Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN DI KABUPATEN BANYUASIN OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
Get PDFAbstrak: Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sejak lahir manusia membutuhkan tanah untuk berbagai kebutuhan baik untuk keperluan tempat tinggal, usaha pertanian, kegiatan sosial dan lain-lain. Keadaan yang demikian mengakibatkan banyaknya kejahatan maupun pelanggaran terhadap penguasaan tanah. Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Unit 3 Subdit II Ditreskrimum Polda Sumsel terkait tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin berdasarkan UU Nomor 51 Prp Tahun 1960 di Kabupaten Banyuasin dan kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan studi kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Dari hasil penelitian bahwa penegakan hukum tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di Kabupaten Banyuasin sebagaimana di atur dalam Pasal 6 UU Nomor 51 Prp Tahun 1960 tidak menimbulkan efek jera, sehingga perlu dilakukan upaya penegakan hukum agar lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang. Kata Kunci: Penegakan hukum;Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izi
GUGURNYA PENUNTUTAN ANAK MELALUI DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI LAHAT
Get PDFKendala-kendala dalam penerapan gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara Anak melalui diversi di Kejaksaan Negeri Lahat didapati dari faktor hukum, yaitu minimnya kualitas dan jumlah Penuntut Umum yang bertindak sebagai fasilitator diversi. Kemudian dari faktor masyarakat dan budaya, adalah pihak Anak Korban tidak memaafkan dan bersedia menghadiri musyawarah diversi termasuk menuntut nilai ganti rugi yang tidak wajar terhadap pihak Anak, dan pihak Anak tidak melaksanakan sebagian kesepakatan diversi mengenai penggantian nilai kerugian biaya pengobatan yang wajar bagi Anak Korban. Kebijakan hukum pidananya di masa mendatang adalah pembentukan norma mengenai pencabutan dan/atau pembatalan atas kesepakatan diversi yang ditetapkan oleh Pengadilan serta ketetapan penghentian penuntutan yang diterbitkan oleh Kejaksaan atas perintah Pengadilan, atas kondisi dimana pihak Anak tidak melaksanakan kesepakatan diversi setelah ditetapkan oleh Pengadilan. Konsekuensinya, perkara Anak harus dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa dan diputus sebagaimana serupa apabila tidak tercapai kesepakatan diversi di tingkat penuntutan
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MENYURUH MELAKUKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING PASIR TIMAH DILAUT BANGKA BELITUNG
Get PDFTindak pidana illegal mining tidak hanya dilakukan oleh Pelaku Namun ada juga orang yang menyuruh melakukan tindak pidana. Tindak pidana pertambangan mengenai yang menyuruh melakukan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP adalah Pertanggungjawaban pidana sama dengan pelaku tindak pidana. Penambangan Timah di Laut Bangka Belitung tanpa izin oleh masyarakat menggunakan Tambang Inkonvensional Apung itu hanya mengambil kandungan timah, terlepas dari dampak lingkungan yang menjadi masalah dilaut Bangka Belitung. Didalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana disebut seorang pelaku tidak langsung.Pelaku tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya,melainkan dengan perantaraan orang lain.Ketntuan pidana Pasal 55 KUHP seorang pelaku tidak langsung itu dapat diputus hukumannya yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri.Putusan Nomor 185 /Pid.B/LH/2021/ PN SGL pada Putusannya majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti secara meyakinkan dan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penambangan tanpa izin
JURIDICAL ANALYSIS OF E-CONSENT SERVICES BASED ON LAW NUMBER 17 OF 2023 ON HEALTH AT ZAINAL ABIDIN HOSPITAL, PAGAR ALAM, WAY KANAN
Get PDFThe“development of information technology in the health sector has significantly changed how health services are delivered and regulated. One important change is the shift from conventional informed consent (oral or written) to e-consent or electronic technology-based consent. According to Article 335 of Law No. 17 Year 2023 on Health. Informed consent is a key element in ethical and legal medical practice. The main principle is the individual must give that consent. Based on Article 2 paragraph (1) Permenkes RI Number 290 /Menkes / Per / III / 2008 concerning Medical Action Consent states that “All actions that will be carried out on patients must obtain consentâ€, therefore the article aims to analyze the rules for implementing e-consent and the obstacles to the application of e-consent in health services, especially at the Hospital Rsud Zainal Abidin Pagar Alam Way Kanan. This research method uses normative Judicial legal research. The results showed that the rules for e-consent have been regulated in Indonesian legislation, but the use of e-consent has weaknesses, such as patients, doctors, and other medical personnel not being accustomed to changes from conventional to digitalization. In addition, inadequate equipment from the Hospital is also an obstacle to implementing this E-consent service.â€The proposed suggestion is the need for improvement and training regarding the rules and work practice training related to e-consent between doctors, medical personnel, and patients at Zainal Pagar Alam Way Kanan Hospital
