e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
Determinants Of Individual Taxpayer Compliance: Motivation, Level Of Education, And Tax Sanctions
Get PDFThis study aims to analyze the influence of taxpayer motivation, level of education, and tax sanctions on tax compliance for individual taxpayers in West Surabaya. The t test is used as an analytical method. The unit of analysis in this study is individual taxpayers domiciled in West Surabaya, consisting of 100 respondents. The results of the study show that the motivation of taxpayers, education level, and tax sanctions have an influence on taxpayer compliance in West Surabaya. The implications of this research can be useful for the Directorate General of Taxes, which can be used as input for future decision-making regarding tax policy for individual taxpayers in West Surabaya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi wajib pajak, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak terhadap keparuhan perpajakan pada wajib pajak orang pribadi di Surabaya Barat. Uji t digunakan sebagai metode analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Surabaya Barat sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan motivasi wajib pajak, tingkat pendidikan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Surabaya Barat. Implikasi penelitian dapat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu dapat menjadi masukan untuk pengambilan keputusan di masa depan mengenai kebijakan perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Barat.
 
Apakah Transfer Pricing Documentation Meningkatkan Kepatuhan Pajak? -
Get PDFOECD menerbitkan OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022 untuk menjadi pedoman dalam penerapan Transfer Pricing bagi perusahaan multinasional dan otoritas perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan kewajiban Transfer Pricing Documentation (TP Doc) dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak menurut Undang-undang Harmonisasi Peraturan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur review dari hasil penelitian dan peraturan perpajakan terkait transfer pricing dan kepatuhan pajak. Hasil menunjukkan bahwa ketentuan kewajiban TP Doc dalam perpajakan atas transaksi afiliasi dengan melakukan penerapan prinsip kewajaran sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan dengan melakukan pendokumentasian dalam TP Doc. Tantangan penerapan prinsip ini adalah ketersediaan data pembanding yang handal yang dapat diakses oleh fiskus dan Wajib Pajak untuk menghindari sengketa transfer pricing. Temuan signifikan dari penelitian ini adalah banyaknya kasus sengketa transfer pricing yang diajukan oleh Wajib Pajak di Pengadilan Pajak
Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral
Get PDFKonsep ekonomi hijau merupakan salah satu strategis global yang berkaitan dengan krisis sosial, ekonomi, dan lingkungan. Terciptanya paradigma terhadap ekonomi hijau dari masyarakat secara metodologis, konseptualisasi, implementasi, dan kritik mengarah kepada tantangan strategi global yang memiliki tujuan keberlanjutan, pengentasan kemiskinan, dan inklusi sektor sosial yang rentan. Pengaruh ekonomi hijau terhadap keberlanjutan kehidupan masih dalam konteks grahita. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh ekonomi hijau terhadap pemulihan ekonomi dan masalah multilateral. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan jenis atau pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan ekonomi hijau mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional serta permasalahan dibidang multilateral. Agar ekonomi hijau terealisasi bagi negara maka pembuat kebijakan harus didukung oleh berbagai pihak sehingga terbentuk ekonomi hijau yang berkelanjutan. Ekonomi hijau juga berkontribusi untuk memelihara lingkungan yang sehat dan membentuk ekosistem secara tepat untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang
PENGARUH KEBIJAKAN EARMARKING CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA
Get PDFDalam praktik desentralisasi, Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) diberikan kepada daerah penghasil cukai dan/atau tembakau sebagai salah satu sumber pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penggunaan utama dana ini adalah untuk penyediaan supply side sektor kesehatan diantaranya pada pengadaan fasilitas kesehatan. Peningkatan anggaran DBH CHT setiap tahunnya belum diiringi dengan memadainya jumlah fasilitas kesehatan. Menggunakan data sekunder tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2018-2020, studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan DBH CHT terhadap jumlah fasilitas kesehatan di daerah. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah regresi data panel model Negative Binomial. Hasil validasi awal menunjukan bahwa daerah penerima DBH CHT mengalami peningkatan pada jumlah fasilitas kesehatan yang signifikan dibandingkan daerah nonpenerima. Hasil estimasi menunjukan DBH CHT memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan jumlah posyandu di level kabupaten/kota tetapi tidak terhadap jumlah rumah sakit dan puskesmas. Diharapkan proses perencanaan dan implementasi kebijakan DBH CHT dapat dikelola dan diawasi dengan lebih baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan publik.
