e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
Keinformatifan Laba Pada Perusahaan Sektor Farmasi: Pertumbuhan Aset, Leverage, Dan Penghindaran Pajak
Get PDFKeinformatifan laba terkait dengan kemampuan laba dalam menjelaskan informasi kondisi perusahaan di pasar modal seperti harga saham dan return saham yang biasa dinyatakan dalam koefisien respon laba. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan aset, leverage, penghindaran pajak terhadap tingkat keinformatifan laba. Metode yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data triwulanan perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode triwulan 1 tahun 2018 sampai dengan triwulan 3 tahun 2021. Data penelitian diperoleh dari www.idnfinancials.com dan www.finance.yahoo.com. Total sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 109 observasi berdasarkan purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda untuk data cross-section. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh negatif terhadap keinformatifan laba. Sementara itu, leverage tidak berpengaruh terhadap keinformatifan laba. Penelitian ini juga menemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap keinformatifan laba. Penelitian ini memberikan kontribusi atas literatur koefisien respon laba dengan menggunakan data triwulanan yang masih jarang diulas dalam penelitian sebelumnya.
Â
Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Indonesia
Get PDFSemakin populernya aset kripto di Indonesia, memicu transaksi aset kripto yang semakin besar. Besarnya transaksi aset kripto di Indonesia tentu memiliki potensi pajak yang besar pula. Namun, sampai Mei 2022, investor kripto di Indonesia belum dikenakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memotret karakteristik investor aset kripto di Indonesia dan persepsi atas penerapan pajak terhadap transaksi aset kripto. Penelitian ini menggunakan metode pengisian kuesioner dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden mempunyai ketertarikan yang kuat dan kesan yang positif terhadap aset kripto. Antusiasme berinvestasi terhadap aset kripto terlihat sangat besar, meskipun mereka tahu jika aset kripto berisiko tinggi dengan fluktuasi harga yang besar. Kesan positif dan antusiasme responden atas kepemilikan aset kripto juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Respon mayoritas responden terhadap rencana penerapan pajak kripto sangat baik dengan tingkat resistensi yang rendah. Hal ini merupakan dukungan kuat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk penerapan pajak kripto dengan potensi tingkat kesuksesan yang tinggi
Kajian Reverse Charge Mechanism Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Badan: Proposal Untuk Indonesia
No full textTujuan penelitian adalah untuk mengkaji pemberlakuan reverse charge mechanism dalam transaksi antar daerah pabean di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya batasan PKP menyebabkan adanya unsur subjektivitas dalam PPN, kurang terealisasinya netralitas PPN akibat dari tidak meratanya pengukuhan PKP dan menimbulkan fenomena bunching. Hal ini menyebabkan penerimaan PPN suatu negara kurang maksimal. Reverse charge mechanism ini merupakan mekanisme sekunder ketika penjual atau pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak berstatus sebagai pengusaha kena pajak. Mekanisme ini hadir sebagai salah satu solusi untuk mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan dari penerapan batasan PKP. Mekanisme ini mencegah celah atau peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran PPN dengan memilih lawan transaksi berupa pengusaha non-PKP. Mekanisme ini juga menjadi salah satu cara untuk menjaga netralitas PPN karena wajib pajak tidak lagi memiliki pilihan dalam mengonsumsi BKP dan/atau JKP yang sama, baik penjualnya PKP ataupun non PKP. Reverse charge mechanism ini juga menambah data bagi Direktorat Jenderal Pajak sehingga tax avoidance maupun tax evasion, yang dilakukan wajib pajak badan dapat teratasi. Bagi konsumen non-PKP, pajak yang disetorkan ke kas negara tidak dapat dikreditkan, namun dapat dibebankan. Hal ini tentu akan meningkatkan biaya administrasi dan kepatuhan. Adanya biaya ini akan mengurangi profit bagi non PKP, sehingga mereka akan berfikir untuk menjadi PKP, sehingga dapat mengkreditkan PPN. Konsumen juga akan terlepas dari risiko tanggung jawab renteng. Wajib pajak badan wajib melakukan pembukuan. Sehingga pengawasan reverse charge mechanism menjadi semakin mudah dengan mengawasi akun asset, atau beban yang ada di laporan keuangan.
