e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP
Get PDFIndonesia will enter an era where one identity card can be used for various administrative matters, this is marked by the application of NIK to become NPWP. The application of NIK to NPWP is also known as the Single Identity Number system. Single Identity Number is believed to be able to simplify the tax administration system and build a strong database for the government. This study aims to look at the estimation of the fulfillment of the principles of simplicity and benefit with the application of NIK to become NPWP for Individual Taxpayers as stated in Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations.Indonesia akan masuk ke dalam suatu era di mana satu kartu identitas dapat digunakan untuk berbagai urusan administrasi, hal ini ditandai dengan diterapkannya NIK menjadi NPWP. Penerapan NIK menjadi NPWP dikenal pula dengan sebutan sistem Single Identity Number. Single Identity Number diyakini dapat mempermudah sistem administrasi perpajakan dan membangun suatu database yang kuat bagi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat estimasi pemenuhan asas kesederhanaan dan kemanfaatan dengan diterapkannya NIK menjadi NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Intra-group Services: Suatu Perspektif Fiskus
Get PDFThe purpose of the audit conducted by the Directorate General of Taxes is to test compliance or other purposes. This study aims to determine the auditors’ perception of service transactions carried out by related parties, the challenges experienced when examining transfer pricing on intra-group service transactions and the mechanism used in conducting transfer pricing adjustments to intra-group service transactions. The results of this qualitative study indicate that tax examiners who work in the Java region have a better perception when viewed from the area where they work. The results also show that auditors experience difficulties when carrying out audit procedures such as knowledge related to technical intra-group services, the situation of taxpayers being less cooperative, applicable regulations, data access, competence and personal examiners, as well as legal remedies from taxpayers. In addition, the results of the study also show that in general, the mechanism used by auditors to find corrections is through audit procedures that refer to the Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-50/PJ/2013 and Regulation of the Director General of Taxes Number PER-22/PJ/2013.       Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah menguji kepatuhan atau tujuan lain. Studi terdahulu pada umumnya membahas transaksi pihak berelasi berdasarkan data empirik menggunakan komponen laporan keuangan sebagai indikator atau proksi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pemeriksa terhadap transaksi jasa yang dilakukan oleh pihak berelasi, tantangan yang dialami saat pemeriksaan transfer pricing pada transaksi jasa intra-grup dan mekanisme yang dilakukan dalam melakukan transfer pricing adjustment terhadap transaksi jasa intra-grup. Hasil penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa pemeriksa pajak yang bekerja di wilayah Jawa memiliki persepsi lebih baik jika dilihat dari wilayah tempat bekerja. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemeriksa mengalami kesulitan saat melaksanakan prosedur pemeriksaan seperti pengetahuan terkait teknis jasa intra-grup, situasi wajib pajak kurang kooperatif, peraturan yang berlaku, akses data, kompetensi dan pribadi pemeriksa, serta upaya hukum dari wajib pajak. Selain itu, hasil studi juga menunjukkan bahwa pada umumnya mekanisme yang dilakukan pemeriksa untuk menemukan koreksi adalah melalui prosedur pemeriksaan yang mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013
Analisis Pertumbuhan Investor Ritel Pada Masa Pandemi Dan Implikasi Pajak Penghasilan Final Atas Penjualan Saham Di Bursa