Â
Â
KAJIAN POTENSI KENDARAAN BERMOTOR MENJADI BARANG KENA CUKAI
Get PDFBased on research by the Global Alliance on Health and Pollution (GAHP), the fourth largest contributor to deaths from pollution is Indonesia. The number of deaths from air pollution is not far related to the number of motorized vehicles in Indonesia, because the more motorized vehicles, the more carbon emissions are released thereby increasing air pollution in Indonesia. In-Law number 11 of 1995 concerning Excise jo. Law Number 39 of 2007, Excisable Goods stated in article 2 paragraph (1) as certain items that have characteristics of use can have a negative impact on the community or the environment. In article 4 paragraph (2), the addition or reduction of types of excisable goods is regulated further by a Government Regulation. Motorized vehicles fall into the two criteria above. This study aims to assess the potential feasibility of imposing excise duties on motorized vehicles. The research methodology was carried out using literature studies and data analysis related to excise revenue and the number of motorized vehicles in Indonesia. The results of this study recommend that motorized vehicles are eligible to become Excisable Goods. Excise tax rates can be ad valorem tariffs, following the best practices of countries that have imposed an excise tax on motorized vehicles.
Keywords: extensification, excise, excisable goods, motorized vehicles, the Directorate General of Customs and Excise
EDUKASI PEMASARAN PRODUK DAN PENGUATAN BRANDING UNTUK MENINGKATKAN HASIL PENJUALAN DI KALANGAN REMAJA
Get PDFMenurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahaun 2014,. Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Para remaja ini perlu dibekali ilmu dalam berbisnis dan kewirausahaan, sehingga memiliki suatu ilmu dan keahlian. dengan memberikan edukasi pada mereka tentang pemasaran produk dan penguatan branding. para remaja ) pegiat industri bisnis mampu mengelola bisnis mereka sesuai dengan kebutuhan pasar yang kini selalu menginginkan pelayanan yang serba cepat. Keberadaan teknologi yakni internet tentunya memiliki peranan cukup besar dalam membantu pegiat bisnis dan wirausaha, salah satunya adalah dengan melakukan branding produk yang dimiliki serta memperkenalkanya kepada masyarakat melalui teknologi
IMPLEMENTASI PERPAJAKAN DALAM USAHA JASA KONSTRUKSI PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Get PDFA construction services business is a consulting service for planning,implementing, and supervising construction work. Construction serviceentrepreneurs have different tax rates by looking at the work done.Construction service business actors and tax researchers often feelconfused in calculating the construction service business tax. This studyaims to straighten out the differences in articles that are oftenconsidered confusing. The method in writing is a quantitative method byconducting a literature study and using secondary data. The reason forusing secondary data is that data is easier to obtain and written datausually goes through a lot of selection research. In writing, it is definitelytrustworthy and minimal fraud. The study results show that differencesin the planning, implementation and supervision systems in theconstruction service business involve the condition of companies thathave SIUJK and SBU or those that do not have SIUJK and SBU that thetax on each activity gets different tariff treatment. The writing isexpected to be a reference for students who want to know aboutconstruction services and taxes. The writing is also expected to be areference for prospective construction service entrepreneurs who arejust starting to find out the problems and the imposition of taxes thatwill be faced in their efforts to comply with applicable tax regulations.Usaha jasa konstruksi adalah suatu layanan jasa konsultansiperencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi.Pengusaha jasa konstruksi mempunyai perbedaan tarif pajak denganmelihat pekerjaan yang dilakukan. Pelaku usaha jasa konstruksi danpeneliti pajak seringkali merasakan kebingungan dalam menghitungpajak usaha jasa konstruksi. Penelitian ini bertujuan meluruskanperbedaan pasal yang sering dianggap membingungkan. Metode dalampenulisan adalah metode kuantitatif dengan melakukan studikepustakaan dan menggunakan data sekunder. Alasan dari penggunaandata sekunder adalah data yang lebih mudah didapatkan serta datatertulis biasanya melalui banyak riset seleksi sehingga dalampenulisannya sudah pasti dapat dipercaya dan minim fraud. Hasilpenelitian menunjukan perbedaan pada sistem perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan dalam usaha jasa konstruksi melibatkankeadaan perusahaan yang memiliki SIUJK dan SBU atau yang tidakmemiliki SIUJK dan SBU sehingga pajak pada masing-masing kegiatanmendapatkan perlakuan tarif berbeda. Penulisan diharapkan menjadireferensi pelajar yang ingin mengetahui jasa konstruksi dan pajaknya.Penulisan juga diharapkan menjadi referensi bagi calon pengusaha jasakonstruksi yang baru mau merintis untuk mengetahui masalah danpengenaan pajak yang akan dihadapi dalam usahanya agar sesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku
OPTIMALISASI PEMASARAN BUMDES “LESTARI JAYA†DAN UMKM DESA SANGGUNG GATAK SUKOHARJO UNTUK MENINGKATKAN OMZET DI MASA PANDEMI
