Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
Adat Law as a Foundation for Advancing Indonesian Agrarian Law to Maximise Societal Welfare
Get PDFThe evolution of agrarian law in Indonesia, particularly land law, must adhere to the constitutional mandate of promoting the welfare of the populace. This subject is compelling because existing studies predominantly address the legal-formal dimensions of customary land law without adequately examining its practical implications for public welfare. This research investigates whether the development of Indonesian land law is in accordance with the Agrarian Law and explores how to formulate legal frameworks that mitigate land disputes and conflicts related to the utilisation of Ulayat Land for development purposes. The objective is to present alternative recommendations for resolving national agrarian law issues, often diverging from constitutional directives. Employing a normative research method, this study draws on both legal and non-legal materials through philosophical, legislative, historical, conceptual, comparative, and futuristic lenses. The findings reveal that the current development of national agrarian law does not fully align with the Agrarian Law's mandate to enhance the welfare of the Indonesian people. Therefore, this research offers alternative legislative methods aimed at producing agrarian legal instruments that more effectively promote the prosperity of the Indonesian population
UPAYA ANTISIPATIF PERKARA PENCUCIAN UANG BAGI NASABAH BANK SUMSEL BABEL MELALUI METODE CUSTOMER DUE DILLIGENCE
Get PDFKemajuan teknologi di sektor perbankan dapat diibaratkan seperti pisau bermata dua yaitu di satu sisi bank dapat memberi kemudahan bagi nasabah, tetapi di sisi lain dengan adanya kemudahan tersebut dapat meningkatkan risiko munculnya kegiatan ilegal seperti kegiatan pencucian uang. Kegiatan pencucian uang sangat rentan terjadi di sektor perbankan sehingga menjadi perhatian penting bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi segala kegiatan pelayanan nasabah dan kegiatan usahan perbankan. Sebagai strategi untuk mencegah terjadinya kegiatan pencucian uang maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan sektor perbankan untuk menerapan program Anti Pencucian Uang (APU) melalui penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dan manajemen risiko bank. Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang (APU) terhadap pelayanan nasabah perbankan pada Kantor Pusat Bank Sumsel Babel dan pengaruh dari penerapan Customer Due Dilligence (CDD) terhadap pelayanan nasabah perbankan dalam memitigasi risiko bank atas kegiatan pencucian uang pada Kantor Pusat Bank Sumsel Babel. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris yang didukung data sekunder dengan menggunakan metode pendekatan analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dalam program Anti Pencucian Uang (APU) di sektor perbankan dilandaskan oleh undang-undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) serta penerapan Customer Due Dilligence (CDD) juga memberikan pengaruh besar terhadap pencegahan pencucian uang di sektor perbankan melalui manajemen risiko
TANGGUNGJAWAB PEMBERI KUASA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA KUASA
Get PDFRealitas manusia sebagai mahluk sosial, menjadikan individu yang satu memberikan kepada individu lainnya suatu kewenangan berbuat untuk dan atas namanya. Dalam hukum perdata pemberian kewenangan sesuatu perbuatan oleh seseorang untuk dirinya kepada seorang lainnya sebut pemberian kuasa. Pelimpahan kewenangan bertindak atau pemberian kuasa dalam hukum perdata bertujuan untuk memenuhi kepentingan pemberi kuasa, dengan catatan bahwa kuasa tersebut harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam perjanjian kuasa, pemberi kuasa tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum atas tindakan penerima kuasa yang melampaui isi perjanjian. Meski demikian, secara akademik masih terdapat perdebatan mengenai apakah pemberian kuasa dapat mengakibatkan pemberi kuasa turut dianggap bertanggung jawab secara pidana. Beberapa ahli berpendapat bahwa tanggung jawab pemberi kuasa hanya dapat timbul jika tindakan penerima kuasa sesuai dengan isi perjanjian atau terdapat unsur kelalaian dari pemberi kuasa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis hubungan hukum antara pemberi dan penerima kuasa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian kuasa tidak dapat dijadikan dasar bagi pemberi kuasa untuk ikut bertanggung jawab secara pidana apabila penerima kuasa melakukan tindakan di luar kewenangan yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh batalnya perjanjian kuasa secara hukum apabila tidak memenuhi syarat causa halal, yaitu suatu sebab yang sah menurut hukum. Dengan demikian, batasan kewenangan dalam perjanjian kuasa menjadi elemen penting untuk melindungi pemberi kuasa dari tanggung jawab atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BANK YANG MENGHILANGKAN DOKUMEN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN KREDIT
Get PDFIn practice, the Civil Servant Appointment Decree can be used as credit guarantee, but sometimes there are banks as creditors (guarantors) have lost the Decree, thus causing losses to customers as debtors. The aim of this research is to explain and analyze the judge's legal considerations and liability of the Bank for losing credit guarantee documents based on Mataram District Court Decision Number 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr. This research is normative legal research, with a collecting legal materials technique obtained from literature studies. The result of this research indicates that the standing of the Civil Servant Appointment Decree in Indonesian guarantee law is that it is not a form of guarantee according to general guarantees and special guarantees which consist of material guarantees and individual guarantees. However, the Bank accepted the Civil Servant Appointment Decree as credit guarantee for civil servants through