e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA KKN 166: DESAIN KELEMBAGAAN KOMUNITAS BUDIDAYA IKAN GURAME, DESA PANJEREJO
Get PDFDesa Panjerejo merupakan suatu wilayah yang terletak di Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Desa Panjerejo memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan, terutama budidaya ikan gurame sebagai potensi unggulan dikarenakan mayoritas petani ikan terfokus pada budidaya ikan gurame. Namun, banyaknya petani ikan gurame di Desa Panjerejo tidak terkoordinasi dengan baik karena tidak adanya suatu komunitas sebagai wadah. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi perekonomian petani ikan gurame itu sendiri bahkan Desa Panjerejo. Oleh karena itu, tujuan dari KKN di Desa Panjerejo adalah untuk menciptakan wadah berupa komunitas pembudidaya ikan gurame Desa Panjerejo yang berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan, membina, mengelola, dan mengkoordinasi seluruh petani ikan gurame di desa tersebut. Paguyuban juga merupakan wadah para anggota untuk melakukan pengembangan dan memperoleh pembinaan melalui kerjasama dengan instansi lain yang hasilnya demi kemajuan dan kesejahteraan ekonomi para anggota. Metode yang digunakan terbagi menjadi 4 tahap yaitu survey, sosialisasi, pembentukan komunitas, dan pembenihan. Hasil yang didapat dari kegiatan KKN ini adalah terbentuknya komunitas pembudidaya ikan gurame di Desa Panjerejo yaitu Komunitas Mina Panjer Abadi
Evaluasi Ex-Ante Dokumen Rencana Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2024 Milik Direktorat Jenderal Pajak
No full textThe Indonesian Directorate General of Taxes (DGT) mitigates the risks that challenge the taxpayers' voluntary compliance through the 2024 compliance improvement plan (CIP). The author evaluates it before it is implemented (ex-ante) by assessing its objectives, regulatory compliance, stakeholders' concerns, risks, strategy alternatives, and feasibility. The author documents that the CIP not only passes those assessments but also the phase of review by the stakeholders. On the other hand, the author found that the CIP is not based on the new risk management regulation ruling compliance and organizational risks that can help DGT cope with compliance risks and others, such as stakeholder resistance, political risks, and unforeseen consequences.Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia melakukan mitigasi risiko yang menghambat kepatuhan sukarela wajib pajak terhadap rencana peningkatan kepatuhan (CIP) tahun 2024. Penulis melakukan evaluasi sebelum diimplementasikan (ex-ante) dengan menilai tujuannya, kepatuhan terhadap peraturan, kekhawatiran pemangku kepentingan, risiko, alternatif strategi, dan kelayakan. Penulis mendokumentasikan bahwa CIP tidak hanya lolos dari penilaian tersebut tetapi juga tahap peninjauan oleh para pemangku kepentingan. Di sisi lain, penulis menemukan bahwa CIP tidak didasarkan pada peraturan manajemen risiko baru yang mengatur kepatuhan dan risiko organisasi yang dapat membantu DJP dalam mengatasi risiko kepatuhan dan lainnya, seperti resistensi pemangku kepentingan, risiko politik, dan konsekuensi yang tidak terduga
Debt-For-Nature Swap untuk Pembiayaan Pengelolaan Sampah
Get PDFDana Debt-for-Nature Swap (DNS) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) belum memiliki pedoman tata cara penyaluran. BPDLH berencana untuk menyalurkan dana DNS sebagai pembiayaan untuk pengelolaan sampah. Hal ini berbeda dengan penyaluran dana DNS sebelumnya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sehingga perlu disusun skema proses bisnis penyaluran dana DNS beserta kriteria kelayakan bagi calon penerima manfaat atau debitur. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode triangulasi data dengan cara memvalidasi data dan informasi dari satu sumber berdasarkan data dan informasi dari sumber-sumber lainnya. Narasumber dalam penelitian ini berasal dari berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dalam sektor pembiayan lingkungan dalam hal pengelolaan sampah. Hal ini juga sesuai dengan teori kepentingan publik yang menyebutkan bahwa regulasi yang baik disusun atas dasar kebutuhan dan kepentingan publik. Skema penyaluran dana DNS ini mengikuti ketentuan penyaluran dana pinjaman yang ada di BPDLH dengan beberapa penyesuaian berdasarkan subjek penerima manfaat. Sedangkan calon penerima dana DNS memiliki kriteria sebagai debitur yaitu unit mikro kecil (UMK) di sektor pengelolaan sampah dengan memperhatikan aspek yuridis, aspek kredibilitas, aspek lingkungan, dan aspek finansial.
