e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
LITERASI SOCIO ENTREPRENEUR PADA GEN-Z (STUDY PADA SISWA SMAN 3 DEPOK)
Full text linkBanyak media elektronik yang menggambarkan ketertarikan Gen-Z dengan work life balance yaitu keseimbangan antara kehidupan sehari-hari dengan pekerjaan mereka. ZenBusiness menyatakan bahwa hasil survei yang dilakukan terhadap 1.000 responden , sebanyak 84% dari responden tersebut memilih untuk berEntrepreneur daripada menjadi seorang karyawan. Tim pengabdian menyebarkan kuesioner kepada siswa SMAN 3 Depok dan terdapat 53% responden memilih menjadi seorang entrepreneur. tim PKM FEBUP memilih materi penyuluhan yaitu Socio Entrepreneur dengan tujuan agar para Siswa SMAN 3 Depok tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan lingkungan sekitar. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim berupa penyuluhan mengenai literasi socio entrepreneur. Hasil dari kegiatan menyimpulkan bahwa pengetahuan siswa sebelum dan setelah dilakukannya penyuluhan mengalami peningkatan yang cukup siginifikan.
Kata kunci: Socio Entrepreneur, SMAN 3 Depok, Kesejahteraan Sosial, Isu SosialBanyak media elektronik yang menggambarkan ketertarikan Gen-Z dengan work life balance yaitu keseimbangan antara kehidupan sehari-hari dengan pekerjaan mereka. ZenBusiness menyatakan bahwa hasil survei yang dilakukan terhadap 1.000 responden , sebanyak 84% dari responden tersebut memilih untuk berEntrepreneur daripada menjadi seorang karyawan. Tim pengabdian menyebarkan kuesioner kepada siswa SMAN 3 Depok dan terdapat 53% responden memilih menjadi seorang entrepreneur. tim PKM FEBUP memilih materi penyuluhan yaitu Socio Entrepreneur dengan tujuan agar para Siswa SMAN 3 Depok tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan lingkungan sekitar. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim berupa penyuluhan mengenai literasi socio entrepreneur. Hasil dari kegiatan menyimpulkan bahwa pengetahuan siswa sebelum dan setelah dilakukannya penyuluhan mengalami peningkatan yang cukup siginifikan.
Kata kunci: Socio Entrepreneur, SMAN 3 Depok, Kesejahteraan Sosial, Isu Sosia
PENDAMPINGAN PENGISIAN SPT TAHUNAN PPH BADAN SERTA PENGENAAN BEA METERAI PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL YAYASAN PUNDI RAKYAT
Full text linkProgram pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN bekerja sama dengan Yayasan Pundi Rakyat. Tujuan utama program ini adalah untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Yayasan Pundi Rakyat terkait pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan serta pengenaan Bea Meterai. Yayasan Pundi Rakyat, sebagai lembaga kesejahteraan sosial, menghadapi keterbatasan dalam pengetahuan dan keterampilan pengisian SPT dan pengenaan Bea Meterai pada dokumen operasional. Melalui pelatihan ini, diharapkan SDM yayasan dapat meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu. Metode pelaksanaan kegiatan mencakup identifikasi kebutuhan mitra, pelatihan, praktik langsung, serta pendampingan, baik secara daring maupun luring. Hasil dari kegiatan ini diharapkan berupa peningkatan pemahaman SDM Yayasan Pundi Rakyat, pengisian SPT yang sesuai peraturan, serta e-book tentang Bea Meterai. Selain itu, program ini bertujuan untuk mendukung yayasan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas yayasan di mata donatur dan pemerintah.
Kata kunci: Pendampingan, Surat Pemberitahuan, Kewajiban PerpajakanProgram pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN bekerja sama dengan Yayasan Pundi Rakyat. Tujuan utama program ini adalah untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Yayasan Pundi Rakyat terkait pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan serta pengenaan Bea Meterai. Yayasan Pundi Rakyat, sebagai lembaga kesejahteraan sosial, menghadapi keterbatasan dalam pengetahuan dan keterampilan pengisian SPT dan pengenaan Bea Meterai pada dokumen operasional. Melalui pelatihan ini, diharapkan SDM yayasan dapat meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu. Metode pelaksanaan kegiatan mencakup identifikasi kebutuhan mitra, pelatihan, praktik langsung, serta pendampingan, baik secara daring maupun luring. Hasil dari kegiatan ini diharapkan berupa peningkatan pemahaman SDM Yayasan Pundi Rakyat, pengisian SPT yang sesuai peraturan, serta e-book tentang Bea Meterai. Selain itu, program ini bertujuan untuk mendukung yayasan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas yayasan di mata donatur dan pemerintah.
