e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
Kepatuhan Wajib Pajak Badan Selama Era Pandemi Covid 19: Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak
Get PDFThis study examines the effect of tax incentives, tax socialization, and awareness of taxpayers on corporate taxpayer compliance. This research is a quantitative study using primary data sourced from questionnaires to respondents. As for the criteria for respondents in this study, the minimum is supervisors related to corporate tax. The number of samples in this study is 35 observations based on purposive sampling. The results of this study indicate that tax incentives and socialization do not affect corporate taxpayer compliance, while taxpayer awareness has a positive effect on corporate taxpayer compliance. This research indicates that the tax authorities in Indonesia need to improve policies related to the provision of tax incentives and socialization to increase government tax revenues.Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh insentif pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang bersumber dari kuesioner kepada responden. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini minimal adalah supervisor yang berkaitan dengan pajak perusahaan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 observasi berdasarkan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa otoritas pajak di Indonesia perlu meningkatkan kebijakan terkait dengan pemberian insentif pajak dan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah.
Â
Tinjuan Prosedur Operasional Media Sosial Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Edukasi Perpajakan
No full textSocial media is one of the tax education channels by Directorate General of Taxation through Directorate of Extension, Services, and Public Relations. The dynamic nature of social media certainly requires Directorate of Extension, Services, and Public Relations to be able to formulate an appropriate operational procedure for each social media platform. The purpose of this study is to identify Directorate General of Taxation’s social media operational procedure in organizing tax education with its practices in reality, along with its obstacles, challenges, and strategies. The research result showed that operational procedures on several Directorate General of Taxation’s social media, such as Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube, have been regulated in the latest regulation, KEP-701/PJ/2019. However, for other social media, such as TikTok, Spotify, and Linkedin, there has not been any specific regulation. In practice, Directorate General of Taxation’s social media still has some challenges and obstacles that need to be overcome. One of the challenges is negative feedbacks from the community, so Directorate General of Taxation must be able to manage the response properly.Media sosial merupakan salah satu saluran edukasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Direktorat P2 Humas). Sifat media sosial yang dinamis ini tentu mengharuskan Direktorat P2Humas DJP untuk dapat merumuskan suatu prosedur operasional yang sesuai untuk setiap platform media sosial. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi prosedur operasional media sosial DJP dalam menyelenggarakan edukasi perpajakan dengan praktiknya di lapangan, beserta hambatan, tantangan, dan strateginya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur operasional di beberapa media sosial DJP, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, sudah diatur dalam regulasi terbaru, yaitu KEP-701/PJ/2019. Namun, untuk media sosial lainnya, seperti Tik Tok, Spotify, dan Linkedin, belum diatur dalam regulasi khusus. Dalam praktiknya, media sosial DJP masih mempunyai beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan tersebut adalah respons negatif dari masyarakat, sehingga DJP harus bisa mengelola respons tersebut dengan baik.
Â
Analisis Pelaksanaan Penyanderaan Penanggung Pajak Pada KPP Pratama Pematang Siantar Melalui Perkara Gugatan Nomor 29/PDT.G/2021/PN.Pms
Get PDFTax revenues used for national development must continue to be carried out by the government to improve the economy of a prosperous and prosperous society. Therefore, the contribution of tax revenue must continue to be optimized. Optimal tax revenue must be supported by safeguarding state revenues through taxes, namely by collection actions. There is a lawsuit registered at the Pematangsiantar District Court number 29/Pdt.G/2021/PN.Pms filed by the Tax Insurer "H" regarding the act of taking hostage according to the Tax Insurer who has committed an unlawful act. The research method that the author uses is a qualitative approach with collect data and interpret phenomena for analysis. The data collection technique that the author uses is to  conduct field studies and literature studies. The author's field study was carried out by coming directly to the Pematang Siantar KPP Pratama by interviewing one of the officials in the Billing Section. Literature study the author conducted by studying literature references. The results of research on the lawsuit number 29/Pdt.G/2021/PN.Pms, that Defendants I, II, III, and IV have never committed acts of abuse of authority in the form of exceeding their authority in carrying out hostage taking against Tax bearer "H". The Tax Insurer has violated the provisions of bringing the communication device into the detention roomPenerimaan pajak digunakan untuk pembangunan nasional sehingga harus tetap dijalankan pemerintah demi meningkatkan perekonomian masyarakat yang sejahtera dan makmur. Oleh sebab itu, kontribusi penerimaan pajak harus terus dioptimalkan. Penerimaan