e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
PENERAPAN ELEMEN-ELEMEN INTEGRATED REPORTING PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Full text linkThis study aims to determine whether the required elements in the integrated reporting (IR) initiatedby the IIRC has been fulfilled by companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). This study is aquantitative study using descriptive statistics of score value of IR elements identified from the reportsand information published through the company 's financial statements, annual reports, sustainabilityreports, and the information presented in the company's website.The results show that, in general, the companies listed on the BEI has met an average of 50 % of therequired elements. It indicates that the companies listed on the Stock Exchange have voluntarily reportednecessary information including financial information and some non-financial information aboutcorporate social and environmental liabilities. This finding also indicates if the capital market authorityThis study aims to determine whether the required elements in the integrated reporting (IR) initiatedby the IIRC has been fulfilled by companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). This study is aquantitative study using descriptive statistics of score value of IR elements identified from the reportsand information published through the company 's financial statements, annual reports, sustainabilityreports, and the information presented in the company's website.The results show that, in general, the companies listed on the BEI has met an average of 50 % of therequired elements. It indicates that the companies listed on the Stock Exchange have voluntarily reportednecessary information including financial information and some non-financial information aboutcorporate social and environmental liabilities. This finding also indicates if the capital market authorit
FLYPAPER EFFECT: AN EMPIRICAL STUDY OF INDONESIA CASE (2004 – 2010)
Full text linkFlypaper effect is a well-known phenomenon in public finance with regard to intergovernmental transfer. It exists when an increase in grants is more stimulative than a similar increase in income towards the local government (recipient’s) expenditure. Numerous studies had occurred to both identify the existence of flypaper effect as well as to determine the cause. Most researchers worldwide disagree about the existence and even more disagree upon different results regarding the existence and the cause of different results. Two studies had been done in Indonesia within municipalities and they resulted in differing conclusions of the existence. This study is meant to identify flypaper effect within provincial level using what is hoped to be the proper way to investigate the existence
MEKANISME PENGHAPUSAN KREDIT MACET PADA BANK-BANK BUMN (Antara Rezim Korporasi vs Rezim Keuangan Negara)
Full text linkABSTRAKDalam industri perbankan, timbulnya kredit macet merupakan suatu keniscayaan, mengingat core business dari sektor ini memang menyalurkan Dana Pihak Ketiga (DPK) kepada para nasabah dalam bentuk pinjaman (fungsi intermediaries). Hal mana juga berlaku pada bank-bank BUMN. Sebagai badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan, bank BUMN juga membutuhkan fleksibilitas dalam menjalankan perusahaan. Flleksibilitas bagi bank-bank BUMN seringkali terkendala dengan status kekayaan BUMN dalam keuangan negara yang disebabkan masih adanya tumpang tindih pengaturan aturan (over-regulated). Perbedaan tersebut juga berimplikasi pada perbedaan pengaturan penghapusan kredit macet bagi bank-bank BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan mana yang dapat digunakan oleh bank-bank BUMN dalam penghapusan kredit macet mereka? Apakah mengikuti rezim korporasi ataukah rezim keuangan negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) atau disebut juga penelitian doktrinal (doctrinal research). Dari penelitian, disimpulkan bahwa untuk Hapus Buku (conditional write-off), bank BUMN dapat menundukan diri pada rezim korporasi, sementara untuk Hapus Tagih (absolute write-off) harus tunduk pada rezim keuangan negara.Kata Kunci: Bank BUMN, Penghapusan Kredit Macet, Rezim Korporasi, Rezim Keuangan Negar
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK : STUDY KASUS KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Full text linkPenerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang saat ini keberadaannya menjadi semakin penting. Hal ini dikarenakan penerimaan perpajakan pada beberapa tahun terakhir tidak mencapai target. Oleh karena itu, sebagai salah satu sumber pendanaan bagi Kementerian/Lembaga, optimalisasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak mutlak diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah permasalahan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pemilihan institusi tersebut dikarenakan layanan pertanahan merupakan layanan yang sangat penting bagi masyarakat dan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian tersebut masuk dalam sepuluh terbesar di Indonesia. Penulis memilih Kantor perwakilan BPN di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normatif- empiris. Hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa masih adda beberapa kelemahan dalam pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Yogyakarta yang memerlukan perbaikan untuk mengoptimalkan penerimaan dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