 
Penyusunan Forecasting Laporan Keuangan Menggunakan Weighted Moving Average Dan Penilaian Penyertaan Modal Negara Pada BUMN Konstruksi: Studi Kasus PT Waskita Karya (Persero)
Get PDFPeramalan laporan keuangan dan penilaian usaha menjadi satu kesatuan proses penilaian penyertaan modal Pemerintah pada BUMN. Peramalan laporan keuangan digunakan untuk melihat kelangsungan hidup perusahaan dari sisi kinerja dan posisi keuangannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus dengan obyek penelitian adalah PT Waskita Karya (persero) Tbk (WSKT). Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat proyeksi lapoaran keuangan menggunakan metode moving average, melakukan penilaian usaha dan penilaian intrinsik saham, serta melakukan penilaian penyertaan modal Pemerintah pada WSKT. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proyeksi laporan keuangan dapat dilakukan menggunakan metode moving average. Selain itu, hasil penilaian menunjukkan bahwa nilai bisnis WSKT yang diukur dengan metode FCFF adalah Rp134,125 triliun. Kemudian, nilai intrinsik saham WSKT per lembar adalah Rp1.269 (FCFF), Rp17,45 (DGM). Untuk nilai penyertaan modal Pemerintah pada WSKT setelah mempertimbangkan DLOM dan PFC adalah Rp40 triliun (cara 1) dan Rp13 triliun (cara 2)
PENGUATAN KINERJA MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL, BUDAYA ADAPTIF, TRANSFER PENGETAHUAN DAN POLA KERJA PADA BEA CUKAI INDONESIA
Get PDFDi lingkungan Bea Cukai Indonesia, proses transformasi layanan publik telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dalam rangka mendongkrak kinerja organisasi. Faktanya kinerja masih perlu ditingkatkan. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh budaya, pola kerja dan transfer pengetahuan. Makalah penelitian ini mengkaji dan memperluas pemahaman tentang dampak budaya organisasi adaptif, transfer pengetahuan dan pola kerja adaptif dalam mendorong transformasi digital untuk meningkatkan kinerja organisasi, mengembangkan program budaya dan pilihan pola kerja sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja selama transformasi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method, metode kuantitatif untuk menguji hipotesis, responden mewakili Bea dan Cukai Indonesia. Pendekatan kualitatif dengan observasi dan wawancara sebagai konfirmasi dan pendalaman penelitian. Temuan penelitian ini adalah: budaya organisasi memainkan peran penting dalam transformasi digital untuk mendorong kinerja, terutama nilai fokus pemangku kepentingan, kolaborasi dan pengembangan diri. Pola kerja adaptif penting untuk mempengaruhi transfer pengetahuan, mendorong transformasi dan kinerja digital, dan transformasi digital dapat memediasi budaya organisasi adaptif dan transfer pengetahuan dalam meningkatkan kinerja organisasi
Evaluasi SIMDA Keuangan dan SIMBAPER Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2018-2020
Get PDFThe government accounting information system is a tool for producing quality financial reports. The Regional Government of Sragen Regency has implemented an accounting information system with the SIMDA and SIMBAPER applications to manage inventory used for operational activities. This study aims to find out how the implementation and quality of the inventory accounting information system that has been used in the SKPD. The discussion was carried out using descriptive qualitative methods with data from field research in the form of SIMDA Financial and SIMBAPER application practices, library research, and documentation. From the results of observations and interviews, no integration was found between SIMDA Finance and SIMBAPER. Therefore, the inventory accounting information system used by the SKPD needs evaluation and updating in order to produce higher-quality accounting information and financial reports.
Keywords: Government accounting information system, SIMDA, SIMBAPER, InventoriesThe government accounting information system is a tool for producing quality financial reports. The Regional Government of Sragen Regency has implemented an accounting information system with the SIMDA and SIMBAPER applications to manage inventory used for operational activities. This study aims to find out how the implementation and quality of the inventory accounting information system that has been used in the SKPD. The discussion was carried out using descriptive qualitative methods with data from field research in the form of SIMDA Financial and SIMBAPER application practices, library research, and documentation. From the results of observations and interviews, no integration was found between SIMDA Finance and SIMBAPER. Therefore, the inventory accounting information system used by the SKPD needs evaluation and updating in order to produce higher-quality accounting information and financial reports.