Get PDFThe Covid-19 pandemic has had a domino effect on the Indonesian economy and stock market. However, in the midst of a sluggish economy, there was a significant increase in the number of retail investors on the Indonesia Stock Exchange. This study aims to analyze the characteristics and level of tax compliance of retail investors who decide to invest in stocks during the pandemic, and to determine the impact of final income tax receipts on stock sales during the pandemic. The research method used is a qualitative method. The research was conducted using primary data and secondary data. Primary data used in the form of open questionnaire data to 120 retail investors. The secondary data used is data on final income tax receipts from the sale of shares from DJP, data on the volume and value of stock trading transactions from IDX, and investor demographic data from KSEI. The results showed that the majority of retail investors who decided to invest in stocks during the pandemic were under 30 years old, had a monthly income of less than IDR 4.8 million, and had a short-term investment type (trading). The level of tax compliance of retail investors who decide to invest in stocks during the pandemic has been formally good but still materially low. The Covid-19 pandemic had a positive impact on increasing final income tax receipts from the sale of shares on the stock exchange. This is due to a significant increase in the volume and value of stock trading transactions at the end of 2020 to early 2021 which shows a sense of investor optimism and is offset by an increase in the number of retail investors.Pandemi Covid-19 memiliki efek domino pada perekonomian dan pasar saham Indonesia. Namun, di tengah lesunya perekonomian, terjadi peningkatan signifikan jumlah investor ritel saham di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan tingkat kepatuhan pajak investor ritel yang memutuskan berinvestasi saham pada masa pandemi, serta mengetahui dampak penerimaan pajak penghasilan final atas penjualan saham pada masa pandemi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berupa data kuesioner terbuka terhadap 120 investor ritel. Adapun data sekunder yang digunakan adalah data penerimaan pajak penghasilan final atas penjualan saham dari DJP, data volume dan nilai transaksi perdagangan saham dari BEI, dan data demografi investor dari KSEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas investor ritel yang memutuskan berinvestasi saham pada masa pandemi adalah berusia di bawah 30 tahun, memiliki penghasilan bulanan kurang dari Rp 4,8 juta, dan memiliki tipe investasi jangka pendek (trading). Adapun tingkat kepatuhan pajak investor ritel yang memutuskan berinvestasi saham pada masa pandemi sudah baik secara formal namun masih rendah secara material. Masa pandemi Covid-19 berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak penghasilan final atas penjualan saham di bursa. Hal ini disebabkan adanya lonjakan volume dan nilai transaksi perdagangan saham secara signifikan pada akhir tahun 2020 hingga awal 2021 yang menunjukkan rasa optimisme investor serta diimbangi peningkatan jumlah investor ritel.
Pandemi Covid-19 memiliki efek domino pada perekonomian dan pasar saham Indonesia. Namun, di tengah lesunya perekonomian, terjadi peningkatan signifikan jumlah investor ritel saham di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan tingkat kepatuhan pajak investor ritel yang memutuskan berinvestasi saham pada masa pandemi, serta mengetahui dampak penerimaan pajak penghasilan final atas penjualan saham pada masa pandemi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berupa data kuesioner terbuka terhadap 120 investor ritel. Adapun data sekunder yang digunakan adalah data penerimaan pajak penghasilan final atas penjualan saham dari DJP, data volume dan nilai transaksi perdagangan saham dari BEI, dan data demografi investor dari KSEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas investor ritel yang memutuskan berinvestasi saham pada masa pandemi adalah berusia di bawah 30 tahun, memiliki penghasilan bulanan kurang dari Rp 4,8 juta, dan memiliki tipe investasi jangka pendek (trading). Adapun tingkat kepatuhan pajak investor ritel yang memutuskan berinvestasi saham pada masa pandemi sudah baik secara formal namun masih rendah secara material. Masa pandemi Covid-19 berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak penghasilan final atas penjualan saham di bursa. Hal ini disebabkan adanya lonjakan volume dan nilai transaksi perdagangan saham secara signifikan pada akhir tahun 2020 hingga awal 2021 yang menunjukkan rasa optimisme investor serta diimbangi peningkatan jumlah investor ritel
Model dan Strategi Pentingnya Perencanaan Keuangan untuk Menghadapi Masa Pensiun pada Era Industrialisasi 4.0 di Kota Surakarta
