; dan tidak didapati pengaturan pemberatan ancaman sanksi pidana bagi pelaku baik dalam UU ITE dan UU ITE-Perubahan apabila korban cyber bullying adalah anak. Dari faktor penegak hukum yaitu minimnya sumber daya manusia dan pengetahuan terhadap cyber crime pada umumnya dan minimnya peralatan canggih untuk melacak pelaku. Kebijakan kriminal di masa datang secara penal yaitu pengaturan norma tindak pidana cyber bullying terhadap anak dalam UU ITE-Perubahan dengan penambahan ayat pada Pasal 27 terkait unsur apabila korban adalah anak, dan penambahan ayat pada Pasal 45 mengenai pemberatan sanksi pidana apabila korban adalah anak. Upaya non penal yaitu : pendekatan moral dan edukatif oleh orang tua; kerjasama internasional dengan negara lain dalam menanggulangi cyber bullying melalui perjanjian bilateral maupun multilateral; pembentukan lembaga penanggulangan cyber bullying, termasuk membuat situs-situs anti cyber bullying untuk edukasi. Kata Kunci : Anak Sebagai Korban Tindak Pidana, Cyber Bullying, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Cyber Bullyin
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Get PDFPenelitian ini dilatar belakangi Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Pasal yang mengatur tentang melanggar kesusilaan, yang dianggap sebagai Pasal yang multitafsir Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa melatar belakangi pembentuk undang-undang merumuskan kebijakan hukum pidana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku saat ini di Indonesia, Bagaimana perumusan kebijakan formulasi hukum pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang Metodei yangi digunakani dalam ipenelitiani ini adalahi penelitiani hukum inormatif Dari hasil penelitian yang dilakukan penyebarluasan pornografi sebagai salah satu jenis kejahatan cybercrime di internet yang luar biasa banyak dan bermacam-macam jenis yang sangat sulit diatasi maka dibentuklah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (1), Perumusan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 ayat (1) pada saat yang akan datang yaitu berdasarkan unsur objeknya , subyek hukumnya,dan berdasarkan perbuatan hukum
Does the International Community Have Efforts to Protect the Marine Environment from Seabed Mining?
Get PDFThrough the United Nations, the international community is seriously paying attention to the use of seabed areas as regulated by the Law of the Sea Convention 1982, which states that the area and its resources are the common heritage of humankind. The 1994 Agreement has implemented chapter XI. The resources are relating to the state's interests in terms of energy exploration and environmental impact aspects. An increasing need for global electronic products by many countries in which of the components are rare minerals. Various minerals such as manganese, polymetallic nodules, and polymetallic sulphur are lying down in the seabed. However, seabed also had an essential role in keeping the marine ecosystem balanced. On the one hand, the human's need for those minerals also cannot be denied. Draft of regulations by the International Seabed Authority to manage deep-sea mining are still insufficient to prevent irrevocable damage to the marine ecosystem and loss of essentials species for the next. On the other hand, the spirit of Sustainable Development Goals 14 concerns life underwater. This paper examines deep-sea mining science from a legal perspective to protect and preserve seabed for the future generation using normative approach describing norms and principles in the Law of the Sea Convention 1982. As a result, the commercialisation of deep-sea mining violates the principle of the convention. Thus, it needs to encourage ISA to enhance the minimum requirements for all contracting parties in the future
Urgensi Pengaturan Izin Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Otopet) di Kota Bandung
Get PDFAbstractThis research discusses legal issues related to the development of innovation in the transportation sector, which is referred to as "certain vehicles using an electric motor drive" as regulated in the Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2020. This study focuses on the use of otopet with the background of the emergence of services. rental of otopet owned by company Grab called GrabWheels and also the use of otopet that are privately owned by the people of Bandung. The use of otopet is one of the problems of special concern for the Bandung City Government because there is no technical regulation that regulates the use of otopet, causing problems related to licensing for use of otopets that can disrupt public order and public interest in traffic. This study aims to analyze the legality of the use of otopet in Bandung City and to review legally the provisions of the lane for use of otopet that have been regulated in the Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2020. This study uses a normative juridical approach, which is a legal research approach carried out by examining library data or secondary data as the main research material and seeing how it is implemented in practice. The results of this study explain that the use of otopet in Bandung's road traffic space needs to be accompanied by supervision. from the Bandung City Government, because in practice there were violations that were not in accordance with the prevailing laws and regulations. The provisions of the lane for the use of otopet that have not been established by the Bandung City Government create legal uncertainty, because the ministerial regulations that have been