e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
DAMPAK BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
Get PDFThe background of this research is the high average GRDP (Gross Regional Domestic Product) growth in Central Sulawesi Province in the last decade, but the province also has a high poverty rate. Therefore, this research was conducted to measure and analyze the inclusiveness of economic development and its determinants from the aspect of government intervention in the form of local government spending. The research method used is panel data regression with FEM (fixed effect model) from 10 regencies/cities in Central Sulawesi from 2011 to 2020. The results of the study showed that regional government spending on housing and public facilities functions has a positive and significant effect on inclusive economic development, while local government spending on education and social protection functions has a positive but not significant effect on inclusive economic developmentPenelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya rata-rata pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu dekade terakhir, namun provinsi tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh sebab itu, penelitian dilakukan untuk mengukur dan menganalisis inklusifitas pembangunan ekonomi dan faktor penentunya dari aspek intervensi pemerintah berupa belanja pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dengan FEM (fixed effect model) dari 10 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah pada kurun waktu tahun 2011 sampai 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum serta belanja fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif, sedangkan belanja fungsi pendidikan dan perlindungan sosial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusi
Bukti Empiris Praktik Perpajakan Dan Pembukuan Atas Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Di Indonesia
Get PDFThis paper examines the practice applied in the payment of Indonesian government spending using KKP (Government Credit Card-Kartu Kredit Pemerintah) which is associated with fulfilling the obligations of the expenditure treasurer. In the discussion, the research tries to understand how the practices that occur and should be in withholding taxes, writing receipts and completeness of proof of payment, and the bookkeeping mechanism carried out by the treasurer of expenditures for payments using KKP. Using qualitative methods, we found that there were several scenarios of tax deductions, regulations that set different time limits for tax withholding and deposit, and modified bookkeeping of expenditure treasurer transactions for practical purposes in SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi).Tulisan ini berupaya meneliti praktik yang diterapkan dalam pembayaran belanja pemerintah Indonesia menggunakan KKP (Kartu Kredit Pemerintah) yang dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban bendahara pengeluaran. Dalam pembahasannya, peneliti mencoba memahami bagaimana praktik yang terjadi dan seharusnya dalam pemotongan pajak, penulisan kwitansi dan kelengkapan bukti pembayaran, dan mekanisme pembukuan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran dalam hal pembayaran dilakukan dengan KKP. Menggunakan metode penelitian kualitatif, kami mendapatkan beberapa temuan penelitian berupa terdapatnya beberapa skenario pemotongan pajak, peraturan yang menetapkan batas waktu berbeda untuk pemotongan dan penyetoran pajak, serta tekhnik pembukuan transaksi bendahara pengeluaran yang dimodifikasi untuk tujuan kepraktisan pada aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)
Should CbCR Go Public? A Developing Country’s Perspective of Public CbCR
Get PDFProfit shifting is more significant for developing countries since their tax revenue relies heavily on corporate income tax. The introduction of CbCR of the OECD/G20 BEPS Project is perceived to enhance transparency for tax administration, expected to help developing countries overcome this problem. However, using CbCR and its information is subject to various conditions and constraints. Calling for the implementation of public CbCR has been persistent further by non-government organizations (NGOs). Public disclosure is hoped to increase transparency and keep aggressive tax planning behind. Several initiatives have applied public disclosure of CbCR. This paper aims to review the current regime of CbCR in Indonesia. It then studies the existing implementation of public CbCR in the European Union as examples of public CbCR in practice. Further, this study discusses the potential benefits, challenges, and risks of public disclosure of the CbCR from the perspectives of developing countries.Profit shifting mempunyai dampak yang lebih signifikan bagi negara-negara berkembang karena pendapatan pajak mereka sangat bergantung pada pajak penghasilan badan. Pengenalan CbCR pada OECD/G20 BEPS Project dalam rangka meningkatkan transparansi administrasi perpajakan diharapkan dapat membantu negara-negara berkembang mengatasi masalah ini. Namun, penggunaan CbCR dan informasinya saat ini harus tunduk pada berbagai kondisi dan pembatasan. Seruan untuk implementasi CbCR publik semakin gencar dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pengungkapan publik diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mencegah perencanaan pajak yang agresif. Beberapa inisiatif telah menerapkan pengungkapan publik CbCR. Paper ini bertujuan untuk meninjau rezim CbCR saat ini di Indonesia, lalu mempelajari implementasi CbCR publik yang ada di Uni Eropa sebagai contoh praktik CbCR publik. Lebih lanjut, penelitian ini membahas potensi manfaat, tantangan, dan risiko pengungkapan CbCR kepada publik dari perspektif negara berkembang
Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung
Get PDFThe purpose of this study is to describe the causes of the low tax compliance of Bali Culinary MSMEs in Badung Regency and alternative solutions for KPP Pratama Badung Selatan to overcome this problem. In addition, this study also explains the perception of MSMEs on the amount of tax that must be paid after the reduction in tax rates to 0.5%. The method used in this study is a qualitative descriptive method with field studies and literature studies as data collection methods. This study shows that the increasing number of MSMEs in Indonesia has not been matched by increased income tax compliance. The decrease in income tax rates has not been able to increase the intention of MSMEs to pay income taxes. The low tax compliance is caused by internal and external factors. The perception of MSMEs still tends to be unfavorable towards reducing tax rates, so that they have not been able to influence the intention of MSMEs to comply, but instead encourage their intention to behave disobediently. In dealing with low MSMEs tax compliance, KPP Pratama Badung Selatan uses an application as an alternative solution for more optimal supervision of MSMEs taxpayers.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab masih rendahnya kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung dan solusi alternatif KPP Pratama Badung Selatan untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana persepsi UMKM terhadap jumlah pajak yang harus dibayar setelah adanya penurunan tarif menjadi 0,5%. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Studi ini menunjukan bahwa meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia belum diimbangi oleh meningkatnya kepatuhan Pajak Penghasilan. Penurunan tarif Pajak Penghasilan juga belum mampu meningkatkan niat UMKM untuk membayar Pajak Penghasilan. Rendahnya kepatuhan pajak ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Persepsi UMKM masih cenderung kurang baik terhadap penurunan tarif pajak, sehingga belum mampu mempengaruhi niat UMKM Kuliner Khas Bali untuk patuh, namun justru mendorong niat mereka untuk berperilaku tidak patuh. Dalam menghadapi rendahnya kepatuhan Pajak UMKM, KPP Pratama Badung Selatan menggunakan sebuah aplikasi sebagai solusi alternatif untuk melakukan pengawasan Wajib Pajak UMKM yang lebih optimal.
Â
Dinamika Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu Dan Kaitannya Dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Pematang Siantar
Get PDFPemerintah merespon dampak pandemi Covid-19 yang dialami pelaku UMKM melalui reformasi perpajakan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu ketentuan batasan peredaran bruto tidak kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan dan kendala peningkatan kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Pematang Siantar, serta memprediksi pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan penerimaan perpajakan KPP Pratama Pematang Siantar sebelum dan sesudah berlakunya UU HPP. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, teknik dokumentasi, studi kepustakaan, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi perlu ditingkatkan. Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi tersebut terdapat kendala yaitu kurangnya pemahaman mengenai pemenuhan kewajiban perpajakannya dan akses teknologi yang tidak merata. Solusi yang dilakukan atas kendala tersebut adalah melakukan asistensi, visit/penyisiran, sosialisasi, hingga penyebaran informasi melalui WA Blast/SMS Blast/telepon. Batasan peredaran bruto tidak kena pajak dalam UU HPP berpotensi mengubah formula penentuan Wajib Pajak patuh, salah satunya terkait kepatuhan material mengingat potensi berkurangnya Wajib Pajak yang terutang PPh sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018. Penerimaan PPh Final akan mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan tahun pajak sebelum berlakunya UU HPP.Pemerintah merespon dampak pandemi Covid-19 yang dialami pelaku UMKM melalui reformasi perpajakan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu ketentuan batasan peredaran bruto tidak kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan dan kendala peningkatan kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Pematang Siantar, serta memprediksi pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan penerimaan perpajakan KPP Pratama Pematang Siantar sebelum dan sesudah berlakunya UU HPP. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, teknik dokumentasi, studi kepustakaan, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi perlu ditingkatkan. Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi tersebut terdapat kendala yaitu kurangnya pemahaman mengenai pemenuhan kewajiban perpajakannya dan akses teknologi yang tidak merata. Solusi yang dilakukan atas kendala tersebut adalah melakukan asistensi, visit/penyisiran, sosialisasi, hingga penyebaran informasi melalui WA Blast/SMS Blast/telepon. Batasan peredaran bruto tidak kena pajak dalam UU HPP berpotensi mengubah formula penentuan Wajib Pajak patuh, salah satunya terkait kepatuhan material mengingat potensi berkurangnya Wajib Pajak yang terutang PPh sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018. Penerimaan PPh Final akan mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan tahun pajak sebelum berlakunya UU HPP
