Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
KEABSAHAN DARI AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
Get PDFDalam memperoleh kredit perbankan pada umumnya pihak bank akan melakukan tindakan analisis terhadap debitur yang mengajukan pinjaman kredit, analisis tersebut dilakukan berdasarkan 5 aspek (the fives of credit), dari ke-5 aspek ini yang paling utama adalah collateral atau jaminan. Salah satu bentuk jaminan adalah jaminan kebendaan (zakelijk zekerheid) berupa hak atas tanah. Jaminan berupa hak atas tanah tersebut akan dipasang dengan Hak Tanggungan yang dapat memberikan perlindungam hukum bagi kreditur. Hak Tanggungan merupakan lembaga dalam penjaminan atas tanah sebagaimana dalam UU HT. Dalam proses pemberian HT akan diawali dengan adanya perjanjian kredit dan kemudian dilanjut dengan APHT. Namun sering terjadi debitur karena sesuatu hal tidak dapat hadir untuk penandatangan APHT sehingga diawali dengan SKMHT. Berdasarkan UU HT bahwa SKMHT dapat dibuat di hadapan notaris ataupun PPAT, namun secara khusus format SKMHT telah diatur dalam PERKABAN No. 8/2012 dan format tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan bentuk akta notaris yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Dalam praktek di lapangan banyak ditemukan notaris yang mengikuti format tersebut dalam pembuatan SKMHT, sedangkan notaris dalam pembuatan akta seharusnya tunduk pada UU JN dan BW. Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini yaitu guna mencari tahu keabsahan dari sebuah akta SKMHT yang dibuat oleh seorang Notaris dan akibat atau dampak hukum yang ditumbulkan dari SKMHT yang dibuat secara tidak sesuai dengan kewenangannya notaris. Metode penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statute-Approach) dan pendekatan Komparatif (Comparative Approach). Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan metode pengumpulan melalui studi-pustaka atau library-research dan teknik analisis data yang memanfaatkan teknik analisis data kualitatif.Kata Kunci: Notaris; HT; SKMHT; APHT; Kewenangan
PERLUASAN MAKNA UNSUR BERHADAPAN DALAM PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS SESAAT DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19
Get PDFSejak diterbitkannya peraturan himbauan pencegahan penyebaran COVID-19 Nomor 67/36-III/PP-INI/2020 bagi setiap Notaris untuk dapat berkerja dari rumah (work from home) dan jaga jarak (physical distancing) memberikan permasalahan bagi tugas dan jabatan Notaris yaitu dalam penandatanganan akta sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Permasalahan tersebut memberikan perluasan makna unsur berhadapan dalam penandatanganan akta Notaris karena adanya pertentangan hukum antara Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjadi sumber hukum utama bagi jabatan Notaris itu sendiri dengan himbauan COVID-19 yang diterbitkan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu beranjak dari peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris karena tidak terdapat ketentuan yang mengatur lebih lanjut dan mengecualikan penandatanganan akta dapat dilakukan tanpa hadir/berhadapan secara fisik dan himbauan COVID-19. Hasil Penelitian yang ditawarkan penulis adalah dengan menggunakan asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori dan asas Preferensi maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat berlaku mutlak baik sesaat maupun sesudah pandemi. Selain itu, dapat dilakukan revisi kembali ketentuan pasal tentang unsur berhadapan dalam penandatanganan akta yang mewajibkan Notaris hadir atau berhadapan secara fisik dengan penghadapnya sekalipun terdapat peraturan yang bertentangan dengan kewajiban tersebut di masa yang akan datang. Penelitian ini pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap keabsahan dan kepastian hukum bagi tugas dan jabatan Notaris itu sendiri.Kata Kunci: Berhadapan; Notaris; Penandatanganan Akt
Kedudukan Notaris Dalam Menjaga Keseimbangan Para Pihak Pada Perjanjian Kemitraan Perkebunan
Get PDFPerjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan merupakan perjanjian yang dibuat untuk menjalankan pola kemitraan antara Perusahaan selaku “inti†dengan masyarakat atau petani dibawah binaan Koperasi selaku “plasmaâ€. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pola kemitraan dibidang usaha kelapa sawit, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan pasal-pasal didalamnya serta tidak berkewajiban membuatnya kedalam akta otentik melalui Notaris. Dalam hal ini, kebebasan yang ada tersebut memberikan peluang terjadinya sebuah ketidakseimbangan diantara para pihak. Sehingga, Penelitan ini akan membahas mengenai peran serta Notaris didalam menjaga keseimbangan para pihak didalam perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai apa itu asas keseimbangan serta fungsinya didalam sebuah perjanjian. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi asas keseimbangan didalam perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran serta Notaris didalam pembuatan perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat normatif deskriptif dengan menelusuri bahan-bahan hukum yang bersifat normatif kemudian dilakukan analisa terhadap bahan-bahan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, asas keseimbangan berfungsi dalam menyeimbangkan kedudukan para pihak yang bersepakat. Dalam hal ini, pengaturan mengenai kewajiban dan hak para pihak didalam perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan masih memberikan celah untuk terjadinya ketidakseimbangan. Notaris yang dimohonkan untuk membuat perjanjian kemitraan dalam bentuk akta otentik menjadi solusi untuk menjaga kesetaraan para pihak berdasarkan kewenangannya. Dengan demikian, pembuatan perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan sangat membutuhkan jabatan Notaris serta perlu dilakukan tinjauan selama dua tahun sekali. Pembuatan perjanjian kemitraan dalam bentuk akta otentik melalui Notaris dapat memberikan kepastian hukum terkhusus dalam hal keseimbangan bagi para pihak.
Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Pst
Get PDFPemidanaan terhadap anak tentunya harus memperhatikan perlindungan nya juga oleh karena hal tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut sebagai cara agar tetap terjaminnya kebebasan serta hak asasi anak itu sendiri, dan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak tersebut. Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Metode yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Pemidanaan terhadap anak atau penjatuhan pidana penjara terhadap anak juga harus mempertimbangkan pertimbangan secara yuridis, sosiologis maupun filosofis yang dimana ketiga pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku yang dimana diharapkan Anak Pelaku setelah menjalani masa hukumannya tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta dapat diterima oleh masyarakat kembali
Perlindungan Karya Cipta Konten terhadap Pengunggahan Ulang dan Paid Promote pada Akun Media Sosial
Get PDFKemunculan internet dan media sosial telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dari berbagai aspek, salah satunya dalam berkreasi dengan menciptakan karya konten yang dibagikan secara publik. Karya cipta konten tersebut kemudian dibagikan dan diunggah ulang (repost) oleh para pengguna, yang memunculkan pemanfaatan konten dengan cara paid promote. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbuatan repost dan paid promote dalam salah satu aplikasi media sosial, yaitu LINE. Selain itu, menentukan penyelesaian sengketa yang tepat bagi pemilik karya cipta konten pada aplikasi media social berdasarkan UU HC dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang berfokus pada aturan yang berlaku saat ini dengan norma yang menjadi patokan masyarakat untuk berperilaku sehingga dianggap pantas. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengkaji bahan bacaan baik buku hingga peraturan perundang-undangan terkait perbuatan repost dan paid promote dan penerapan pelindungan karya cipta konten pada aplikasi media sosial. Kemudian analisis data berupa normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan mengenai pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral telah diatur pada Pasal 5 dan Pasal 9 UU HC, namun dalam UU ITE hanya terdapat pada Pasal 25 UU ITE. Terkait dengan penyelesaian sengketa perbuatan tersebut, UU HC mewajibkan mediasi sebelum adanya tuntutan penal yang tercantum dalam Pasal 95 ayat (4) dan direkomendasikan untuk penyelesaian sengketa paid promote dengan waktu yang cepat dan biaya yang ringan. Selain itu adanya, gugatan ganti rugi secara perdata menurut Pasal 99 ayat (1) maupun tuntutan pidana menurut Pasal 113 UU H
Asylum Seekers and Refugee Management: (Im)Balance Burden Sharing Case between Indonesia and Australia
Get PDFSince the 1970s, Indonesia has been acting as a transit country for asylum seekers and refugees to reach Australia and New Zealand. Being a non-state party to the Refugee Convention, Indonesia has become the strategic partner for Australia in managing the issue of asylum seekers and refugees. The two countries have been involved in many bilateral and regional arrangements to tackle the issues. The “Bali process†is one of Indonesia and Australia's arrangements to lead the region in tackling forced migration and refugees. Unfortunately, despite their “common†interests, many of Australia's policies towards asylum seekers have negatively impacted Indonesia in many ways. This paper uses desk study research with a normative approach to analyse nationally and internationally relevant laws and policies. This paper analyses the Bali Process as regional cooperation means of burden-sharing in which Indonesia and Australia play dominant roles while scrutinising how both countries implement the policies within their domestic realms. In addition, the dynamics within the two countries will also be examined to understand how they shape their policies. This paper argues that Indonesia has fulfilled its part by managing these protected persons within Indonesia. However, Australia seems to consistently try to shift its burden to Indonesia as its neighbouring state. By revisiting the Bali Process arrangement, it is suggested that Australia needs to respect its commitment and take any means necessary to keep good relations with its neighbours, including Indonesia
Legal Policy of Old Wells Petroleum Mining Management Based on Social Justice in Realising Energy Sovereignty
Get PDFIndonesia has the potential for oil from old wells of 10,000 barrels per day, but this potential is not optimally regulated. Hence, its management cannot realise social justice. This research aims to provide a prescription for the distribution of benefits and public participation in managing petroleum in old wells because all provisions for old wells do not accommodate the public interest. This research uses normative legal research utilising a statutory, conceptual, and case approach to analyse the regulation policy related to old wells management. Data were collected by investigating primer and seconder legal material. The results show that the distribution of benefits related to profit-sharing for oil management services at old wells did not reflect justice. Thus, it is causing a lot of illegal mining activities. Moreover, public participation in determining policies is still at the pseudo participation (informing level). Therefore the actual participation has not been accommodated in related regulations of old wells management
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DALAM RANGKA PENATAGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