Kata kunci: Pendampingan, Surat Pemberitahuan, Kewajiban Perpajaka
PENDAMPINGAN PENGGALIAN POTENSI DAN OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)
Full text linkProvinsi NTT merupakan provinsi di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal di Indonesia yang masih sangat mengandalkan alokasi dana dari pemerintah pusat. Dengan desentralisasi, diharapkan daerah memiliki otonomi termasuk dalam bidang keuangan daerah. Ketergantungan dengan pemerintah pusat masih cukup tinggi karena kapasitas fiskal daerah masih rendah. Salah satu faktor penting karena kurang optimalnya penggalian potensi pajak daerah. Untuk meningkatkan kapasitas pengelola pendapatan daerah di wilayah Provinsi NTT, PKN STAN bersama Kemenkeu Satu NTT melaksanakan kegiatan pendampingan dalam bentuk pelatihan. Pengelola pendapatan daerah dilatih untuk penggalian potensi dan optimalisasi pajak daerah. Dengan pelatihan ini, pengetahuan pengelola pendapatan daerah kabupaten di wilayah Provinsi NTT meningkat. Akan tetapi monitoring dan evaluasi tetap harus dilakukan beberapa waktu ke depan termasuk apakah sudah mengimplementasikan hasil pelatihan di kabupaten masing-masing.
Kata kunci: kapasitas fiskal, penggalian potensi pajak, pelatihanProvinsi NTT merupakan provinsi di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal di Indonesia yang masih sangat mengandalkan alokasi dana dari pemerintah pusat. Dengan desentralisasi, diharapkan daerah memiliki otonomi termasuk dalam bidang keuangan daerah. Ketergantungan dengan pemerintah pusat masih cukup tinggi karena kapasitas fiskal daerah masih rendah. Salah satu faktor penting karena kurang optimalnya penggalian potensi pajak daerah. Untuk meningkatkan kapasitas pengelola pendapatan daerah di wilayah Provinsi NTT, PKN STAN bersama Kemenkeu Satu NTT melaksanakan kegiatan pendampingan dalam bentuk pelatihan. Pengelola pendapatan daerah dilatih untuk penggalian potensi dan optimalisasi pajak daerah. Dengan pelatihan ini, pengetahuan pengelola pendapatan daerah kabupaten di wilayah Provinsi NTT meningkat. Akan tetapi monitoring dan evaluasi tetap harus dilakukan beberapa waktu ke depan termasuk apakah sudah mengimplementasikan hasil pelatihan di kabupaten masing-masing.
Kata kunci: kapasitas fiskal, penggalian potensi pajak, pelatiha
Analisis Pemajakan Atas Revaluasi Aset Tetap Di Indonesia: Tinjauan Literatur
Full text linkThis research aims to analyze the regulation of assets revaluation for tax purposes in Indonesia and provide other alternatives besides the imposition of final Income Tax (PPh). This research is motivated by the practice of revaluation of fixed assets in the business which is commonly carried out but is not accompanied by high tax revenues from Final Income Tax payments on the revaluation of these assets. This means that taxpayers prefer to revaluate fixed assets for commercial purposes and not for tax/fiscal purposes. The law gives the Minister of Finance the authority to regulate taxation on the revaluation of fixed assets and it is known that apart from the imposition of Final Income Tax, the Minister of Finance can choose another alternative that has been regulated by the Income Tax Law, namely by indexing depreciation costs as has been done in setting the debt to equity ratio (DER).
