Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
Standardisation of Foreign Labour Investigation of Mineral Mining Company
Get PDFThe era of free trade, including trade in labour services, has been confirmed in the General Agreement on Trade in Services, which guarantees everyone the right to work anywhere, including in Indonesia, without discrimination while complying with Indonesian national laws. However, the entry of foreign workers raises several problems in the social and economic fields as well as security and order regarding the placement of these foreign workers. Regulation over the workers is ineffective because only a few authorities are delegated to the local government. This study aims to determine and measure the effectiveness of supervision of foreign workers by the Department of Manpower and Transmigration of the Central Sulawesi Province and to describe the supervision standards of foreign workers that already exist and should be implemented. The empirical legal research is used to examine the provisions of the supervision of foreign workers through observation, in-depth interviews, and focus group discussions. The data that have been collected are processed, classified, qualified, and then analysed qualitatively. The study found that only a few authorities regulated the duties and functions of supervision. The standard of foreign worker supervision has yet to be specifically regulated, so it still faces obstacles regarding coordination between the authorised agencies
Human Rights Violations and Corporate Criminal Liability: An Analysis of the New Indonesian Criminal Law
Get PDFIn light of the increasing role of corporations in facilitating gross human rights violations, this article seeks to evaluate the implementation of the Indonesian Criminal Law in addressing corporate criminal liability. Notably, the recently amended Indonesian Criminal Law recognizes corporations as subjects of criminal law, but Law No. 26 of 2000, which regulates gross human rights violations, does not. Consequently, this research specifically scrutinizes the Indonesian Criminal Code, Law No. 26 of 2000, and international legal standards to answer the issues: rules of aiding and abetting under international criminal law and the applicability of corporate culture theory, and the implementation of Indonesian Criminal Law in addressing corporate criminal liability for gross human rights violations. Examining these issues relies on three methodologies, namely the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of this article uncover that the recognition of corporations as subjects under the new Indonesian Criminal Code and rectification of the ratione materiae of Law No. 26 of 2000 open the avenue for corporations to be held criminally liable for gross human rights violations based on aiding and abetting. Furthermore, the theory of corporate culture envisaged in the new Indonesian Criminal Code renders the plausibility of holding corporations liable if they are deemed to cultivate a culture that pushes or encourages a gross human rights violation.
LELANG HAK TANGGUNGAN YANG OBJEKNYA DI KUASAI PIHAK KETIGA
Get PDFSistem perundang-undangan Indonesia, lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual-beli pada umumnya. Oleh karenanya cara penjualan lelang diatur dalam undang-undang tersendiri yang sifatnya Lex Spesialis. Kekhususan (spesialisasi) lelang ini tampak antara lain pada sifatnya yang transparan/keterbukaan dengan pembentukan harga yang kompetitif dan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaaan lelang itu dipimpin oleh seorang Pejabat Umum, yaitu Pejabat Lelang yang mandiri. Kepastian hukum karena dilaksanakan oleh pejabat lelang serta dibuat risalah lelang sebagai akta otentik yang dipergunakan untuk proses balik nama kepada pemenang lelang. Cepat dan efisien, karena sebelum proses lelang dilakukan selalu didahului dengan pengumuman lelang sehingga peserta dapat berkumpul pada saat lelang dilaksanakan. Aman, karena dalam proses lelang disaksikan oleh pimpinan serta dilaksanakan oleh Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah yang bersifat independent. Adil, hal ini dikarenakan bersifat terbuka atau transparan dan objektif. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Pembeli, Penjual, Pejabat Lelang (dulu disebut Juru Lelang), serta Pengawas Lelang (dulu disebut Superintendent). Pemberian tanggungan oleh pihak ketiga atau debitor kepada kreditor, sebab pihak kreditor memiliki sebuah kepentingan bahwa dalam ikatan ini debitur harus melakukan pemenuhan kewajiban pada berbagai perjanjian, kreditor sebagai pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi debitor membutuhkan suatu jaminan. Oleh karena itu perjanjian pokok tersebut biasanya terdapat perjanjian tambahan yakni perjanjian penjaminan. Pembuatan keduanya secara terpisah, akan tetapi kedudukan perjanjian penjaminan sangatlah bergantung pada perjanjian pokok. Hal tersebut harus dilaksanakan guna melindungi pihak kreditor, maka dari itu kreditor akan tetap memperoleh hak piutangnya jika terjadi wanprestasi pada debitor. Pada Perjanjian Pokok umumnya semua pihak sudah dengan tegas berjanji bahwa jika debitor wanprestasi, guna melunasi utang debitor, kreditor berhak melakukan pengambilan sebagian ataupun keseluruhan hasil penjualan harta jaminan tersebut
