Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
CRIMINAL ACTS IN THE FIELD OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Get PDFLaw Number 11 of 2019 on the National System of Science and Technology (UU Sisnas Iptek) is a law that is fundamental in the field of science and technology as well as monumental because it replaces Law Number 18 of 2002 on the National System for Research, Development, and Application of Science Knowledge and Technology that has been valid for 17 (seventeen) years amid very dynamic and unstoppable developments in science and technology. The replacement of the law contains consequences for changes in content material, including regulations regarding criminal acts regulated therein. The National System and Technology Law provides arrangements regarding criminal sanctions. It also regulates actions that are classified as criminal offenses. This research uses normative legal research methods and legal comparison methods with a statute approach. This article intends to describe the development of the regulation of sanctions and analyze the construction of criminal acts and the sanctions that surround them as regulated in the Science and Technology National System Law and the laws that were previously in effect. Based on the research conducted, it can be concluded that there has been a development of criminal acts in the field of science and technology, namely the addition of types of offenses, additional types of additional punishments, and ballast punishments. This development is a change for the better because it provides clarity and certainty for dangerous and potentially harmful actions
Legal Protection For Aku Papua Song Writer That Has Been Cover At The Opening Of PON 2021
No full textTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pencipta lagu Aku Papua yang di cover ulang dan digunakan oleh penyanyi tanpa izin pencipta di PON. Penelitian ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif dimana setiap persoalan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini menitikberatkan pada kaidah dan norma hukum positif. Sedangkan dalam pendekatan masalah yang digunakan, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah perlindungan hukum internal yang diatur dalam Pasal 80-82 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perlindungan hukum eksternal yang diatur dalam Pasal 112,113, dan 116. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Munculnya masalah bisa menjadi perselisihan. Sengketa yang terjadi harus diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan
“Originalism†of Interpretation in the United States Constitution
No full textOriginalism is a viewpoint that is one of the methods and theories of constitutional interpretation. It remains controversial in its application, particularly in the decisions of the United States Supreme Court. Originalism first held that the interpretation of the United States Constitution must follow the original intent of the constitutional drafters or those who ratified it. However, in the 1990s, this stance changed, namely that the interpretation of the Constitution must follow the original meaning of the constitutional text. The aim of this research is to understand the anti-mainstream concepts of originalism interpretation. The fundamental problem lies not to answer which one is better between originalist and non-originalist. Instead, it rather depends on how to use this approach in several cases. It is possible that in one case using an originalist approach will be more relevant and appropriate, while in another case it will be absurd, and it is happened in several decisions in the United States. The Normative legal research method was used in this research with five major approaches. Those are the statute, conceptual, historical, casuistry, and comparative approaches. The result of this study indicates that: first, originalism is a stance directly related to perspective on the issue of interpretation of the Constitution. Meanwhile, the interpretation of the Constitution itself is an attempt to understand the definitions contained in the Constitution and the objectives it aims to achieve. Second, reflecting on the practice in the United States, the originalism approach may be more relevant on some occasions. However, originalism will be absurd if applied on other occasions because society has changed so much. Therefore, in such circumstances, getting out of originalism is a necessity
Criticising the Implementation of the ACTIP in Southeast Asia
Get PDFThe legal framework for ASEAN cooperation in combating the crime of trafficking in persons, particularly women and children, led to the establishment of the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). This convention recognises that trafficking constitutes a violation of human rights and a crime against human dignity. However, the implementation of ACTIP faces numerous challenges that require strategic solutions. This research aims to examine the implementation of the ACTIP policy concerning human trafficking, assess ASEAN's efforts in tackling trafficking in women and children in the Southeast Asian region, and criticise the implementation of ACTIP. The research adopts a descriptive-normative method. The ACTIP Convention regulates provisions for dealing with trafficking problems, both prevention and handling, which are the responsibility of the central and local governments as well as the community by establishing various task forces in the implementation of prevention and control of human trafficking that occurs. ASEAN has taken several steps in the fight against human trafficking. Many obstacles must be faced to eradicate the criminal act of trafficking in persons. So. it is necessary to take several actions in implementing the ACTIP. ASEAN Members must cooperate either bilaterally or multilaterally so that the ACTIP arrangement can be implemented effectively