MENAKAR ULANG SPESIALITAS HUKUM PAJAK DALAM LAPANGAN HUKUM DI INDONESIA: Tinjauan atas Penerapan Kompetensi Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Pajak
Full text linkABSTRAKSebagai bagian dari Hukum Tata Usaha Negara dalam genus Hukum Publik, Hukum Pajak memiliki kekhususan dibanding Hukum Tata Usaha Negara itu sendiri maupun bidang hukum lainnya dalam lapangan hukum di Indonesia. Keputusan (beschikking) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Pejabatnya bukanlah termasuk obyek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan badan peradilan lainnya, melainkan Pengadilan Pajak. Pada kenyataannya, kekhususan atau spesialitas dari Hukum Pajak tersebut seolah menjadi ‘hilang’ ketika harus berhadapan dengan bidang hukum lain yang juga bersifat khusus. Hakim pada pengadilan lain tersebut seringkali memutuskan untuk tetap melanjutkan proses pemeriksaan pada pokok perkara, dengan menolak eksepsi yang diajukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana spesialitas Hukum Pajak dalam lapangan hukum di Indonesia dapat dipertahankan, terutama ketika berhadapan dengan ketentuan atau norma hukum lain yang juga bersifat khusus (spesialis). Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), disamping pendekatan konseptual (conceptual approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa spesialitas Hukum Pajak, dalam hal ini terkait kompetensi absolut Pengadilan Pajak, tetap dapat dipertahankan (enforceable) melalui penerapan asas lex specialis sistematis dan lex consumens derogate legi consumptae yang merupakan derivat dari asas lex specialis derogate legi generali
ASPEK PAJAK DALAM SKEMA PENJUALAN DENGAN DROPSHIP
Full text linkABSTRAKÂ Perkembangan bisnis online di Indonesia terbilang cukup pesat. Perkembangan ini juga diikuti dengan bermunculannya beberapa profesi baru, diantaranya adalah dropshipper. Dropshipper adalah salah satu pelaku dalam skema penjualan dengan dropship. Dropship merupakan salah satu cara penjualan dalam bisnis online, yaitu suatu jasa order/pengiriman barang dari supplier ke pembeli melalui perantaraan dropshipper dengan mencantumkan alamat dropshipper-nya. Dalam skema dropship, seorang dropshipper berlaku seperti seorang perantara, tanpa perlu membeli stok barang untuk dijual kembali. Penjualan akan dilakukan oleh supplier atau pihak pemilik barang.Mengingat frekuensinya yang cukup besar, skema penjualan dengan dropship ini menjadi celah potensi pajak yang cukup besar. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis atas aspek pajak dari suatu penjualan dengan skema dropship. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Wajib Pajak dropshipper dapat dikategorikan sebagai perantara, sehingga termasuk dalam kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Dalam skema penjualan dengan dropship terdapat aspek pajak berupa Pajak Penghasilan, baik yang merupakan PPh Pemotongan Pemungutan, maupun pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri. Selain itu, juga terdapat potensi Pajak Pertambahan Nilai apabila terdapat pihak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
DAMPAK PENURUNAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK: ANALISIS SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI INDONESIA
Full text linkFuel subsidies create a heavy burden for state budget, ineffective as poor social protection, and creating environmental problem. This study using Social Accounting Matrix to analyze the impact of fuel subsidies removal and cash transfer policies to Indonesian economy, household income distribution, and the level of CO2 emission. As the results, fuel subsidy removal with cash transfer compensation, in short term, it will give better effect than non-cash transfer compensation. Another finding was that subsidy removal with sector targeted policy gives better impact for the sector which had direct relation to the fuel subsidy sector than the sector indirect related. Furthermore, diesel subsidy removal gives better affects than gasoline and kerosene subsidy removal
REVOCATION OF REGIONAL REGULATIONS AND ECONOMIC PERFORMANCE IN INDONESIA: PROVINCIAL PANEL DATA 2002-2009
Full text linkThe aim of this study is to investigate the impact of regional regulation on economic performance in Indonesia. This study uses a panel data set of 31 Provinces in Indonesia during the period of 2002 to 2009 and applies fixed effect method for its estimation. In order to provide better explanation, this study also utilize three proxies of regional regulation variables, namely the number of regional regulations, the number of revoked regional regulations, and ratio of the revoked regional regulations to the existing regional regulations.The result of this study shows that regional regulation negatively affects economic performance. However, the coefficient of regional regulation is insignificant. In general, it can be concluded that there is not enough evidence to claim that regional regulation affect economic performance. Still, by classifying regions into two groups, rich and poor regions, the significant effect of regional regulation on economic development varies