KUALITAS AUDIT, PROFITABILITAS, STRUKTUR MODAL, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN DALAM PENGARUHNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
Get PDFThe decline in the value of the market capitalization of manufacturing companies in 2020 worth $ 309 trillion indicates that the value of manufacturing companies has declined during the COVID-19 pandemic. This study aims to determine the factors that influence the decline in the value of manufacturing companies during the covid-19 pandemic. Factors suspected and tested in this study to influence the value of manufacturing companies during the covid-19 pandemic are audit quality, profitability, capital structure, firm growth, and firm size. This research is a quantitative study using data from manufacturing companies that are regularly listed on the Indonesian Stock Exchange and submit annual reports for 2018-2020. The sample used is made up of 12 manufacturing companies with reasoned sampling as the sampling method. The results of the study indicate that profitability and capital structure have a significant positive effect on the value of manufacturing firms during the covid-19 pandemic. While firm size has a significant negative effect on the value of manufacturing firms during the covid-19 pandemic and the quality of audits and firm growth have no effect on the value of manufacturing firms during the covid-19 pandemic.Penurunan nilai kapitalisasi pasar pada perusahaan manufaktur tahun 2020 senilai 309 trilliun mengindikasikan bahwa nilai perusahaan manufaktur menurun saat terjadi pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya nilai perusahaan manufaktur di masa pandemi covid-19. Adapun faktor-faktor yang diduga dan diuji pada penelitian ini dalam mempengaruhi nilai perusahaan manufaktur selama masa pandemi covid-19 adalah kualitas audit, profitabilitas, struktur modal, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data perusahaan manufaktur yang konsisten terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan menyajikan laporan tahunan selama tahun 2018-2020. Sampel yang digunakan adalah 12 perusahaan manufaktur dengan purposive sampling sebagai metode pengambilan sampelnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur selama masa pandemi covid-19. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur selama masa pandemi covid-19 dan kualitas audit serta pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai peusahaan manufaktur selama masa pandemi covid-19
Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Alternatif Model Pemungutan Pajak UMKM dengan Pemanfaatan Teknologi QRIS
Get PDFEfforts to optimize tax revenue from the MSME sector require innovation from the Directorate General of Taxes to improve tax compliance of MSME actors. So far, MSME actors have calculated themselves from the turnover they generate and then every month they periodically pay their taxes and report them to the Tax Office. The presence of QRIS technology has now been widely adopted by MSME actors in payment transactions. Several local governments have also started using QRIS for local tax payments. This study used the method of filling out questionnaires and interviews. The results showed that the non-compliance of MSMEs in paying taxes was not because they objected to paying taxes of 0.5%, but rather the tax administration process which was considered troublesome and impractical for them. The proposed model, namely the integration of tax collection through QRIS technology, received a positive response from MSME actors because theoretically it offered the practicality, convenience, and effectiveness of tax collection.Upaya optimalisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM memerlukan inovasi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dari pelaku UMKM. Selama ini pelaku UMKM menghitung sendiri dari omzet yang mereka hasilkan kemudian setiap bulan secara berkala membayar pajaknya dan melaporkannya ke Kantor Pajak. Kehadiran teknologi QRIS saat ini sudah banyak diadopsi oleh pelaku UMKM dalam transaksi pembayaran. Beberapa pemerintah daerah juga sudah mulai menggunakan QRIS untuk pembayaran pajak daerah. Penelitian ini menggunakan metode pengisian kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan UMKM dalam membayar pajak ternyata bukan dikarenakan mereka keberatan membayar pajak sebesar 0,5%, melainkan lebih ke proses administrasi perpajakan yang dianggap merepotkan dan tidak praktis bagi mereka. Model yang diusulkan yaitu integrasi pemungutan pajak melalui teknologi QRIS mendapat respon yang positif dari pelaku UMKM karena secara teoritis menawarkan sisi kepraktisan, kemudahan, dan efektivitas pemungutan pajak. 