Get PDFTujuan kegiatan pengabdian ini untuk meningkatkan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui layanan pemberian jasa atau penyerahan produk baru BUMDes serta penggunaan metode pemasaran yang sesuai dengan usaha BUMDes dan UMKM. Kegiatan PKM difokuskan pada pengembangan usaha BUMDEs dan implementasi metode pemasaran BUMDes baik dengan metode konvensional maupun dengan melalui internet. Metode pengabdian yang dilakukan adalah: (1) survei pendahuluan untuk mendapatkan data dan informasi untuk mengetahui akar permasalahan, dan (2) memberikan solusi atas masalah dengan melakukan pelatihan pemasaran. Hasil yang dicapai adalah pengurus BUMDes dan UMKM dapat meningkat kompetensi pemasaran baik pemasaran konvensional maupun pemasaran berbasis internet. Simpulannya adalah pelatihan pemasaran dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pemasaran baik pengurus BUMDEs maupun UMKM sehingga dapat meningkatkan omzet penjualan
Analisis Rasio Keuangan dan Prediksi Kebangkrutan dengan Model Altman Z-Score pada Perusahaan Semen Tahun 2016-2019
Get PDFThe background of the research in this paper is the bankruptcy of Holcim Indonesia due to the marketing strategy of predatory pricing that conducted by cement companies from China. This study aims to explain financial performance based on financial ratio analysis and bankruptcy prediction to cement companies that have been registered with IDX. The data collection methods used in this study are documentation methods and literature study methods from various books, scientific journals, and other sources, including financial statements and annual reports from six cement companies that have been registered with IDX from2016 to 2019. All data obtained is processed using various financial ratio formulas and bankruptcy predictions of Altman Z-Score model. Research on financial ratio analysis and bankruptcy prediction of the Altman Z-Score model against six objects resulted in INTP as the best performing company due to its excellence in all financial ratios and bankruptcy predictions. While the company with the worst performance is SMCB because almost of all the research conducted, SMCB always at the bottom position or in the distress zone.Latar belakang dari penelitian pada karya tulis ini adalah terjadinya kebangkrutan pada Holcim Indonesia akibat strategi pemasaran banting harga yang dilakukan perusahaan semen dari Tiongkok. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kinerja keuangan berdasarkan analisis rasio keuangan dan prediksi kebangkrutan terhadap perusahaan semen yang telah terdaftar di BEI. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi metode dokumentasi dan metode studi kepustakaan dari berbagai buku, jurnal ilmiah, dan sumber lain, termasuk laporan keuangan dan laporan tahunan dari enam perusahaan semen yang telah terdaftar di BEI tahun 2016 hingga 2019. Seluruh data yang diperoleh diproses menggunakanberbagai rumus rasio keuangan dan prediksi kebangkrutan model Altman Z-Score. Penelitian atas analisis rasio keuangan dan prediksi kebangrutan model Altman Z-Score terhadap enam objek menghasilkan INTP sebagai perusahaan dengan kinerja paling baik karena keunggulannya pada seluruh rasio keuangan dan prediksi kebangkrutan. Sementara perusahaan dengan kinerja paling buruk adalah SMCB karena hampir seluruh penelitian yang dilakukan, SMCB berada pada posisi terbawah dan selalu berada pada zona distress
ANALISIS PENERAPAN PSAK 45 MENGENAI PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA PADA GEREJA KRISTEN JAWA UNGARAN
Get PDFA non-profit entity is an entity whose main purpose is not to make as much profit as it can but to help the community, and its main resources are obtained from contributions from members and other donors without expecting anything in return. A non-profit entity must prepare financial reports under the standards applicable in each reporting period. This study aims to determine whether the financial statements of the Javanese Christian Church of Ungaran (GKJ Ungaran), as a non-profit entity, are following the terms mentioned in the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 45. This conformity is determined by comparing the terms contained in PSAK 45 with the financial reporting practices carried out by GKJ Ungaran. The analytical method used is qualitative analysis. The research data used are primary data and secondary data obtained through interviews and documentation. The data analysis technique used is comparative descriptive analysis. The results show that GKJ Ungaran has not carried out its financial reporting activities under the terms contained in PSAK 45. Furthermore, GKJ Ungaran has not made financial reports that are required by PSAK45. In practice, GKJ Ungaran should carry out its financial reporting activities under applicable standards.Entitas nirlaba merupakan entitas yang tujuan utamanya bukan untuk memperoleh keuntungan melainkan untuk membantu masyarakat, serta sumber daya utamanya diperoleh dari sumbangan para anggota serta penyumbang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan operasinya, entitas nirlaba harus menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku pada setiap periode pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah laporan Keuangan GKJ Ungaran, sebagai entitas nirlaba, telah sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45. Kesesuaian ini ditentukan dengan membandingkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada PSAK 45 dengan praktik pelaporan keuangan yang dilakukan oleh GKJ Ungaran. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data penelitian yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa GKJ Ungaran belum melakukan kegiatan pelaporan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 45. Lebih lanjut, GKJ Ungaran belum membuat laporan keuangan yang diwajibkan ada oleh PSAK 45. Dalam praktiknya, GKJ Ungaran sebaiknya melakukan kegiatan pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.