PERADILAN AGAMA SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Get PDFThe Religious Courts in Indonesia as Islamic law enforcement institutions have a structured format to ensure justice in resolving family and religious cases. This includes religious judges, clerks and administrative officers, designed in accordance with legislation specifically related to Islamic law, making the process in accordance with the principles of the Koran and hadith. Religious judges play a central role as interpreters of Islamic law. Religious court decisions are not only based on legal facts, but also consider human values and morality in accordance with Islamic law. Religious courts are not only a dispute resolution forum, but also a place for mediation to achieve justice. Alternative methods such as mediation are becoming an integral part of the religious justice format, offering solutions that are in line with Islamic values and promoting constructive dialogue. This process allows for a fair and dignified resolution, while maintaining harmony in society. The importance of enforcing Islamic law through religious courts is not only in the context of justice, but also as a form of respect for religious diversity in Indonesia. Its structured format and detailed explanations reflect the religious courts' commitment to maintaining integrity, justice and social harmony in a multicultural society and diverse beliefs. This research aims to analyze the position and authority in the religious justice structure in terms of statutory regulations. The research uses normative legal research. The approach used is a statutory regulation approach. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively. The role of the Religious Courts is to regulate the traffic of case examinations in courts within the scope of the Religious Courts. Judicial power is a fundamental power as a pillar of power which has the function of upholding justice without the participation of other powers. The authority of religious courts concerns two things, namely relative authority and absolute authority
PERSIAPAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI EMBARGO KELAPA SAWIT SEBAGAI DAMPAK PENERAPAN EUROPEAN UNION DEFORESTATION FREE REGULATION (EUDR)
Get PDFIsu deforestasi ini mendapat sorotan dari Uni Eropa yang kemudian mengeluarkan kebijakan European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) yang mengakibatkan embargo kelapa sawit yang teridentifikasi deforestasi hutan. European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) merupakan salah satu upaya dari Uni Eropa dalam mengatasi isu deforestasi hutan. Penerapan EUDR ini mengakibatkan terjadinya embargo terhadap beberapa komoditas yang berpotensi dihasilkan melalui deforestasi hutan. Dengan mengurangi atau menghentikan konsumsi komoditas atau produk yang terkait dengan deforestasi, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Sebagai salah satu negara produsen kelapa sawit, Indonesia berpotensi mengalami embargo kelapa sawit sebagai dampak penerapan EUDR. Untuk itu, apabila Indonesia mengekspor kelapa sawit ke Uni Eropa, maka harus melewati proses uji tuntas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal (3) Regulation (EU) 2023/1115 of European Union Deforestation Free Regulation (EUDR). Dalam menghadapi EUDR, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa peningkatan sistem ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)
The Problems of Business Competition Supervisory Commission’s Authority of Core-Plasma Partnership Agreements
Get PDFOne of the government's efforts to improve the ability of Micro, Small, and Medium Enterprises (“MSMEsâ€) to conduct business activities is to execute a partnership system between Large Enterprises and MSMEs. In practice, violations are still found in the implementation of partnerships between Large Enterprises and MSMEs, the appropriate supervision is required from the relevant institutions. This paper examined the legal basis of the Business Competition Supervisory Commission (“KPPUâ€) in supervising the implementation of partnerships between Large Enterprises and MSMEs as well as the form of supervision conducted by KPPU on the implementation of partnerships. The research used a normative juridical by using secondary data sources. The typology of research used descriptive-analytical, which describes the authorities of KPPU in supervising business competition in Indonesia in terms of the implementation of partnerships comprehensively. This study has resulted, even though Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition does not state KPPU’s authority to supervise partnerships, though concerns to several related laws and regulations such as Law Number 20 of 2008 concerning MSMEs in conjunction with Government Regulation Number 7 of 2021 concerning the Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and MSMEs, it is found that provisions authorize KPPU to supervise partnerships. The form of supervision over implementing partnerships conducted by KPPU includes providing consultations, evaluations, suggestions, and considerations related to government policies, harmonization of policies, and law enforcement. Furthermore, examining of alleged violations of the oil palm plantations of core plasma partnership between PT STP and Koperasi THB marks the KPPU's authority in partnerships law enforcement
