Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
PENGATURAN PENGHENTIAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN TENAGA KERJA KARENA PANDEMI COVID-19
Get PDFPenelitian ini menguraikan pengaturan penghentian perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja karena pandemi Covid-19. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan penghentian perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja karena pandemi Covid-19, Penulisan menggunakan metode hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait permasalah PHK karena Covid-19. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulisan ini dianalisis dengan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Penghentian perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah menambah Pasal 154 A dengan beberapa alasan termasuk keadaan memaksa. Keputusan“Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan pandemi Covid-19. Hak yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja yang di PHK yaitu memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa keja dan uang penggantian hak. Pekerja juga memperoleh jaminan sosial diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemerintah.Kata Kunci: Perusahaan; Perjanjian Kerja;Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); Force Majeure; Pandemi Covid-1
BANK TANAH SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KETERSEDIAAN TANAH DALAM RANGKA EKONOMI BERKEADILAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Get PDFTesis ini berjudul tentang bank tanah sebagai upaya menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Yang menarik dalam Undang-Undang ini adalah adanya kebijakan pertanahan dimana negara melalui Lembaga pemerintah maupun Lembaga Independen ditunjuk untuk memiliki kewenangan melakukan akuisisi terhadap tanah terlantar atau pula bermasalah yang mana tanah ini belum dikembangkan dan memiliki potensi untuk dikembangkan agar kemudian dapat didistribusikan kembali untuk kepentingan umum dalam rangka ekonomi berkeadilan sesuai program pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan filsafat, perundangan, konseptual, futuristic, dan sistematika perbandingan hukum. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir abduktive. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Undang-Undang Pokok Agraria dalam Pasal 2 dan pasal 6 mengamanatkan adanya Badan Penguasaan Tanah yang mengelola tanah negara namun belum ada kebijakan pasti yang mengatur mengenai pembentukan bank tanah dalam Undang-Undang tersebut. 2) Pembentukan Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja ini hanya berfokus pada konsep ekonomi semata dan kurang berfokus pada kepentingan rakyat (miskin). 3) Idealnya Bank Tanah yang harmonis dengan UUPA adalah dengan membentuk Bank Tanah sebagai badan hukum publik dengan prinsip dasar bahwa pemanfaatan tanah yang dikelola Lembaga tersebut harus memprioritaskan kepentingan umum dengan prinsip untuk mencapai kemammuran bagi rakyat yang sebesar-besarnya
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1794/B/PK/Pjk/2018 DAN PUTUSAN NO. 446/B/PK/Pjk/2018)
Get PDFAbstrakPenghindaran Pajak Berganda diatur di dalam “Pasal 39 UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ktetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)â€. Tujuan dari jurnal ilmiah Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum terhadap penghindaran pajak berganda di masa akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum pidana terhadap penghindaran pajak berganda di masa akan datang harus adanya pidana tambahan di dalam rumusan “Pasal 39 UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)†belum mengatur secara tegas mengenai: pencabutan izin usaha, pelarangan permanen untuk melakukan perbuatan usaha, penutupan seluruh atau sebagian usaha, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha, dan pembubaran korporasi atau perusahaan tersebut untuk penegakan hukum pidana terhadap penghindaran pajak berganda yang akan datang serta pihak berkepentingan saling berkoordinasi dalam menangani kasus penghindaran pajak berganda tersebut. Saran dari penulis adalah harus adanya pidana tambahan di dalam rumusan pada “Pasal 39 UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(KUP)†mengenai: pencabutan izin usaha, pelarangan permanen untuk melakukan perbuatan usaha, penutupan seluruh atau sebagian usaha, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha, dan pembubaran korporasi atau perusahaan tersebut. Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Penegakan Hukum Pidana, dan Penghindaran Pajak Berganda AbstractAvoidance of Double Taxation is regulated in the Article 39 of the Act No. 16 of 2009 Concerning General Provisions of Taxation (KUP). The objective of this scientific journal article is to analyze and to explain law enforcement against double taxation in the future. This study uses a normative juridicial research method, a statutory and a case approach. The results of this study recommend the following: that in the criminal law policies of criminal law enforcement against double taxation avoidance in the future, there must be an additional criminal punishment in the formulation of “Article 39 of the Act No. 16 of 2009 Concerning General Provisions of Taxation (KUP)†that has not explicitly regulated the following maters: revocation of business lincenses, permanent prohibition of carrying out business activities, and dissolution of the corporation or company for the enforcement of criminal law against double taxation avoidance in the future. Furthermore, interested parties should coordinate with each other in dealing with the double taxation avoidance case. The writer also suggests that there should be additional punishment in the formulation of “Article 39 of the Act No. 16 of 2009 Concerning General Provisions of Taxation (KUP)†relating to revocation of business licenses, permanent prohibition of carrying out business actions, closure of all or part of business, freezing of all or part of business activities, and dissolution of the corporation or company. Keywords: Criminal Law Policy, Criminal Law Enforcement, and Avoidance of Double Taxatio
ASAS SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO DALAM REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI MASA PANDEMI COVID-19
Get PDFRehabilitasi penyalahguna narkotika di BNN Provinsi Sumsel umumnya dilaksanakan secara langsung. Di masa pandemi covid-19, masyarakat harus menjaga jarak dengan menghindari kerumunan. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat sebagaimana asas Salus Populi Suprema Lex Esto. Permasalahan yang dianalisa dalam penulisan ini bagaimana penerapan asas Salus Populi Suprema Lex Esto dalam praktik rehabilitasi penyalahguna narkotika pada masa pandemi Covid-19 di BNN Provinsi Sumsel, serta bagaimana pemenuhan hak masyarakat dalam penerapan asas Salus Populi Suprema Lex Esto pada saat rehabilitasi. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan pelayanan publik, serta pendekatan cyber. Hasil penelitian ini menyimpulkan belum terpenuhinya asas Salus Populi Suprema Lex Esto terhadap rehabilitasi penyalahguna narkotika pada masa pandemi Covid-19 di BNN Provinsi Sumsel karena rehabilitasi dilakukan secara daring dan luring serta terkendala kurangnya kesadaran masyarakat. Kedepannya, BNN Provinsi Sumsel harus melakukan perbaikan fasilitas dan jaringan agar terpenuhinya asas Salus Populi Suprema Lex Esto untuk keselamatan masyarakat. Kata Kunci : Asas Salus Populi Lex Esto; Penyalahguna Narkotika; Pandemi Covid-1
POLITIK HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM PENGATURAN DISPENSASI PERKAWINAN DI INDONESIA
Get PDFAbstrak :Dispensasi perkawinan merupakan kelonggaran/pengecualian batas minimal usia pernikahan bagi Laki-laki maupun Perempuan yang berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Pengajuan Dispensasi kawin yang terus mengalami peningkatan dan menjadi permasalahan moral bagi bangsa Indonesia terkhusus umat Islam. Kategori umur perkawinan yang ditetapkan oleh perundang-undangan menjadi syarat untuk melangsungkan perkawinan, sebagai perkawinan yang sah secara administrasi kenegaraan, sedangkan dalam Hukum Islam syarat untuk melangsungkan pernikahan kategorinya yakni baligh. Dispensasi umur perkawinan menjadi politik hukum tersendiri di tengah masyarakat terutama bagi umat Islam, sehingga membutuhkan kepastian hukum lebih lanjut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan Dispensasi perkawinan yakni meliputi aspek yuridis (berdasarkan perundang-undangan dan norma yang berlaku) dan non yuridis (di luar aspek perundang-undangan). Politik hukum Islam menghendaki agar praktik hukum perkawinan tetap diberikan kepada umat Islam, sedangkan politik hukum positif menghendaki adanya batasan minimal umur perkawinan. Pengaturan Dispenasi perkawinan di masa mendatang membutuhkan peraturan baru dengan adanya pembaharuan Undang-Undang perkawinan agar mendapatkan kepastian hukum.Kata Kunci : Dispensasi perkawinan, Politik Hukum Islam, Kepastian hukum.Abstract : Marriage dispensation is a waiver/exception of the minimum age limit for marriage for men and women under the age of nineteen. This study is based on the increasing application for marriage dispensation, one of the moral problems for the Indonesian people especially of muslims. The age category of marriage determined by legislation is a requirement to carry out a marriage legally based on state administration, while in Islamic law the requirement to hold marriage is the condition of being baligh. Marriage age dispensation has become a separate legal policy in society, especially for Muslims, thus requiring further legal certainty. This is normative research. This study's results indicate that the religious court judges' basic considerations in providing marriage dispensations include juridical (applicabel of based legislation) and non-juridical (outside of legislation) aspects. The politics of Islamic law requires that the practice of marriage law is still given to Muslims. while the politics of positive law requires a minimum age limit for marriage. The regulation of marriage dispensation in the future requires new regulations in the new legislation of marriage in order to obtain legal certainty. Keywords: Marriage dispensation, Politic of Islamic Law, legal certainty