Get PDFKegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Model dan Strategi Pentingnya Perencanaan Keuangan untuk Menghadapi Masa pensiun pada Era Industrialisasi 4.0 di Kota Surakarta yaitu pemahaman tentang perencanaan keuangan dan implementasi dari layanan digital keuangan dan online trading di pasar modal bagi masyarakat khususnya karyawan/pegawai instansi pemerintah maupun non pemerintah di Kota Surakarta. Kegiatan PKM ini didasarkan pada permasalahan: (1) Masyarakat Kota Surakarta banyak yang belum paham dalam membuat perencanaan keuangan. (2) Masyarakat Kota Surakarta masih banyak yang belum memahami tentang investasi di sektor keuangan. Biasanya, masyarakat lebih familiar terhadap investasi riil dalam bentuk tanah, gedung, atau membuka usaha. (3) Masyarakat Kota Surakarta banyak yang belum pernah mendapatkan pelatihan tentang layanan digital keuangan dan cara menggunakan aplikasi perdagangan online untuk jual beli saham. Kegiatan PKM ini menerapkan tiga metode. Pertama, tahapan persiapan pengembangan konseptual dan teknik operasional yang membahas tips dan trick dalam membuat rencana keuangan, serta bagaimana sistem dari layanan digital keuangan dan melakukan jual/beli saham secara daring (dalam jaringan). Kedua, tahapan pelatihan penggunaan layanan digital keuangan dan transaksi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Lalu, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Hasil yang ditargetkan dari kegiatan PKM ini yaitu masyarakat khususnya karyawan/pegawai instansi pemerintah maupun non pemerintah di Kota Surakarta mampu membuat perencanaan keuangan maupun transaksi di pasar modal. Kegiatan ini juga ditargetkan mampu menambah pengetahuan dasar dan keterampilan masyarakat Kota Surakarta untuk membuat perencanaan keuangan, melakukan transaksi di layanan digital keuangan, maupun melakukan perdagangan saham di pasar modal sehingga dapat mencapai tujuan keuangan yaitu kebebasan finansial (financial freedom) di masa pensiun
Optimalisasi Peran Sistem Kepabeanan Indonesia Sebagai Upaya Memperkuat Keuangan Negara
Get PDFKemajuan perkembangan teknologi berhasil membuat kinerja industri dan perdagangan terus meningkat. Di sisi lain kinerja penerimaan harus tetap optimal di tengah ketidakpastian global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Sistem Kepabeanan Indonesia yang dibangun oleh DJBC sudah berjalan di arah yang benar dan bagaimana ke depannya pengembangan Sistem Kepabeanan Indonesia yang sebaiknya dilakukan oleh DJBC. Selain itu, peneliti berusaha menunjukkan apakah perkembangan sistem kepabeanan mampu mendukung keuangan negara dengan menyediakan open platform dan open API dalam melakukan kerja sama dengan partner & digital ecosystem sehingga mempermudah dan mempercepat pengembangan solusi/layanan baru, inovasi dan model bisnis oleh masyarakat secara langsung. Penelitian ini bersifat kualitatif, menggunakan paradigma post-positivisme dan metode penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran utama dari fenomena atau masalah sistem kepabeanan di Indonesia. Dengan membandingkan penelitian dan best practice di negara lainnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Kepabeanan Indonesia telah berjalan selaras dengan perkembangan internasional. Dengan terus mengutamakan kepentingan stakeholder, Sistem Kepabeanan Indonesia mampu memperkuat keuangan negara
PENGARUH FINANCIAL EXPERTISE SEBAGAI DIREKTUR UTAMA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN VARIABEL MODERASI TATA KELOLA
Get PDF
This study examines the effect of financial expertise as a president director on tax aggressiveness. We used financial and non-financial data of companies listed in the Indonesia Stock Exchange from 2014 to 2017. The results showed that companies led by financial expetise associated with more aggressive tax practices than other companies. From this result, we indicate that financial expertise can consider cost and benefit from tax avoidance practice. Furthermore, this study examines the effect of corporate governance on the relationship between financial expertise as a president director and tax aggressiveness. Corporate governance is measured by the proportion of independent commissioners (internal monitoring mechanism) and the proportion of institutional ownership (external monitoring mechanism). The regression results indicate the