e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Secara Elektronik (E-Tax Court) - Suatu Tinjauan Pustaka
Get PDFOne of fundamental principles of judicial power is administering fast, simple, and low-cost justice. This principle is also applicable to Tax Court which is a special court dealing with tax disputes. Notwithstanding, it is mandatory for the Tax Court to implement electronic tax disputes administration and electronic litigation to respond to technological progress in information and technology and also to implement Supreme Court Regulation Number 7 Year 2022. The implementation of e-Tax Court is effective as of July 2023 subsequent the issuance of Chief of Tax Court Regulation Number 1 Year 2023. This research aims to provide an analysis whether the aforementioned regulation supports the implementation of the fundamental principles of judicial power in tax dispute resolution that is to administer fast, simple, and low-cost justice. There is lack of previous literature focusing on tax disputes resolution in the Tax Court. This study employs a literature review methodology upon relevant regulations and existing bodies of literature as well as previous relevant studies. Results show that the implementation of electronics tax disputes administration and tax litigation under the e-Tax Court platform support the implementation of fast, simple, and low-cost justice in resolving tax disputes in the Tax Court.Salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini juga berlaku bagi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Pengadilan Pajak, yang merupakan pengadilan khusus yang menangani sengketa pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Pengadilan Pajak mendapat amanah untuk menerapkan administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik dalam rangka menjawab tantangan perkembangan jaman teknologi dan informasi dan sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Implementasi peradilan secara elektronik (e-tax court) di Pengadilan Pajak secara resmi diberlakukan sejak bulan Juli 2023 dengan diterbitkannya Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah peraturan a quo mendukung terciptanya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak. Penelitian sejenis sejauh ini masih sangat jarang dijumpai dalam literatur. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (literature review) terhadap peraturan terkait, serta terhadap literatur yang membahas penerapan e-court pada beberapa lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan administrasi sengketa dan persidangan secara elektronik yang diimplementasikan melalui platform e-tax court, mendukung terciptanya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak
Women at The Wheel, Less Tax at The Deal? Moderating Tax Avoidance: The Role of Public Ownership
Get PDFThis study examines the relationship between board gender diversity (BGD) and corporate tax avoidance (TA) in publicly traded companies within Indonesia's Consumer Cyclical sector. Utilizing a panel data regression analysis, this study investigates the impact of BGD on TA and explores the moderating role of public ownership (PO) in this relationship. The findings reveal that BGD negatively influences TA, suggesting that greater gender diversity on boards of directors leads to reduced tax avoidance practices. However, the moderating effect of PO weakens this relationship, implying that the impact of BGD on TA is less pronounced in companies with higher levels of public ownership. The study contributes to the literature on corporate governance, taxation, and gender diversity by highlighting the nuanced interactions between these factors in the Indonesian context
A Case Study of Tax Treaty to Generate Potential Tax Payer Revenue: A Case Study of Tax Treaty to Generate Potential Tax Payer Revenue
