Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM YANG MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT: STUDI EKSEKUSI HAK ATAS TANAH
Get PDFTesis ini berjudul tentang Pertimbangan Hukum Hakim Yang Mengabulkan Gugatan Penggugat: Studi Eksekusi Hak Atas Tanah. Yang menarik dalam pembahasan ini adalah mengenai Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang sudah dieksekusi, digugat oleh dr Meliza Zubir karena yang dieksekusi adalah salah satu nya tanah miliknya yang sudah bersertifikat, yang diperoleh dari jual beli pemilik surat atas nama PT. Amen Mulia sebelum perkara berlangsung dengan dasar Meliza Zubir bukanlah pihak dan serta sertifikat tanahnya tidak tercantum dalam amar putusan No. 172/Pdt.G/2015/PN.PLg Jo Putusan Nomor 64/PDT/2016/PT PLG Jis Putusan Nomor 87K/PDT/2017 yang berarti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak memiliki nilai eksekutorial putusan tersebut terhadap Meliza zubir karena tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara sebagai dasar eksekusi. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundangan-undangan, kasus, konseptual, dan analisis. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) adapun faktor yang menyebabkan suatu putusan ini tidak dapat dieksekusi dikarenakan gugatan penggugat kabur atau tidak jelas dan dinyatakan Non Eksecutable, 2) mengenai hambatan hukum yang di temukan dalam pelaksanaan eksekusi hak atas tanah dalam perkara tersebut adalah adanya eror in persona atau kekeliruan antara PT Amen Mulia dengan Meliza Zubir yang mana terdapat kaburnya dasar gugatan serta alasan tuntutan yang diajukan penggugat misalnya mengenai batas-batas obyek yang tidak jelas
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK ATAS PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN KREDIT OLEH PENGADILAN
Get PDFDalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 117/Pdt.G/2020/PN.PLG, Hakim kurang memberikan keadilan yang berimbang bagi bank mengingat sebagai kreditur telah mengalami kerugian akibat adanya tindakan wanprestasi dari debitur. Pembatalan akta perjanjian kredit juga memberi dampak bagi kinerja bank. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi bank yang akta perjanjian kreditnya dibatalkan oleh Pengadilan adalah dengan menggunakan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUHPer.
In Search of Ummah Welfare Model: The Revitalisation of Sharia Economic Law in Indonesia
Get PDFSharia economic law in Indonesia has been revitalised through legal unification and codification to improve national economic development. In this context, the Sharia economy has become a guideline in every transaction. Therefore, people must understand the Islamic economic concept to create maslahah (goodness) in every aspect of life. Sharia economic law is not a new system, as it has been implemented since the era of the Prophet. However, there is a need for adjustment in the implementation of the Sharia economic law from time to time to enable it responding the current development. This study employs qualitative inquiry, using library research to analyse Sharia economic law's history and legal development. Legal documents used include state laws and regulations, the regulations of the Bank of Indonesia, the fatwa of DSN-MUI, and others. This paper argues that the revitalisation of the Sharia economic law in Indonesia is in line with the efforts made by the predominantly Muslim population to conserve and develop the system. This includes non-legalised and legalised implementation of the Sharia economic system, such as Sharia banking. Furthermore, the system does not contradict the value of Pancasila and the 1945 Constitution’s pillars of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Sharia economic law, prioritising moral and religious principles, has proven to create maslahah and become a solution to the economic crisis. This was shown by the survival of Sharia banks during the 1998 economic crisis, maintaining the Sharia-standardised contract to create justice in society
A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoples’ Practices
No full textThe Indonesiancrime rate until May 2020 increased due to public orders and crime disturbances in the last 22 weeks.Data from correctional institutions in February 2021 showed that some regional offices were over capacity while others were normal. The 1945 IndonesianConstitution recognises traditional institutions in the criminal justice system and requires judges to consider legal values and a sense of justice in society. This study aims to determine Indonesia's customary criminal justice system as a form of restorative justice. This research used a socio-legal approach and found that public participation in Indonesia, through customary groups, can help prevent crime and solve problems through discussion and following applicable customary law processes. As a result, Indonesian researchers have regulated and recognised customary justice's existence and implemented it to deal with cases in their environment. Restorative justice is a criminal mechanism that aims to restore the