Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
Model Of Agreement Executing Fiduciary Collateral Objects With Underhand Selling
Get PDFFiduciary Collateral gives priority to fiduciary recipient creditors. If the debtor defaults, then, complying with the provisions of Article 29 paragraph 1, sub-paragraph c, Law Number 42/1999 concerning Fiduciary Collateral, creditor may directly executes fiduciary objects with underhand selling based on the agreement of the parties. This selling is implemented after the debtor is declared default in 1 (one) month after the written statement of the creditor to the debtor announced in at least 2 (two) newspapers in the relevant area. Execution of objects with underhand selling based on an agreement between the creditor and the debtor has not been clearly regulated in this law. Therefore, the model of agreement must be included at time on which the fiduciary agreement is made. Based on this background, it is necessary to conduct research with objective to obtain a agreement model of debtor and creditor in underhand selling of fiduciary collateral object if the debtor defaults. This study is normative research prioritizing secondary legal materials analyzed descriptively qualitatively. Creditor receiving Fiduciary Collateral is preferred and prioritized creditor because the creditor has rights to sell fiduciary objects with personal power. It is regulated in Article 15 paragraph (3) of Law Number 42/1999 suggesting that that creditor has power to sell fiduciary collateral object on his/her own personal power
The Difference between Leasing, Loans and Financing Referring to the Law and Regulations
Get PDFThe terms leasing, financing and lending are often misused because people often think that all three terms mean the same thing. In fact, these terms are different schemes and roles based on applicable laws. Each financing has a different purpose of use. This normative juridical study discusses the differences between leasing, financing and loans or credit based on the applicable laws and regulations. This study uses library research and related laws and regulations. The results of this study indicate that there are significant differences between leasing, financing and loan schemes. Leasing for productive business activities and financing for consumptive activities, while credit is for all segments. Leasing is used to purchase productive goods and consumer financing to purchase consumer goods. The three types of financing are provided by financial institutions. Leasing and financing is provided by finance companies. Loans are provided by banks. Each scheme targets a different customer market and has different advantages and disadvantages for providers and customers. Leasing provides advantages in terms of taxation compared to other financing. In addition, property rights also differ between leasing, financing and loans. Agreements with collateral for goods are adjusted to the type of financing that also differs from one financing to another. Further research can be carried out by conducting empirical research through field surveys to focus group discussions. With a focus group discussion, the opinions of business actors can be concluded in the joint discussion. Thus, the research results will complement existing researc
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, United Kingdom dan Malaysia : Suatu Kajian Perbandingan
Get PDFKorupsi di Indonesia lebih dikenal sebagai tindak pidana yang sangat merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara sehingga memiliki dampak dalam menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional, padahal konsep korupsi ini mencakup arti atau makna yang sangat luas, lebih luas dari tindak pidana yang merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara seperti yang dikenal di Indonesia saat ini. Artikel ini akan melakukan studi komparatif dengan membandingkan dan menganalisis tentang jenis tindak pidana korupsi dan konsep sanksi pidana yang diatur di dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Tahun 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UK Bribery Act 2010 (United Kingdom), dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009) atau Akta 694 (Malaysia). Studi ini menemukan bahwa masing-masing dari ketentuan antisuap United Kingdom dan Malaysia tersebut memiliki beragam perbedaan mulai dari jenis tindak pidana korupsi yang diatur sampai kepada konsep sanksi pidana yang dirumuskan di dalam delik, sehingga nantinya diharapkan dengan adanya studi komparatif ini dapat dijadikan referensi prospektif bagi pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia ke depannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif/penelitian hukum doctrinal yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach)
PROBLEMATIKA KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJA LISAN
