e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
ANALISIS SKEMA INSENTIF PAJAK DALAM RANGKA NET ZERO EMISSION SEKTOR ENERGI DI INDONESIA
Get PDFThe achievement of net zero emission is a government commitment that not only relies on the government, but also the role of the business sector and society. In achieving net zero emissions, the government focuses on the development of renewable energy and the carbonization movement. In order to attract investors to develop renewable energy, tax incentives alone are not enough, but also require increasing ease of business as a major factor in investing. Tax incentives are directed to two groups, namely taxpayers who invest or carry out the construction and development of renewable energy projects and taxpayers who carry out decarbonization activities by utilizing or using renewable energyPencapaian net zero emission merupakan komitmen pemerintah yang tidak hanya mengandalkan pemerintah, namun juga peran sektor usaha dan masyarakat. Dalam mencapai net zero emission pemerintah berfokus pada pengembangan energi terbarukan dan gerakan dekarbonisasi. Guna menarik minat investor untuk mengembangkan energi terbarukan insentif pajak saja tidak cukup, namun juga memerlukan peningkatan kemudahan usaha sebagai faktor utama dalam melakukan investasi. Insentif pajak diarahkan kepada dua kelompok, yaitu wajib pajak yang melakukan investasi atau melakukan pembangunan dan pengembangan proyek energi terbarukan dan wajib pajak yang melakukan aktivitas dekarbonisasi dengan memanfaatkan atau menggunakan energi terbarukan
Urgensi Pemberlakuan Kewajiban Pre-Merger Notification Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
Get PDFBerdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, salah satu cara dalam penerapan anti-monopoli dengan pemberlakuan post-merger notification atau melapor kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) usai merger dilakukan. Namun, KPPU memiliki kewenangan untuk membatalkan merger usaha yang telah dibentuk dan menyebabkan kerugian biaya lebih besar dibandingkan pembatalan sebelum pemberlakuan merger. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan urgensi pemberlakuan kewajiban pre-merger notification oleh KPPU dalam efisiensi pengurangan biaya dan kerugian yang timbul akibat post-merger notification. Studi ini menggunakan metode kualitatif bersumber data sekunder dari literatur terdahulu serta melakukan pendekatan yuridis normatif untuk mengeksplorasi kekurangan dari kebijakan post-merger notification dan kelebihan pemberlakuan kebijakan pre-merger notification. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberlakuan kewajiban pre-merger notification dengan melakukan verifikasi lebih awal dapat mengurangi potensi adanya pembatalan merger di kemudian hari yang dapat menimbulkan kerugian biaya sebab adanya masukan dan saran tanpa pemberian putusan penindakan yang tetap dari pihak KPPU.Merger adalah penggabungan beberapa unit usaha yang bertujuan untuk ekspansi bisnis dan pangsa pasar sehingga meningkatkan profit perusahaan. Penggabungan perusahaan dengan pangsa pasar yang besar berpotensi menimbulkan adanya monopoli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, salah satu cara dalam penerapan anti-monopoli dengan pemberlakuan post-merger notification atau melapor kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) usai merger dilakukan. Namun, KPPU memiliki kewenangan untuk membatalkan merger usaha yang telah dibentuk dan menyebabkan kerugian biaya lebih besar dibandingkan pembatalan sebelum pemberlakuan merger. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan urgensi pemberlakuan kewajiban pre-merger notification oleh KPPU dalam efisiensi pengurangan biaya dan kerugian yang timbul akibat post-merger notification. Studi ini menggunakan metode kualitatif bersumber data sekunder dari literatur terdahulu serta melakukan pendekatan yuridis normatif untuk mengeksplorasi kekurangan dari kebijakan post-merger notification dan kelebihan pemberlakuan kebijakan pre-merger notification. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberlakuan kewajiban pre-merger notification dengan melakukan verifikasi lebih awal dapat mengurangi potensi adanya pembatalan merger di kemudian hari yang dapat menimbulkan kerugian biaya sebab adanya masukan dan saran tanpa pemberian putusan penindakan yang tetap dari pihak KPPU
A Structure-Conduct-Performance Analysis Of Commercial Air Transportation Industry In Indonesia