Keywords: Government accounting information system, SIMDA, SIMBAPER, Inventorie
Dampak Kebijakan Insentif PPN DTP Rumah Terhadap Profitabilitas Perusahaan Sektor Real Estat
Get PDFThe real estate sector is one of the sectors affected by Covid-19 which has a large multiplier effect on the national economy. Therefore, in march 2021, the Government of Indonesia has issued a VAT incentive policy for the real estate sector for the delivery of houses to increase consumer purchasing power for homes during the Covid-19 pandemic, it’s called the PPN DTP Incentive. This research aimed to examine whether the PPN DTP Incentive have an impact on the profitability of property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2021 period and to review whether this PPN DTP incentive that are temporary in nature can be a permanent VAT facility and provide advice on the VAT facility policy mechanism for the real estate sector based on Article 16B of the VAT Law. The data analysis technique used is the Dependent T-Test to test the difference in average paired data between profitability before and after the Policy of PPN DTP Incentive, namely the profitability of 2019 and 2021 and also the profitability of 2020 and 2021. The results of the study show that there is an impact of PPN DTP incentive on the profitability of 2020 and 2021, while the profitability of 2019 and 2021 has no impact of PPN DTP incentive.
Sektor real estat merupakan salah satu sektor terdampak Covid-19 yang memiliki efek berganda yang besar bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pada bulan maret 2021 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan perpajakan insentif PPN DTP atas penyerahan rumah untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap rumah saat pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah meninjau apakah kebijakan Insentif PPN DTP ini memiliki dampak terhadap profitabilitas perusahaan sektor properti dan real estat yang terdaftar di BEI periode 2019-2021 dan meninjau apakah insentif PPN DTP yang bersifat temporer dapat menjadi suatu fasilitas PPN yang bersifat permanen serta memberikan saran mekanisme kebijakan fasilitas PPN berdasarkan Pasal 16B UU PPN 1984 bagi sektor real estat. Metode Analisis data yang digunakan yaitu Dependent T-Test untuk melakukan uji beda rata-rata data berpasangan antara profitabilitas sebelum dan sesudah kebijakan Insentif PPN DTP yaitu profitabilitas 2019 dan 2021 serta profitabilitas 2020 dan 2021. Hasil penelitian menunjukan terdapat dampak insentif PPN DTP pada profitabilitas 2020 dan 2021 sedangkan profitabilitas 2019 dan 2021 tidak terdapat dampak insentif PPN DTP.
 The real estate sector is one of the sectors affected by Covid-19 which has a large multiplier effect on the national economy. Therefore, in march 2021, the Government of Indonesia has issued a VAT incentive policy for the real estate sector for the delivery of houses to increase consumer purchasing power for homes during the Covid-19 pandemic, it’s called the PPN DTP Incentive. This research aimed to examine whether the PPN DTP Incentive have an impact on the profitability of property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2021 period and to review whether this PPN DTP incentive that are temporary in nature can be a permanent VAT facility and provide advice on the VAT facility policy mechanism for the real estate sector based on Article 16B of the VAT Law. The data analysis technique used is the Dependent T-Test to test the difference in average paired data between profitability before and after the Policy of PPN DTP Incentive, namely the profitability of 2019 and 2021 and also the profitability of 2020 and 2021. The results of the study show that there is an impact of PPN DTP incentive on the profitability of 2020 and 2021, while the profitability of 2019 and 2021 has no impact of PPN DTP incentive.
Sektor real estat merupakan salah satu sektor terdampak Covid-19 yang memiliki efek berganda yang besar bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pada bulan maret 2021 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan perpajakan insentif PPN DTP atas penyerahan rumah untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap rumah saat pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah meninjau apakah kebijakan Insentif PPN DTP ini memiliki dampak terhadap profitabilitas perusahaan sektor properti dan real estat yang terdaftar di BEI periode 2019-2021 dan meninjau apakah insentif PPN DTP yang bersifat temporer dapat menjadi suatu fasilitas PPN yang bersifat permanen serta memberikan saran mekanisme kebijakan fasilitas PPN berdasarkan Pasal 16B UU PPN 1984 bagi sektor real estat. Metode Analisis data yang digunakan yaitu Dependent T-Test untuk melakukan uji beda rata-rata data berpasangan antara profitabilitas sebelum dan sesudah kebijakan Insentif PPN DTP yaitu profitabilitas 2019 dan 2021 serta profitabilitas 2020 dan 2021. Hasil penelitian menunjukan terdapat dampak insentif PPN DTP pada profitabilitas 2020 dan 2021 sedangkan profitabilitas 2019 dan 2021 tidak terdapat dampak insentif PPN DTP.
Â
OECD/G20 Two-Pillar Solution: Does It Promote Inter-Nation Equity?