a credit agreement, on the grounds that it had economic value, because the Bank was given a power of attorney from the debtor's office to deduct the debtor's salary. Regarding the judge's legal considerations, this was because the Bank as the Defendant had committed an unlawful act in the form of negligence which caused the Plaintiff to no longer have the opportunity to use his Civil Servant Appointment Decree as guarantee for credit at another Bank in the future, and therefore, the Defendant was obliged to take responsibility for his negligence by replacing losses suffered by the Plaintiff. Regarding the Bank's liability, it is declared negligent for committing an unlawful act with a penalty of compensating for the losses suffered by the Plaintiff and the potential for administrative sanctions in the form of fines, written warnings, suspension of certain business activities, and revocation of business permits by the Management of Bank Indonesia, including the potential for imprisonment and fines against the Board of Directors or bank employees if they are proven to have intentionally lost the document
Signifikansi Ekosida sebagai Kejahatan Internasional di bawah Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional
Get PDFPada 1 dekade terakhir, terdapat wacana untuk memasukkan ekosida di bawah yurisdiksi Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional sebagai kejahatan internasional. Hal ini didorong oleh kerusakan lingkungan yang semakin parah hingga menyebabkan hancurnya ekosistem, risiko kesehatan terhadap makhluk hidup, serta meningkatnya bahaya dan frekuensi bencana alam. Terdapat pro dan kontra selama diskusi wacana menjadikan ekosida sebuah kejahatan internasional. Beberapa kelompok mendukung secara penuh untuk segera menjadikan ekosida sebuah kejahatan internasional, ada pula beberapa kelompok yang menolak dengan alasan ketidakcocokan karakter ekosida dengan unsur-unsur kejahatan internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa ekosida harus menjadi kejahatan internasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 jenis pendekatan yakni pendekatan regulasi, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam ruang lingkup hukum internasional. Penulis berpandangan terdapat 3 alasan mengapa ekosida harus masuk sebagai kejahatan internasional di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Ketiga hal tersebut antara lain (1) ekosida memenuhi unsur-unsur kejahatan internasional; (2) ekosida merupakan bagian dari asas common concern of humankind yang menjadi dasar dapat diadakannya yurisdiksi universal terhadap kejahatan ekosida; dan (3) tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan kerap kali tidak ditanggapi tegas oleh pemerintah negara
The Legal Politics of Outsourcing and Its Implication for the Protection of Workers in Indonesia
Get PDFThis research aimed to analyse where the legal politics concerning outsourcing in Indonesia's legal system by scrutinizing its regulation in Book III of the Civil Code and enforcement of the Government Regulation in lieu of Law concerning Job Creation Law Number 6/2023, with its following implication to protect workers at the national level. This research employed doctrinal legal research on legal instruments related to outsourcing with statutory, conceptual, and historical approaches. The research showed that legal politics concerning outsourcing had experienced dynamic congruence with the political configuration when the legislative product on outsourcing was made. The differences emerge where outsourcing is not restricted to certain occupations in Book III of the Civil Code of Indonesia. However, Law Number 13/2003 restricted the definition of outsourcing to occupations not related to core businesses. Law Number 11/2020 and Government Regulation Number 35/2021 fit employers. Both laws govern the legal protection for outsourced employees with the transfer of undertaking to protect employment regarding changing vendors with the condition that the jobs are still available. Meanwhile, the type of work outsourced is unlimited, resulting in a deficit compared to the previous norm
Jurisdictional Disputes between Central and Local Governments in the Management of Coal Mining
Get PDFOn June 10, 2020, President Joko Widodo ratified the amendment of Law Number 4 of 2009 to Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal, one of the substances that changed the rules of authority in granting licenses from initially located in the local government to the central government. Therefore, this study aims to analyse the issue of authority between the central government and local governments in coal mining management after the issuance of the Minerba Law in 2020. This research uses a qualitative approach using institutional data surveys as a data collection method. The collected data is analysed using descriptive analysis: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings in this study explain that in Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the authority of local governments is withdrawn to the central government, starting from Mining Business License (IUP), People's Mining License (IPR) and Special Mining Business License (IUPK), Special Mining Business License (IUPK), Rock Mining License (SIPB), Transfer Permit, Transportation and Sales Permit, Mining Service Business License (IUJP), and Sales IUP. Although all local government authorities are fully withdrawn from mining licensing, local governments can still carry out mining licensing if the central government delegates authority based on statutory provisions. This latest regulation emerged through the idea of the government together with the House of Representatives on the grounds of simplifying licensing by easing requirements to increase investment obtained by the state. However, this change makes it seem as if the government wants to return to the era of centralisation. It is contrary to the spirit of decentralisation and regional autonomy that is being embraced in Indonesia.