Pemanfaatan dan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Strategi Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Serta Kedaulatan Maritim
No full textIndonesia merupakan Negara kepulauan yang kaya akan sumber daya laut dan memiliki wilayah maritim yang strategis serta puluhan pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan dengan negara tetangganya. Melimpahnya potensi sumber daya wilayah negara ini menuntut pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar melalui peningkatan ekonomi dan investasi. Selain itu, penetapan batas laut berdasarkan hukum internasional dan nasional merupakan tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan dan memaksimalkan potensi pulau-pulau kecil terluar. Artikel ini membahas pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil terluar untuk mengantisipasi pelanggaran wilayah Republik Indonesia dengan memperkuat kedaulatan maritim. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia antara lain rentannya pelanggaran wilayah dari sisi pertahanan dan keamanan, kurangnya pemanfaatan potensi ekonomi wilayah pulau-pulau kecil, terbatasnya aksesibilitas masyarakat, serta kurangnya pengembangan ekosistem hayati. Solusi penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar Indonesia dapat dilakukan dengan strategi memaksimalkan kerja sama maritim, memperkuat pertahanan dan keamanan, serta mempercepat perekonomian nasional. Pembangunan pulau-pulau kecil terluar Indonesia dalam rangka memperkuat kedaulatan negara memerlukan berbagai aspek penunjang, yaitu aspek ekonomi, pertahanan, keamanan, dan hukum
Perbandingan Pengaturan Hukum Naturalisasi Indonesia Dengan Korea Selatan
Get PDFNaturalisasi merupakan tata cara yang dilakukan oleh warga negara asing untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara yang diinginkan dengan memenuhi persyaratan ataupun ketentuan hukum dari negara yang dituju. Ada berbagai macam jenis naturalisasi yang diterapkan oleh masing-masing negara. Di Indonesia sendiri terdiri dari dua jenis naturalisasi, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa dimana hal tersebut serupa dengan jenis naturaliasasi yang diterapkan oleh Republik Korea Selatan. Dengan demikian, penelitan ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan hukum naturalisasi yang diterapkan oleh Indonesia dengan Republik Korea Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dimana peneliti akan membandingkan peraturan perundang-undangan ataupun norma sebagai objek utama penelitian. Data dari penelitian ini didapat berdasarkan sumber data sekunder berupa sumber-sumber dari kepustakaan. Selanjutnya data yang telah didapat akan diolah dan dianlisis secara kualitatif sehingga mengasilkan kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwasanya pengaturan hukum naturalisasi antara Indonesia dan Republik Korea Selatan memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan pada jenis naturalisasi masing-masing negara. Kesamaan pengaturan hukum naturalisasi Indonesia dengan Republik Korea Selatan terdapat pada jenis naturalisasi biasa yang ada di Indonesia dengan jenis naturalisasi umum dan naturalisasi sederhana yang ada di Republik Korea Selatan. Sementara itu pengaturan hukum naturalisasi istimewa yang diterapkan oleh Indonesia dan Republik Korea Selatan memiliki sejumlah perbedaan yang mendasar
Problematics of Inter-Regional Cooperation in Indonesia
Get PDFThis article aims to identify the problems of implementing inter-regional cooperation from the widest possible autonomy perspective. This becomes important because cooperation between regions seems to run well shortly after policies in the form of laws and government regulations are enacted. However, in regional cooperation, many problems lurk and can lead to the failure of cooperation between regions. This research is legal research using a statute approach, a conceptual approach, and a historical approach. This research method and approach are appropriate to explain the problematic phenomenon of cooperation between regions in Indonesia based on Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. Based on the results of preliminary research, several problems arise in the implementation of regional cooperation, especially cooperation between regions, including the following: First, cooperation between regions whose object is related to income sharing often experiences difficulties in its implementation, especially in determining the amount of income/profits for each region; Second, the emergence of regional egoism, especially in the cooperation between the Parent Region and the regions resulting from the expansion; Third, the lack of data and information about the object of cooperation that has the potential to be better if implemented through cooperation between regions that are geographically close together; Fourth, the lack of initiation to carry out cooperation between regions due to the mindset of each region to deal with internal affairs only; and Fifth, no institution/agency specifically handles inter-regional cooperation