Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
PERAN NEGARA DI BIDANG INTELIJEN KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA MENANGKAL MASUKNYA TENAGA KERJA ASING ILEGAL DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
Get PDFLembaga keimigrasian merupakan lembaga yang mengawasi orang asing dan menempati posisi utama dan strategis dalam pengawasan sehingga perannya dapat optimal dalam merumuskan kebijakan keimigrasian terkait orang asing. Penelitian ini masuk dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yakni untuk menggambarkan mengidentifikasi dan menganalisia peran negara dalam menangkal masuknya tenaga asing ilegal di indonesia
IMPLEMENTASI PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN DALAM MENJAMIN KEPENTINGAN PARA PIHAK DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALEMBANG
Get PDFBank dalam memberikan kredit selalu mensyaratkan adanya jaminan, pengikatan atas objek jaminan dilakukan dengan Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT). Apabila debitur wanprestasi, maka bank akan melakukan lelang eksekusi atas sertifikat Hak Tanggungan berdasarkan titel kekuatan eksekutorial dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAâ€, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang (KPKNL). Dalam Pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Pasal 20 UUHT menimbulkan beberapa permasalahan, baik mengenai penjualan di bawah tangan yang dalam praktiknya tidak diumumkan di media massa, harga limit lelang, objek jaminan masih belum dilakukan pengosongan, dan gugatan/verzet dari para pihak. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana implementasi Pasal 20 UUHT dalam menjamin kepentingan para pihak di KPKNL. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan ditunjang dengan data empiris. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa titel kekuatan eksekutorial irah-irah telah memiliki kepastian hukum yang kuat. Akibat hukum bagi para pihak terhadap pelaksanaan eksekusi dan penjualan objek Hak Tanggungan yang tidak sesuai dengan UUHT batal demi hukum. Untuk pengaturan mengenai pelaksanaan lelang eksekusi di KPKNL berpedoman kepada UUHT Jo. Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang di KPKNL
PENUNTUTAN SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
Get PDFPenelitian ini secara garis besar membahas mengenai penerapan penuntutan secara elektronik berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 selama masa pandemic Covid-19 yang akhirnya membuat Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur tata cara persidangan secara elektronik. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini yakni: (1) Implementasi Penuntutan secara elektronik berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020, (2) sinkronisasi norma hukum yang di rumuskan Perma Nomor 4 Tahun 2020 terhadap KUHAP, (3) bagaimana seharusnya konsep dasar pengaturan penuntutan secara elektronik. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah (1) bahwa penerapan penuntutan secara elektronik relative cukup baik namun perlu ditingkatkan, (2) sinkronisasi vertical dan horizontal norma hukum yang telah sesuai antara Perma Nomor 4 Tahun 2020 dengan KUHAP dan hierarkis peraturan perundangundangan lainnya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (3) perlu diadakan perubahan dalam KUHAP berupa penambahan pasal mengenai tata cara persidangan pidana dalam kondisi darurat yang akan diatur lebih lanjut dalam Perma.This article is mainly discussed about the electronic prosecution based on the Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 during the pandemic of covid 19 which urge Indonesian supreme court to regulate electronic courts. There are three main issues examined in this article: (1) the implementation of electronic applications during a pandemic according to Supreme Court Regulation No. 4 of 2020, (2) synchronization of legal norms that have been formulated by the Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 against the Criminal Procedure Code (KUHAP), (3) how the basic concepts of electronic applications should be. The research method on this thesis is done by using normative legal research methods. The Conclusion of this Thesis (1) the Implementation of electronic prosecution runs well and efficiently during 2020 to 2021, (2) synchronization of legal norms that have been in accordance with the Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 with the Criminal Procedure Code and other various bills. (3) the Criminal Procedure Code needs to be amended in the form of adding articles regarding trial procedures in emergency conditions which will be further regulated in the Supreme Court Regulation (Perma)
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN KARENA MELAKUKAN KESALAHAN BERAT