No full textThis study aims to determine the tax avoidance scheme by utilizing Tax Treaty, to find out the infirmity of the Directorate General of Taxes (DGT), the improvements that have been made, and to find out whether the Lifting Corporate Veil doctrine can be used in the Treaty Shopping case between Indonesia and other countries. Indonesia's tax ratio trend, from 2001 to 2019, tends to decline. Indonesia's economy has managed to grow but more loss on tax potential. Tax Treaty between Indonesia-Netherlands is widely used by multinational companies to conduct Treaty Shopping. This research was conducted using qualitative research methods with case studies. The object used for the case study is the Supreme Court Decision Number 135/B/PK/PJK/2017. Data were obtained from available literature and interviews. The data will be reduced and grouped according to the themes discussed. Interview data and literature study were also used for data triangulation. Based on the results of the study, it is known that the tax avoidance scheme used in the case study object is the establishment of two companies in the Netherlands then recharacterize the interest payments to dividends. Furthermore, the infirmity of the DGT in this case is that the determination of the Beneficial Owner is not based on solid evidence and the existing regulations did not regulate the Beneficial Owner criteria in detail. DGT has made many improvements, such as amending the Indonesian-Dutch Tax Treaty, adopting a multilateral instrument (MLI), issuing PER-25/PJ/2018, SE-35/PJ/2021, and has compiled General anti-avoidance rule (GAAR) in tax rule. Finally, the principle of Lifting Corporate Veil can be applied to prevent cases of Treaty Shopping, however, its application should have standardize guidelines and consider the investment side
The Contribution of Tax Incentives during Core Tax Administration System to Enhance ESG Performance in Indonesia
Get PDFThe application of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles is increasingly becoming a global concern as an indicator of corporate sustainability. However, in Indonesia, tangible support from the government in the form of fiscal incentives for companies with good ESG performance is still limited. This study aims to examine the tax incentive policies that apply during the implementation of the core tax administration system (CTAS) to companies that have good ESG performance. The research method used is qualitative with a narrative approach, where data is obtained through interviews with competent informant in the field of taxation and ESG. The results show that during the CTAS implementation period, the Indonesian government has not fully provided specific tax incentives for companies with superior ESG performance. This indicates the need for tax policy reformulation in order to encourage sustainable business practices through more targeted incentives
UPGRADING SKILL PEKERJA MELALUI PELATIHAN DATABASE MANAGEMENT SYSTEM (DBMS) GUNA MENDUKUNG TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI PADA FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SELURUH INDONESIA (FSP KEP SPSI) PROVINSI BANTEN
Get PDFPara pekerja yang terhimpun dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) Provinsi Banten perlu dibekali dengan pengetahuan mengoperasikan aplikasi Database Management System (DBMS) guna meningkatkan kemampuan dalam tata kelola data dan informasi. Umumnya para pekerja memahami bahwa salah satu aset penting bagi perusahaan adalah data dan informasi. Namun hanya sebagian kecil pekerja yang mampu mengoperasikan aplikasi pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Salah satu upaya untuk upgrading skill pekerja dalam hal tata kelola data dan informasi adalah dengan mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pelatihan mengoperasikan aplikasi pengelolaan database Microsoft Access yang diselenggarakan oleh tim dosen pengabdian pada masyarakat bekerjasama dengan FSP KEP SPSI. Pada awalnya sebagian besar pekerja belum memahami cara mengoperasikan aplikasi Microsoft Access dan setelah dilaksanakan pelatihan aplikasi database management system Microsoft Access ini para pekerja mendapatkan pengetahuan tentang pengolahan data menjadi informasi sehingga skill pekerja dalam tata kelola data dan informasi meningkat secara signifikan
PENDAMPINGAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN MELALUI OPTIMALISI UMKM DESA DI KURUNGDAHU, BANTEN
Get PDFProduk UMKM tradisional kue semprong memiliki potensi untuk dikembangkan dan dapat menjadi komoditas unggulan di Desa Kurungdahu, namun terdapat permasalahan mitra yang di dapatkan dari observasi dan wawancara yaitu keterbatasan akses keuangan, kurangnya manajerial dan keterbatasan akses pasar. Fokus utama program pengabdian ini adalah memberikan sosialisasi dan pendampingan secara teori maupun praktik dalam pengembangan produk kue semprong dan pemanfaatan teknologi untuk memasarkan produk secara luas. Tujuan yang diharapkan tercapai melalui program pengabdian ini yaitu kue semprong menjadi UMKM yang dapat meningkatkan perekonomian di Desa Kurungdahu. Adapun metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pendampingan umkm. Semua tahapan kegiatan program pengabdian ini sudah 100% dilaksanakan dan telah menghasilkan luaran diantaranya yaitu (1) Produk yang cukup berkualitas sehingga dapat terjual di pasaran, (2) terlaksananya strategi pemasaran secara online melalui sosial media (3) meningkatkan perekonomian masyarakat setempat
