e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat
Get PDFThe aim of the research is to examine the Effect of Realized Tax Revenue on Poverty Rates and Per capita Income as an Indicator of People's Prosperity, using the mediating variables for Transfer Expenditures to Regions and the Subsidy Budget Program in the Indonesian National Budget for the 2010-2020 period. The research method was carried out through simple regression analysis using data sourced from BPS and the Indonesian National Budget for the 2010-2020 period. The data is then analyzed to test the research hypothesis through classical assumption test and simple regression testing. The results showed that the realization of tax revenues had a significant negative effect on the poverty rate and a significant positive effect on per capita income. The variable of Expenditure Transfers to the Regions was proven to be significantly a complete mediation variable, while the Subsidized Budget Program variable was not a mediating variable. The limitations of this study are indicators for measuring people's prosperity in the form of GDP Per capita and Poverty Rates in Indonesia during the 2010-2020 period. Other variables are not used as indicators to measure people's prosperity, for example the Human Development Index (HDI), the Development Equity Index, etc. Through this research, it is hoped that the taxpayers will increasingly understand the importance of taxes in order to increase the prosperity of the people. This is at the same time to prove the meaning of tax as a means to increase people's prosperity.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap Angka Kemiskinan dan Pendapatan Perkapita sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat. Metode penelitian dilakukan melalui analisis regresi sederhana dengan menggunakan data yang bersumber dari BPS dan APBN RI selama periode 2010-2020. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menguji hipotesis penelitian melaui uji asumsi klasik dan uji regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Realisasi Penerimaan Pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap Angka Kemiskinan serta berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Perkapita. Variabel Belanja Transfer ke Daerah terbukti secara signifikan merupakan variabel mediasi sempurna (complete mediation), sedangkan variabel Program Anggaran Subsidi bukan merupakan variabel mediasi. Keterbatasan dari penelitian ini adalah indikator untuk mengukur kemakmuran rakyat berupa PDB Perkapita dan Angka Kemiskinan di Indonesia selama periode 2010-2020. Adapun variabel lainnya tidak dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kemakmuran rakyat, misalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pemerataan Pembangunan, dll. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pajak dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal ini sekaligus untuk membuktikan pengertian pajak sebagai sarana untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap Angka Kemiskinan dan Pendapatan Perkapita sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat, dengan menggunakan variabel mediasi Belanja Transfer ke Daerah dan Program Anggaran Subsidi dalam APBN RI selama periode 2010-2020. Metode penelitian dilakukan melalui analisis regresi sederhana dengan menggunakan data yang bersumber dari BPS dan APBN RI selama periode 2010-2020. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menguji hipotesis penelitian melaui uji asumsi klasik dan uji regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Realisasi Penerimaan Pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap Angka Kemiskinan serta berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Perkapita. Variabel Belanja Transfer ke Daerah terbukti secara signifikan merupakan variabel mediasi sempurna (complete mediation), sedangkan variabel Program Anggaran Subsidi bukan merupakan variabel mediasi. Keterbatasan dari penelitian ini adalah indikator untuk mengukur kemakmuran rakyat berupa PDB Perkapita dan Angka Kemiskinan di Indonesia selama periode 2010-2020. Adapun variabel lainnya tidak dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kemakmuran rakyat, misalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pemerataan Pembangunan, dll. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat wajib pajak semakin memahami pentingnya pajak dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal ini sekaligus untuk membuktikan tentang pengertian pajak sebagai sarana untuk meningkatkan kemakmuran rakyat
DAMPAK KEBIJAKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN PENINDAKAN ROKOK ILEGAL TERHADAP KONSUMSI ROKOK RUMAH TANGGA: DAMPAK KEBIJAKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN PENINDAKAN ROKOK ILEGAL TERHADAP KONSUMSI ROKOK RUMAH TANGGA