relationship of the conflicting parties to the state before the conflict and is carried out informally. This concept is also an acknowledgement of oriental legal philosophy which, in resolving any conflict, always seeks to restore relations; macro stability or society can even affect the stability of the universe. The practice of Restorative Justice occurs in customary law. As a legal philosophy, the legal policy of implementing Restorative justice should be interpreted mainly as revitalising customary law if conflicts occur between fellow supporters of the same customary law. The settlement of cases in the Baduy community is straightforward. The settlement prioritises forgiving each other. Restorative justice is performed by combining criminal justice mechanisms with public participation in a discussion mediation
PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
Get PDFPemanfaatan tanah sebagai benda berharga merupakan hak dari setiap masyarakat untuk memanfaatkan dan menikmati dari hasil pengelolaan tanh tersebut. Namun dalam kenyataanya, dengan semakin banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, memberikan permasalahan tersendiri lantaran tidak sebandingnya rasio antara jumlah penduduk dan jumlah luas tanah. Selain itu faktor ketidakmampuan dalam melakukan pengelolaan tanah baik dari segi teknis, manajerial, dan finansial yang diawali dengan kegiatan jual beli yang berhubungan dengan objek tanah, menyebabkan banyaknya terjadi penelantaran tanah, sehingga berpotensi dapat mengakibatkan hapusnya hubungan hukum antara pemilik tanah dan tanah yang ditelantarkan. Penelantaran tanah yang kian banyak terjadi di wilayah Indonesia karena hal tersebut terjadi karena berbagai faktor yang melatarbelakangi baik dari segi administratif maupun dari segi finansial. Tentu perlu adanya campur tangan dari pemerintah untuk melakukan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, sebagai landasan hukum yang digunakan dalam melakukan pencegahan terhadap lahan dan potensi kawasan terlantar. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis ingin meneliti mengenai bagaimana tahapan dari penertiban tanah terlantar serta mengkaji mengenai upaya pendayagunaan tanah terlantar tersebut, sehingga memberikan kepastian hukum dan memberikan dampak yang baik dalam hal ketertiban administrasi pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penertiban kawasan dan tanah yang terlantar, serta disertai dengan pendekatan kontekstual. Dengan tujuan memperoleh pemahaman akan peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.Kata Kunci: Pendayagunaan Tanah; Penertiban Tanah; Peraturan Pemerintah; Tanah Terlanta
IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PUTUSAN PENGADILAN
Get PDFABSTRAKSetiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. bentuk perlindungan kejahatan terhadap anak belumlah maksimal, dimana Undang-undang hanya memberikan perlindungan berupa penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan. Smentara hak anak sebagai korban belum mendapatkan perhatian yang serius. Bentuk perlindungan yang dimaskud adalah nemtuk perlindungan setelah terjadinya tindak pidana, yang menimbulkan efek kepada korban. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaiamana Implementasi Hak Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam proses penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah penilitian hukum yuridis empiris, yaitu dengan cara pendekatan terhadap norma-norma hukum dan mengidentifikasi kondisi-kondisi sosial yang ada.Kata Kunci: Restitusi, Anak, Korban. ABSTRACTEvery child who is a victim of a crime is entitled to restitution, this can be seen in Article 2 of PP Number 43 of 2017 concerning the implementation of Restitution for children who are victims of criminal acts. the form of protection against crimes against children has not been maximized, where the law only provides protection in the form of criminal penalties for perpetrators of crimes. While the rights of children as victims have not received serious attention. The form of protection referred to is the form of protection after the occurrence of a crime, which has an effect on the victim. The problem discussed in this paper is how to implement the right of restitution for children who are victims of criminal acts in the process of investigation, prosecution, and court decisions. The research method used to discuss the problems in this research is empirical juridical research, namely by approaching legal norms and identifying existing social conditions.Keywords: Restitution, Children, Victims
PENERAPAN PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013
