Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
INDUSTRI ASURANSI JIWA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA
Full text linkAs the world develops, technology is increasingly developing. Many things can be used as new business opportunities for companies, including insurance companies. Article 1 number 1 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance reads, "Insurance is an agreement between two parties, namely an insurance company and a policyholder". In its function, the digital insurance industry can be used to increase public understanding and awareness of the importance of insurance and self-protection. It is known that not all people are digitally literate and there are still remote areas that even still lack technology, so we need to know the impact on the accessibility of digital insurance services for the community. Furthermore, the normative legal analysis method is used as a material for analyzing data, with discussions and explanations based on norms and doctrines or literature materials related to the material under study. Thus, there are results from the research that the digital insurance industry can increase operational efficiency and provide faster service to customers. Through the digital insurance industry, the digital life insurance industry, which has shown significant development in recent years, allows for transparency and consumer literacy in order to understand digital life insurance. Legal protection for digital insurance consumers requires safeguarding trust and ensuring
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAYANAN TRANSAKSI FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA
Full text linkAbstrakPerkembangan signifikan pada industri finansial technology peer to peer lending yang menarik minat bagi banyak investor dalam mendanai suatu proyek untuk berinvestasi dalam fintech tersebut. Pelaksanaan pendanaan dari layanan fintech peer to peer lending tersebut menimbulkan rawannya aksi kejahatan online sehingga menyebabkan kerugian bagi pengguna termasuk investor. Artikel ini akan menganalisis upaya perlindungan hukum yang saat ini diberlakukan dalam hukum Indonesia guna melindungi investor di platform peer topeer lending apalagi menghadapi situasi yang merugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif berupa sistem dan norma, kaidah perundang-undangan, perjanjian, dan putusan pengadilan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor di platform fintech peer to peer lending diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016. Pelaku usaha fintech perlu menerapkan adanya upaya-upaya preventif sebagai tanggung jawab hukum bagi keamanan penggunanya. Perlindungan harus dilakukan sesuai regulasi, jelas, stabilitas, dan perlindungan konsumen dalam industri pinjaman online
Judaization in Palestine: Is It Genocide According to the 1998 Rome Statute?
Full text linkThe purpose of this study is to analyse the act of genocide in the attempt at Judaization in Palestine based on the 1998 Rome Statute and examine the possibility of categorizing the Judaization of Palestine as cultural genocide because Judaization has changed various aspects of Palestinian life and the Palestinian territories themselves. In addition, cultural genocide has been eliminated from its history, but there are still actions that are assumed to lead to it. This research is a type of normative legal research using a conceptual, statutory, case, and historical approach. The results of this study indicate that the Judaization of land and people in Palestine is a crime of genocide, as stated in Article 6 (c) of the 1998 Rome Statute. At the same time, the Judaization of identity and holy places can be categorized as cultural genocide, according to experts. However, the opinions of experts contained in legal works are subsidiary legal sources and, until now, have not been recognized as customary international law. In addition, the Judaization of identity and holy places within the framework of international law can only be viewed as genocidal intent, not cultural genocide
Philosophical Underpinnings of Social Insurance Mechanisms within the Framework of Health Insurance
Full text linkIndonesia, as a country that adheres to the concept of a welfare state, seeks to achieve social welfare development by implementing a national social security system, particularly health insurance, managed by the Health Social Security Administration Agency (BPJS). It is regulated in Article 19, paragraph 1 of Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System (SJSN). The fundamental principles of social insurance include mandatory participation, equitable health coverage, and contributions proportional to income. The philosophical issue at hand is whether implementing health insurance via the social insurance mechanism effectively guarantees the interests of the community while upholding the values of welfare and justice, as prescribed by the concept of the welfare state. This paper analyses the philosophical foundation underlying social insurance as a mechanism for implementing health insurance in Indonesia. This study employs normative research methods, utilising legislation as the analytical starting point. A philosophical examination is necessary to understand why, after a decade of implementing national health insurance, the state's goal of achieving welfare and social justice in health services for Indonesian citizens remains unmet. This analysis seeks to identify new mechanisms to fulfil the goals outlined in Law No. 40 of 2004
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA SOFTWARE KOMPUTER MILIK WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
Full text linkPermasalahan mengenai pembajakan software komputer sampai saat ini masih merupakan sorotan bagi banyak pihak. Mudahnya mendapatkan software komputer bajakan merupakan salah satu faktor terbesar yang memicu naiknya jumlah pembajakan software di Indonesia. Kesulitan memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas software komputer terutama milik warga negara asing saat ini bukanlah merupakan hal yang baru di era globalisasi dimasa kini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum hukum terhadap hak cipta milik warga negara asing berwujud software komputer dari pembajakan di Indonesia, serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta milik warga negara asing berwujud software komputer dari pembajakan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak cipta atas software komputer milik warga negara asing di Indonesia bertujuan agar dapat memberikan penghargaan dan melindungi para pencipta atau pemegang hak cipta atas software komputer dari risiko atas pembajakan software komputer tersebut. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas software komputer berasal dari faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.