Get PDFSalah satu asas hukum pertanahan menyebutkan bahwa tanah pertanian seharusnya dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemilinya sendiri. Namun, saat ini masih ada oraang yang tidak memanfaatkan tanahnya secara maksimal karena diadikan sebagai objek investasi sehingga terkesan tanahnya ditelantarkan. Penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis dan tidak berkeadilan serta merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengakaji mekanisme dan pelaksanaan penetapan hak atas tanah akibat tanah terlantar berdasarkan peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar serta faktor-faktor penyebab penelantaran tanah hak milik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analaisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dismipulkan bahwa mekanisme dan pelaksanaan penetapan hak atas tanah akibat tanh terlantar menurt Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tenang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar adalah dengan empat tahapan, yaitu inventarisasi tanah, identifikasi tanah, peringatan terhadap pemegang hak dan penetpan tanah terlantar. Akbat hukum penetapan hak atas tanah terlantar bagi pemilik hak atas tanah yaitu adanya pemutusan hubungan hukum antara subjek pemegang hak atas tanah dengan objek tanah, kemudian tanah tersebut dikuasai kembali oleh negara
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN NAMA DENGAN PERKUMPULAN YANG SUDAH TERDAFTAR
Get PDFAbstrak Peran Notaris dalam proses pendirian Perkumpulan antara lain membuatkan akta Pendirian Perkumpulan serta mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila menghendaki perkumpulan tersebut berbadan hukum. Permenkumham No. 3 Tahun 2016. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perkumpulan sebagai badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Ormas dalam UU No. 16 Tahun 2017 didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis mempergunakan penelitian yuridis normatif dimana penelitian tersebut untuk menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis serta memahami norma dan sifat hukum sumber hukum tertulis serta penelitian juga menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang menggunakan undang-undang dan teori. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari pembatalan Surat Keputusan tentang pengesahan badan hukum perkumpulan yang mempunyai persamaan nama pada pokoknya terhadap purkumpulan yang sudah terdaftar bedasarkan putusan nomor 579 K/PTUN/2019. Adapun hasil analisisnya yaitu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut hanya mencabut mengenai status badan hukum saja akan tetapi, pembatalan terhadap status badan hukum tersebut hanya sebatas akta pendirian perkumpulan biasa saja yang tidak memperoleh status badan hukum.Kata kunci: Badan Hukum; Perkumpulan; Surat keputusan Abstract The role of a notary in the process of establishing an association includes making a deed of establishment of an association and registering it with the Ministry of Law and Human Rights if you want the association to be a legal entity. Permenkumham No. 3 of 2016. Article 1 number 1 defines an association as a legal entity which is a collection of people established to realize certain common goals and objectives in the social, religious, and humanitarian fields and not to share profits with its members. Ormas in Law no. 16 of 2017 is defined as an organization founded and formed by the community voluntarily based on common aspirations, desires, needs, interests, activities, and goals to participate in development in order to achieve the goals of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution. To answer this problem , the author uses normative juridical research where the research is to examine legal principles and written legal sources and understand the legal norms and nature of written legal sources and the research also uses legal materials, namely primary and secondary legal materials that use laws and theories. The problem raised in this research is regarding the legal consequences of the cancellation of the Decree concerning the ratification of legal entities of associations that have the same name in principle against purkumpulans that have been registered based on decision number 579 K/PTUN/2019. The results of the analysis are that the Decree issued by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia only revoked the status of a legal entity, however, the cancellation of the status of the legal entity was only limited to the deed of establishment of an ordinary association that did not obtain the status of a legal entity.Keywords: Association; Decree, Legal Entity
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT TERKAIT PEMALSUAN TANDA TANGAN PENGHADAP OLEH NOTARIS
Get PDFAbstrak:Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Notaris memiliki wewenang dan kewajiban yang apabila wewenang dan kewajiban tersebut dilanggar atau disalahgunakan oleh Notaris maka Notaris akan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat terkait pemalsuan tanda tangan penghadap oleh notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan berdasarundang-undang, karya ilmiah, buku-buku,dan jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian inimenggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. yang menyimpulkan : 1. Ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta autentuk dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, antara lain yaitu: Aspek lahiriah (uitwendige bewijskracht), Aspek formil (formele bewijskracht), Aspek materiil (materiele bewijskrach Ketiga aspek tersebut merupakan suatu syarat dari kesempurnaan dari akta Notaris sebagai suatu akta yang autentik. 2. Notaris harus memiliki prinsip kehati-hatian ketika membuat akta autentik untuk mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat notaris. 3. Ketika notaris menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris karenanya jika pihak yang merasa haknya dirugikan. Namun tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hak karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum tidak akan berhasil. <w:LsdException L