Get PDFTo project the performance of an industry and a company, the market structure is one of the things that needs to be looked at. In addition, company behavior in the form of various strategies to increase customers also needs to be analyzed. Past performance will also be used to project industry and company performance. This research is descriptive research that aims to analyze the structure, behavior, and performance of the air transportation industry in Indonesia. The data used is secondary data and is limited to national airlines and the data used is also for domestic flight services in 2016-2020. Data were analyzed using a quantitative approach in the form of certain formulas, such as CR4, MES, and IHH. The results of the analysis conclude that the Indonesian commercial air transportation industry is in the form of a tight oligopoly or a dominant company with a competitive fringe. The behavior of national airlines in attracting consumers is carried out through various strategies, such as cooperating with other parties in marketing, providing onboard service strategies, and increasing timeliness. The performance of the aviation industry in 2016-2018 tends to increase. However, in 2019 and 2020 it tends to decrease. This can also be seen from the growth in passengers for each airline. In terms of load factor, Garuda and City Link experienced a significant decline from 2019 to 2020
APAKAH INSENTIF PAJAK MENINGKATKAN KINERJA UMKM INDONESIA?
No full textMSMEs are the backbone of a country's economy and development and it can make a significant contribution to sustainable economic growth. The government, a regulator, carries out one of the taxation functions, namely the taxation function by providing tax incentives to MSMEs. This research was conducted in purpose of knowing the effect of tax incentives on the performance of Indonesian MSMEs and determining on the innovations that mediate these two variables. The data was collected from 110 business actors and analyzing with a partial least squares feature model approach (SEM-PLS). The result approved all the hypotheses as the tax incentives and innovation had a significant effect on MSME performance and tax incentives had a significant effect on business innovation. The innovation is considered as mediator on the relationship between tax incentives and the performance of Indonesian MSMEs. This research has expected to contribute for regulators to continue the supervision of MSMEs so that they use tax incentives properly for the sustainability of Indonesian MSMEs. The government needs to supervise the provision of final PPh tax incentives to MSMEs so that they run according to policy objectives.
UMKM merupakan tulang punggung perekonomian dan pembangunan suatu negara serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah sebagai regulator menjalankan salah satu fungsi perpajakan dengan memberikan insentif pajak kepada UMKM. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap kinerja UMKM Indonesia dan variabel inovasi memediasi kedua variabel tersebut. Data dikumpulkan dari 110 pelaku usaha dan dianalisis menggunakan pendekatan partial least square feature model (SEM-PLS). Hasil tersebut sesuai dengan semua hipotesis karena insentif pajak dan inovasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM dan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap inovasi usaha. Inovasi ini dianggap sebagai mediator hubungan antara insentif pajak dengan kinerja UMKM Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada regulator untuk terus mengawasi UMKM agar menggunakan insentif pajak dengan baik demi keberlangsungan UMKM Indonesia. Pemerintah perlu mengawal pemberian insentif pajak PPh final kepada UMKM agar berjalan sesuai tujuan kebijakan.UMKM merupakan tulang punggung perekonomian dan pembangunan suatu negara dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah sebagai regulator menjalankan salah satu fungsi perpajakan yaitu fungsi perpajakan dengan memberikan insentif pajak kepada UMKM. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap kinerja UMKM Indonesia dan menentukan inovasi yang memediasi kedua variabel tersebut. Data dikumpulkan dari 110 pelaku usaha dan dianalisis dengan pendekatan model fitur partial least square (SEM-PLS). Hasilnya menyetujui semua hipotesis karena insentif pajak dan inovasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM dan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap inovasi usaha. Inovasi tersebut dianggap sebagai mediator hubungan antara insentif pajak dan kinerja UMKM Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi regulator untuk terus melakukan pengawasan terhadap UMKM agar menggunakan insentif pajak dengan baik demi keberlangsungan UMKM Indonesia. Pemerintah perlu mengawasi pemberian insentif pajak PPh final kepada UMKM agar berjalan sesuai tujuan kebijakan
SPATIAL REGRESSION AND SPATIAL AUTOCORRELATION ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF POVERTY IN INDONESIA IN 2022