Get PDFPerjanjian kerja adalah produk pengikat yang dibuat antara pekerja dan pengusaha. Pengusaha sebagai pihak penyedia lapangan pekerjaan dan pekerja sebagai penerima pekerjaan yang akan menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Perjanjian kerja lisan adalah perjanjian yang dilakukan secara langsung tanpa penandatanganan kontrak. Penelitian ini akan fokus pada permasalahan yang terjadi dalam perjanjian kerja lisan, bagaimana proses pembuktian apabila terjadi perselisihan hubungan industrial karena tidak adanya kontrak perjanjian, serta juga pertanggungjawabannya. Supaya bisa memberi jawaban atas dua masalah itu. Riset ini mempergunakan metode riset hukum Yuridis – Normatif dengan penelitian yang mengkaji dari norma hukum positif. Permasalahan yang diteliti dengan sumber data primer yaitu ketentuan hukum Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer) serta UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Hasil riset ini adalah (1) Perjanjian lisan walaupun dibuat tanpa adanya kontrak tertulis tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum; dan (2) Perlindungan pekerja bisa dilaksanakan melalui pemberian tuntutan dan menaikan hak – hak pekerja dan memberikan perlindungan fisik maupun sosial. Selain itu apabila terjadi perselisihan industrial diantara pekerja terhadap pebisnis terdapat beberapa mekanisme penyelesaian masalah sesuai dengan Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan
PERAN NOTARIS DALAM RENEGOSIASI KONTRAK BISNIS
Get PDFPelaku bisnis dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya tentunya menggunakan kontrak bisnis untuk mengikat para pihak. Kontrak yang dibuat lazimnya bersifat auntentik. Kontrak yang telah disepakati tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam pelaksanaan kontrak tersebut terkadang terjadi hambatan. Hambatan yang terjadi bisa disebabkan oleh keadaan yang disengaja salah stau pihak atau keadaan yang terjadi tidak disengaja. Penyelesaian hambatan pelaksanaan perjanjian dengan renegosiasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa terjadinya keadaan memaksa. Maka berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu pertama tentang konsep renegosiasi dalam kontrak bisnis dan kedua, peran notaris dalam renegosiasi kontrak bisnis. metode penelitian yang digunakan penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, analisis dan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan primer, sekunder dan tertier, dan tekhnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan deskriptif dan sistematis. Adapun kesimpulan dalam penulisan ini yaitu pertama, renegosiasi yaitu negosiasi ulang yang dilakukan oleh para pihak karena terjadinya hambatan yang terjadi diluar kuasa siapapun atau karena kedaan memaksa. Peran notaris pada renegosiasi kontrak bisnis yaitu notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik yang wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian untuk mengikat para pihak. Notaris berkedudukan netral diatara para pihak yang mendengarkan posisi awal, permasalahan dan kesepakatan negosiasi ulang yang dilakukan oleh para pihak yang nantinya akan dituangkan dalam akta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
KEKUATAN HUKUM SURAT WAKAF DAN PERALIHAN HAK OLEH AHLI WARIS WAKIF
Get PDFOleh:Raezyah Mauliyani, Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.,Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H ABSTRAKTesis ini mengangkat judul mengenai Kekuatan Hukum Surat Wakaf Dan Peralihan Hak Oleh Ahli Waris Wakif. Sebelum adanya ketentuan yang mengatur tentang perwakafan, masyarakat Indonesia melaksanakan perwakafan dengan sistem yang mengutamakan unsur rasa saling percaya. Konsep saling percaya tersebut, dalam pelaksanaannya ikrar wakaf hanya dilakukan secara lisan di depan ketua adat atau tokoh ulama tanpa harus dicatatkan. Hal ini, berdampak pada permasalahan status hukum terhadap tanah wakaf tersebut dikemudian hari, bahkan mengakibatkan terjadinya sengketa terhadap tanah tersebut karena kebutuhan terhadap tanah di zaman sekarang yang semakin tinggi. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah penilitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Perwakafan Tanah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dapat ditemukan dalam Pasal 32. Bahwa wakaf dapat dilindungi dengan cara didaftarkannya tanah wakaf sesuai prosedur dalam BAB III tentang Pendaftaran Dan Pengumuman Harta Benda Wakaf Undang-Undang Wakaf,. Selanjutnya Peran serta lembaga yang berwenang terhadap pelaksanaan wakaf dapat ditemukan setelah adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan PP (Peraturan Pemerintah) No. 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan Tanah Milik, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakaf bisa dikatakan sah dan kuat secara hukum bila unsur-unsur rukun-syarat wakaf terpenuhi dan didaftarkan kepada pihak yang berwenang. Kedudukan nadzir dimasa depan agar tidak terjadinya hal yang sama sebagaimana contoh kasus yang peneliti lakukan diharapkan setiap nadzir yang menerima wakaf dari wakif segera mendaftarkan wakaf tersebut agar kedudukan nadzir memiliki kekuatan hukum serta dilindungi oleh Undang-Undang dan bisa dimasukan kedalam hukum positif Indonesia. Dalam hal ini wakaf yang tidak bergerak kepada PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) daerah dan Badan Pertanahan setempat. Kata Kunci: Ikrar, Tanah, Waka
PUTUSAN HAKIM YANG IDEAL DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor:252/Pid.Sus.PN.KAG)