Get PDF Raju Diagunsyah*, Nashriana**, dan Saut P. Panjaitan*** Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis tentang kebijakan hukum pidana di bidang ketenagakerjaan karena melakukan kesalahan berat, selain itu juga menganalisis tentang penegakan hukum terhadap Pekerja/Buruh yang melakukan kesalahan berat di bidang ketenagakerjaan maupun penyelesaian yang ideal terhadap penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan era mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai berbagai hal di bidang ketenagakerjaan termasuk mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap tindak pidana yang terdapat dalam bidang ketenagakerjaan. Adapun upaya penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan dengan melakukan pengingkatan fungsi pegawai pengawas ketenagakerjaan, pembinaan terhadap serikat pekerja atau serikat buruh, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penyelesaian yang ideal era mendatang mendorong pelaksanaan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkhusus uraian pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.Kata Kunci : Kebijakan Hukum; Penegakan Hukum; Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja This study aims to analyze criminal law policies in the field of manpower for committing serious mistakes, besides that it also analyzes law enforcement against workers/laborers who make serious mistakes in the field of employment as well as the ideal solution to law enforcement in the field of employment in the future era. This research is a normative juridical research. The results of this study indicate that the government issued several laws and regulations governing various matters in the manpower sector, including regulating criminal provisions for criminal acts contained in the manpower sector. As for law enforcement efforts in the field of manpower by increasing the function of labor inspectors, fostering trade unions or labor unions, and court decisions that have permanent legal force. The ideal solution for the future era will encourage the implementation of improvements to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, especially the description of the articles governing criminal acts in the manpower sector.Keywords : Legal Policy; Law enforcement; Criminal Acts in the Manpower Sector; Law Number 11 of 2020 concerning Job Creatio
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DARI PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
Get PDFPenulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh karena saat ini masih adanya putusan pengadilan yang belum mengutamakan hak – hak anak yang menjadi korban pornografi. Adapun permasalahan yang dianalisa dalam penulisan ini yaitu mengenai aspek yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban pornografi serta perlindungan hukum yang ideal terhadap anak korban tindak pidana pornografi melalui implementasi Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang – undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang ideal terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi melalui implementasi Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi masih cenderung mencederai rasa keadilan bagi anak korban pornografi, karena masih adanya rumusan pasal yang tumpang tindih serta multitafsir. Kedepannya, hakim seharusnya mampu memberikan terobosan baru melalui penerapan hukum progresif berupa hukum yang lebih mengedepankan nilai keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PELAKSANAAN TITEL EKSEKUTORIAL DI BANK MANDIRI TUNAS FINANCE PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMO 2/XUU-XIX/2021
Get PDFPenelitian ini merupakan penelitian empiris di PT. Mandiri Tunas Finance yang bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia yang pada prakteknya kreditur kerap menggunakan hak eksekutorial ini dengan melakukan penarikan objek jaminan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal ini menjadi dasar dilakukan Judicial Review. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, namun berlakunya putusan tersebut menyebabkan Perusahaan multifinance mengalami kesulitan salah satunya ialah debitur yang menolak benda yang menjadi objek jaminan di eksekusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 untuk mempertegas makna eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia. Artinya, dikeluarkannya putusan ini tidak menghilangkan hak eksekutorial yang dimiliki kreditur, sehingga masih sejalan dengan hak eksekutorial yang diatur dalam jaminan kebendaan. Dengan adanya hak eksekutorial ini, kreditur tetap dapat melaksanakan parate eksekusi apabila debitur cidera janji, tetapi dengan ketentuan bahwa debitur mengalami cidera janji/wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia. Disarankan untuk kreditur menjelaskan secara detail terkait perjanjian tentang Jaminan Fidusia apabila wanprestasi sehingga akan mengurangi resiko terjadinya kendala saat proses eksekusi objek jaminan fidusia
THE PROGRESS OF ISLAMIC CRIMINAL LAW IN INDONESIA: AN ANALYSIS OF THE DYNAMIC AND THE URGENCY OF ITS IMPLEMENTATION
