e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
PENGARUH LIKUIDITAS, OPINI TAHUN SEBELUMNYA DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI DAN LOGISTIK INDONESIA
Get PDFThis study aims to examine the effect of liquidity, previous audit opinion and size company to the audit opinion going concern of Indonesian transportation and logistics company listing on the Indonesian stock exchanges (IDX). All populations has through by purposive sampling data, we get 12 companies was obtained in 3 years of observation (2019-2021). The study focused on quantitative methods through associative descriptive approach obtained 3 hypothesis, where H1 is liquidity through proxy current ratios (CR) declared no effect on the audit opinion going concern, H2 the results of the previous year's audit opinion expressed effect on the audit opinion going concern and H3 the size of the company through the ratio of total assets declared no effect on the audit opinion going concern.Penelitian ini berfokus untuk mengamati pengaruh likuiditas, opini tahun sebelumnya dan ukuran perusahaan terhadap opini audit going concern perusahaan transportasi dan logistik Indonesia listing pada Indonesian stock exchanges (IDX). Melalui teknik kriteria sampel data, dihasilkan sebanyak 12 perusahaan dalam 3 tahun (2019-2021). Pengolahan data secara statistik menggunakan alat bantu SPSS. Penelitian fokus pada metode kuantitatif melalui pendekatan deskriptif asosiatif diperoleh 3 hipotesa, dimana H1 yakni likuiditas melalui proxy current ratios (CR) dinyatakan tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern, H2 hasil opini audit tahun sebelumnya dinyatakan berpengaruh terhadap opini audit going concern dan H3 ukuran perusahaan melalui rasio total aset dinyatakan tidak berpengaruh terhadap terhadap opini audit going concern
CAN THE SHARIA SUPERVISORY BOARD (SSB) WEAKEN TAX AVOIDANCE ACTIVITIES BY ISLAMIC COMMERCIAL BANKS (ICB) IN INDONESIA?
Get PDFThis study examines the effect of leverage, fixed asset intensity, and profitability on tax avoidance with the number of Sharia Supervisory Board (SSB) as a moderating variable at Islamic Commercial Banks (ICB) in Indonesia. The sample for this research was 45 observations from ICBs that published annual reports from 2019 – 2023. The method used is panel data multiple linear regression analysis. The results showed that leverage has a negative effect on tax avoidance, while fixed asset intensity and profitability have a positive effect on ICB tax avoidance. Furthermore, the number of SSBs weakens the negative relationship between leverage and tax avoidance and weakens the positive relationship between fixed asset intensity and profitability on ICB tax avoidance. The results of this study have several recommendations. First, ICBs in Indonesia should adjust the number of their SSBs according to their tax planning by increasing or decreasing the number of SSBs. Larger SSB councils can increase supervision of the application of Sharia values and suppress tax avoidance practices, while smaller SSB councils give more room for management to plan the ICB tax. Second, the tax authority should collaborate with the Indonesian Financial Services Authority (OJK) to enforce good corporate governance relating to SSB to suppress tax avoidance activity in ICBs and ultimately optimize national revenues
Regional Tax and Economic Growth in Indonesia
Get PDFIndonesia targets economic growth to increase continuously every year, but on the other hand, state revenues depend on taxes. Almost 80% of state revenue comes from taxes and this will certainly have an impact on economic growth in Indonesia. The amount of tax applied to society can have a positive or negative effect on economic growth, depending on how the country uses the tax revenue. In theory, a country's economic growth can be seen from the amount of regional tax revenue in that country, the regional work participation rate, the human development index in the region, the poverty level in the region, and the regional Gini ratio. So, in this research, the author wants to test the influence of the factors above on economic growth in Indonesia. The author uses secondary data from 34 provinces in Indonesia from 2018 to 2022 which comes from the Directorate General of Fiscal Balance (Ministry of Finance) and Statistics Indonesia. The results of this research show that regional tax revenues have a negative effect on economic growth in Indonesia. The same thing is also shown by the factors of work participation rate, human development index in the region, poverty level in the region, and regional Gini ratio which have a negative influence on economic growth.Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi terus meningkat terus-menerus setiap tahunnya, namun di sisi lain, menggantungkan penerimaan negara pada pajak. Hampir sebanyak 80% penerimaan negara berasal dari Pajak dan ini tentu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Besarnya pajak yang diterapkan pada masyarakat bisa berpengaruh positif atau negative terhadap pertumbuhan ekonomi, tergantung kepada bagaimana negara memanfaatkan penerimaan pajak tersebut. Secara teori, pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa dilihat dari besarnya penerimaan pajak daerah di negara tersebut, angka partisipasi kerja daerah, Indeks Pembangunan manusia di daerah, Tingkat kemiskinan di daerah, dan gini ratio daerah. Maka, dalam penelitian ini, penulis ingin menguji pengaruh factor-faktor di atas terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penulis menggunakan data sekunder dari 34 provinsi yang ada di Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2022 yang berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan) dan Badan Pusat Statistics. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh factor angka partisipasi kerja, Indeks Pembangunan manusia di daerah, Tingkat kemiskinan di daerah, dan gini ratio daerah yang memberikan pengaruh negative pada pertumbuhan ekonomi
PENERAPAN GREEN TRADE STRATEGY DALAM MENDUKUNG KEPABEANAN HIJAU DI INDONESIA
Get PDFGlobal climate change and its impact on the movement of people and goods pose new challenges to Indonesia's national security and economy. Based on data from 91 observation stations from the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG), the normal air temperature for the period 1991–2020 in Indonesia is 26.8 °C, with an average air temperature in 2022 of 27.0 °C. In Indonesia and the world as a whole, 2016 was the hottest year with a temperature anomaly of 27.4 °C. Indonesia is recorded as contributing 259.1 million metric tons of CO2 in 2021 and is projected to increase by 29.13% to 334.6 million metric tons of CO2 in 2030. As a response to climate change, the idea of green customs has emerged. The aim is to increase customs capacity, monitor and facilitate legal trade, and prevent illegal trade in environmentally sensitive commodities with Multilateral Environmental Agreements. Various countries in the world are required to realize Green Customs. This study aims to determine the implementation of Green Customs in various countries and recommend policies to support the implementation of Green Customs in Indonesia. The method used in this research is a systematic literature review. The results of the study show that the World Customs Organization focuses on implementing green customs through cooperation between parties; United States Customs releases a green trade strategy; countries in Africa make use of AcFTA; and ASEAN member countries need to harmonize non-tariff measures. Policies that can be considered include providing green trade incentives, strengthening environmental law enforcement, accelerating green innovation, increasing climate resilience and resource efficiency, maximizing the use of free trade agreements for green products, maximizing export financing institutions for green industries, and harmonizing non-tariff measuresPerubahan iklim global dan dampaknya pada pergerakan orang dan barang menimbulkan tantangan baru bagi keamanan nasional dan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari 91 stasiun pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), suhu udara normal periode 1991 hingga 2020 di Indonesia adalah sebesar 26.8 °C dengan suhu udara rata-rata tahun 2022 adalah sebesar 27.0 °C. Indonesia dan dunia secara keseluruhan, tahun 2016 adalah tahun terpanas dengan anomali suhu mencapai 27.4 °C. Indonesia tercatat menyumbang sebesar 259,1 juta ton CO2 pada tahun 2021 dan diproyeksikan meningkat 29,13% menjadi 334,6 juta ton CO2 pada 2030. Sebagai respon atas perubahan iklim ini, muncul gagasan Kepabeanan Hijau. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas kepabeanan, memantau dan memfasilitasi perdagangan legal, dan mencegah perdagangan ilegal atas komoditas yang peka terhadap lingkungan dengan Multilateral Environmental Agreements. Berbagai negara di dunia dituntut untuk mewujudkan Kepabeanan Hijau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Kepabeanan Hijau di berbagai negara dan merekomendasikan kebijakan dalam mendukung penerapan Kepabeanan Hijau di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa World Customs Organization memfokuskan penerapan Kepabeanan Hijau melalui kerja sama antar pihak, Bea Cukai Amerika Serikat merilis Green Trade Strategy, negara-negara di Afrika memanfaatkan AcFTA, dan negara anggota ASEAN perlu melakukan harmonisasi Non-Tariff Measures. Kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain memberikan insentif perdagangan hijau, menguatkan penegakan hukum lingkungan, mempercepat inovasi hijau, peningkatan ketahanan iklim dan efisiensi sumber daya, memaksimalkan penggunaan Free Trade Agreement untuk produk hijau, memaksimalkan Lembaga Pembiayaan Ekspor untuk industri hijau, dan harmonisasi non-tariff measures