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM
Get PDFAbstrak : Tesis ini berjudul “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Muara Enimâ€. Mengkaji permasalahan, pertama kriteria suatu pidana pencurian bisa dan tidak bisa diterapkan asas restorative justice dalam perkara tindak pidana pencurian, kedua Bagaimanakah pengaturan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, ketiga Bagaimana seharusnya kebijakan hukum pidana tindak pidana pencurian jika dikaitkan dengan asas restorative justice dimasa yang akan datang. Jenis penelitian ini menggunakangmetode hukum normatif. Darifhasil penelitian didapat kesimpulan bahwa keadilan restoratif telah diterapkan melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk perkara anak, sedangkan perkara pidana orang dewasa diterapkan melalui aturan sektoral yang dikeluarkan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, akan tetapi aturan tersebut masih belum maksimal serta terdapat perbedaan dalam pelaksanaan dan penerapannya. Kedepannya kebijakan hukum pidana haruslah dilakukan tahapan formulasi dalam penyelesaian perkara pidanahsecara jelas,tegas dalam Peraturan Perundang - undangan, melalui Undang-Undang khusus keadilan restorasi. Kata Kunci : Keadilan Restorasi, Tindak Pidana Pencurian, Sistem Peradilan Pidana. Abstract : This thesis is entitled "Application of Restorative Justice in Settlement of Cases of Theft Crimes at the Muara Enim District Attorney's Office". Examining the problem, firstly the criteria for a crime of theft can and cannot be applied to the principle of restorative justice in cases of theft crime, secondly, how is Restorative Justice regulated in the criminal justice system in Indonesia,third How should the criminal law policy on the crime of theft be related to the principle of restorative justice in the future. This type of research uses normative legal methods. From the results of the study it was concluded that restorative justice has been implemented through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System for child cases, while adult criminal cases are implemented through sectoral regulations issued by the Police, Prosecutor's Office and the Supreme Court, but these rules still not optimal and there are differences in the implementation and implementation.In the future, criminal law policies must be carried out through the formulation stage in the settlement of criminal cases clearly and firmly in statutory regulations, through special laws restorative justice. Keywords: Restoration Justice, Criminal Justice System, Theft Crim
Penilaian Kerugian Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Taman Pemakaman Umum Baturaja
No full textDalam perkara tindak pidana korupsi Taman Pemakaman Umum (TPU) Baturaja tahun anggaran 2013, terdapat perbedaan penilaian kerugian keuangan negara yang ditetapkan masing-masing oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (BPK Perwakilan Provinsi SumSel) dan BPK RI. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, mengapa ada perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi SumSel dan BPK RI dalam perkara tindak pidana korupsi TPU Baruraja ? dan kedua, apa akibat hukum perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi SumSel dan BPK RI dalam perkara tindak pidana korupsi TPU Baruraja ? Penelitian ini merupakan menelitian hukum normatif, dengan sumber bahan penelitian dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah, perbedaan penilaian dikarenakan tidak terdapat medote penilaian kerugian keuangan negara yang baku sehingga BPK Perwakilan Provinsi SumSel memperoleh nilai kerugian keuangan negara dari selisih nilai anggaran pokok yang dipotong pajak penghasilan dan dipotong nilai pembayaran yang sebenarnya, sedangkan BPK RI memperolehnya dari nilai anggaran pokok yang hanya dipotong pajak penghasilan (total loss). Akibat hukum perbedaan penilaian tersebut adalah, pertama, ketidakadilan bagi terpidana karena adanya potensi salah satu dari terpidana mengajukan Peninjauan Kembali didasarkan pada nilai kerugian keuangan negara yang berbeda satu sama lainnya pada objek perkara tindak pidana korupsi yang sama, dengan tuntutan untuk merubah nilai pidana tambahan uang pengganti secara setara atau proporsional dengan terdakwa yang telah dipidana sebelum dan/atau setelahnya pada objek perkara yang sama. Kedua, ketidakpastian hukum karena metode dan formula penilaian kerugian keuangan negara tidak diatur secara normatif, yang berakibat pada berbedanya nilai kerugian keuangan negara sehingga terjadi disparitas putusan atas perkara tindak pidana korupsi yang sama