ARBITRASE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP FRAUD LETTER OF CREDITS DALAM TRANSAKSI INTERNASIONAL
Full text linkLetter of credit dokumenter, atau LC, banyak digunakan dalam perdagangan internasional sebagai alat pembiayaan dan pembayaran. Meskipun mereka seharusnya memfasilitasi proses perdagangan internasional dengan mengalihkan risiko pembayaran dari pembeli pemohon ke jaminan pembayaran yang ditawarkan oleh bank, bank hanya mengandalkan penyerahan dokumen yang sesuai dengan persyaratan LC dan penerapan mutlak dari perjanjian tersebut.Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu cara pembayaran dalam transaksi perdagangan intemasional yang memberikan keuntungan dan segi-segi positif bagi para pihak pelaku perdagangan intemasional. L/C dianggap sebagai cara pembayaran yang paling ideal karena kepastian pembayaran bagi pihak penjual terjamin. Bagi pihak pembeli dengan L/C akan mengamankan dananya sekaligus menjamin kepastian penyerahan barang yang diperjual belikan. Keterjaminan dan keterikatan lainnya dari L/C, secara hukum adalah L/C sebagai alat penjaminan baik berdasarkan UCP (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) maupun hukum nasional. Perselisihan atau sengketa antar bank dalam pelaksanaan pembayaran L/C lebih banyak disebabkan karena adanya kesalahan atau penyimpangan baik karena adanya kelalahan maupun penipuan (fraud). Arbitrase merupakan salah satu badan penyelesaian sengketa dalam pemalsuan L/C dalam dunia Internasional. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penyelesaian sengketa Letter of Credit (L/C) Ekspor-Impor dalam indonesia. Kedudukan Letter of Credit sebagai salah satu bentuk pembayaran transaksi antar negara dalam perdagangan internasional, yang mana tidak hanya hanya diatur dalam hukum perjanjian nasional tetapi juga diatur dalam perjanjian Internasional
UPAYA HUKUM KASASI PENIPUAN PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN
Full text linkThe legal relationship between creditors receiving fiduciaries and debtors providing fiduciaries is trust. The creditor trusts that the debtor will not misuse the goods pledged as collateral and maintain the goods well under his control. This fraudulent trust creates problems if the debtor commits a criminal act of fraud by transferring the object of fiduciary collateral without the consent of the parties. Cassation is an extraordinary legal effort submitted by the parties to seek justice and rectify a decision that has permanent legal force where it is deemed that the application of the law contains errors or raises legal questions which is to maintain the unity of the application of the law without harming interested parties. The cassation attempt was made because it was not based on legal facts that were legally relevant legally and correctly and did not match the legal facts revealed before the court. The type of research carried out is normative research which uses statutory regulations to solve problems. The data used is secondary data and the data collection method in this research is library research. The data analysis used is qualitative data. Based on the results of the discussion of this research, the judge's considerations in handing down a decision regarding Supreme Court Decision Number 381 K/Pid/2023 fraud regarding the transfer of fiduciary collateral objects, based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees by examining the evidence and the application of witnesses based on legal facts At the trial the defendant was found guilty of the third alternative charge and sentenced to one year and two months
BEREDARNYA MINUMAN BERPEMANIS MEMILIKI POTENSI ATAS PEMUNGUTAN CUKAI DI INDONESIA
Full text linkNegara memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan secara resmi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. pungutan negara yang terdiri dari pajak, retribusi, bea dan cukai tersebut dimiliki negara untuk membiayai tugas-tugas negara. Dalam pungutan negara berupa pajak ini diatur mengenai barang-barang yang dikenai pungutan tambahan dari negara, barang yang memiliki sifat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dengan adanya cukai ini yang bertujuan baik untuk pungutan negara, maupun untuk mengawasi peredarannya di masyarakat, terutama pada konsumsi masyarakat terhadap barang tersebut. Barang yang kena cukai ini menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur bahwa memiliki suatu karakteristik tertentu seperti apabila pada pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat serta dalam pengenaan pungutan terhadap barang tersebut perlu dibebankan agar negara dapat mengawasi dan mengendalikan konsumsinya di masyarakat. Adapun barang-barang yang diwacanakan untuk dikenai cukai yang salah satunya yakni berupa minuman berpemanis, karena hal ini juga telah memenuhi karakteristik yang telah diuraikan pada Undang-Undang Cukai sebelumnya terutama pada konsumsi yang dilakukan secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, sehingga dalam konsumsi minuman berpemanis di masyarakat perlu dikendalikan serta peredarannya perlu diawasi oleh negara dengan pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, metode pendekatan yang pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif serta sumber datanya sekunder yang dilakukan pengumpulan data kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pengenaan cukai terhadap barang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mengetahui apabila minuman berpemanis dikenakan pungutan berupa cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG DIBERHENTIKAN MELALUI KEPUTUSAN CIRCULAR RESOLUTION
Full text linkUndang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memungkinkan pemegang saham untuk membuat keputusan mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui mekanisme circular resolution, yang memiliki kekuatan hukum setara dengan keputusan RUPS. Keputusan tersebut diambil tanpa perlu mengadakan RUPS fisik, melainkan dengan mengirimkan usul secara tertulis kepada semua pemegang saham yang kemudian harus disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Namun, peraturan mengenai circular resolution dalam Undang-Undang PT sangat terbatas. Undang-Undang ini tidak secara rinci mengatur mekanisme, jangka waktu, atau hal-hal yang diizinkan dalam circular resolution, khususnya untuk pemberhentian direksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan perlindungan hukum terhadap direksi Perseroan Terbatas yang diberhentikan melalui keputusan circular resolution. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan hukum melalui studi pustaka. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang fokus pada asas-asas dan sistematika hukum. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa keputusan circular resolution sah jika sesuai dengan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 105 ayat (3) UU PT. Sebelum keputusan diambil, direksi yang akan diberhentikan harus diberitahu mengenai rencana pemberhentiannya beserta alasannya dan diberikan kesempatan untuk membela diri jika keberatan atas pemberhentiannya tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan adanya perlindungan hukum sehingga pemberhentian direksi tidak terjadi secara sepihak
TINDAKAN TRACING MELALUI APLIKASI LINE WEBTOON DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL
Full text linkSejalan dengan perkembangan zaman modern saat ini teknologi semakin berkembang dan canggih, hal tersebut membuat banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi sebagai penyalur hobi hingga mata pencaharian. Pentingnya hak cipta bagi ekonomi suatu negara, terutama dalam perdagangan, menjadikan perlindungan hak cipta menjadi hal yang sangat krusial. Baik di tingkat nasional maupun internasional, pada bulan September 1990 di Jenewa, disepakati mengenai masalah ini melalui Intellectual Property in Business Briefing yang dikenal sebagai TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Banyak remaja saat ini menggunakan teknologi untuk menciptakan komik dalam format digital. Akan tetapi, sisi lain dari perkembangan ini adalah bahwa komik digital menjadi lebih rentan untuk disalin oleh orang lain tanpa izin. Hal ini berdampak pada pencipta komik digital yang mengalami kerugian baik dari segi ekonomi maupun moral. Maraknya penjiplakan atau tindakan tracing yang dilakukan dikalangan ilustrator atau pencipta itu sendiri, yang mana seharusnya pencipta harus menciptakan karya atau ciptaan berdasarkan pemikirannya sendiri dan bukan menjiplak karya milih orang lain. Perlindungan hukum kepada illustrator terhadap tindakan tracing melalui aplikasi Line Webtoon dijamin oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta karena gambar digital sendiri termasuk kedalam objek yang dilindungi hak cipta. Serta apabila terdapat sengketa mengenai tindakan tracing tersebut dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi, namun khusus sengketa atau konflik di dalam Line Webtoon, maka akan menggunakan cara mediasi. Kata Kunci : Hak Cipta; Ilustrator; Line Webtoon; Perlindungan hukum; Tracin