PEMBERLAKUAN PEMBEDAAN ASAL USUL HARTA PERKAWINAN DALAM PEMBAGIAN WARIS BAGI GOLONGAN TIMUR ASING
Get PDFDi Indonesia, kedudukan harta benda dalam suatu hubungan perkawinan yang sah pada golongan Timur Asing diatur dalam Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan harta benda pada kedua peraturan tersebut berbeda. Padahal asal-usul harta tetap harus diperhatikan dalam proses pembagian waris untuk menentukan mana yang termasuk harta bawaan dan harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun alasan pemilihan kedua jenis pendekatan itu didasari oleh pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan serta menelaah peraturan perundang-undangan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan peraturan mengenai harta bawaan dan harta bersama maka perlu diperhatikan mengenai kapan perkawinan dilangsungkan untuk menentukan tunduk pada peraturan Burgerlijk Wetboek atau Undang-Undang Perkawinan. Untuk para praktisi hukum yang memiliki kewenangan melakukan pembagian harta waris dalam bentuk surat keterangan waris, dalam hal ini notaris, wajib dan harus melihat tanggal berlangsungnya perkawinan pewaris, dan wajib meneliti dengan saksama apakah perkawinan ini tunduk pada UUP atau tunduk pada BW. Dari sini wajib mengaitkan aturan perkawinan yang berlaku bagi pewaris dalam melakukan pembagian warisnya. Boedel waris haruslah dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi mereka. Semua proses hendaklah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Karena kesalahan pemberlakukan tentang asal usul harta pewaris akan menyebabkan kerugian bagi pihak ahli waris
KEPENTINGAN INDONESIA MENGAKSESI KONVENSI APOSTILLE DAN RELEVANSINYA DI BIDANG KENOTARIATAN
Get PDFDalam era globalisasi, kerja sama antar negara dan antar warga negara dalam bidang bisnis, pendidikan, maupun diplomasi, dan kepentingan untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain semakin menjadi prioritas. Namun, dalam menjalin kerja sama tersebut, hal-hal administratif seperti legalisasi dokumen publik asing menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi. Proses yang rumit dan biaya yang tinggi menjadi hambatan bagi banyak orang untuk mendapatkan pengesahan dokumen publik yang diperlukan untuk berbagai keperluan. Belum lagi, dokumen publik yang telah dilegalisasi oleh lembaga atau kementerian di Indonesia tidak secara otomatis dapat diterima di negara yang dituju. Seperti akta notaris, surat kuasa, dan dokumen-dokumen lainnya harus dilegalisasi terlebih dahulu sebelum dapat diakui oleh negara tujuan. Hal ini membuat banyak orang merasa kesulitan dalam menggunakan dokumen publik di luar negeri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille, dengan demikian proses legalisasi dokumen asing publik di Indonesia menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Notaris sebagai pejabat publik memiliki peran penting dalam proses legalisasi dokumen tersebut, baik dalam memberikan legalisasi dokumen asing publik yang diperlukan, maupun dalam pengesahan tanda tangan atau legalisir pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh pihak asing.. Dalam kenotariatan, Kehadiran Konvensi Apostille diharapkan memudahkan akses bagi warga negara Indonesia untuk menggunakan dokumen publik di luar negeri dan notaris dapat memberikan legalisasi dengan menyertakan Apostille pada dokumen publik yang diterbitkan oleh notaris. Keanggotaan Indonesia di dalam Konvensi Apostille memiliki urgensi yang sangat penting untuk mempercepat proses administratif dalam hubungan antarnegara dan antarwarga negara dan membantu dalam mempercepat proses administratif dalam hubungan antarnegara dan antarwarga negara serta meningkatkan kemudahan dalam melakukan kegiatan bisnis dan administrasi di luar negeri
UPAYA HUKUM KASASI PADA PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DITINJAU DARI CORPORATE RESCUE DOCTRINE
Get PDFPenelitian ini ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat dilakukan upaya hukum lanjutan berupa kasasi dan meninjau upaya hukum kasasi tersebut dari doktrin corporate rescue. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normative dengan pendekatan statutory approach, yaitu pendekatan kepada peraturan perundang-undangan, konsep dan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 atas adanya upaya hukum lanjutan pada putusan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor dalam menguji penerapan hukum atas putusan di tingkat pertama pada Pengadilan Niaga. Di sisi lain, upaya hukum lanjutan ini masih linear pula dengan semangat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang ditujukan untuk membuat proses likuidasi atas harta debitur untuk membayar utang, namun belum mengadopsi adanya cara-cara untuk menjaga keberlangsungan usaha. Perlu adanya pendekatan lain dalam hal ini seperti pengadopsian doktrin corporate rescue dalam undang-undang, dengan tujuan untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan dan upaya kepailitan dijadikan sebagai ultimum remedium. This research is intended to identify the execution of suspension of debt decisions that allows further legal remedies through cassation and to review the cassation legal remedies from the corporate rescue doctrine. The research method used in this research by the author is a juridical normative method with statutory approach, in which the approach to the laws and regulations, concepts and cases. The result of this research shows that legal consideration in Constitutional Court’s Decision Number 23/PUU-XIX/2021 of legal remedies in suspension of debt’s court decision is to give chances to debitor and creditor in testing the legal implementation of the commercial court’s decision in the first stage. On the other side, the legal remedy is linear to the spirit of Law Number 37/2004 regarding Bankruptcy and Postponement of Debt Obligations that is intended to create a process of liquidation on debitor’s assets to settle debts, but haven’t adopted any methods to keep the business’s continuation. Another approach is needed, such as adopting the corporate rescue doctrine in the law, with intention to save the company from bankruptcy and bankruptcy will be the ultimum remedium