Get PDFPenelitian ini berjudul Putusan Hakim yang Ideal dalam Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor:252/Pid.Sus.PN.KAG) Tindakan penelantaran rumah tangga yang dilakukan seseorang merupakan perbuatan tercela yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penelantaran rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut maka akan dibahas putusan pengadilan ideal dalam kasus tindak pidana penelanataran rumaha tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.Hasil dari penelitian diketahui bahwa hakim dalam putusan nomor:943/Pid.B/2015/Pn.PLG dan putusan nomor 252/Pid.Sus.PN.Kag belum memerhatikan hak-hak yang harus di dapatkan korban serta putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat rendah yang tidak akan memberikan efek jerah kepada terdakwa. Hakim juga seharusnya menerapkan ganti rugi atau restitusi sehingga ada pemulihan hak-hak korban. . Dalam penelitian ini Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor:252/Pid.Sus.PN.KAG belum menceriminkan keadilan dan adanya efek jera pada putusan hakim
PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT ANTARA BPJS KESEHATAN DENGAN RSUD PALEMBANG BARI PADA MASA COVID-19
Get PDFABSTRAK : Pandemi Covid-19 merupakan wabah penyakit yang sedang meneror dunia saat ini, Salah satu yang beresiko terdampak efek dari pandemi ini adalah perjanjian yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dengan RSUD Palembang BARI. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan kali ini adalah apakah perjanjian kerjasama pembiayaan kesehatan masyarakat antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI memadai (adequate) dan mendukung (support) untuk digunakan pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statuta approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian, bahwa sebenarnya perjanjian tentang pembiayaan kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dengan RSUD Palembang BARI sudah memadai (adequate) dan mendukung (support) untuk digunakan pada masa Covid-19 akan tetapi perjanjian ini masih bisa ditingkatkan lagi dengan cara memasukan beberapa klausa kedalam perjanjian.Kata Kunci : Perjanjian, BPJS Kesehatan, RSUD Palembang BARI, Covid-19
PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL SEBAGAI PENGELOLA ROYALTY HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK
Get PDFABSTRAKHak cipta lagu dan/atau musik adalah bagian dari Hak Cipta. Untuk memudahkan Pencipta karya lagu dan/musik dalam mengawasi hak ciptanya dapat menunjuk wakil dalam mengatur pengelolaan royalty kepada Lembaga Manegem Kolektif Nasional.Tujuan penelitian menganalisis Peran LMKN sebagai pengelola royalty lagu dan musik serta akibat hukum pengguna yang tidak membayar royalty. Permasalahan bagaimana Peran LMKN sebagai pengelola royalty Hak Cipta lagu dan musik dan akibat hukum apabila ada Pihak yang memakai Hak Cipta secara komersial tidak membayar Royalti. Jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan undang-undang, konseptual, analisis dan futuristis. Hasil penelitian untuk melindungi hak-hak Pencipta serta mengoptimalkan fungsi pengelolaan Royalty yang dilakukan LMKN sebagai suatu Lembaga yang berwenang mewakili kepentingan Pencipta dan Pemilik Hak Terkait Royalti sedangkan akibat hukum apabila Pihak menggunakan lagu dan musik secara komersial yang tidak membayar royalty melalui proses litigasi dan non litigasi. Rekomendasi seharusnya meningkatkan sosialisasi terhadap aturan pemanfaatan hak cipta lagu dan musik secara komersial. Kata Kunci : Hak Cipta; Lembaga Manajemen Kolektif Nasional;Royalti, Pemanfaatan secara Komersia
THE SIX ARROWS OF ATATÜRKISM, WITH SPECIAL REFERENCE TO THE EQUAL RIGHTS OF WOMEN
Get PDFMustafa Kemal Atatürk was one of the greatest, if not the greatest, figures in Turkish history, and he did not earn this title without reason. The reforms and innovations he brought to Turkey brought about real change in theory and natural social and political terms. One of the most striking manifestations of these reforms was the so-called 'six arrows' system, which effectively summed up Atatürk's political essence and ideas. In this paper, I will describe the elements of the 'six arrows' system, examining their social and political implications, particularly the steps taken to achieve women's equality. I have chosen impact analysis as the research method, as I considered it appropriate in the context of women's emancipation, given the many social impacts of introducing new legislation in Turkish society. In my thesis, I have greatly emphasized the historical overview of the right to marry freely - primarily from a legal-historical perspective- to obtain a genuinely complex picture of the six arrows system as manifested in law practice. In choosing the research method, I proceeded from the assumption that the various disciplines and applied sciences now make it possible to predict the expected consequences of legislative decisions with varying degrees of reliability, and to examine the results of decisions already taken after the event, comparing the facts with the anticipated effects. Suppose we accept that the purpose of legislation is to produce some consequence. In that case, an impact assessment is a prominent tool for assessing the effectiveness and efficiency of individual legislative products and the legislative process