mentioned are only as a legal umbrella and have also been mandated by each region to form technical arrangements for the use of otopet. The formation of a special regulation is one solution to the problem of permitting the use of otopet in Bandung.AbstrakPenelitian ini membahas tentang isu hukum terkait adanya perkembangan inovasi di bidang transportasi yang disebut dengan istilah “kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik†yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Penelitian ini berfokus terhadap penggunaan otopet yang di latar belakangi dengan adanya kemunculan jasa penyewaan otopet milik perusahaan Grab yang bernama GrabWheels dan juga penggunaan otopet yang dimiliki secara pribadi oleh masyarakat Kota Bandung. Penggunaan otopet ini menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Bandung dikarenakan belum adanya pengaturan teknis yang mengatur mengenai penggunaan otopet, sehingga menimbulkan permasalahan terkait perizinan penggunaan otopet yang dapat mengganggu ketertiban dan kepentingan umum masyarakat dalam berlalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penggunaan otopet di Kota Bandung serta meninjau secara hukum terkait ketentuan lajur penggunaan otopet yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan penelitian yang utama serta melihat bagaimana implementasinya dalam praktik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan otopet di ruang lalu lintas jalan Kota Bandung perlu dibarengi dengan pengawasan yang ketat dari Pemerintah Kota Bandung, karena pada praktiknya terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lajur penggunaan otopet yang belum dibentuk oleh Pemerintah Kota Bandung menimbulkan ketidakpastian hukum, karena peraturan menteri yang sudah disebutkan hanya bersifat sebagai payung hukum saja dan juga sudah diamanatkan kepada tiap-tiap daerah untuk membentuk pengaturan teknis penggunaan otopet. Pembentukan regulasi khusus merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan izin penggunaan otopet di Kota Bandung
Does Religious Holiday Allowance Policy during Covid-19 Provide Legal Certainty?
Get PDFThe Circular Letter of the Minister of Manpower No. M/6/HI.00.01/V/2020 concerning the Implementation of Religious Holiday Allowance Payment (THR) of 2020 in Companies during Covid-19 Pandemic is a regulation expected to complete THR payment problems in this Pandemic situation. However, normatively, this regulation raises new legal issues. This regulation's provisions contradict the principle of legal certainty because it contradicts the laws and regulations above it. Under the juridical normative type of research, the results of this research found the emergence of legal consequences due to industrial relations disputes for employment relations actors if the agreement on THR Payment is not achieved. This research has also found that the Minister Circular Letter on THR Payment basically contradicted the principle of legal certainty because the status does not belong to the statutory regulations, meaning that it has no force to be applied as statutory regulations do. Based on the Statutory regulation, the minister Circular Letter's legal status only applies to internal institutions which issue and belongs to technical and administrative arrangements. Thus, legal action as research result recommended to the government is revoking the minister's circular letter on THR Payment
Resolving Office Establishment Dispute in Nigeria through Alternative Dispute Resolution Mechanism: An Evolving Regime
Get PDFThis paper examines contemporary issues in Office Establishment Dispute Resolution Mechanism in Nigeria. It explores strategic ways of resolving such office establishment dispute which has remained an intractable problem in Nigeria. The objective is to examine litigation challenges in settlement of this office dispute in Nigeria and other developing countries. This paper argues that adopting Alternative Dispute Resolution Mechanism in Office Establishment Dispute is not only a programmatic goal to be attained in the long term but rather an immediate obligation that is preferable to litigation in the court of law. The doctrinal research methodology will be used to examine the challenges in resolving office establishment dispute through alternative dispute resolution Mechanisms. This paper adopts an analytical and qualitative approach and builds its argument on existing literature works, which are achieved by synthesising ideas. Recommendations and suggestions are made based on research findings. This paper concludes that the era of jettisoning or sacrificing Alternative Dispute Resolution on the altar of inapplicability in resolving office establishment dispute is gone and the need to move with time with the practise which has been in existence in developed countries for decades
The Fishing Rights Conflict in the South China Sea between Vietnam and China
Get PDFThis research aims to understand and clarify the international legal perspec-tive relating to the current dispute and how they are resolved according to international law between Vietnam and China over fishing rights in the South China Sea. This paper has adopted a normative legal research with a statutory and historical approaches. The data will be analysed by using de-scriptive-analytical analysis. This paper reveals that there are two legal is-sues in the fishing rights conflict between Vietnam and China. First is the legality of the Nine-dashed Line by China to claim the disputed water. Sec-ond, the legality of unilateral fishing ban policy by China over the disputed water, which both has no legality under international law. Although China claims over SCS using Nine-dashed Line and unilateral fishing ban policy under international law has no legal basis, the dispute over SCS including fishing rights continued until today. The solutions offered to solve these problems include a resolution on SCS dispute must be made legally and di-plomacy to build confidence-building measures. Ideally, both states should honour the accepted negotiation steps to agree upon compensation for the effects of the disputes and be sincere and earnest in their attempts and com-mitment to resolving their dispute