Kata kunci: pembiayaan, lingkungan, pengelolaan sampah, dana DNSDana Debt-for-Nature Swap (DNS) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) belum memiliki pedoman tata cara penyaluran. BPDLH berencana untuk menyalurkan dana DNS sebagai pembiayaan untuk pengelolaan sampah. Hal ini berbeda dengan penyaluran dana DNS sebelumnya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sehingga perlu disusun skema proses bisnis penyaluran dana DNS beserta kriteria kelayakan bagi calon penerima manfaat atau debitur. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode triangulasi data dengan cara memvalidasi data dan informasi dari satu sumber berdasarkan data dan informasi dari sumber-sumber lainnya. Narasumber dalam penelitian ini berasal dari berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dalam sektor pembiayan lingkungan dalam hal pengelolaan sampah. Hal ini juga sesuai dengan teori kepentingan publik yang menyebutkan bahwa regulasi yang baik disusun atas dasar kebutuhan dan kepentingan publik. Skema penyaluran dana DNS ini mengikuti ketentuan penyaluran dana pinjaman yang ada di BPDLH dengan beberapa penyesuaian berdasarkan subjek penerima manfaat. Sedangkan calon penerima dana DNS memiliki kriteria sebagai debitur yaitu unit mikro kecil (UMK) di sektor pengelolaan sampah dengan memperhatikan aspek yuridis, aspek kredibilitas, aspek lingkungan, dan aspek finansial.
Kata kunci: pembiayaan, lingkungan, pengelolaan sampah, dana DN
Enhancing Teachers' Professional Development By Implementing Smart Apps Creator (SAC)
Get PDFNew paradigm of learning addresses the shift of how education and learning approaches in the modern era. Smart Apps Creator (SAC) constitutes a new digital-based application to assist teachers create an effective learning environment. As android-based learning media, SAC has a long-term memory to be stored without requiring coding expertise since it is easy to use by educators. This community service is aimed at enhancing teachers’ professional development in implementing smart apps creator (SAC) by providing teachers and stakeholders at SDN 2 Pekalongan Jepara knowledge and training of applying SAC. The activity method employed includes expository, Q&A, demonstration, and evaluation. The result of this activity after getting a post-test conducted to 22 teachers and stakeholders is that 81% teachers as participants claimed having enlightened ideas, knowledge and skill improved. Besides, the score average of post-test delivered was a higher score of 95 than the average of pretest scores of 48. Most teachers expected a sustainable training program as the follow-up of community service
FACTORS AFFECTING MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE (EMPIRICAL STUDY: TAXPAYERS TRANSACTING AT SAMSAT, SOUTH JAKARTA)
No full textThis study aims to determine whether there is influence from quality of tax services, modernization of the tax administration system, tax socialization, and tax write-off amnesty on motor vehicle taxpayer compliance. This study uses a quantitative method with a sample of motorized vehicle taxpayers who are transacting at SAMSAT South Jakarta. The sampling technique used simple random sampling with a total sample of 151 respondents. The data is processed and tested using the SEM-PLS method with the SmartPLS 3.0 application. The results of this study indicate that the quality of tax services, modernization of the tax administration system, and tax socialization significantly influence motor vehicle taxpayer compliance. Meanwhile, tax write-off has no effect on motor vehicle taxpayer compliance. The limitation experienced in this research is that many taxpayers are not willing to fill out the published questionnaire. This research can contribute to motor vehicle taxpayers in order to increase taxpayer awareness and compliance with applicable laws and regulations, South Jakarta SAMSAT in order to put forward suggestions for improving services, so that every year services can continue to be improved and all taxpayers are increasingly aware of their responsibilities. as well as motor vehicle tax rights, and can provide additional references and new comparative material for future researchers with different methods and scope in the same field
An INTERNAL AUDIT EFFECTIVENESS AND VALUE FOR MONEY ON SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT IN SOES IN BENGKULU CITY
No full textThis study focuses on examining the effectiveness of internal audit and its value in achieving sustainable public procurement. The research was conducted using SMART-PLS version 4 and involved 30 state-owned enterprises in Bengkulu. The participants in the study were internal audit officers and finance officers responsible for procurement. Data collection involved the distribution of questionnaires offline, with 30 companies receiving and returning 30 questionnaires. The findings from the study using SMART-PLS version 4 indicate that: (1) the effectiveness of internal audit does not have a direct impact on sustainable public procurement, (2) internal audit effectiveness has a direct impact on value for money, (3) value for money has a direct and positive impact on sustainable public procurement, and (4) value for money mediates the relationship between internal audit effectiveness and sustainable public procurement.Keywords: efektivitas internal audit, value for money and sustainable public procuremen
EVALUASI PENGGUNAAN SATU NILAI TERTENTU (SINGLE AMOUNT) PADA KESIMPULAN NILAI DALAM LAPORAN PENILAIAN MENURUT SE-54/PJ/2016