No full textThis research aims to investigate the existence of excise tariff policies on tobacco products and the enforcement of illicit cigarettes as well as the control variable of socioeconomic conditions on household cigarette consumption in 34 provinces in Indonesia. Using panel data from 2016-2019 with data from SUSENAS, BPS, and the Indonesian Directorate General of Customs and Excise. This study applies a fixed-effect panel regression model to estimate the impact of increasing tariffs and enforcement of illicit cigarettes on household cigarette consumption. The result is that a 1% increase in tobacco product tariffs will significantly reduce cigarette consumption by 1.056% while enforcement is not proven to significantly reduce cigarette consumption. The application of excise tariffs on tobacco products to control cigarette consumption is the right policy to reduce smoking prevalence. Improvements in the quality of the Human Development Index and the Gini ratio also significant in reducing smoking prevalence
Pendampingan Penyusunan Paket Wisata Jelajah Kampung Pulau Tunda
Get PDFPulau Tunda adalah salah satu pulau kecil yang berada disebelah utara teluk Banten yang secara administratif terlatak di Desa Wargasara Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Destinasi wisata berbasis bahari merupakan unggulan daya tarik wisata pulau tunda yang kerap kali dikunjungi oleh wisatawan. Permasalahan yang terjadi diantaranya pengembangan potensi wisata belum dilaksanakan dengan optimal pada potensi wisata selain snorkeling, mancing dan diving. Tujuan kegiatan pengabdian ini diantaranya memberikan pendampingan pada masyarakat dengan mengidentifikasi potensi lokal yang dapat dijadikan daya tarik wisata sehingga lebih variasi dan memberikan dampak positif dalam perekonomian. Pada kegiatan pendampingan ini melibatkan mitra pokdarwis Jala Tunda. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan observasi awal, identifikasi dan pengemasan dalam paket wisata. Hasipendampingan yang diperoleh yaitu meningkatnya pengetahuan mengenai potensi lokal dan pokdarwis mampu membuat paket wisata. Luaran kegiatan pendampingan ini adalah  bagi masyarakat, menghasilkan paket wisata jelajah kampung Pulau Tunda untuk satu hari dengan harga Rp.100.000/orang
Insentif Pajak Properti Atas Bangunan Hijau: Sebuah Studi Komparasi
No full textInsentif pajak properti atas bangunan hijau merupakan salah satu cara untuk mempromosikan pertumbuhan bangunan hijau. Pemberian insentif pajak ini telah dilakukan di beberapa negara dengan berbagai bentuk. Insentif atas bangunan hijau sendiri tidak hanya berupa insentif pajak properti. Penelitian ini menganalisis literatur yang ada untuk melihat perbandingan implementasi di beberapa negara, mengidentifikasi insentif yang ada, mengidentifikasi kritik atas implementasi pemberian insentif serta mencari rekomendasi para akademisi terhadap pemberian insentif. Dari hasil kajian literatur, terdapat beberapa temuan yang dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia. Kolaborasi antara sektor publik dan privat menjadi poin yang sering disinggung literatur, di mana pemerintah tidak bisa sendiri dalam upaya mempromosikan dan mendorong pendirian bangunan berkonsep hijau.  
Tinjauan Pendapatan Perpajakan PPh Pasal 25/29 Pada KPP Pratama Tanjung Pinang Sebelum Dan Ketika Pandemi Covid-19
Get PDFThe COVID-19 Pandemic which had hit Indonesia has caused a severe deterioration on economic stability to some extent. This situation led to the decrease of taxation income for the country. With regard to this, the Government has done a lot of efforts to recover the economy as well as to increase the taxation income. This research aims to analyze the taxation income of PPh Article 25/29 especially on component of the taxation income targets, factors that affect the fulfilment of taxation targets, and pattern of the taxation income (net) before and during the Pandemic. This research finds that there exist some relevant components of the taxation targets, 2 (two) minimal factors that affects the taxation fulfilment targets, and there is a similarity in the pattern of the taxation income (net) before and during the Pandemic.
Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia mengakibatkan kemerosotan stabilitas perekonomian dalam skala tertentu. Hal ini antara lain berakibat berkurangnya pendapatan negara. Terkait hal ini pemerintah melakukan banyak upaya dalam memulihkan perekonomian dan pendapatan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan pendapatan perpajakan PPh Pasal 25/29 terkait komponen penetapan anggaran pendapatan PPh Pasal 25/29, faktor-faktor yang memengaruhi perolehan pendapatan PPh Pasal 25/29, pola pendapatan neto PPh Pasal 25/29 pada masa transisi kondisi normal ke Pandemi COVID-19 dan selama Pandemi COVID-19 pada KPP Pratama Tanjung Pinang. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara. Secara umum terdapat beberapa komponen dalam penetapan anggaran PPh Pasal 25/29 seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, terdapat minimal 2 (dua) fator yang memengaruhi perolehan pendapatan PPh 25/29, dan bahwa selama pandemi pendapatan neto PPh Pasal 25/29 memiliki pola yang relatif serupa dengan pola sebelum masa pandemik.