Get PDFAlthough the application of Islamic criminal law still raises pros and cons due to the assumption that the sanctions tend to be sadistic. It does not mean Islamic criminal law is impossible to apply in Indonesia. Positive law in Indonesia results from thinking based on three components that substantially influence European, customary, and Islamic law. The problem related to the formation of positive law in Indonesia is the position of Islamic law, especially those still vague and unfamiliar to the public. So that the formulation of the problem in this study is: how are the dynamics of existence and the urgency of applying Islamic criminal law in Indonesia? This research used normative juridical methods or legal research. The study results show that the dynamics of Islamic criminal law in Indonesia began in the colonial period as a subsystem of customary law. As for the legalization process of Islamic law or criminal law in Indonesian law, it cannot be carried out easily due to the tendency of the influence of Western state law, which previously colonized Indonesia. Nowadys, Islamic criminal law has been applied to one of Indonesia’s regions, namely Nanggroe Aceh Darussalam. Another dynamic that Indonesia has to face in implementing Islamic criminal law is the existence of a stigma that punishment in Islamic criminal law seems sadistic and inhumane or violates human rights. The urgency of implementing Islamic criminal law in Indonesia is that Islamic criminal law contains more than all the goals commonly known in the world of criminal law, namely retribution, deterrence, and reformation
Acces to Justice Penyandang Disabilitas Intelektual: Peradilan Pidana sebagai Implementasi Equality Before the Law
Get PDFABSTRAKAcces to justice menjadi krusial bagi penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum, pada dasarnya penyandang disabilitas intelektual harus diperlakukan secara khusus dikarenakan hambatan yang dimilikinya. Selain itu aparat penegak hukum sebagai aktor dalam mengimplementasikan suatu hukum dituntut untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas intelektual demi terwujudnya keadilan dan persamaan hukum tanpa ada diskriminasi dalam mendapatkannya. Namun pada implementasinya, access to justice bagi penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum belum bergerak maksimal, hal ini bisa dilihat dari nilai-nilai yang penulis sebutkan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui access to justice terhadap penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum dan untuk mengetahui kendala serta upaya guna tercapainya acces to justice dalam penegakan hukum di semua tahapan dalam sistem peradilan pidana terhadap penyandang disabilitas intelektual. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, pertama, penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan affirmative action sebagai bentuk kompromi dari hambatan yang disebabkan oleh kondisinya serta sebagai bentuk penegasan dari hak konstitusionalnya. Kedua, kendala dalam tercapainya acces to justice bagi penyandang disabilitas intelektual disebabkan oleh beberapa unsur yang mempengaruhi penegakan hukum, seperti unsur fasilitas dari lembaga penegak hukum, penanganan dari aparat penegak hukum, serta yang terakhir regulasi atau pengaturan.ABSTRACTAccess to justice is crucial for persons with intellectual disabilities who are dealing with the law, basically persons with intellectual disabilities must be treated specifically due to their obstacles. In addition, law enforcement officials as actors in implementing a law are required to protect, respect and fulfil the rights of persons with intellectual disabilities in order to realise justice and legal equality without discrimination. However, in its implementation, access to justice for persons with intellectual disabilities who are dealing with the law has not moved optimally, this can be seen from the values that the author mentions in this study. This research uses normative-empirical method by using primary and secondary data which is then analysed qualitatively. This research aims to find out access to justice for persons with intellectual disabilities who are in conflict with the law and to find out the obstacles and efforts to achieve access to justice in law enforcement at all stages in the criminal justice system for persons with intellectual disabilities. The results of this study state that, first, persons with intellectual disabilities who are in conflict with the law are entitled to affirmative action as a form of compromise from the obstacles caused by their condition and as a form of affirmation of their constitutional rights. Secondly, obstacles in achieving access to justice for persons with intellectual disabilities are caused by several elements that affect law enforcement, such as facilities from law enforcement agencies, handling from law enforcement officials, and finally regulations or arrangements