Legal Protection for Nightclubs Female Workers in Bali
Get PDFThis study aims to identify, analyse, and find the risks and legal protections for female workers at nightclubs in Badung, Bali, Indonesia. Through empirical legal research, based on the study's results, it can be found that there are many risks faced by female workers who work at nightclubs. The risks faced by female workers at nightclubs in Badung, Bali, can include health risks (physical and mental/psychological), safety risks, risks of victimisation (becoming victims of criminal acts), getting a negative prejudice from the community, being ostracised, and the risk of falling into prostitution and drug abuse. Legal protection for female workers in nightclubs has yet to be implemented optimally. Many rights and protections are owned by women who work in nightclubs, but nightclubs cannot reach them. There are still many violations of the law against female workers. Management does not provide rights for night workers in accordance with the provisions of the Manpower Act because these workers are not included in the Labor Union. The legal consequences for women workers at night entertainment sites need better legal protection, especially in the context of the labour force. Stigmatising women employees at night recreation sites as prostitution workers also weakens protection for them.Women workers do not fight for their rights because they do not have much understanding of their rights
VALIDITAS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SEBAGAI DASAR TERUTANGNYA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Get PDFLaw Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between Central Government and Regional Governments and Government Regulation Number 35 of 2023 concerning General Provisions of Regional Taxes and Regional Levies amend the provisions on the due date of Acquisition fee Rights to Land and Buildings (BPHTB in Indonesia). One of the changes is that in sale and purchase transaction, BPHTB is due at the time Conditional Sale and Purchase Agreement (PPJB in Indonesia) is made and signed. The determination due date of BPHTB at the time of PPJB gives rise potential violation of transfer/acquisition of rights to land and buildings principle, which must go through the process of factual submission and juridical submission by signing the Deed of Sale and Purchase (AJB in Indonesia) before the Land Deed Official (PPAT in Indonesia). This research discusses the validity of PPJB, which serves as the basis for the due date of BPHTB for sale and purchase transactions. This research is a normative legal study with a statutory, conceptual, and theoretical approach. The research is conducted by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the research results, it can be concluded that PPJB is only a preliminary conditional agreement and not a valid basis for the transfer/acquisition of rights to land and buildings. Therefore, using PPJB as the basis of due date of BPHTB is not appropriate because BPHTB, according to Article 1 number (37) of Law No. 1 of 2022, is a tax on acquisition of rights to land and buildings. This also constitutes a violation of transfer/acquisition of rights to land and buildings principle, causing injustice to taxpayers who have been charged BPHTB even though they have not legally acquired the transfer of rights to land and buildings
TUNTUTAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
Get PDFTuntutan pidana mati oleh JPU terhadap pelaku peredaran gelap narkotika khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan didasarkan pada kewenangan penuntutan oleh JPU menurut Undang-Undang tentang Kejaksaan dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Narkotika yang mengandung ancaman pidana mati Pertimbangan hakim dalam memutus pidana mati terhadap pelaku peredaran gelap narkotika secara yuridis adalah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pada fakta-fakta persidangan yang berasal dari alat-alat bukti yang sah termasuk barang bukti narkotika dalam bentuk tanaman yang beratnya di atas 5 (lima) gram yang memang terhadap terdakwa diancam pidana mati. Sedangkan pertimbangan secara non yuridis, adalah hal-hal yang memberatkan terdakwa yang pada pokoknya antara lain karena perbuatan terdakwa tidak sejalan dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang memerangi peredaran gelap narkotika, perbuatan tersebut merusak mental dan generasi muda, dan jumlah narkotika yang dikuasai sebagai perantara dan akan diedarkan oleh terdakwa adalah dalam jumlah besar dan sebagian besar telah berhasil diedarkan ke masyarakat