pajak yang optimal harus didukung dengan tindakan pengamanan pendapatan negara melalui pajak yaitu dengan tindakan penagihan. Terdapat perkara gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pematangsiantar nomor 29/Pdt.G/2021/PN.Pms yang diajukan Penanggung Pajak "H" terkait tindakan penyanderaan menurut Penanggung Pajak telah melakukan perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang penulis pakai adalah pendekatan secara kualitatif dengan mengumpulkan data dan menafsirkan fenomena untuk dianalisis. Teknik pengumpulan data yang penulis pakai adalah dengan melakukan studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi Kepustakaan penulis lakukan dengan mempelajari referensi literatur. Hasil penelitian terhadap perkara gugatan nomor 29/Pdt.G/2021/PN.Pms, bahwa Tergugat I, II, III, dan IV tidak pernah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang berupa melampaui kewenangannya dalam pelaksanaan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak "H". Penanggung Pajak sudah melanggar ketentuan sudah membawa alat komunikasi ke dalam ruang tahanan
UMKM Naik Kelas dengan Go Modern Bagi Sektor Usaha Kuliner di Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
Get PDFTujuan pengabdian ini ialah mempersiapkan agar UMKM naik kelas menjadi lebih modern dan cepat beradaptasi dengan segala risiko setelah melewati masa pandemi. Go Modern diartikan sebagai perubahan pola pikir kewirausahaan yang sederhana menuju lebih profesional dengan kemampuan penguasaan ilmu manajerial yang baik. Kegiatan ini merupakan kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret dan UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Fadhilah Sentosa di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Metode pengabdian yaitu dengan melaksanakan pelatihan dan pendampingan yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: pertama, pelatihan pembentukan mental pengusaha dengan penguasaan pilar-pilar bisnis,. Kedua, pelatihan pembuatan rencana bisnis dengan menjabarkan rencana tertulis dari sudut pandang pemasaran, keuangan, dan operasional. Ketiga, pelatihan pemahaman literasi keuangan dengan mengaplikasikan konsep dan risiko pengelolaan keuangan usaha. Hasil pelatihan dan pendampingan ini ialah seluruh peserta sudah berubah pola pikirnya dalam pengelolaan usaha, tetapi hanya sebagian yang sudah mengaplikasikan dalam unit usahanya
Bagaimana Pengaruh Lokasi Rumah Sudut Terhadap Nilai Properti?
Get PDFNilai rumah terbentuk dari kumpulan berbagai elemen, masing-masing elemen memiliki kontribusi nyata terhadap nilai secara keseluruhan. Salah satu elemen yang mempengaruhi nilai rumah adalah lokasi termasuk di dalamnya lokasi rumah yang berada di sudut atau di tengah kavling perumahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis preferensi masyarakat terhadap rumah sudut dan pengaruh rumah sudut terhadap nilai properti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasi positif atas posisi rumah sudut di banding dengan posisi rumah di tengah. Lokasi rumah sudut berpengaruh positif terhadap nilai properti secara keseluruhan. Â Penelitian ini merupakan studi kuantitatif menggunakan data primer, pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan observasi langsung di lapangan
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di KPP Pratama Banjarbaru Pada Masa Pandemi Covid-19
Get PDFPandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak 2020 telah memberi dampak terhadap menurunnya penerimaan pajak. Hal ini disebabkan salah satunya karena tindakan penagihan pajak berjalan kurang maksimal, khususnya karena penyampaian surat paksa yang mengharuskan adanya pertemuan antara petugas pajak dengan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, target dan realisasi penyampaian surat paksa, serta hambatan dan upaya petugas pajak dalam mengatasi hambatan tersebut. Adapun metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif, yang bersumber dari data penagihan pajak serta wawancara dengan petugas pajak di KPP Pratama Banjarbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Banjarbaru selama Pandemi COVID-19 tidak sepadat tahun-tahun sebelumnya, sebab adanya pembatasan sosial yang cenderung membatasi jurusita saat ingin menyampaikan surat paksa, baik di kantor maupun di tempat wajib pajak yang bersangkutan. Target dan realisasi penyampaian surat paksa juga turut menurun drastis selama adanya Pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian atas banyaknya hambatan yang muncul diakibatkan Pandemi. Namun, meskipun demikian, KPP Pratama Banjarbaru tetap berhasil mencapai target penyampaian surat paksa
Estimasi Dampak Fiskal Penggunaan NIK Sebagai NPWP: Sebuah Studi Empiris
Get PDFOne of the important points regulated in the Law on Harmonization of Tax Regulations is the use of the National Identity Number (NIN) as the Taxpayer Identification Number (TIN). Logically, this policy will multiply the number of taxpayers and tax revenues. However, the uncertainty of macro-economic conditions as a result of global economic shocks and the recovery process from the COVID-19 pandemic makes the impact resulting from the integration of NIN and TIN difficult to predict. By employing the Okun's Law and the Phillips Curve approach, this study attempts to estimate the fiscal impact of this policy. This study found that the use of NIN as a TIN will increase the number of registered taxpayers by 1.3 million to 12.74 million taxpayers during the first to five year after the implementation of the policy. In addition, this study also found that this policy will enlarge the fiscal capacity especially from the Income Tax Article 21 by 52.35% to 123.06% annum.