Penelitian ini bermaksud menganalisis pengaturan revaluasi tetap untuk tujuan perpajakan di Indonesia serta memberikan alternatif lain selain pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final sebagaimana diatur dalam aturan terkininya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik revaluasi aktiva tetap di dalam dunia bisnis yang sudah biasa dilakukan, namun tidak dibarengi dengan tingginya penerimaan pajak dari pembayaran PPh Final atas revaluasi aset tersebut. Hal ini berarti wajib pajak lebih memilih merevaluasi aset untuk tujuan komersial namun tidak dilakukan untuk tujuan perpajakan/fiskal. Undang-undang melimpahkan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur pemajakan atas revaluasi aset tetap tersebut dan diketahui selain pengenaan PPh Final, Menteri Keuangan dapat memilih alternatif lain yang sudah diatur UU PPh yaitu dengan melakukan indeksasi biaya penyusutan seperti yang telah dilakukan pada pengaturan debt to equity ratio (DER)
FAKTOR PENENTU KEPUASAN EKSPORTIR ATAS SURAT KETERANGAN ASAL ELEKTRONIK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA
Full text linkBahasa Inggris:This study examines the factors influencing exporter satisfaction with the use of the SKA e-form E under the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) scheme. A quantitative approach was employed, utilizing primary data gathered through questionnaires distributed to 95 exporters who used the SKA e-form E in 2023. The research model integrates the Technology acceptance model (TAM) with the DeLone & McLean Information System (D&M IS) Success Model. Findings reveal that Information quality and System quality are key determinants of Perceived usefulness, which in turn significantly enhances the intention to use the SKA e-form E. Additionally, perceived ease of use has a direct and significant impact on user satisfaction. These results highlight the importance of improving information and System quality to facilitate the transition to mandatory use of the SKA e-form E. The study also suggests that in the context of mandatory e-government services, development efforts should focus on enhancing user satisfaction by increasing the perceived benefits of the service.Bahasa Indonesia:
Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan eksportir dalam penggunaan SKA e-form E di bawah skema ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengolahan data primer melalui kuesioner yang disebarkan kepada 95 eksportir yang menggunakan SKA e-form E selama tahun 2023. Model yang digunakan adalah kombinasi dari Technology acceptance model (TAM) dan DeLone & McLean Information System (D&M IS) Success Model.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas informasi (Information quality) dan kualitas sistem (System quality) merupakan faktor utama yang memengaruhi persepsi kebermanfaatan (Perceived usefulness), yang pada gilirannya meningkatkan niat (intention) untuk menggunakan SKA e-form E. Selain itu, persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) secara signifikan memengaruhi kepuasan pengguna (user satisfaction). Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas informasi dan sistem dalam memfasilitasi transisi menuju penggunaan SKA e-form E yang bersifat wajib. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam konteks layanan e-government yang bersifat wajib, fokus pengembangan layanan perlu diarahkan pada peningkatan kepuasan pengguna melalui peningkatan manfaat yang dirasakan dari layanan tersebut
DOING RIGHT ON JOINT VOE-FINANCIAL INSTITUTION TAXATION: HOW GOOD IS YOUR ACCOUNTING?
Full text linkTax Compliance of Joint Village Owned Enterprise-Financial Institution (Joint VoE-FI) requires assistance considering that this institution has been just established for about two years as a mandate from Government Regulation (PP) Number 11 of 2021. There is a very significant transformation in management of Joint VoE-FI from a general government into a business entity, and consequently it will face fiscal risk in the future. This research aims to analyze how this institution completes tax obligations under limited human resources and how efforts are made to maintain its tax compliance. The narrative research approach, as explained by Elliott (2005), is used to organize a sequence of field events into a whole so that the significance of each event can be understood through its relation to that whole, which is supported by direct observation data on objects, interviews, and document reviews. The research results show that assistance for business entities in fulfilling tax obligations is necessary, considering that human resources in villages still need to be improved
KEMAYORAN CAR MARKET: IS IT WORTHY TO BECOME A PUBLIC SERVICE AGENCY BUSINESS UNIT
Full text linkKemayoran Car Market (KCM), which has been operating since 1995, is one of the affordable used car icons on the Jakarta premium site. KCM is one of the work units under the Public Service Agency of Kemayoran Complex Management Center (BLU PPK Kemayoran). The research aims to expose a used car market management pattern from social economic transformation. This research uses a qualitative approach with deep interviews, direct field observations, and the processing of financial documents. The conclusion is that BLU PPK Kemayoran should maintain the existence of KCM. Still, it should be accompanied by optimal and accountable efforts used (1) modifying its management by forming a separate unit or becoming a business unit, (2) preparing a more measurable mission, strategy, business performance, and vision, and being proactive toward the dynamics of the economic environment of business competition and clustering target markets based primarily on land rental services plus digital showroom services (digiroom) as an adaptation to changes in end consumer behavior