 
PENGARUH ATTITUDE TOWARDS ELECTRONIC TAX SYSTEM, PELAYANAN FISKUS, DAN PENERAPAN E-SYSTEM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA
Get PDF As a country that is supported by taxes, taxpayer compliance in Indonesia will always be an important discussion in efforts to increase state revenues. This study aims to determine the effect of attitude towards electronic tax system, tax services, and the implementation of e-tax system on individual taxpayer compliance. This research is a type of quantitative research with closed questionnaire data collection techniques to 100 samples of individual taxpayers (WPOP) at KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Tests in this study include validity, reliability, classical assumptions, and multiple regression to be able to determine decisions on the formed hypothesis. The results of this study indicate that attitude towards electronic tax system, tax services, and the implementation of e-tax system have a positive effect on individual taxpayer compliance, either partially or simultaneously. This research was only conducted at KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua for a certain period of time and did not take into account other variables that could affect individual taxpayer compliance.Sebagai negara yang ditopang dari pajak, kepatuhan wajib pajak di Indonesia akan senantiasa menjadi bahasan penting dalam upaya peningkatan penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh attitude towards electronic tax system, pelayanan fiskus, dan penerapan e-system pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data metode kuesioner tertutup kepada 100 sampel wajib pajak orang pribadi (WPOP) di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Pengujian dalam penelitian ini meliputi uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan regresi berganda untuk dapat menentukan keputusan atas hipotesis yang terbentuk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel attitude towards electronic tax system, pelayanan fiskus, dan penerapan e-system pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini hanya dilakukan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dengan jangka waktu tertentu dan tidak memperhitungkan variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
 
Manajemen Laba, Leverage Dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Get PDFThis study aims to examine the effect of earnings management and leverage on tax avoidance where this study is also to examine the moderating role of corporate social responsibility in the relationship between earnings management and leverage on tax avoidance. The sample in this study are various industrial sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2018-2020. From the results of purposive sampling, the number of samples used in this study were 36 observations. In this study, the data were processed using a panel data model. Hypothesis testing using multiple linear regression analysis. This study shows that earnings management has an effect on tax avoidance while Leverage has no effect on tax avoidance. In addition, this study finds that corporate social responsibility cannot moderate the effect of earnings management on tax avoidance and weakens the effect of leverage on tax avoidance.Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba dan leverage terhadap penghindaran pajak dimana penelitian ini juga untuk menguji peran moderasi corporate social responsibility dalam hubungan manajemen laba dan leverage terhadap penghindaran pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018-2020. Dari hasil purposive sampling, total sampel yang digunakan dipenelitian ini adalah 36 observasi. Pada penelitian ini, data yang diolah menggunakan model data panel. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa corporate social responsibility tidak dapat memoderasi pengaruh antara manajemen laba terhadap penghindaran pajak dan memperlemah pengaruh antara leverage terhadap penghindaran pajak.
 
Tinjauan Potensi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pengguna Aplikasi Snack Video
Get PDFThis study aims to determine the business process of earning income from the Snack Video application, the potential income tax (PPh) that can be extracted from the Snack Video application, and the mechanism for calculating income tax from the Snack Video application. Data obtained from the results of interviews, application usage, and user reviews of the Snack Video application, and some literature. The potential imposition of income tax depends on how much income the application user receives. Until this paper was compiled, there were no more specific regulations regarding the imposition of income tax for private people who use the Snack Video application. However, based on existing regulations, the potential income tax of individuals from the Snack Video application can be classified as a tax object of article 4 paragraph (1) and article 4 paragraph (2) of the Income Tax Law. The provisions that can be used are in accordance with the Income Tax Law Article 4 paragraph (2), Article 14, Article 16, Article 17 paragraph (1), Government Regulation (PP) Number 23 of 2018, and further regulations from the article which are set more specifically in the regulations of the Directorate General of Taxes (DGT).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses bisnis mendapatkan penghasilan dari aplikasi Snack Video, potensi pajak penghasilan (PPh) yang dapat digali dari aplikasi Snack Video, dan mekanisme penghitungan PPh dari aplikasi Snack Video. Data diperoleh dari hasil wawancara, penggunaan aplikasi, review pengguna aplikasi Snack Video, dan beberapa literatur. Potensi pengenaan PPh bergantung pada seberapa besar penghasilan yang diterima pengguna aplikasi. Sampai karya tulis ini disusun belum terdapat peraturan lebih spesifik mengenai pengenaan PPh bagi orang pribadi pengguna aplikasi Snack Video. Namun, berdasarkan peraturan yang sudah ada, potensi PPh orang pribadi dari aplikasi Snack Video ini dapat digolongkan sebagai objek pajak pasal 4 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh. Mekanisme penghitungan pajaknya menggunakan tarif yang disesuaikan dengan kondisi penghasilan yang diterima pengguna aplikasi Snack Video. Ketentuan yang dapat digunakan yaitu sesuai Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, dan peraturan lanjutan dari pasal tersebut yang dituangkan lebih khusus pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Menimbang Kesiapan Penerapan Carbon Pricing di Indonesia dengan Studi pada Kanada, Britania Raya, dan Australia