PENEGAKAN HUKUM NOTARIS YANG MENGGUNAKAN DATA PRIBADI ORANG LAIN DALAM AKTA: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN DATA
Get PDFPerkembangan teknologi pada saat ini berdampak pada perkembangan profesi hukum. Dampak dari profesi hukum tersebut dirasakan oleh profesi notaris. Notaris yang dalam kewenangannya membuat akta otentik berisikan data pribadi seseorang, tentunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi maka secara langsung notaris juga harus tunduk atas ketentuan aturan tersebut. Masalah terjadi di wilayah hukum Sumatera Utara, terdapat Notaris F.C.M. S.H., M.Kn yang dilaporkan karena permasalahan pemakaian data pribadi orang lain dalam pembuatan akta otentik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penegakan hukum dalam penanganan kebocoran data pribadi oleh notaris di Sumatera Utara. Metode riset yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Analisis yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi masuk kedalam kategori subjek hukum perorangan. Notaris dalam menjalankan tugasnya memiliki kewajiban-kewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi yang ditentukan oleh undang-undang, bilamana terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris maka penegakan hukum yang bisa dilakukan ada pada ranah administrasi dan pidana. Sanksi yang bisa dijatuhkan kepada notaris ini bisa berupa sanksi administrasi yang ditentukan pada Pasal 57 ayat (2) dan sanksi pidana pada Pasal 67 ayat (1) sampai (3) UU PDP
KEABSAHAN AKTA NOTARIIL TERHADAP JUAL BELI OBJEK LETTER C TANAH
Get PDFPermasalahan agraria merupakan permasalahan atau sengketa mengenai objek agraria yang sering terjadi yaitu sengketa mengenai kepemilikan hak atas tanahnya, termasuk di dalamnya adalah peralihan hak atas tanah melalui jual beli dengan objek tanah Letter C. Berdasarkan konteks tersebut, penulis akan membahas mengenai keabsahan akta notaris terhadap jual beli objek tanah letter c. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian memahami konsep keabsahan akta notaris terhadap objek tanah Letter C yang diteliti, kemudian menguraikan bahan-bahan hukum yang relevan yang telah diperoleh kemudian diklarifikasikan berdasarkan rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta jual beli dengan objek tanah Letter C dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW, dan dalam praktek jual beli objek tanah yang belum bersertipikat berdasarkan hukum adat telah memenuhi asas terang, tunai dan riil, serta dalam proses pendaftaran sertipikat untuk pertama kali harus melampirkan dokumen pelengkap. Kewenangan pembuatan Akta Jual Beli apabila objek tanah belum bersertipikat atau Letter C/Girik/Petok yang mayoritas berada di desa, maka akta jual beli dapat dibuat oleh PPAT Camat. Saran dalam penelitian ini adalah masyarakat yang akan atau ingin memperjualbelikan tanahnya, sebaiknya menghindari jual beli dengan akta di bawah tangan, hal ini akan mengakibatkan objek tanah tersebut rentan terjadi sengketa karena tidak memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanahnya, alangkah lebih baik jual beli tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
ANALISIS PENGESAMPINGAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI PERKARA PENCABULAN ANAK YANG PINGSAN
Get PDFDalam menjatuhkan putusan terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.SusAnak/2019/PN.Pbm adalah karena ketentuan Pasal 290 ke-1 KUHP mengandung unsur “orang itu pingsan/tidak berdaya†sedangkan khususnya ketentuan Pasal 76E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UUPA) tidak mengandung unsur tersebut. Artinya, Hakim telah mengesampingkan asas lex specialis derogate legi generali. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum yang timbul apabila Hakim memutus Anak dengan mengesampingkan asas lex specialis derogate legi generali adalah ketidakadilan bagi Anak Korban karena Anak dipidana lebih ringan menurut KUHP dibandingkan yang diancam menurut UUPA, serta potensi adanya penjatuhan pidana yang lebih ringan bagi pelaku dalam perkara lain apabila Hakim menafsirkan terdapat kekosongan hukum pengaturan ancaman pidana dalam UUPA mengenai unsur “(Anak Korban) pingsan/tidak berdayaâ€. Putusan Hakim yang seharusnya di masa mendatang adalah melalui alternatif penjatuhan pidana seberatberatnya menurut ketentuan Pasal 290 ke-2 atau ke-3 KUHP atau Pasal 76E juncto Pasal 82 ayat (1) UUPA karena ketiganya mengatur ancaman pidana apabila korban adalah anak walaupun ketiganya pula tidak mengandung unsur “(Anak Korban) pingsan/tidak berdayaâ€. Tetapi, unsur ini tidak perlu dibuktikan lebih jauh karena dengan fakta adanya atau terdapatnya Anak Korban dan adanya pengaduan dari orang tua ke pihak Kepolisian dan pengakuan Anak Korban yang tidak menerima perlakuan pencabulan terhadap dirinya, maka sudah terpenuhilah unsur-unsur tindak pidana pencabulan dalam KUHP dan UUP
RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADA IZIN POLIGAMI