The Legal Implication of Political Defection on Nigeria’s Democracy
Get PDFThe prevalence of cross-carpeting in Nigerian politics continues to threaten the consolidation of democracy in the country. It is strengthened by the proliferation of political parties devoid of entrenched ideology or political philosophy besides attaining political and economic powers. The unusually delayed justice in defection related matters sometimes occasioned by the pile of cases before the scanty judicial umpire in the country is another block of stumbling over. The technical approach of these umpires to cases of defection or constitutional matters may not be far from being a cloak on the wheel of justice. While the elected executives at the detriment of their electorates enjoyed the freedom of assembly and association in changing their political parties after the election, the exercise of the same right by the elected members of legislative houses are subjected to certain occurrences in justification or else vacate their seats on the pronouncement of their respective leaders in the house. This historical political menace persistently thrives in the country's fledgling democracy without adequate legal instruments for effective redress. Through the conceptual approach, the study reveals that the elected executives persistently swindle the mandate of their voters with impunity while the principal officers of the parliaments freely decide who remains or exits the house on the ground of defection. It is clear that the Nigerian Anti Defection Law is inadequate in the changing political landscape of the country. This paper recommends a law reform to affect some enactments, particularly in the Constitution whereby machinery for the vacation of a seat in the parliament after defection can be beyond the powers of the principal officers, which is necessary for the attainment of socio-political orders in the country
Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam Peningkatan Layanan Notaris Sebagai Pejabat Umum
Get PDFAkta Notaris mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan sebagainya. Kewenangan pembuatan akta tersebut juga tidak terlepas dari fungsi notaris yang harus disesuaikan dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sehingga, untuk mendukung akuntabilitas dan pengawasan terhadap kinerja Notaris yang ada di seluruh Indonesia, pemerintah telah menetapkan adanya Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berada di setiap Kabupaten/Kota. Akan tetapi, meskipun telah terbentuk namun pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan tidak selalu berjalan dengan baik, salah satu contoh adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Batam yang masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang selanjutnya dilakukan pembahasan menggunakan Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Perlindungan Hukum oleh Phillipus M Hadjon. Dari hasil penelitian yang penelitian lakukan terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya Peran MPD Notaris Kota Batam belum dilaksanakan sesuai dengan UU No.30 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014. Adapun yang menjadi kendalanya antara lain, belum adanya kesesuaian waktu antar anggota MPD dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan rutin, minimnya anggaran serta fasilitas, dan lain-lain. Solusi yang dapat diberikan antara lain anggota MPD perlu menetapkan penjadwalan ulang untuk melaksanakan pemeriksaan rutin serta perlu adanya fasilitas e-government
ANALISIS MUATAN NILAI KEADILAN: UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Get PDFHukum yang multi dimensi pada dasarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masyarakat. Masyarakat meupakan organisasi manusia yang memiliki tujuan. Dalam konteks Indonesia, tujuan masyarakat tersebut dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) alinea ke empat dimana salah satu tujuannya adalah keadilan. Oleh karena itu, negara sebagai salah satu instrument yang digunakan masyarakat untuk mencapai tujuannya, wajib untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selain negara, dalam pencapaian tujuannya, masyarakat juga menciptakan sarana atau instrument lain, salah satunya adalah hukum. Sehingga hukum sebagai instrumen yang digunakan masyarakat dalam mencapai tujuannya, harus diarahkan kepada pencapaian tujuan tersebut. Konsep hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat inilah yang kemudian melahirkan relasi hukum dan keadilan, karena hukum di satu pihak adalah alat masyarakat untuk mencapai tujuannya, sedangkan keadilan di lain pihak merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Dalam tulisan ini akan dikemukakan mengenai relasi dua variable ini. Keadilan sebagai variable bebas (sebab) sedangkan hukum sebagai variable terikatnya (akibat). Sehingga permasalahan yang ingin dijawab adalah bagaimanakah hukum dapat mencapai tujuan keadilan di dalam masyarakat