proportion of independent commissioners in both low and high conditions can’t affect the relationship between financial expertise as a president director and tax aggressiveness, while the proportion of institutional ownership also shows the same results.Penelitian ini menguji pengaruh financial expertise sebagai direktur utama dengan agresivitas pajak. Data yang digunakan adalah data keuangan dan non keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2014-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh financial expetise melakukan praktik pajak yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Lebih lanjut lagi, penelitian ini menguji tata kelola perusahaan apakah dapat memengaruhi hubungan financial expertise sebagai direktur utama dengan agresivitas pajak. Tata kelola diukur menggunakan proporsi komisaris independen (mekanisme monitoring internal) dan proporsi kepemilikan saham institusi (mekanisme monitoring eksternal). Hasil dari regresi mengindikasikan bahwa proporsi komisaris independen baik dalam kondisi rendah maupun tinggi tidak dapat mempengaruhi hubungan antara financial expertise sebagai direktur utama dengan agresivitas pajak, sedangkan proporsi kepemilikan saham institusi juga menunjukkan hasil yang sama.
 
EFEKTIFITAS DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT) DALAM MENGATASI DAMPAK PANDEMI COVID-19
Get PDFTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil yang didapatkan adalah intervensi pemerintah terlihat pada alokasi porsi kesejahteraan masyarakat yang lebih besar dibanding bidang yang lainnya. Peran DBH CHT pada bidang kesejahteraan masyarakat memiliki andil yang besar dalam membantu perekonomian para buruh tani temabakau dan para uruh pabrik rokok. Peran DBH CHT pada bidang kesehatan memiliki andil dalam pembelian alat-alat ksehatan dalam rangka penanganan Covid-19. DBH CHT belum bisa dikatakan efektif pada bidang kesejahteraan masyarakat. Karena kurang adanya informasi dalam penyaluran, siapa saja yang menerima bantuan, berapa besar uang yang dberikan per KK dan lainnya. DBH CHT di bidang kesehatan masih kurang efektif, ketika terjadi lonjakan kasus covid yang seharusnya fasilitas kesehatan sudah siap, akan tetapi banyak RS penuh, banyak pasien yang tidak mendapat penanganan, dan akhirnya kasus meninggal meningkat
INSTALASI PLUMBING UNTUK PENYALURAN SUMBER AIR BERSIH PADA WARGA RT02/RW01 KAMPUNG CISUKA CIBODAS JONGGOL
Get PDFSIstem plumbing adalah sistem perpipaan yang berhubungan dengan penyaluran air dalam suatu bangunan rumah, gedung, dan lain-lain. Fungsi dari peralatan plumbing adalah Sistem Penyediaan air bersih menyediakan air bersih ke tempat- tempat yang dikehendaki dengan kualitas, kuantitas, dan tekanan yang cukup. kegiatan kami untuk memaksimalkan sumber air bersih yang ada di RT 02/RW 01 Kampung Cisuka, Cibodas, Jonggol. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Partisipatory Rural Apprasial (PRA). Tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan dengan metode PRA ini dapat dimulai dengan melakukan sosialiasi, action plan dan praktek langsung serta evaluasi. Hasil kegiatan ini meningkatnya pemahaman masyarakat tentang manfaat air bersih dan manfaat pemasangan plumbing sehigga tidak ada lagi keributan karena kekurangan air bersih dari sumber air bersih
Kesinambungan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19
Get PDFIndonesia's fiscal sustainability faces major challenges in efforts to reduce the negative impact of the Covid-19 crisis on the Indonesian economy. Using the fiscal reaction function, this study attempts to measure Indonesia's fiscal sustainability in the face of the crisis caused by the Covid-19 pandemic. Empirically, based on data from 1980-2021 and using OLS (Newey-West HAC) indicate that Indonesia's fiscal sustainability is maintained. The Government has strong and positive reaction to maintained fiscal sustainability which is reflected in the primary balance during the period of study. Countercyclical policies through expansionary fiscal policies during the Covid-19 crisis are indicated to have a negative effect on Indonesia's fiscal. For that, a strong and consistent primary balance surplus response is needed in the next few years to create fiscal space. This is important for Indonesia's fiscal policy to deal with shocks that may occur due to the ongoing global economic uncertainty.