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF IMPLEMENTING ASSET-BACKED SECURITIES IN INDONESIA
Full text linkThe Indonesia government's efforts to maximize infrastructure development are currently hampered by budget constraints. To accelerate infrastructure development with limited resources, creative financing methods are needed. This research aims to explain the potential and challenges of implementing asset-backed securities (ABS) as one of the alternative infrastructure financing methods in Indonesia. This research was conducted using a qualitative method. The data used in this research was derived from primary data obtained through interviews and secondary data This research is also limited to the application of asset securitization for the financing of infrastructure projects as part of state-owned enterprise assignments. The result of the research shows that asset-backed securities can be used as an alternative financing method for infrastructure development, including infrastructure projects carried out as part of state-owned enterprise assignments. This research is expected to contribute to regulators, originators, and investors to enhance better implementation of asset securitization in Indonesia
INVOLVEMENT AND IMPACT OF EMISSIONS CO2 FOR THE SUSTAINABILITY OF GREEN ECONOMY IN INDONESIA: ARDL APPROACH
Full text linkIndonesia is considered one of the developing countries with the highest carbon emissions in Asia. Indonesia faces significant pressure to limit its emissions. However, the Indonesian government has made major efforts to reduce emissions and set low-carbon economy goals. This research was conducted to determine the factors that influence CO2 emissions and to find out how green economy financing and sustainable economic development function to measure carbon intensity. This research uses four indicators to look at factors that influence carbon emissions (Co2), namely Gross Domestic Product (GDP), Foreign Direct Investment (FDI), Gross National Expenditure (GNE), and population density. The data used in this research are all industrial sectors in Indonesia spanning the years 1990 - 2022. The analytical methods used are Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach. The findings show that the DEN variable has a positive and significant influence on CO2 emissions in both the long and short term. The GDP variable shows a negative and significant effect on CO2 in the long term, but the FDI and GNE variables do not show a significant effect on CO2 emissions in the long term
KEKUATAN ORGANISASIONAL DAN SISTEM DALAM PENCEGAHAN FRAUD: SUATU TINJAUAN SYSTEM LITERATURE REVIEW
Full text linkResearch objective: This article discusses the importance of fraud prevention in organizations, focusing on both public and non-public sectors. A deep literature review explores factors influencing the successful implementation of fraud prevention systems, such as the fraud triangle theory, attribution theory, stewardship theory, and organizational culture.
Method: The research employs a Systematic Literature Review (SLR) method to identify, evaluate, and synthesize findings from 32 journals related to fraud prevention. The study highlights the need for increased investment in developing and promoting effective whistleblowing systems, e-Procurement implementation, and fostering an organizational culture that supports ethical values as strategies for fraud prevention in both public and non-public sectors.
Research findings: It provides policy recommendations and conclusions based on the findings of various related studies, emphasizing the effectiveness of fraud prevention measures.
Practical implication: The research also lays a strong foundation for the development of more effective and comprehensive fraud prevention policies and practices, ultimately enhancing integrity and transparency across various organizational and governmental levels.Artikel ini membahas pentingnya pencegahan fraud dalam organisasi, dengan fokus pada sektor publik dan non-publik, terutama di tingkat desa dan pemerintahan lokal. Tinjauan literatur mendalam dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi sistem pencegahan fraud, seperti teori fraud triangle, teori atribusi, teori stewardship, dan budaya organisasi. Riset ini menggunakan desain Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis 32 jurnal terkait pencegahan fraud. Dari penelitian ini, disoroti perlunya peningkatan investasi dalam pembangunan dan promosi whistleblowing system yang bagus, e-Procurement termasuk implementasinya, dan budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai etis sebagai strategi pencegahan fraud di sektor publik dan non-publik. Studi ini memberikan rekomendasi kebijakan dan kesimpulan berdasarkan temuan dari berbagai penelitian terkait, dengan fokus pada efektivitas langkah-langkah pencegahan fraud