THE IMPACT OF PRENUPTIAL AGREEMENTS ON PROPERTY OWNERSHIP LEGAL STATUS OF INTER-MARRIAGES
Get PDFIntermarriage is becoming more popular due to globalization's impact on increasing human interaction across national borders. As intermarriage becomes more prevalent, it gives rise to complex issues, with one notable concern being the legal entanglements arising from the ownership of assets or property by each partner during the marriage. This study focuses on the diverse issues associated with intermarriage in Indonesia, where legal consequences vary according to the nationality of each spouse. Notably, property ownership status, particularly concerning land and immovable assets, poses significant challenges due to the restrictions imposed on foreign citizens. In addressing these challenges, the article explores prenuptial agreements' potential role in navigating property ownership issues between spouses. The paper acknowledges the methodological and theoretical complexities inherent in establishing a clear link between intermarriage and prenuptial agreements, given the diverse ways these concepts are theorized and operationalized. Qualitative research methods and literature reviews are employed to gather insights, drawing on various research publications and news items that shed light on the legal implications of intermarriages involving individuals with different citizenships. The study's findings underscore the significance of prenuptial agreements in providing a legal framework for delineating the rights and obligations of spouses in matters of property ownership. By examining the property ownership status in intermarriages, this research contributes to a better understanding of the legal landscape surrounding such unions. The article concludes with a discussion of the implications of prenuptial agreements in shaping property ownership dynamics within the context of intermarriage
PERBANDINGAN HUKUM AKAD PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH TANPA BANK DAN DENGAN BANK
Get PDFKepemilikan rumah secara syariah menjadi salah satu lembaga keuangan yang membiayai kepemilikan rumah secara syariah, baik yang baru ataupun yang sudah dipakai. Nasabah dapat melakukan angsuran atau cicilan pembayarannya dengan hasil angsuran atau cicilan yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Dengan konsep yang dibawa yaitu properti syariah yang diterapkan adalah jual beli yang terjadi langsung kepada developer atau pengembang yang tidak ada melibatkan perbankan. Meski demikian ada saja developer yang melibatkan bank dengan cara pembayarannya ditujukan langsung ke rekening atas nama developer, terkhusus untuk diberlakukan angsuran yang dilakukan oleh konsumen. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah Bagaimana konstruksi hukum akad pembiayaan kepemilikan rumah berdasarkan prinsip syariah tanpa bank dan dengan bank. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian, Kontruksi hukum hukum akad pembiayaan KPR syariah oleh developer tanpa bank dan dengan bank meliputi antara lain sumber perikatan akad, jenis akad, karakteristik akad, para pihak dalam akad serta hak dan kewajiban para pihak dalam akad
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR KPR LUNAS YANG BELUM MENDAPATKAN SERTIPIKAT
Get PDFABSTRAK : Perkembangan industri Bisnis tidak lepas dari peran Bank, keberadaan bank sangat penting dalam mendukung upaya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi bank adalah menjadi intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat membantu rakyat hal ini dengan didelegasikannya kepada Bank BTN KC Palembang untuk menyalurkan Pembiayaan kredit subsidi perumahan yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah murah, akan tetapi didalam prakteknya terdapat suatu fakta bahwa pada saat beberapa debitur-debitur tersebut yang telah melakukan pelunasan KPR Subsidi Pemerintah di Bank BTN Cabang Palembang Debitur belum bisa mendapatkan sertifikat yang menjadi agunan kreditnya yang seharusnya sertipikat yang merupakan barang agunan wajib diserahkan kepada debitur yang sudah lunas. Pokok bahasan dalam jurnal ini mendeskripsikan pertanggung jawaban bank terhadap Debitur KPR Lunas. Untuk membahasnya digunakan metode penelitian normatif, yakni menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis tentang pengaturan hukum dalam perlindungan hukum bagi Debitur KPR Lunas yang ada di BTN KC Palembang. Berdasarkan hasil penelitian pertanggung jawaban Bank sendiri mengacu pada Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan SE Direksi No 58 Tahun 2016 yang mana Bank dapat mengambil alih tanggung jawab penyelesaian dari developer/pengembang dengan syarat-syarat seperti pengembang/developer pailit atau tidak diketahui keberadaanya (raib). Saran dalam penulisan ini ialah seharusnya ada peraturan yang lebih jelas terinci terkait dengan kewajiban BANK untuk bertanggung jawab menyelesaian sertifikat debitur yang telah lunas sebagai suatu kewajiban BANK yang bersifat imperatif bukan fakultatif, demi menjamin kepastian dan keadilan debitur jika tidak ada maka dikhawatirkan akan merugikan Debitur karena harus menunggu goodwill dari perusahaan