Get PDFPenelitian ini membahas mengenai penerapan Pasal 335 KUHP sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 serta kendala hukum dan upaya mengatasi dalam penerapan Pasal 335 KUHP Pasca Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang diperoleh ialah Pasal 335 KUHP sebelum adanya Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 banyak menimbulkan ketidak adilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penegak hukum dalam penerapan terhadap pihak yang dilaporkan, sehingga bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum. Penerapan Pasal 335 setelah Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 masih tidak memberikan rasa keadilan bagi tersangka apabila tersangka yang dilakukan dengan memakai ancaman kekerasan itu sama saja dengan percobaan tindak pidana di dalam pasal 351 ayat 5 tidak dipidana. Bahwa untuk mengatasi kendala Pasal 335 KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 dengan cara pelaksanaan restorative justice dengan mengutamakan perdamaian dan tidak mempersoalkan akibat dari perbuatan tersebut karena perbuatannya telah selesai
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN
Get PDFAbstrak : Kepemilikan Akta Kelahiran anak sebagai pengakuan negara atas identitas anak saat ini masih rendah karena sulitnya memenuhi persyaratan yaitu adanya Akta Nikah orang tua menurut UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perlu percepatan peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran. Maka perlu menganalisis dan menjelaskan kebijakan tersebut dalam rangka percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran, khususnya bagi orang tua yang tidak memiliki akta nikah dan bagaimana sinkronisasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, skunder, tersier. Hasil penelitian, bahwa dilakukannya percepatan kepemilikan akta kelahiran karena masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran anak, dengan ditetapkannya aturan SPTJM sebagai ganti syarat Akta Nikah maka dapat memberikan hak identitas dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Dari sisi sinkronisasi hukum kebijakan tersebut sebagai upaya memberi kemudahan adminstrasi kependudukan. Sebagai rekomendasi diharapkan perlu mengsinkronkan aturan UU Administrasi Kependudukan dengan maksud yang diatur kedalam SPTJM.Kata Kunci: Akta Kelahiran, Catatan Sipil, Prosedur Penerbitan Akta Kelahira
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA KASUS PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DI INDONESIA
Get PDFRevenge Porn atau biasa dikenal Pornografi Balas Dendam merupakan sebuah tindak kejahatan yang mana dilakukan dengan membuat maupun mengeksploitasi foto atau video berbasis seksual atau pornografi tanpa seizin atau persetujuan pemilik foto atauvideo asusila tersebut sebagai bentuk balas dendam dengan tujuan memperlakukan serta menjatuhkan citra diri korban, yang mana biasanya pihak perempuanlah yang menjadi korban utama dalam kasus pornografi balas dendam ini. Maraknya kasus pornografi balas dendam di Indonesia menjadikan sebuah perhatian khusus kepada seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah semakin meningkatnya kasus pornografi balas dendam ini. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kasus pornografi balas dendam yaitu diantaranya seperti budaya patriarki yang masih sangat melekat bagi masyarakat Indonesia, kurangnya pemahaman gender dari kalangan penegak hukum, penanganan yang sering kali mengakibatkan boomerang pada korban sendiri, serta rendahnya pemahaman masyarakat akan huku
CLIMATE CHANGE AND INTERNATIONAL LAW: REVIEWING COMMITMENT FROM ASEAN AND EU
Get PDFClimate change is a major issue occurring in our time. Global in scope and unprecedented in size, the repercussions of climate change include everything from changing weather patterns that endanger agricultural production to increasing sea levels that raise the possibility of catastrophic flooding. Considering the broad impact of climate change, all parties must take any measure necessary to address this issue, including primary regional organizations, namely the Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) and the European Union (EU). This study examines the approach of ASEAN and the European Union regarding climate change that dramatically impacts the country's stability. Research shows that ASEAN-EU cooperation on climate change consists of 3 (three) main collaborations, namely Green Growth and the Environment, ASEAN-EU Statement on the Paris Agreement Reaffirming Commitment to Cooperation to Address the Shared Challenges of Climate Change, and The Second EU-ASEAN High-Level Dialogue on Environment and Climate Change. These forms of cooperation emphasize the commitment of the European Union as an advanced regional organization to support ASEAN in dealing with the impacts of climate change and implementing policies to reduce the use of carbon gas. In addition, the comparison of ASEAN and European Union policies on climate change ASEAN and the European Union is based on indicators according to Article 4 of the UNFCCC, which consists of progress, reduction of carbon gas emissions and greenhouse effects, adaptation and mitigation, and implementation of national policies. In addition, it can be seen that ASEAN policies are more in the form of a framework in conferences that reduce various regulatory instruments with each focus. At the same time, the European Union uses an approach in the form of an action plan that will be integrated into one law on climate change, namely the European Climate Law.