Pendampingan Kurikulum Computer Aided Design di SMK Muhammadiyah Tirtayasa, Banten
Get PDFKurikulum merupakan rencana yang menjadi panduan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar-mengajar untuk menunjang kompetensi siswa agar dapat bersaing dan diterima di dunia industri. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di SMK Muhammadiyah Tirtayasa ini bertujuan untuk melakukan pendampingan kurikulum computer aided design yang bertujuan agar dapat menyesuaikan dengan kurikulum merdeka belajar. Pengabdian dilakukan selama satu bulan mulai tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan 15 Juni 2022 dengan dibagi ke dalam tiga bagian, pra pengabdian yaitu telaah dokumen kurikulum, obsevasi lingkungan dan fasilitas sekoloh dan wawancara guru dan murid berkenaan dengan kurikulum. Adapun pelaksanaan pengabdian yaitu menyusun kurikulum sekolah berbasis computer aided design. Tahap terakhir yaitu pasca pengabdian dengan pengimplementasi kurikulum dan evaluasi kegiatan pengabdian. Peserta pengabdian kepada masyarakat terdiri dari guru dan tenaga pendidik yang berjumlah 15 orang, acara berlangsung dengan lancar dan peserta antusias. Adapun hasil pengabdian yang didapatkan guru dan tenaga kependidikan mampu menyusun dan mengimplementasikan kurikulum computer aided design dengan baik
Menelaah Lembaga Perencanaan dan Penganggaran di Berbagai Negara
Get PDFTujuan penelitian ini yaitu menganalisis dan membandingkan kewenangan perencanaan dan penganggaran di berbagai negara serta menganalisis kelebihan dan kekurangannya dalam konteks Indonesia. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa pola kewenangan perencanaan dan kewenangan penganggaran dapat terpisah pada dua lembaga yang berbeda; menyatu pada satu lembaga (Kementerian Keuangan); atau berada pada satu lembaga, tetapi di luar Kementerian Keuangan. Dalam konteks Indonesia, sinkronisasi perencanaan dan kewenangan penganggaran (dari dua lembaga yang berbeda) dapat menyelaraskan informasi kinerja pada dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran. Hanya saja kelemahannya, terdapat duplikasi fungsi perencanaan pada fungsi penganggaran yang menimbulkan ketidakefisienan fungsi organisasi. Apabila kewenangan perencanaan dengan penganggaran berada pada satu lembaga, maka layanan birokrasi terkait penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran berada pada satu pintu. Selain itu, dokumen perencanaan dan dokumen anggaran berpotensi menjadi satu dokumen. Hanya saja, perlu usaha yang cukup besar karena perlu mengintegrasikan Undang-Undang Nomor 17/2003 dan Undang-Undang Nomor 25/2004. Selanjutnya, bila kewenangan perencanaan dan kewenangan penganggaran berada pada satu lembaga, tetapi di luar Kementerian Keuangan, maka selain birokrasi menjadi lebih sederhana, dokumen perencanaan dan dokumen anggaran berpotensi menjadi satu dokumen. Hanya saja, pola ini mengakibatkan peran Chief Fincancial Officer tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Keuangan
EDUKASI DAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL BAGI UMKM SEBAGAI DUKUNGAN TERHADAP GAYA HIDUP HALAL UMKM DAN GOVERNMENT MANDATORY
Get PDFHalal life style sudah menjadi kebiasaan baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal tersebut juga merupakan mandatory dari pemerintah, di mana dalam setiap produk yang ditawarkan ataupun diperjualbelikan di Indonesia wajib berlabel halal lagi baik termasuk juga dalam industri makanan. Namun, pada realitanya masih sedikit pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal produk termasuk UMKM yang berada Kasunyatan, Kasemen, Serang. Hal tersebut dikarenakan dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan juga tidak faham mengenai bagaimana prosedur yang perlu dilakukan untuk mendapatkan sertifikat halal. Program yang dilakukan adalah edukasi mengenai proses produksi halal bagi pelaku usaha, dan pendampingan jaminan produk halal bagi pelaku usaha. Hasil dari kegiatan ini adalah pelaku usaha antusias dengan adanya edukasi dan pendampingan sertifikasi halal dan juga terbitnya sertifikat halal bagi UMKM
PENINGKATAN KINERJA PENJUALAN OLAHAN BEKU MELALUI PEMASARAN DIGITAL PRODUK MENDEKATI KEDALUWARSA PADA UKM PASAR CIROYOM