Kesinambungan fiskal Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya mengurangi dampak negatif krisis Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Studi ini dilakukan untuk mengukur kesinambungan fiskal Indonesia pada masa krisis Covid-19 menggunakan model fiscal reaction function. Berdasarkan data periode tahun 1980 sampai 2021, hasil estimasi yang dilakukan secara empiris dengan menggunakan OLS (Newey-West HAC) mengindikasikan bahwa fiskal Indonesia tetap terjaga kesinambungannya. Kondisi tersebut dibuktikan dengan reaksi fiskal yang positif dan kuat yang dilakukan oleh Pemerintah selama periode penelitian. Kebijakan countercyclical melalui kebijakan fiskal yang ekspansif pada masa krisis Covid-19 diindikasikan memberikan efek negatif pada fiskal Indonesia. Untuk itu, diperlukan respon surplus primary balance yang kuat dan konsisten dalam beberapa tahun ke depan untuk menciptakan ruang fiskal. Hal tersebut penting dilakukan dalam menghadapi shock yang mungkin terjadi akibat ketidakpastian ekonomi global yang masih berjalan.
 
Pengaruh Tingkat Eselonisasi dan Besaran Anggaran yang Dikelola Terhadap Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Get PDFBelanja yang dilakukan pemerintah seyogyanya diiringi dengan pola penyerapan anggaran yang ideal yang mampu memberikan stimulus bagi perekonomian. Penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun tidak diharapkan karena berpotensi menimbulkan kerugian negara. Kualitas pelaksanaan anggaran tercermin dari pola penyerapan anggaran yang dilakukan oleh satuan kerja. Dengan menggunakan sampel satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan pada lingkup wilayah pembayaran KPPN ABC di Jakarta diketahui bahwa satuan kerja tidak melakukan penumpukan perncairan anggaran pada akhir tahun. Faktor tingkat eselonisasi dan besaran anggaran mempengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran. Semakin tinggi tingkat eselonisasi, maka persentase penyerapan anggaran semakin rendah. Kinerja penganggaran merupakan salah satu komponen yang sangat membutuhkan komitmen, perhatian dan pengawasan atasan. Semakin jauh rentang kendali ini maka pengawasan akan semakin lemah. Satuan kerja dengan besaran anggaran kategori besar memiliki tingkat penyerapan paling tinggi. Kewaspadaan terhadap potensi dana yang tidak terealisasi mendorong satuan kerja dengan anggaran besar sebisa mungkin merealisasikan anggaran sesegera mungkin.
Expenditures made by the government should be accompanied by an ideal budget absorption pattern that is able to provide a stimulus to the economy. Absorption of the accumulated budget at the end of the year is not expected because it has the potential to cause state losses. The quality of budget execution is reflected in the pattern of budget absorption carried out by work units. By using a sample of work units within the Ministry of Finance within the scope of the KPPN ABC payment area in Jakarta, it is known that the work units do not accumulate budget disbursements at the end of the year. The echelonization level factor and the budget amount affect the quality of budget execution. The higher the echelonization level, the lower the percentage of budget absorption. Budgeting performance is one component that really needs commitment, attention and supervision from superiors. The farther this span of control is, the weaker the supervision will be. Work units with large categories of budget have the highest absorption rates. Awareness of potential unrealized funds encourages work units with large budgets to realize their budgets as soon as possible.
Â