e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS) DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA
Get PDFKegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan dan wawasan peserta kegiatan (Dosen dan Mahasiswa) di Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Serang Raya (UNSERA) dalam mengimplementasikan High Order Thinking Skills (HOTS) dalam pembelajaran Matematika. Kegiatan PKM ini dilaksanakan dalam bentuk Sharing Session yaitu wadah berbagi informasi dan edukasi dikalangan civitas akademika di lingkungan Program Studi Pendidikan Matematika UNSERA. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan PKM ini adalah penyampaian materi, tanya jawab dan diskusi. Kegiatan ini diharapkan bermanfaat untuk peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional bagi para peserta. Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diperoleh hasil bahwa: (1) Meningkatnya pemahaman peserta tentang HOTS dan implementasinya dalam pembelajaran Matematika, (2) Bertambahnya Keterampilan peserta dalam pemecahan soal-soal Matematika yang menggunakan HOTS, (3) Meningkatkan wawasan peserta untuk menggunakan HOTS dalam menyusun pembelajaran matematika di kelas
TINJAUAN IMPLEMENTASI E-FAKTUR PAJAK: STUDI KASUS KPP PRATAMA MEDAN TIMUR
Get PDFE-Faktur pajak merupakan salah satu aplikasi yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau implementasi e-Faktur Pajak di KPP Pratama Medan Timur. Bagaimana penerapan e-Faktur di KPP Pratama Medan Timur, apa saja hambatan dalam merapkan e-faktur di KPP Pratama Medan Timur dan bagaimana solusi atas hambatan dalam penerapan e-Faktur. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data didapatkan dengan wawancara, studi literatur, dan mengumpulkan data perpajakan terkait penelitian. Wawancara dan data terkait penelitian didapatkan dari KPP Pratama Medan Timur. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan e-Faktur pajak di KPP Pratama Medan Timur telah sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan e-Faktur memberikan manfaat dan kemudahan bagi PKP maupun KPP dalam pelaksanaan perpajakan. Terdapat hambatan dalam penerapan e-Faktur seperti Wajib pajak yang kurang menguasai penggunaan e-Faktur dan permasalahan pada sitem e-Faktur
Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan Lainnya: Penentuan Harga Limit Lelang Kendaraan Bermotor
Get PDFValuation for tax purposes not only plays a role in extracting tax potential but can also be used for other tax activities, such as in determining auction limit prices related to tax collection activities. This study aimed to analyze the implementation of the assessment in determining the limit price of motor vehicle auctions carried out by the Appraiser at KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. This research uses a qualitative descriptive approach through library research and field research. The results of this study describe a series of assessment processes in determining the limit price. The stages of the assessment carried out are problem identification, data collection and selection, data analysis, valuation approach, value reconciliation and value conclusion, and assessment reporting. If the assessment is carried out on motorized vehicles used for public transportation, adjustments are also made to the cost factor incurred for obtaining a letter of recommendation from the Ministry of Transportation. One of the suggestions that the author conveys is that the Directorate General of Taxes establish regulations regarding the determination of the discount factor used to determine the liquidation value so that it can be used as the basis for appraisers in making adjustments.
Keywords: valuation, auction, discount factor, taxKegiatan penilaian dalam bidang perpajakan tidak hanya berperan dalam penggalian potensi pajak, namun juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perpajakan lainnya seperti dalam penentuan harga limit lelang terkait kegiatan penagihan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penilaian dalam penentuan harga limit lelang kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Penilai di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan rangkaian proses penilaian dalam penentuan harga limit lelang kendaraan bermotor yang dilakukan di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Tahapan penilaian yang dilakukan adalah identifikasi masalah, pengumpulan dan pemilihan data, analisis data, pendekatan penilaian, rekonsiliasi nilai dan kesimpulan nilai, serta pelaporan penilaian. Dalam hal penilaian dilakukan atas kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, dilakukan juga penyesuian atas faktor biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan surat rekomendasi dari Kementerian Perhubungan. Salah satu saran yang penulis sampaikan adalah agar Direktorat Jenderal Pajak menetapkan regulasi terkait penentuan discount factor yang digunakan untuk menentukan nilai likuidasi sehingga dapat menjadi landasan penilai dalam melakukan penyesuaian
Partisipasi Pelaku Usaha Kecil Dalam Pekerjaan Konstruksi Pemerintah di Kementerian Keuangan
Get PDFThis paper aims to examine the difference in the average number of bidders for construction work for small business qualifications before and after the implementation of the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021. In order to ensure that competition in the market runs effectively according to its objectives, certain parties need to intervene by setting competition rules. Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021 is a form of government intervention to encourage the participation of small businesses in government procurement as mandated by the Job Creation Law, which aims to expand the ease of doing business and economic equity. The study used secondary data from construction work tenders at the Ministry of Finance from January 2019 – October 2021. This paper employed the Independent Sample T-test parametric statistical test. Results showed a significant difference in the average number of participants before and after the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021 implementation in the construction work tender for small qualifications. For the government, this research can be an initial finding of the impact of the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021 policy on small businesses in Indonesia.