Get PDFRumah olahan produk Beku di Pasar Ciroyom salah satunya adalah UKM Rumah Beku dan PD Ajat yang berlokasi di Kelurahan Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung. UKM Rumah Beku dan PD Ajat termasuk dalam klaster Usaha Kecil bidang Penjualan Produk Beku (Frozen Food). Dalam menjual produknya UKM Rumah Beku dan PD Ajat hanya melakukannya secara konvensional, dan belum menggunakan aplikasi dalam pemasaran produk maupun penjualannya. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung dengan pemilik usaha, terhadap kondisi usahanya, diperoleh beberapa kendala yang menjadi masalah, yaitu yang prioritas adalah produk-produk tidak terkontrol masa kedaluwarsanya sehingga produk yang telah melewati masa kedaluwarsa harus dibuang dan tidak bisa dijual lagi. Solusi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah mengimplementasikan aplikasi sudah dirancang dan disesuaikan yang dapat digunakan untuk pemasaran dan penjualan produk yang menjelang masa kedaluwarsa sehingga produk dapat terjual sebelum masa kedaluwarsa terlewati dan menambah omzet bagi UKM Rumah Beku dan PD Ajat. Dengan adanya permasalahan yang terjadi pada mitra yang ditinjau dapat diambil kesimpulan bahwa mitra membutuhkan suatu platform yang dapat digunakan untuk memasarkan dan menjual produk yang menjelang masa kedaluwarsa dengan harga yang lebih murah dari harga normal. Diharapkan program ini dapat membantu UKM Rumah Beku dan PD Ajar untuk meningkatkan kinerja penjualan usahanya sehingga dapat memanfaatkan teknologi informasi
TRAINING OF TRAINERs (TOT) PENINGKATAN PEMAHAMAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN DI KABUPATEN SERANG
Get PDFPerekonomian kreatif merupakan hal yang penting dan berkontribusi pada pembangunan negara secara berkelanjutan sesuai dengan SDGs. Sektor jasa keuangan menjadi salah satu sektor yang turut berkontribusi dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Kurangnya pemahaman dan rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat berakibat masyarakat terjebak pada investasi Ilegal. secara umum masyarakat Indonesia belum memiliki pemahaman yang kurang baik mengenai karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal. PKM Training of Trainer (ToT) bertujuan mendorong sinergi antara pelaku usaha jasa keuangan OJK dan akademisi perguruan tinggi untuk memberikan literasi dan edukasi Pemahaman Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan kepada masyarakat di Kabupaten Serang. Kegiatan PKM ToT terdiri dari beberapa tahapan yaitu: 1). Pendahuluan. 2). Persiapan. 3). Pelatihan Trainer of traineer (ToT) dan 4) Evaluasi.Hasil pre-test menunjukkan kemampuan dan pemahaman peserta ToT adanya peserta yang belum memahami Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Hasil post-test setelah pelaksanaan pelatihan ToT menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman peserta terhadap tugas, fungsi dan tujuan dari otoritas jasa keuangan dalam perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan sebesar 11,4% dan berkaitan dengan tingkat pemahaman peserta terhadap dalam mengenali investasi ilegal dan yang legal terjadi peningkatan pemahaman sebesar 21,9%. Secara umum terjadi peningkatan pemahaman peserta pelatihan secara signifikan setelah mengikuti kegiatan ToT. Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan sangat bermanfaat dengan tujuan mewujudkan perekonomian kreatif berkelanjutan. Selanjutnya perlu adanya kegiatan lanjutan dari PKM ToT dengan Kegiatan pelatihan peningkatan Skill dan pemahaman bagi masyarakat untuk menggunakan sistem layanan informasi keuangan (SLIK)
PERANCANGAN SIGN SYSTEM DAN WAYFINDING RPTRA ASTHABRATA
Get PDFRuang publik yang telah dibangun yang berada ditengah pemukiman masyarakat merupakan sarana informasi dan edukatif yang baik. Tanggung jawab bersama dalam membangun identitas kawasan bukan hanya oleh pengelola tapi dibantu pihak lain. Dalam kaitan tersebut diperlukan kemampuan kreatif yang diperlukan guna mencapai target nilai kepuasan masyarakat yang berdiam dilokasi sekitarnya. Keterbatasan pelayanan dari segi kepuasan bisa ditanggulangi dengan mengajak pihak akademisi universitas. Pengabdian masyarakat ini juga mengukur kemampuan akademis membaca lingkup masalah yang masih ada dan dipecahkan dengan konsep keilmuan prodi. Berdasarkan permasalahan yang ada pada warga, Universitas Pembangunan Jaya melalui Program Studi Desain Produk dan Desain Komunikasi Visual berupaya memberikan solusi untuk masalah tersebut dengan melakukan pembuatan Sign System. Dengan kompetensi yang dimiliki dari dosen Program Studi Desain Produk dan Desain Komunikasi Visual diharapkan pendampingan yang ditawarkan kepada masyarakat dapat memberi manfaat dalam memahami kegunaan desain dan keterampilan yang kami jalankan. Beberapa tahapan kegiatan diusulkan untuk mencapai tujuan program ini yang berupa pendampingan dari dosen dengan secara intensif kepada warga yang dibantu mahasiswa. Harapan dari keseluruhan kegiatan ini adalah mampu memberikan kemajuan kepada RPTRA ASTHABRATA. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan pengalaman yang baik bagi mahasiswa mahasiswi Program Studi Desain Produk dan Desain Komunikasi Visual Universitas Pembangunan Jaya