Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia
Full text linkPMI memiliki kerentanan untuk terlibat dalam tindakan perdagangan manusia terutama terhadap PMI yang tidak memiliki dokumen secara resmi. Beberapa alasan yang menyebabkan PMI tidak berdokumen namun yang paling umum dan banyak terjadi adalah karena proses migrasi yang dilakukan non-prosedural dengan beberapa cara salah satunya adalah melalui orang perseorangan atau calo. Hal inilah yang menyebabkan seringkali PMI yang berproses secara non-prosedural melalui calo dianggap dan dapat dikategorikan sebagai korban tindakan perdagangan manusia. Meskipun sebenarnya ketentuan dalam UU PPMI seakan menganggap PMI yang berproses secara non-prosedural melalui calo merupakan pelanggaran dalam prosedur penempatan PMI ke luar negeri. Sehingga Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganailis dan mengidentifkasi apakah PMI yang berangkat secara non prosedural melalui orang perseorangan merupakan korban perdagangan manusia atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Tindakan eksploitasi dapat tergambarkan pada tindakan meminta dan menerima sejumlah uang sebagai ongkos keberangkatan yang tergolong sebagai bentuk pemerasan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara materil. Sehingga dengan demikian tindakan calo yang meminta dan menerima sejumlah nominal uang kepada PMI yang diberangkatkan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara materil menjerumus pada perbuatan eksploitasi. Selanjutnya, meskipun tidak diatur dalam UU PPMI, PMI non-prosedural juga berhak atas jaminan perlindungan termasuk terhadap tindakan perdagangan manusia dalam rangka pengakuan hak asaasi manusia
Legal Liability Of Inadvertent Customs Documents By Customs In Export Business
Full text linkThe purpose of this study is to investigate the legal consequences that exporters may face when an unintentional error occurs in customs clearance procedures carried out by the Customs. This research applies the normative juridical research method to analyze the legal liability of the Customs in the case of inadvertent customs documents, focusing on the provisions stipulated in PMK 274/PMK.04/2014. Data collection is done through a literature study using primary legal sources, especially related laws and regulations. Data were classified and analyzed normatively to understand the implementation and impact of Customs' legal liability. The results of the study provide an overview of the export duty restitution mechanism and aspects of the legal liability of Customs, focusing on export cancellation, overpayment, and the role of the Tax Court. This research is expected to contribute to a deeper understanding of the customs legal framework in Indonesia and can serve as a reference for relevant stakeholders
TINDAKAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN RANGKAP JABATAN SEBAGAI ADVOKAT
Full text linkMajelis Pengawas Notaris Daerah sebagai badan bentukan Menteri Hukum dan HAM, tidak hanya berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan jabatan Notaris sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini mengkaji tindakan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran rangkap jabatan sebagai advokat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif berdasarkan fakta-fakta hukum yang bersumber dari substansi peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis bahas. Hasil pembahasan memaparkan bahwa akibat hukum Notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat, maka profesi Notarisnya tidak semata-mata berlaku sebagaimana ketentuan perundangan dan kode etik profesi. Majelis Pengawas Notaris berperan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kesalahan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya, Kesimpulan yang dihasilkan dalam Penelitian ini ditemukan bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas Notaris dalam tingkatan pemeriksaannya ada perbedaan putusan antara MPD, MPW, dan MPP dikarenakan pertimbangan yang dimiliki masing-masing majelis. Namun, hasil putusan tetap sepakat untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris terkait rangkap jabatan
URGENSI PENGATURAN TATA KELOLA DAN TERTIB ADMINISTRASI KANTOR NOTARIS
Full text linkPedoman dan standar mengenai tata kelola dan tertib adminstrasi kantor notaris di Indonesia belum menjadi fokus perhatian bagi semua pihak, baik pemerintah, notaris, maupun masyarakat pennguna jasa. Belum ada pengaturan hukum mengenai pedoman dan standar tata kelola dimaksud, sehingga dalam kenyataan praktik banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh para notaris. Berdasrkan hal itu maka perlu dikaji mengenai pedoman dan standar tata kelola dan tertib adminstrasi kantor notaris. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menemukan bahwa terdapat kekosongan norma hukum (rechtsvacum) mengenai tata kelola dan tertib administrasi kantor notaris. Rumusan mengenai isu dimaksud belum dirumuskan secara utuh dan komprehensif. Ketentuan mengenai kantor sebagai tempat kedudukan, dan pengaturan mengenai penyimpanan minuta akte dan protokol akte, hanya dirumuskan secara parsial bersifat inkonsisten (saling bertentangan). Oleh karena itu, perlu diterbitkan pengaturan mengenai pedoman dan standar tata kelola dan tertib adminstrasi kantor notaris, sehingga menjadi standar pemeriksaan tahunan bagi Majelis Pengawas Notaris, serta pencantuman pemberian sanksi adminstrasi bagi notaris yang tidak memenuhi atau melanggar standar dimaksud. Pengaturan dimaksud bersifat mendesak untuk diterbitkan guna menjaga kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dan menghormati profesi notaris sebagai pekerjaan mulia (nobile officium). Dalam pengaturan dimaksud sekurang-kurangnya memuat standar fisik kantor dan papan nama, standar non-fisik (pelayanan dan kearsipan), standar sumber daya manusia (staf personalia), dan standar pendukung (tata ruang, kenyamanan, dan kebersihan/keindahan)
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH YANG DILAKSANAKAN DI KANTOR DESA
Full text linkPentingnya tanah sebagai suatu yang vital dan penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Tanah juga digunakan untu memenuhi kebutuhan hidup banyak orang, tetapi tidak semua orang memiliki tanah adapun juga yang tidak memiliki tanah namun ingin mencari penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan mengelola tanah. Sewa menyewa tanah merupakan salah satu solusi untuk mengelola tanah yang bukan miliknya. Sewa menyewa tanah lazimnya dibuat dengan bentuk perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sewa tanah merupakan perjanjian yang dibuat dan disepakati para pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lain menikmati suatu barang dengan jangka waktu tertentu. di pedesaan masih banyak yang membuat perjanjian sewa menyewa tanah di kantor desa. Permasalahan yang dibahas yaitu tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dikantor desa serta isi perjanjian sewa menyewa tanah tersebut. Adapun metode yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Penulisan ini menggunankan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis, dan pendekata konsep, serta pendekatan kasus. Adapun kesimpulan dari penulisan ini yaitu Perjanjian sewa tanah yang dibuat di kantor desa merupakan perjanjian dibawah tangan dan sah bagi para pihak. Perjanjian sewa tanah tersebut dibuat dikantor desa agar pihak pemerintah desa menyaksikan adanya kesepakatan para pihak tersebut. Terkait isi perjanjian berdasarkan syarat sahnya perjanjian dan tentunya kesepakatan para pihak yaitu terkait tanah sebagai objek perjanjian, jangka waktu. Harga sewa, dan penggunaan tanah.Kata Kunci: Tanah, Sewa Menyewa, Kantor des
IMPLIKASI HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG MEMILIH PERUMDA ATAU PERSERODA SEBAGAI BENTUK BUMD
No full textGovernment efforts that will hand over the management of water resources to State-Owned Enterprises (SOEs) / or through Regional Owned Enterprises (BUMD), must be followed by institutional and capital strengthening. While in this study, it will focus on PDAM Tirta Musi Palembang. In a legal perspective, in order to improve the quality of services, professional organizations, integrity and competitive organizations are needed so that with the issuance of Law No. 23 of 2014 on Regional Government above, opening opportunities to be reviewed and adjusted the status of regional companies' legal entities for the context of PDAM Tirta Musi Palembang City is expected to have an impact on improving the quality of services and professionalism of BUMD engaged in drinking water supply. In addition, through changes in the status of legal entities, it is hoped that the problems that have been faced by BUMD in general can be minimized such as weak efficiency, independence and supervision so that they can become competitive professional corporations. The research method used is normative research, namely literature research by examining library materials related to the problem being studied. To discuss the first problem in use Authority Theory, Legal Responsibility Theory, and Legal Entity Theory. The results of this study show that Perumda was considered more effectiveis for PDAM Tirta Musi Palembang because PDAM Tirta Musi Palembang is only owned by one ownership and engaged in business that concerns the lives of many people, namely in the management of drinking water and / or clean water for the people in the city of Palemban
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA
Full text linkPraktik gratifikasi yang merupakan salah satu bentuk rumusan delik dari tindak pidana korupsi sesuai UU Tipikor. Selain penggelapan dalam jabatan, suap menyuap dan gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang menarik perhatian karena suap menyuap dan gratifikasi ini menurut penulis merupakan sebuah kesatuan yang sulit dibedakan. Hal tersebut karena gratifikasi dapat terjadi karena didahului adanya suap yang dilakukan oleh pelaku, tetapi bukan merupakan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Terdapat beberapa permasalahan yang timbul semenjak diaturnya perbuatan ini yang disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena hambatan tersebut, penegakan mengenai tindak pidana gratifikasi ini menjadi tidak optimal, sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut mengenai penegakannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menampilkan fakta bahwa berdasarkan penegakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada praktik gratifikasi ini memiliki beberapa hambatan yang menyebabkan penegakannya tidak maksimal. Dengan berlandaskan hambatan tersebut, timbul kajian terhadap beberapa pilihan yang bisa dipilih dan dilaksanakan oleh pemerintah kedepannya agar dapat mengoptimalkan penegakan terhadap perilaku tersebut dan mendapat hasil yang diharapkan
Reformulasi Delik Aduan Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Full text linkBanyak timbul permasalahan terkait dengan penyampaian kritik oleh masyarakat terhadap pemerintah melalui media sosial tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam membuktikan unsur kesalahan dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr berdasarkan Pasal 27 UU ITE, bagaimana urgensi pembaharuan hukum pasal delik pencemaran nama baik dalam UU ITE, serta bagaimana reformasi hukum yang seharusnya dilakukan terhadap delik pencemaran nama baik dalam UU ITE. Metode penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan melanggar kesusilaan telah di atur dalam KUHP yang telah tertuang di dalam KUHP yaitu Pada Bab ke-XIV dari Buku ke-II, yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Rumusan Pasal 27 ayat (1) tersebut memberikan banyak penafsiran terkait dengan ketidakjelasan maksud dari objek perbuatan yang dilarang, karena dalam penjelasan pasal tersebut hanya disebutkan “cukup jelasâ€. Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menimbulkan multitafsir bagi setiap pihak yang membacanya. Perubahan yang dilakukan ialah memberikan penjelasan yang detil mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut, tidak hanya sekedar dicantumkan saja yang dapat menimbulkan penafsiran oleh banyak pihak
JURISDICTIONAL CYBERCRIME CRIMINALIZATION POLICY IN THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY
Full text linkThe victim and the offender are frequently in separate nations, a crime known as cybercrime transcends all borders and periods. Cybercrime can be committed using the computer itself as the method of committing the crime and the computer network system as the target. Laws governing information technology must take into account its rapid growth. Information and communication technology laws must anticipate and lessen these negative consequences. For information, media, and communication technology to progress as much as possible, legal products about cyberspace, or mayantara, must offer security and legal certainty. In response to the increasing number of cybercrimes, the government adopted a policy on April 21, 2008, with the adoption of Law No. 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transactions (UU ITE). The ITE Law is Indonesia's first legislation focusing on online regulation. Based on the research findings, it can be concluded that Indonesian law enforcement has been unable to combat cybercrime to the best of its abilities. Indonesian law enforcement is facing difficulties due to the growth in cybercrime. The reasons for this are a lack of public legal awareness in efforts to combat information technology crimes, limited facilities and infrastructure, and the fact that there are still relatively few law enforcement officials who are familiar with the ins and outs of information technology (internet)
THE IMPACT OF VILLAGE HEAD TERM EXTENSION ON VILLAGE PROGRESS: A VIEW FROM MASS MEDIA AND A VILLAGE IN SLEMAN, YOGYAKARTA
Full text linkThe discourse on extending the village head’s term of office has triggered debates, especially following the revision of the Village Law in 2023, which now allows a 9-year term for two periods. However, according to constitutional norms, Indonesia is a State of Law (Rechtsstaat), which means limiting power by the law. This study aims to map the discourse surrounding this extension in online media and analyze the perceptions of Girikerto Village residents on the relationship between the extension and village progress, viewed through the lens of good governance. The research employs big data discourse network analysis and case studies to track dominant arguments and actors involved. The study reveals that political elites dominate the pro-extension discourse, arguing it stabilizes village politics, while community opposition highlights the risk of corruption and governance inefficiencies. Drawing on Bachrach and Baratz's elite theory, this research examines how elite groups influence decision-making processes. Additionally, it explores local perceptions, showing that residents reject the extension due to concerns over inclusiveness, fairness, and the effectiveness of governance. This study contributes to the debate by offering a nuanced analysis of village head term extensions' legal and governance implications