Keywords: construction contract, public procurement, small businessTujuan penelitian ini untuk mengkaji perbedaan rata-rata jumlah peserta tender pekerjaan konstruksi bagi kualifikasi usaha kecil pada periode sebelum dan sesudah pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Untuk memastikan persaingan di pasar berjalan sesuai dengan tujuannya, pihak-pihak tertentu perlu melakukan intervensi dengan menetapkan aturan kompetisi. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi usaha kecil dalam pengadaan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk memperluas kemudahan berusaha dan pemerataan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder tender pekerjaan konstruksi di Kementerian Keuangan periode Januari 2019 – Oktober 2021. Makalah ini menggunakan uji statistik parametrik Independent Sample T-test. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan rata-rata jumlah peserta sebelum dan sesudah pemberlakuan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dalam tender pekerjaan konstruksi untuk kualifikasi kecil. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi gambaran awal dampak kebijakan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 terhadap usaha kecil di Indonesia.
Kata Kunci: Pekerjaan Konstruksi; Pengadaan Barang/Jasa; Usaha Keci
Bagaimana Dampak Kebijakan Insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah Terhadap Kinerja Industri Kendaraan Bermotor? Bukti Dari Indonesia
Get PDFThis study discusses the impact of the Government borne PPnBM incentive policy for the motor vehicle industry which was carried out during the Covid-19 pandemic by analyzing motor vehicle sales data for 2020-2021. This study is a quantitative study that measures the impact of policies using the difference-in-difference (DiD) method. From the results of research using the DiD method, it was found that in the short term the PPnBM incentive policy had a positive impact on increasing vehicle sales by 46.1%. Meanwhile, in the long-term evaluation, it was found that the PPnBM incentive policy did not have a significant impact on motor vehicle sales in Indonesia as long as the policy was implemented.
Studi ini membahas mengenai dampak kebijakan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah untuk industri kendaraan bermotor yang dijalankan selama pandemi Covid-19 dengan menganalisis data penjualan kendaraan bermotor selama tahun 2020-2021. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang mengukur dampak kebijakan dengan menggunakan metode difference-in-difference (DiD). Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode DiD ditemukan bahwa dalam jangka pendek kebijakan insentif PPnBM memberikan dampak positif pada peningkatan penjualan kendaraan sebesar 46,1%. Sementara dalam evaluasi jangka panjang ditemukan bahwa kebijakan insentif PPnBM justru tidak memberikan dampak signifikan pada penjualan kendaraan bermotor di Indonesia selama kebijakan dilaksanakan.
 Penelitian ini akan menganalisis dampak kebijakan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah terhadap kinerja industry kendaraan bermotor melalui data penjualan selama 2020-2021. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode difference-in-difference (DiD). Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode DiD tanpa mengikutsertakan variabel kontrol ditemukan bahwa unit analisis yang menerima fasilitas insentif PPnBM memiliki penjualan yang lebih tinggi sebesar 59,8% jika dibandingkan dengan control group. Potongan harga yang didapatkan akibat insentif PPnBM ini juga memberikan dampak yang lebih tinggi terhadap tingkat penjualan selama kebijakan berlangsun
Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan
Get PDFThis study aims to elaborate the mechanism for resolving tax disputes on claims and objections. This research applies a juridical normative approach. The researcher examines and compares the applicable provisions related to claims and rebuttals. In addition, relevant previous studies are also reviewed. The results of the study obtained several conclusions. First, a lawsuit can be made related to the formal provisions included in the tax collection procedure as stipulated in the law. Second, a rebuttal is an effort made by a third party who feels aggrieved by the tax authority's actions. Third, lawsuits and objections are a form of providing a sense of justice for taxpayers. In addition, it can also be a reflection for the tax authorities in building a better administrative system.
Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi mekanisme penyelesaian sengketa pajak atas gugatan dan sanggahan. Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif yuridis. Peneliti mengkaji dan membandingkan ketentuan yang berlaku terkait dengan gugatan dan sanggahan. Selain itu, diulas pula penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian mendapatkan beberapa simpulan. Pertama, gugatan dapat dilakukan terkait dengan ketentuan formal termasuk dalam prosedur penagihan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kedua, sanggahan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya tindakan otoritas pajak. Ketiga, upaya gugatan dan sanggahan merupakan salah satu bentuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak. Selain itu, dapat pula menjadi refleksi bagi otoritas pajak dalam membangun sistem administrasi yang lebih baik.Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi mekanisme penyelesaian sengketa pajak atas gugatan dan sanggahan. Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif yuridis. Peneliti mengkaji dan membandingkan ketentuan yang berlaku terkait dengan gugatan dan sanggahan. Selain itu, diulas pula penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian mendapatkan beberapa simpulan. Pertama, gugatan dapat dilakukan terkait dengan ketentuan formal termasuk dalam prosedur penagihan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kedua, sanggahan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya tindakan otoritas pajak. Ketiga, upaya gugatan dan sanggahan merupakan salah satu bentuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak. Selain itu, dapat pula menjadi refleksi bagi otoritas pajak dalam membangun sistem administrasi yang lebih baik
KAJIAN EKSTENSIFIKASI CUKAI JASA TELEKOMUNIKASI
Get PDFPerkembangan teknologi komunikasi yang pesat menimbulkan peluang bagi penyedia layanan untuk menyediakan jasa di bidang telekomunikasi. Pemanfaatan jasa telekomunikasi memberikan eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Akses jasa telekomunikasi paling banyak menggunakan telepon seluler. Salah satu efek negatif penggunaan ponsel adalah radiasi yang dipancarkan yang menimbulkan electrical hipersensitivity serta beberapa gangguan kesehatan seperti vertigo, sampai penyakit berbahaya seperti kanker. Dampak negatif perkembangan teknologi informasi diantaranya adalah penggunaan, penghancuran, dan modifikasi data yang tidak terotorisasi, ancaman keamanan, pelanggaran hak cipta, cybercrime, pornografi, perjudian, dan penipuan. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai menyebutkan barang kena cukai memiliki sifat atau karakteristik : peredarannya perlu diawasi atau pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan penambahan atau pengurangan jenis BKC diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Penggunaan jasa telekomunikasi memenuhi kriteria pengenaan cukai dengan 2 karakteristik tersebut. Penelitian bertujuan untuk menilai kelayakan dan menghitung potensi penerimaan negara dari cukai jasa telekomunikasi. Metodologi penelitian dilakukan dengan studi literatur. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penambahan objek cukai di masa mendatang serta gambaran desain pengenaan cukai yang dapat digunakan
ANALISIS KEBIJAKAN ANTIDUMPING DI INDONESIA (STUDI KASUS PRODUK BOPET)
Get PDFKebijakan antidumping terhadap suatu produk bertujuan untuk mengatasi praktik perdagangan tidak adil dan melindungi industri dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan antidumping berupa penerapan BMAD terhadap volume impor Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan pengujian regresi linear berganda model Error Correction Model (ECM). Berdasarkan hasil pengujian kuantitatif, dalam jangka panjang kebijakan BMAD secara parsial berpengaruh positif terhadap volume impor BOPET di Indonesia. Sedangkan dalam jangka pendek, kebijakan BMAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap volume impor BOPET. Hal tersebut menunjukkan kebijakan BMAD tidak dapat memberikan efek pembatasan (restriction) terhadap volume impor BOPET dari negara target
Pengaruh Voting Right, Blockholder, Dan Excess Control Right Terhadap Pengambilan Keputusan
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh voting right, non-financial blockholder, excess control right, cash holding, leverage ratio, dan firm size terhadap pengambilan keputusan strategi. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2019. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Data diolah menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah leverage ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap pengambilan keputusan strategi diferensiasi dan berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan strategi cost leadership, firm size berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan strategi diferensiasi dan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengambilan keputusan strategi cost leadership, sementara excess control right, voting right, non-financial blockholder, dan cash holding tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategi
Peran Penilai Pemerintah Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap
Get PDFState-Owned Property (SOP) in the form of fixed assets were so large in quantity and values. In managing SOP, a SOP appraisal process is needed so it can certain the value. This study wants to reveal the role of appraisers in the management of SOP, especially fixed assets. The study uses literature studies to explore the role of Government Appraisers in the management of SOP. Literature from valuation theory is used to answer the urgency of appraisers in asset transactions. Regulatory literature to answer the SOP management process requires an appraisal. Based on the results of the analysis of property valuation theory, SOP valuation is necessary due to nature, and characteristics of SOP are goods for which the level of price information is low or difficult to obtain, so Government Appraiser assistance is needed to provide an estimated value. Based on the results of the regulatory analysis, it was found that there are three main roles for the Government Appraiser in the management of SOP, namely for recording financial reports in the balance sheet, transfer, and utilization of SOP. The role of the Government Appraiser is to provide fair value information to the manager or user of the goods to make decisions regarding SOP management.
Keywords: Appraisal, Government Appraiser, State-Owned Propert