Mekanisme Pengenaan PPN Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Sebelum Dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Get PDFSalah satu kegiatan usaha yang dikenai PPN adalah penjualan kendaraan bermotor bekas. Kebijakan pemungutan PPN transaksi tersebut mengalami beberapa kali perubahan. Kebijakan pertama adalah KMK 251/2002 tentang mekanisme DPP Nilai Lain, kebijakan kedua adalah PMK 79/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan, dan kebijakan ketiga adalah PMK 65/2022 tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas. Pemberlakuan kebijakan tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebelum dan setelah berlakunya UU HPP. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa perbedaan atas kebijakan pemungutan PPN pada penyerahan kendaraan bermotor bekas. Menurut PMK 65/2022, konsumen membayar kendaraan motor bekas yang dibeli lebih sedikit dari kebijakan PMK 79/2010. Penyetoran PPN ke kas negara dari ketiga penerapan kebijakan tersebut tetap sama
Isu Keadilan Dalam Batasan Bruto Tidak Kena Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk membahas secara komprehensif mengenai keadilan pajak terkait penetapan batasan peredaran bruto tidak kena pajak bagi wajib pajak OP dengan peredaran bruto hingga 4,8 miliar rupiah setiap tahunnya. Peneliti mengkaji terkait faktor keadilan antara wajib pajak PP 23 dan wajib pajak OP yang menggunakan tarif Pasal 17 dan membahas alasan pemerintah memberlakukan kebijakan batasan peredaran bruto tidak kena pajak. Hasil penelitian mendapatkan beberapa simpulan. Pertama, penetapan batasan peredaran bruto tidak kena pajak lebih adil dari sisi keadilan horizontal antar wajib pajak orang pribadi dengan ability to pay yang sama. Wajib pajak OP PP 23 yang memiliki net profit margin yang rendah sebelum penetapan batasan peredaran bruto tidak kena pajak bisa saja tetap membayar pajak, meskipun penghasilannya di bahwa PTKP OP Pasal 17. Kedua, pemerintah memberlakukan kebijakan ini agar tercipta keadilan antar wajib pajak dengan ability to pay yang sama sekaligus membangun pengetahuan terkait pembukuan bagi wajib pajak PP 23 sebagai pengetahuan ketika menggunakan tarif Pasal 17
Potensi Olahan Hasil Perikanan Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua
Get PDFKabupaten Biak Numfor yang terletak di Provinsi Papua merupakan kabupaten yang memiliki kekhasan dan keuntungan geografis berupa wilayah kepulauan yang hasil tangkapan ikan laut segar melimpah. Penelitian ini merupakan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara daring kepada masyarakat adat Biak Numfor, khususnya kaum remaja usia produktif dengan latar pendidikan tingkat menengah dan tinggi. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan pembekalan kewirausahaan, termasuk di dalamnya pemasaran dan literasi keuangan sehingga kaum remaja mampu berkreasi menggunakan potensi daerahnya untuk menciptakan usaha bisnis baru. Hasil dari kegiatan tersebut menemukan bahwa generasi muda Kabupaten Biak Numfor mampu mengembangkan bakatnya dalam membuat perencanaan bisnis kreatif. Hal tersebut terlihat dari pengelolaan hasil perikanan seperti pembuatan abon ikan cakalang. Untuk dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan dibutuhkan pembentukan karakter atau sikap wirausaha yang tepat. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dapat disinergikan dengan insitusi pendidikan setempat sehingga dapat menumbuhkan sikap kemandirian dan kreatif para remaja. Dengan demikian masyarakat Kabupaten Biak Numfor dapat memanfaatkan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dengan efektif untuk menciptakan kemandirian sosial ekonomi