Get PDFThe purpose of this study is to determine the advantages and disadvantages of carbon tax and the cap and trade scheme in carbon pricing. It is also to describe its implementation in several countries, namely Canada, Great Britain, and Australia. In addition, this study also describes Indonesia’s preparation for implementing carbon pricing and provides alternative factors that need to be considered by the government. This study uses a qualitative approach with comparative analysis studies in these countries. Data collection was carried out using the study literature method and interviewed several sources who have an interest in energy and carbon taxes. This study shows that the carbon tax and the cap and trade scheme have their respective advantages and disadvantages, so the decision of which carbon pricing instrument to apply is adjusted to each country’s needs. In general, the policies in the three countries have the same objectives, but the instruments, mechanisms, and tariffs imposed are different. The Indonesian government has prepared the implementation of carbon pricing since 2021, but until now the technical regulations related to its implementation had not yet been issued. There are still several alternative factors, namely: implementing regulations and other environmental policy regulations, determining optimal tariffs, redistribution of revenues, as well as alternative energy substitutes that are in accordance with community readiness to be considered by the Indonesian government in preparation for implementing carbon pricing.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan dari pajak karbon dan skema cap and trade dalam carbon pricing serta menggambarkan implementasinya di beberapa negara yang telah menerapkannya lebih dahulu, yaitu Kanada, Britania Raya, dan Australia. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan persiapan Indonesia dalam menerapkan carbon pricing serta memberikan alternatif faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi analisis komparatif pada negara-negara tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan serta mewawancarai beberapa narasumber yang memiliki perhatian di bidang energi dan pajak karbon. Penelitian ini menunjukkan pajak karbon dan skema cap and trade memiliki keunggulan dan kelemahan bawaannya sehingga keputusan instrumen carbon pricing mana yang diterapkan, perlu disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Secara garis besar, kebijakan di ketiga negara tersebut memiliki tujuan yang sama, namun instrumen, mekanisme, dan tarif yang dikenakan berbeda. Pemerintah Indonesia telah melakukan persiapan implementasi carbon pricing sejak tahun 2021, namun hingga saat ini peraturan teknis terkait penerapannya masih belum ditetapkan. Masih terdapat beberapa alternatif faktor yaitu: regulasi penerapan dan regulasi kebijakan lingkungan lainnya, penentuan tarif yang optimal, redistribusi penerimaan, serta alternatif energi pengganti yang sesuai dengan kesiapan masyarakat untuk menjadi pertimbangan oleh pemerintah Indonesia dalam persiapan penerapan carbon pricing
Studi Komparatif Penerapan Voluntary Disclosure Program Di Indonesia, Malaysia, Dan Singapura
Get PDFAn increase in state budget revenues is necessary to streamline the development program and one way is to expand the existing tax base by creating a Voluntary Disclosure Program (VDP/PPS). There are no specific guidelines regarding the mechanism for implementing PPS for each country, so each country has a different mechanism. This study aims to determine the different mechanisms of the implementation of PPS in Indonesia, Malaysia, and Singapore, as well as to provide recommendations for the implementation of PPS in Indonesia. This study uses data collection techniques in the form of library research with non-probability sampling using the purposive sampling method. The results obtained show differences in the implementation mechanism in the three countries in terms of the type of tax coverage, period, participant criteria, amnesty rates, and basis of disclosure.Peningkatan penerimaan anggaran negara mutlak diperlukan untuk memuluskan program pembangunan, salah satu caranya adalah dengan memperluas basis pemajakan yang ada dengan membuat Voluntary Disclosure Program atau Program Pengungkapan Surarela. Tidak ada pedoman khusus mengenai mekanisme pelaksanaan Voluntary Disclosure Program untuk tiap negara, sehingga setiap negara memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan mekanisme Voluntary Disclosure Program di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, serta memberikan rekomendasi pelaksanaan Voluntary Disclosure Program di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dengan teknik pengambilan sample tidak acak (non-probability sampling) menggunakan metode purposive sampling. Hasil yang didapatkan menunjukkan perbedaan mekanisme pelaksanaan pada ketiga negara dari segi cakupan jenis pajak, jangka waktu, kriteria peserta, tarif pengampunan, dan basis pengungkapan