Get PDFPoverty remains a solemn challenge in Indonesia although the country has made significant progress in recent decades. Even though the government's efforts and various poverty alleviation programs have been carried out, the majority of Indonesia’s population lives below the poverty line. This research aims to examine variables that influence Indonesia's poverty rate by Province in 2022 using spatial regression analysis and spatial autocorrelation. The secondary data used comes from 34 Provinces in Indonesia and is obtained based on the results of publications by the Central Statistics Agency (BPS). The dependent variable is the percentage of poor people (P0), while the independent variables include average lenght of school (RLS), life expectancy (AHH), open unemployment rate (TPT), and Gini Ratio. The analytical methods used include descriptive analysis, multiple linear regression analysis, and spatial regression analysis. It is hoped that this research can provide relevant policy recommendations for developing poverty alleviation policies in Indonesia.Kemiskinan tetap menjadi tantangan serius di Indonesia meskipun negara ini telah mencapai kemajuan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun upaya pemerintah dan berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan, masih ditemukannya penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji variabel-variabel yang mempengaruhi angka kemiskinan Indonesia menurut provinsi pada tahun 2022 menggunakan analisis regresi spasial dan autokorelasi spasial. Data sekunder yang digunakan yaitu 34 provinsi di Indonesia dan didapat berdasarkan hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel dependen adalah persentase penduduk miskin (P0), sedangkan variabel independen meliputi RLS, AHH, TPT, dan GR. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam pengembangan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia
Menelisik Omnibus Law Bidang Perencanaan Anggaran
Get PDFIn the context of budget regulations, in 2023, Government Regulation Number 6 of 2023 and Minister of Finance Regulation Number 62 of 2023 were issued which have the omnibus law character. This research aims to examine the omnibus law in the field of budget planning to analyze whether there are substances that have not been regulated, substances that are less in line with other regulations, and substances that from a grammatical perspective give rise to multiple interpretations. The research method was carried out through a descriptive qualitative approach. The research results show that the mechanism for preparing the state budget has not been fully described by the state budget cycle, the preparation of the Medium-Term Development Plan and the Medium-Term Expenditure Framework (from the funding side) needs to refer to the Medium-Term Budget Framework. In addition, the mechanism for calculating the Medium-Term Expenditure Framework has not been fully described. Furthermore, to increase the efficiency of budget allocation, it is best to add, reduce, and or shift the budget ceiling not only at the line ministries level but also need to be done at the national level. The mechanism is carried out through national blocking savings, where inefficient allocations are blocked and savings are made, then when preparing the Budget Allocation, the figures resulting from the national saving are redistributed to priority programs/activities in various line ministries
Menggali Sektor Ekonomi Unggulan dan Berdaya Saing di Kota Bogor Tahun 2014- 2022
Get PDFThis research aims to identify the leading business sectors or fields that are the main contributors to Bogor City's GRDP in the period 2014 to 2014. currently and its development strategy. The method used uses location quotient (LQ) analysis, dynamic location quotient (LQ) analysis, and shift-share analysis. The results of the research show that the leading sectors of Bogor City that have potential for development are (1) transportation and warehousing, (2) educational services, (3) health services and social activities, and (4) other services. It is hoped that the Bogor City Government can develop development policy strategies to continue to encourage the growth of leading sectors. It is hoped that these four leading sectors can create a multiplier effect on other sectors to continue to grow and their contribution to GRDP will increase
Peran Akun Tiktok Sebagai Sarana Penyuluhan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Pajak Pelaku UMKM