Perkembangan Kebijakan Green Investment Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Get PDFInvestasi hijau merupakan elemen yangsangat penting dalam melindungi lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan, termasuk investasi non-hijau. Perkembangan investasi hijau di Indonesia masih lambat. Indonesia masih menggunakan sumber daya tak terbarukan dalam jumlah besar selain sumber daya terbarukan. Indonesia masih mengalami kesulitan untuk meningkatkan penggunaan investasi hijau karena ketergantungan yang tinggi terhadap investasi non-hijau. Dana yang dikeluarkan pemerintah untuk investasi non hijau lebih banyak dibandingkan dana untuk investasi hijau. Pemerintah menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan investasi hijau melalui program dan aturan hijau. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang tepat agar investasi hijau di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan investasi hijau di Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari Penelitian ini adalah Perkembangan investasi hijau di Indonesia masih terbilang lamban dibandingkan dengan investasi non-hijau. Jumlah investasi di sektor energi terbarukan lebih kecil dibandingkan dengan investasi non-terbarukan. Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan investasi hijau melalui program dan peraturan pemerintah. Program-program yang dibuat pemerintah seperti program energi, lanskap berkelanjutan, kawasan ekonomi khusus, dan dana iklim hijau. Kebijakan yang tidak konsisten menjadi salah satu penyebab investor kurang tertarik untuk menanamkan modalnya pada investasi hijau. Beberapa dasar yang dapat dijadikan acuan investasi hijau adalah secara internasional UNFCC yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016
Internet Shutdown in Indonesia: An Appropriate Response or A Threat to Human Rights?
Get PDFIn recent years, there has been an increase in the use of harsh censorship in several parts of the globe, notably Africa and Asia. In some cases, the shutdown may be justified, but in other cases, it is driven by the political interest of the regime. The research evaluates the Internet shutdowns in the post-2019 presidential election in Indonesia and during the social unrest in Papua Island. Using normative legal research, which uses statute, case, and comparative approach concludes that although Internet shutdowns in some situations are tolerable, their usage should be less frequent and more restricted. These explanations must be examined using legality, legitimacy, and proportionality principles to limit official arguments for Internet shutdowns because they infringe on human rights. However, since no enforcement mechanism exists, this is only a formality. The Indonesian government's decision to block Internet access to social media platforms during the 2019 presidential election riots and Papua social unrest is not an appropriate response because the decision violates the principles of declaration, proportionality, necessity, and legality, which must be respected even in an emergency situation. Furthermore, the ruling infringed on the civil rights to information controlled by Article 19 of the ICCPR as adopted by Law Number 12 of 2005. It also harmed several industries, including digital-based commerce. The research proffers alternative Internet policy choices for the government in response to the political escalation and social unrest
The Community Empowerment Policy to Lead A Clean and Healthy Life in Indonesia
Get PDFClean and Healthy Living Behavior (CHLB) is influenced by some factors such as knowledge, attitudes, economic status, and supports from health and social officers. Increasing the knowledge of CHLB in the household structure is very important. The regulation on Health Development Program concerns the guidelines for implementing healthy Indonesian programs with a family approach. Several obstacles involved the queue of patients, doctors, installation and emergency room, and working hours. This study aims to examine community empowerment policies for clean and healthy living behaviours, which are expected to be a solution to restrictions on several aspects of health facilities, increasing population and demands better service quality. The research method uses a socio-legal qualitative approach. Supporting Legal is collected. Field research is also conducted. In-depth interviews and FGDs carried out data collection. This study concludes that community empowerment is carried out using an educational approach involving community and religious leaders. Community empowerment aims to develop community knowledge and skills, use health facilities, and create health institutions that originate from the community. Critical awareness must be built by forming a Clean and Healthy Community Movement group to give the community a CHLB. Empowering people to live clean and healthy lives takes a long time and consistently. For this reason, there is a need for legal instruments that must be enforced strictly and with wisdom