A Discourse on the Malaysian Geographical Indications Act
Get PDFThe Malaysian Parliament approved three Bills on Intellectual Property rights. One of it is the Geographical Indications Bill 2021, repealing the Geographical Indications Act 2000 (the Old Act). The new Bill received royal assent on 16 March 2022 and came into operation on 18 March 2022, known as the Geographical Indications Act 2022 (the New Act). The revisions made in the New Act were essential to harmonise intellectual property standards in Malaysia and facilitate the country’s accession to the Marrakesh Treaty. These amendments ensure that Malaysia adheres to the World Trade Organization’s Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) and fulfils its obligations under the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). The purpose of this paper is to examine the salient features introduced by the provisions of the New Act and to examine how the enhanced provisions attempt to realign intellectual property standards in Malaysia concerning Malaysia's broader obligations under the Regional Comprehensive Economic Partnership which have come into effect in Malaysia on 18 March 2022. The methodology employed in this research is doctrinal, especially focusing on the interpretation and analysis of the statutory provisions. In light of the changes in the New Act, New Regulations and the New Guidelines, the paper concludes by forwarding several recommended best practices to be considered by registered proprietors in the country
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF YANG DIKUASAI OLEH PIHAK KETIGA (STUDII PUTUSANN PENGADILANN AGAMAAKEDIRI NOMORR 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr)
Get PDFABSTRAKWakaf merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Dikuasai Oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr). Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan melakukan pengkajian permasalahan menganalisis hukum tertulis dari berbagai aspek seperti, ruang lingkup materi, teori, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan yang menjadi penyebab tanah wakaf yang dikuasai oleh pihak ketiga serta menganalisis Putusan Pengadilan No. 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr) telah sesuai ketentuan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan pertama, penguasaan tanah terjadi karena masalah interest atau needs yaitu kebutuhan, lalu pengklaiman. pihak ketiga yang melakukan penguasaan biasanya mengklaim secara paksa bahwa tanah wakaf tersebut adalah hak miliknya selanjutnya masalah relationship yang terkahir kurangnya pengawasan nazir terhadap tanah wakaf. Kedua, Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr menurut teori kepastian hukum tidak sepenuhnya memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum karena hakim fokus mencari kebenaran formil dengan mengutamakan pembuktian dari saksi. Ketiga, Akibat hukum tanah wakaf dalam Putusan PA Kediri Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr yaitu hakim tidak mengesahkan wakaf sehingga status wakaf Kembali menjadi tanah ketentuan hukum waris yang berlaku.Kata Kunci: Wakaf, Penguasaan Tanah, Pihak Ketiga ABSTRACTWaqf is one way to get land ownership rights. This research will discuss the Settlement of Waqf Land Disputes Controlled by Third Parties (Study of the Decision of the Kediri Religious Court Number 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr). The research used is normative juridical research by conducting a study of problems analyzing written law from various aspects such as the scope of the material, theory, legislation and others. This study aims to explain the causes of waqf land controlled by third parties and to analyze Court Decision No. 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr) has complied with legal provisions that are fair, beneficial, and have legal certainty. This study concludes, first, that land tenure occurs because of the problem of interest or needs, namely needs, then claims. Third parties who exercise control usually claim forcibly that the waqf land is their right, then the relationship problem is the last one, Nazir's lack of supervision over the waqf land. Second, legal considerations in the Decision of the Kediri Religious Court Number 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr according to the theory of legal certainty do not fully provide justice, benefit and legal certainty because judges focus on seeking formal truth by prioritizing evidence from witnesses. Third, the legal consequence of waqf land in the Kediri PA Decision Number 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr is that the judge does not ratify the waqf so that the status of the waqf returns to the land of the applicable inheritance law.Keywords: Waqf, Land Tenure, Third Part