Get PDFPenelitian tentang Ratio Decidendi Putusan Hakim Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak ada Izin Poligami dalam putusan Nomor. 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr)â€. Salah satu poligami yang dilakukan secara tidak sesuai mengakibatkan batalnya perkawinan poligami. Hal ini diatur dalam Undang-undang tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinanâ€. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim yang telah mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut serta bagaimana Akibat Hukum di Pengadilan Agama sebagaimana dalam Putusan Nomor 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa, sesuai dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu alasan pembatalan perkawinan adalah ketika seeorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama maka dapat dilakukannya pembatalan perkawinan dan Akibat hukumnya pada kelahiran anak yang sah, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Diharapkan sebelum melangsungkan perkawinan sebaiknya para pihak harus memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
Problematik Pengaturan Sumber Daya Air Dan Pemenuhan Hak Atas Air Bagi Masyarakat
Get PDFPenelitian ini membahas pembentukan peraturan perundang undangan dan persoalan pemenuhan hak atas air. fokus utama dari penelitian ini adalah mengenai hak masyarakat untuk dapat mengakses dan memperoleh air untuk melangsungkan kehidupannya. Di dalam penelitian ini juga diangkat sebuah kasus yang akan menggambarkan tentang bagaimana problematika pembentukan peraturan perundang undangan (making law prosess) teraktualisasikan dalam realita kehidupan masyarakat di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa masih terdapat masalah dan tantangan yang cukup serius di sektor hukum air dan upaya pemenuhan hak atas air di Indonesia, terutama dihadapkan pada masifnya agenda global untuk melakukan upaya privatisasi air yang seringkali agenda tersebut bersifat kontradiktif dengan gagasan dan upaya pemenuhan hak atas ai
Pemesanan Makanan Secara Online (Online Food Delivery) Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Sistem Hukum di Indonesia
Get PDFTransaksi elektronik khususnya pada pesan-antar makanan yang dilakukan secara online pada praktik potensial dilakukan oleh anak di bawah umur melalui gawai pribadi dalam hal ini menimbulkan masalah baru terhadap realita hukum perjanjian di Indonesia yang bersifat kontemporer. Praktek pemesanan makanan secara online yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan salah satu bagian dari dsitruption in legal indsutries yang unprecedented (suatu hal yang belum pernah terjadi). Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah penelitian hukum empiris, melalui analisis deskriptif secara kualitatif. Penelitian ini berupaya menganalisis keabsahan dan akibat hukum pemesanan makanan secara online (online food delivery) oleh anak dibawah umur ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan Penyelesaian sengketa hukum terhadap anak dibawah umur yang memesan makanan secara online (Online Food Delivery) di Indonesia. Kepastian hukum mengenai syarat dan akibat hukum tersebut tetap tunduk pada pasal 1320 KUHPerdata. Kemudian kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan yakni pihak konsumen yang melaksanakan transaksi elektronik (apabila dilakukan oleh anak dibawah umur) menginginkan pemesanan makanan secara online (online food delivery) maka pengampu atau wali anak harus siap terhadap akibat hukum yang diterima, yang akibat hukum dalam perjanjian pesan-antar makanan tersebut yakni dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Penyelesaian sengketa hukum dalam transaksi bisnis sebagai akibat dari tindakan anak di bawah umur yang melakukan pemesanan makanan secara online (Online Food Delivery) harus diupayakan untuk diselesaikan secara damai/musyawarah oleh pelaku usaha dan konsumen. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, alternatif lainnya ialah mengacu peraturan dan prosedur yang diatur oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dipimpin oleh 3 arbitrator yang dipilih sesuai dengan Peraturan kecuali para pihak setuju pada penunjukan arbitrator tunggal.
Illicit Cigarette Trade in Indonesia: Trends and Analysis from the Recent Judgments
Get PDFThe illicit cigarette trade has begun to receive scholarly attention globally. Empirical studies on the illicit cigarette trade are available in the context of Indonesia. However, the Indonesian judicial system lacks a focus on treating illegal practices. To fill the gap, we examine Indonesian court decisions involving the illicit cigarette trade between 2010 and 2019. We provide an overview of the enforcement of Indonesia’s Excise Law 2007 relating to offences related to the illicit cigarette trade. By using a systematic quantitative literature review, we collected data on Indonesian court decisions and found the following: (1) convictions for the practice of illicit trade in cigarettes were relatively steady, with a total number from one to six court decisions annually; (2) certain offences from Indonesia Excise Law 2007 have not been found in the convictions, suggesting their underutilisation in terms of monitoring and enforcement effort; (3) the primary motivation of illicit cigarette traders as reported through the judicial system is the economic benefit or “profit†available to the enterprise; and (4) the sentencing decisions are dominated by the application of the “cumulative principle†with fines and imprisonment applied at the same time. The finding on the average length of imprisonment for illicit cigarettes, which was around 18 months, shows that this crime has low risk compared with the punishment for illicit trade in drugs and narcotics in Indonesia