PENINGKATAN LITERASI PERPAJAKAN UMKM DI WILAYAH SUMATERA SELATAN
Get PDFKegiatan peningkatan literasi perpajakan UMKM di wilayah Sumatera Selatan dilakukan untuk pengembangan kapasitas UMKM dalam bidang perpajakan dengan permasalahan yang mereka hadapi. Kegiatan dilaksanakan untuk mendampingi 200 UMKM yang ada di wilayah Sumatera Selatan terkait kewajiban perpajakannya. Hampir semua peserta telah difasilitasi untuk aktivasi NPWP serta memperoleh EFIN yang dapat digunakan dalam pelaporan pajak di masa mendatang melalui akun djponline. Ketidakseragaman capaian bagi masing-masing peserta pendampingan merupakan objek edukasi perpajakan selanjutnya oleh pihak DJP, yaitu Kanwil serta KPP di wilayah kerja yang relevan dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha Wajib Pajak
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM DENGAN SIAPIK DI KOTA TANGERANG SELATAN
Get PDFUMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, UMKM masih mengalami banyak kendala dalam perkembangan usahanya. Untuk dapat mengetahui kinerja unit usahanya, maka diperlukan kompetensi penyusunan laporan keuangan. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah meningkatkan pengetahuan dan kompetensi UMKM dalam melakukan penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi SIAPIK. SIAPIK merupakan aplikasi pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis web dan android yang dibuat oleh Bank Indonesia. Metode kegiatan pengabdian menggunakan skema pelatihan kemudian dilanjutkan dengan pendampingan selama 3 bulan. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah UMKM sasaran telah mengenal aplikasi SIAPK sebagai salah satu sarana pencatatan laporan keuangan secara gratis, namun masih terdapat beberapa kendala dalam penggunaan aplikasi SIAPIK oleh UMKM
PROGRAM REVITALISASI LINGKUNGAN MADRASAH RAUDLATUL IRFAN MENUJU SEKOLAH SEHAT
Get PDFPendidikan merupakan aspek kompleks yang ada diberbagai negara. Sekolah yang berada di daerah Banten masih memiliki fasilitas yang kurang layak. Kondisi memprihatinkan dan sanitasi yang kurang baik akan memberikan dampak bagi kesehatan, khususnya di lingkungan Sekolah Madrasah Raudlatul Irfan, Lengkong Kulon, Banten. Pembangunan berkelanjutan (SDGs) diantaranya memiliki fokus pada kehidupan layak dan kesehatan, pendidikan yang baik serta sistem air bersih yang merupakan komponen primer kehidupan. Tujuan dari adanya kegiatan ini adalah untuk revitalisasi lingkungan sekolah menuju sekolah sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif melalui survei dan studi kasus. Metode yang digunakan terdiri dari wawancara dan identifikasi kebutuhan, melaksanakan renovasi kamar mandi dan revitalisasi taman sekolah yang menjadi perhatian utama. Hasil dari pengabdian masyarakat ini secara keseluruhan memberikan dampak positif bagi peserta didik dan guru di lingkungan sekolah
PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA BUMDesa MELALUI PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Get PDFBUMDesa merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Mendukung kinerja BUMDesa, BUMDesa memperoleh pendanaan dari pemerintah desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mana nantinya akan menekankan perlunya pengelolaan yang cermat dan tanggung jawab yang tinggi terhadap desa. Fakta dilapangan, saat ini Kabupaten Pandeglang telah memiliki lebih dari 300 BUMDes yang tersebar di 326 desa dari 35 kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDesa telah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang. Namun, berdasarkan data indeks desa membangun (IDM) kabupaten pandeglang tahun 2022, namun sebagian besar desa (lebih dari 50%) masih tergolong dalam kategori sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang. Sehingga BUMDesa diharapkan dapat menjadi pendorong dalam memajukan desa dan mencapai kemandirian. Diharapkan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam hal penyusunan laporan keuangan melalui aplikasi Excell ini akan membantu IDM pada BUMDesa di Kabupaten Pandeglang