Get PDFInternational tax reform through Pillar One and Pillar Two aims to address BEPS issues, in addition to the 15 BEPS Actions previously recommended by the OECD and G20. In this regard, the two-pillar solution is expected to bring global tax justice into reality by ensuring MNEs pay a fair share of taxes. Within an international context, redistribution through achieving inter-nation equity is as crucial as the other aspects of equity despite the little attention received. Therefore, this study seeks to investigate whether the two-pillar solution promotes inter-nation equity. Based on the analysis of the entitlement approach and the differentiation approach, Pillar One seems to contribute better to the inter-nation equity than Pillar Two. However, the complexities surrounding Pillar One are likely to set back its positive impact. Meanwhile, a lot more efforts are needed to direct Pillar Two closer to inter-nation equity, having regard to the relatively more benefit of it for developed countries than the developing ones.Reformasi perpajakan internasional melalui Pilar Satu dan Pilar Dua bertujuan untuk mengatasi masalah BEPS, di samping 15 Aksi BEPS yang direkomendasikan sebelumnya oleh OECD dan G20. Dalam hal ini, solusi dua pilar diharapkan dapat mewujudkan keadilan pajak global dengan memastikan MNE membayar bagian pajak yang adil. Dalam konteks internasional, redistribusi melalui pencapaian kesetaraan antar negara sama pentingnya dengan aspek-aspek keadilan lainnya meskipun hanya sedikit perhatian yang diterima. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menyelidiki apakah solusi dua pilar mempromosikan kesetaraan antar negara. Berdasarkan analisis pendekatan entitlement dan pendekatan diferensiasi, Pilar Satu tampaknya memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pemerataan antarnegara daripada Pilar Dua. Namun, kompleksitas seputar Pilar Satu cenderung menghambat dampak positifnya. Sementara itu, diperlukan lebih banyak upaya untuk mendekatkan Pilar Dua kepada pemerataan antarnegara, mengingat manfaatnya yang relatif lebih besar bagi negara maju daripada negara berkembang
Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Penghindaran Pajak: Bagaimana Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?
Get PDFThis study examines the effect of firm size and sales growth on tax avoidance by using social responsibility as a moderating variable. The data is in the form of financial information sourced from financial statements and corporate social responsibility information sourced from sustainability reports and annual reports of consumer goods sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018-2020. Based on purposive sampling, the number of samples that can be employed is 75 observations. Hypothesis testing is conducted by multiple regression analysis for panel data. This study concludes that firm size does not affect tax avoidance, while sales growth positively affects tax avoidance. Also, this study found that social responsibility can weaken the positive association between firm size and tax avoidance and sales growth on tax avoidance. This study suggests that the Indonesian Tax Authority should include sustainability issues in preparing tax policies in Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian pengaruh ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan tanggung jawab sosial sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan berupa informasi keuangan yang bersumber dari laporan keuangan dan informasi tanggung jawab sosial yang bersumber dari laporan keberlanjutan dan laporan tahunan perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020. Berdasarkan purposive sampling, jumlah sampel yang dapat digunakan 75 observasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda untuk data panel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab sosial dapat memperlemah hubungan positif ukuran perusahan dan penghindaran pajak maupun serta pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa Otoritas Pajak di Indonesia perlu memperhatikan isu keberlanjutan dalam penyusunan kebijakan perpajakan di Indonesia.
Â
Penyuluhan Kader Tentang Kangaroo Mother Care (KMC) di Gampong Lancam Garam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe
No full textKelompok sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah seluruh kader di Gampong Lancang Garam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Kegiatan penyuluhan tentang pentingnya menerapkan metode Kanggaroo Mother Care (KMC) yang telah dilakukan pada tanggal 30 mei 2022. Jumlah partisipan 15 orang terdiri dari 10 orang masyarakat, 4 Bidan serta 1 Geuchik Gampong Lancang Garam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan pada tanggal 30 Mei 2022 pelatihan kader tentang metode Kanggaroo Mother Care (KMC) di Gampong Lancang Garan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe di dapatkan kegiatan penyuluhan berjalan lancar dan sangat baik sesuai dengan perencanaan. Para peserta hadir lebih dari 90% dari perencanaan. Materi disampaikan sesuai topik pelatihan kader tentang metode Kanggaroo Mother Care (KMC). Kader Gampong Lancang Garan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe memahami dengan baik materi yang telah disampaikan