Salah satu poin penting yang diatur dalam Undang – undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Secara logis, penggunaan NIK sebagai NPWP akan meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak secara berkali lipat. Namun demikian, ketidakpastian kondisi makro-ekonomi sebagai akibat guncangan ekonomi global dan proses pemulihan dari pandemi covid-19 membuat dampak yang dihasilkan dari penggunaan NIK sebagai NPWP menjadi sulit untuk diprediksi. Dengan menggunakan pendekatan Hukum Okun dan Kurva Phillips, penelitian ini berusaha mengestimasikan dampak fiskal kebijakan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP akan meningkatkan jumlah Wajib Pajak sebesar 1,3 juta sampai dengan 12,74 juta Wajib Pajak pada tahun pertama hingga tahun kelima setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi NIK dengan NPWP akan meningkatkan kapasitas fiskal dari sisi setoran PPh Pasal 21 sebesar 52,35% sampai dengan 123,06% per tahun. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan data dan metode yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi penggunaan NIK sebagai NPWP
PERANCANGAN APLIKASI WEB UNTUK MEMBERDAYAKAN PELAKU UMKM PADA BIDANG PARIWISATA
No full textMemanfaatkan teknologi Sistem Informasi menjadi hal penting untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam menentukan suatu pilihan. Dalam bidang pariwisata terdapat berbagai macam tawaran dari pelaku usaha, khsususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), untuk menarik wisatawan datang ke tempat objek wisata. Untuk itu diperlukan informasi yang memadai yang dapat membantu wisatawan menentukan pilihannya. Permasalahan yang ada banyak pelaku UMKM di bidang pariwisata kurang memberikan informasi yang diperlukan wisatawan untuk dapat diketahui secara cepat dan akurat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu UMKM dalam mengembangkan informasi objek wisata yang menjadi tempat usahanya dengan bantuan aplikasi berbasis web sehingga informasi yang disebar dapat menjangkau wisatawan yang berasal dari berbagai daerah. Aplikasi berbasis web ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data Mysql dengan pendekatan prototyping. Melalui aplikasi ini diharapkan dapat pelaku usaha dapat menyampaikan informasi-informasi tentang objek wisata yang dapat membantu wisatawan memilih dan memutuskan untuk mengunjungi lokasi wisata. Hasil dari kegiatan ini adalah mendapatkan suatu prototype aplikasi objek wisata untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan dengan memberikan ibasisnformasi objek wisata secara cepat dan akurat
Implementasi ISAK 35 Pada Pelaporan Keuangan SDIT Permata Gemilang
Get PDFSaat ini banyak pihak semakin menyadari mengenai pentingnya peran akuntansi dalam pengelolaan keuangan suatu entitas, baik entitas yang berorientasi laba maupun non laba. Organisasi non laba semula diatur dalam PSAK 45, saat ini mengalami perubahan dan diatur dalam ISAK 35. Organisasi non laba yang diatur dalam ISAK 35 diantaranya adalah Masjid dan Yayasan. Tulisan ini merupakan hasil laporan atas kegiatan Pengabdian Mahasiswa Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di SDIT Permata Gemilang, BSD, Tangerang Selatan dengan mengangkat tema mengenai Implementasi ISAK 35 Pada Pelaporan Keuangan SDIT Permata Gemilang. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Yayasan, Kepala Sekolah dan Guru SDIT Permata Gemilang. Kegiatan ini dilakukan dengan pemaparan materi dan sesi tanya jawab mengenai pentingnya pencatatan keuangan dan jenis-jenis laporan keuangan yang diatur dalam ISAK 35. Melalui kegiatan ini, peserta kegiatan memahami pentingnya pencatatan administrasi keuangan di sekolah dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam ISAK 35
Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar
Get PDFLatar belakang dilakukan penelitian ini adalah adanya penurunan rasio kepatuhan pada Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas di Kota Denpasar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif ini bertujuan utntuk mengetahui gambaran dan determinan perilaku kepatuhan WP OP. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang WP terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat dan KPP Pratama Denpasar Timur yang merupakan WP OP yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik yang digunakan adalah in depth interview dengan wawancara semi terstruktur. Selanjutnya data direduksi dan disajikan, kemudian diverifikasi dan disajikan. Adapun penelitian ini memberikan hasil bahwa WP OP yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas di Kota Denpasar sebagian besar telah berperilaku patuh. Determinan perilaku kepatuhan tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal tersebut berupa kerja sama dengan kantor pajak dan norma subyektif, sedangkan kesadaran atas peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan partisipan. Faktor internal yang mendukung perilaku kepatuhan partisipan adalah tersebut adalah sikap; kontrol perilaku yang dirasakan; dan, cara pandang: usia, pendidikan dan profesi