No full textIn the provisions of General Standard Standar Penilaian Indonesia (SPI) 105 concerning valuation reporting, it is stated that the final value conclusion can be expressed as a single value in rupiah currency. The value conclusion provisions in International Valuation Standards (IVS) are not even explicitly locked in, whether in single or range form. In the Circular Letter (SE) of the Director General of Taxes Number SE-54/PJ/2016, it is stipulated that the value conclusion is expressed in one particular value (a single amount) in rupiah currency units. The research uses normative-empirical research methods with a judicial case study approach and qualitative research with a descriptive analysis approach. The research results show that the value indications produced by the Appraiser can differ from one Appraiser to another. Even with the same market or comparative data, due to adjustment factors and different professional considerations for each Appraiser, it will certainly produce different value indications. Then the phrase "can" in SPI can be interpreted as meaning that it is possible that there are other values besides a single value. Apart from that, it is necessary to adjust the regulations in the form of additional use of interval or range values in the value conclusions in the assessment report by the DJP Appraiser to prevent counterproductive situations in the context of securing tax revenues.Dalam ketentuan Standar Umum Standar Penilaian Indonesia (SPI) 105 tentang Pelaporan Penilaian, disebutkan bahwa Kesimpulan Nilai akhir dapat dinyatakan dalam nilai tunggal dalam mata uang rupiah. Ketentuan Kesimpulan Nilai dalam International Valuation Standards (IVS) bahkan tidak dikunci secara tegas apakah dalam bentuk tunggal atau rentang, sesuai dengan IVS 103 Reporting item 30.1.(f): the conclusion(s) of value and principal reasons for any conclusions reached. Dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-54/PJ/2016 di mana pada Lampiran I, II, dan III SE tersebut mengatur bahwa Kesimpulan Nilai dinyatakan dalam satu nilai tertentu (single amount) dalam satuan mata uang rupiah. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan judicial case study serta menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikasi nilai yang dihasilkan oleh Penilai, dapat berbeda antara Penilai yang satu dengan yang lainnya. Walaupun dengan data pasar/pembanding yang sama, maka karena adanya faktor penyesuaian/adjustment dan pertimbangan profesional yang berbeda dari tiap Penilai, tentu akan menghasilkan indikasi nilai yang berbeda. Kemudian frasa “dapat” dalam SPI dapat diartikan bahwa tidak tertutup kemungkinan adanya nilai lain selain nilai tunggal. Selain itu perlunya penyesuaian regulasi berupa tambahan penggunaan nilai interval/rentang dalam kesimpulan nilai pada laporan penilaian oleh Penilai DJP untuk mencegah situasi kontraproduktif dalam rangka pengamanan penerimaan pajak
PKM : Digitalisasi Aktivitas Geowisata Kawasan Geopark Bayah Dome untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan
Get PDFPerubahan digital telah merubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor pariwisata pada masa sekarang ini. Dalam hal ini, Digitalisasi dalam pariwisata merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan, meningkatkan, dan mengelola destinasi geowisata. Meskipun Kawasan Geopark Bayah Dome memiliki potensi alam yang luar biasa, kekurangan digitalisasi dalam kegiatan pariwisata telah menjadi hambatan bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan ini. Proyek pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep digitalisasi dalam kegiatan pariwisata di Kawasan Geopark Bayah Dome sebagai langkah strategis untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara peneliti dari akademisi, masyarakat lokal kawasan, dan otoritas terkait, kami berhasil mengembangkan solusi digital yang dapat meningkatkan pengalaman wisatawan, mempromosikan warisan budaya lokal, dan mendukung pelestarian lingkungan, Dalam pengabdian ini, kami membantu paguyuban UMKM melalui pengurus dan pengelola kawasan geowisata, pelaku kriya dan homestay di sekitar desa sawarna dengan mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan daya saing destinasi geowisata mereka diantaranya dengan mempromosikan bisnis dengan google bisnisku serta content promosi berupa editing foto dan video dengan canva. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengedukasi masyarakat lokal kawasan geowisata tentang potensi dan manfaat digitalisasi geowisata dan membantu pengembangan dan promosi destinasi geowisata lokal melalui pemanfaatan platform digital
MENCIPTAKAN WIRAUSAHA BARU DENGAN PELATIHAN PRODUKSI TEMPE HIGIENIS DAN PEMASARAN MELALUI WEBSITE PONDOK PESANTREN DAARUSSALAM DEPOK
Get PDFPelatihan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Daarussalaam, Kota Depok, untuk meningkatkan kemandirian ekonomi melalui produksi tempe higienis dan pemasaran digital. Latar belakang kegiatan ini adalah tingginya kebutuhan pesantren terhadap sumber pendapatan yang mandiri dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah Participatory Rural Appraisal (PRA), yang melibatkan partisipasi aktif santri dan guru. Pelatihan mencakup teknik produksi tempe higienis sesuai standar BPOM RI serta strategi pemasaran produk secara online melalui website. Hasil kegiatan ini berhasil melatih 20 santri dan guru dalam memproduksi dan memasarkan tempe, meningkatkan kapasitas produksi hingga 20 tempe per hari, dan memperluas pemasaran produk melalui platform digital.