Get PDFGiven the large role of tax and MSMEs in the Indonesian economy, efforts to increase tax awareness among MSMEs are urgently needed. In 2021, TikTok account users in Indonesia reached 99.1 million people, the second largest in the world. With such a large number of users, this study aims to find out the role of the TikTok platform as a tax dissemination tools for increasing tax awareness among MSME’s. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. The results of this study indicate that the use of TikTok plays an important role in increasing tax awareness. Through the official TikTok account of the Directorate General of Taxes (DGT), various information related to taxation is easier, faster, cheaper, and more extensive to reach MSME actors throughout Indonesia. DGT should produce more innovative and interesting content more frequent and consistent for uploading videos, and use the TikTok paid advertising facility (TikTok ads) in order to educate society to increase tax awareness. In addition, collaboration with tax dissemination content creator specialist is another choice to make tax dissemination through TikTok platform play a big role and have an impact on tax awareness.Mengingat besarnya peran pajak dan UMKM dalam perekonomian Indonesia, maka upaya untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan UMKM sangat diperlukan. Pada tahun 2021, pengguna akun TikTok di Indonesia mencapai 99,1 juta orang, terbesar kedua di dunia. Dengan jumlah pengguna yang begitu besar, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran platform TikTok sebagai sarana sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan TikTok berperan penting dalam meningkatkan kesadaran perpajakan. Melalui akun resmi TikTok Direktorat Jenderal Pajak (DJP), berbagai informasi terkait perpajakan semakin mudah, cepat, murah, dan luas menjangkau para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. DJP sebaiknya lebih sering dan konsisten memproduksi konten-konten yang inovatif dan menarik untuk mengunggah video, serta memanfaatkan fasilitas iklan berbayar TikTok (TikTok ads) dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran perpajakan. Selain itu, kolaborasi dengan spesialis konten kreator untuk sosialisasi perpajakan menjadi pilihan lain agar sosialisasi perpajakan melalui platform TikTok berperan besar dan berdampak pada kesadaran perpajakan
KAJIAN EKSTENSIFIKASI BARANG KENA CUKAI PADA BAN KARET
No full textDalam rangka meningkatkan peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai revenue collector dan community protector, salah satu upaya yang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia adalah ekstensifikasi barang kena cukai. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (2) menyatakan penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Desain kebijakan ekstensifikasi tersebut dibuat dalam upaya mendorong penurunan konsumsi dan perubahan perilaku masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Datasets Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, rata-rata kondisi permukaan jalan nasional yang berstatus rusak ringan adalah 2747,19 km dan rusak berat sepanjang 1396,36 km selama rentang tahun 2017-2021. Salah satu penyebab kerusakan dini pada jalan raya adalah over-tonase kendaraan-kendaraan berat. Maka dari itu, penelitian kali ini bertujuan untuk mengkaji kelayakan pengenaan cukai pada ban karet kendaraan. Dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penambahan objek cukai berupa ban karet di masa mendatang serta rekomendasi gambaran desain pengenaan dan potensi penerimaan cukai yang akan dihasilkan
IMPACT OF RCEP ON TRADE BALANCE AND INDONESIA’S POTENTIAL EXPORT
Get PDFThe signing of RCEP has captured global attention for the new mega trade deals. Expected to open wider market potential and access, yet the previous trade agreements between ASEAN and its five partners raise whether RCEP can increase trade between partners. This study employed partial equilibrium using SMART Simulator to analyze the impact of RCEP on members, and identifying potential export for Indonesia. The data used is trade value between RCEP signers in 2019 and conducted two scenarios. First, one hundred percent tariff liberalization was conducted and the second simulation was conducted with consideration of sensitive list and tariff rate quotas in schedule of tariff commitments of each member. This study indentified potential Indonesian export commodities using spatial analysis and descriptive analysis in order to map each province’s potential, enhance export activities and increase the utilization rate of trade facilities. The results of this study concluded that ASEAN relatively gained lower compared to ASEAN partner countries. Australia would be the top gainer. RCEP slightly might increase the value of exports, imports and trade balance for Indonesia but the low utilization of trade facilities needs the government's attention to encourage business actors to increase productivity and reach a wider market