Kata kunci: kemandirian ekonomi, pesantren, tempe higienis, pemasaran digital, PRA
Pelatihan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Daarussalaam, Kota Depok, untuk meningkatkan kemandirian ekonomi melalui produksi tempe higienis dan pemasaran digital. Latar belakang kegiatan ini adalah tingginya kebutuhan pesantren terhadap sumber pendapatan yang mandiri dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah Participatory Rural Appraisal (PRA), yang melibatkan partisipasi aktif santri dan guru. Pelatihan mencakup teknik produksi tempe higienis sesuai standar BPOM RI serta strategi pemasaran produk secara online melalui website. Hasil kegiatan ini berhasil melatih 20 santri dan guru dalam memproduksi dan memasarkan tempe, meningkatkan kapasitas produksi hingga 20 tempe per hari, dan memperluas pemasaran produk melalui platform digital.
Kata kunci: kemandirian ekonomi, pesantren, tempe higienis, pemasaran digital, PRA
IMPLEMENTASI KONSEP GREEN BUILDING DALAM MENDUKUNG TERCIPTANYA SEKOLAH HIJAU DI SMKN 2 SRAGEN
Get PDFThe phenomenon of environmental damage has increased in the last 5 (five) years. Environmental damage occurs not only due to natural activities, but more often due to human actions. Several efforts to protect and manage the environment have been carried out by the government and the community. Environmental protection and management can be done by increasing human awareness and willingness to care about the environment again, one of which is through Environmental Education (PLH). One form of implementing PLH is habituation through the school environment. The Educational Environment is expected to be the basis for instilling a love for the environment from an early age. In line with the Public Works Polytechnic which runs Vocational Education, SMK can be a very relevant partner. Education designed in SMK emphasizes more on developing student skills as a provision for being ready to work. The idea of ??building a green school in Indonesia is based on the idea and awareness that schools as one of the educational institutions are the right place to instill and foster a sense of love for the preservation of nature and the environment. Schools are considered capable of providing environmental education from an early age to students, building a mindset in all school residents about nature and environmental conservation, and training students who will later become agents of change in nature and environmental conservation. In addition, the Directorate of Vocational High Schools under the Ministry of Education and Culture has launched the Green School Design Guide which aims to improve the quality of management of vocational school facilities and infrastructure.Fenomena kerusakan lingkungan makin meningkat pada 5 (lima) tahun terakhir ini. Kerusakan lingkungan terjadi tidak hanya disebabkan oleh aktivitas alam, melainkan lebih banyak disebabkan oleh ulah manusia. Beberapa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan kemauan manusia untuk kembali peduli terhadap lingkungan hidup, salah satunya melalui Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). Salah satu bentuk penerapan PLH adalah pembiasaan melalui lingkungan sekolah. Lingkungan Pendidikan diharapkan dapat menjadi dasar penanaman cinta lingkungan sejak dini. Sejalan dengan Politeknik Pekerjaan Umum yang menjalankan Pendidikan Vokasi, SMK dapat menjadi mitra yang sangat relevan. Pendidikan yang dirancang di SMK lebih menekankan pada pengembangan ketrampilan peserta didik sebagai bekal siap kerja. Gagasan membangun sekolah hijau (green school) di Indonesia bertitik tolak pada pemikiran dan kesadaran, bahwa sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan merupakan wadah yang tepat untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta pada kelestarian alam dan lingkungan. Sekolah dianggap mampu untuk memberikan pendidikan lingkungan hidup sejak dini kepada peserta didik, membangun pola berpikir (mindset) pada semua warga sekolah tentang pelestarian alam dan lingkungan, serta menggembleng peserta didik yang kelak akan menjadi agen perubahan (agent of change) pelestarian alam dan lingkungan. Selain itu, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan Panduan Desain Sekolah Hijau yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan saran dan prasarana SMK