Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)
Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
Positioning Ideologi Partai Politik Dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019
Get PDFThis article analyzes the ideological positioning of political parties in the formation of the Indonesia Adil Makmur Coalition in the 2019 Presidential Election. Democracy has brought political parties in the political electoral. In 2014 the dynamics of political parties in Indonesia before and after the Presidential Election were interpreted as manifestations of the office-seeking coalition model. The characteristics of the office-seeking coalition model are fluid and not permanent. This seems to justify a practical political adage which states that in politics there are no eternal friends or enemies, what is in the interests of servants. The 20% presidential threshold has resulted in political parties having to form coalitions to support candidates in the Presidential Election in 2019. The method used in this study is media analysis and literature studies. The results of the analysis indicate that the coalition of political parties in the 2019 Presidential Election is a must for political parties. The emergence of the catch-all party shows pragmatism and shifts the ideology of political parties in building the coalition. This proves the lack of commitment and weakening of the ideology of political parties from time to time. Political parties focus more on getting a share of power. From the explanation above, it can be concluded that ideology cannot be used as the absolute preference of the coalition of political parties. Because it is proven that the composition of the coalition is not always formed on the basis of ideology. This explains that the formation of coalitions is the basis of political interests that are non-ideological or office-seeking to get a share of power
Strategi Kampanye Pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018
Get PDFPemilihan gubernur Jawa Barat adalah salah satu pemilihan tingkat daerah paling besar di Indonesia, hal ini dikarenakan Jawa Barat memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak tiga puluh satu juta pemilih atau satu per lima dari total DPT se-Indonesia. Pasangan Asyik menjadi salah satu dari empat calon yang berkontestasi dalam pemilihan gubernur Jawa Barat sekaligus menjadi satu-satunya calon yang muncul dari partai oposisi pemerintah. Dalam survei elektabilitas yang dilakukan selama beberapa bulan sampai beberapa hari sebelum pemilihan, pasangan Asyik termasuk ke dalam dua paslon dengan elektabilitas terendah. Melalui hasil ini, maka menjadi menarik bagi penulis untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi kampanye yang dilakukan oleh Asyik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data berasal dari data primer dan sekunder serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal dan artikel. Berdasarkan penelitian, Asyik menggunakan isu ekonomi sebagai isu yang paling mendominasi janji kampanye. Namun, kekuatan utama mereka sebenarnya berada pada isu keumatan, di mana mereka telah menyasar pada kelompok masyarakat Muslim, khususnya yang pernah turut serta dalam Aksi 212. Isu ini juga berkorelasi dengan citra utama mereka sebagai satu-satunya pasangan dari partai oposisi, sehingga tagar 2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden adalah bagian dari propaganda utama yang mereka keluarkan sebagai politik penyerangan kepada pihak lawan, terlebih bertujuan pula untuk memberikan diferensiasi khusus antara paslon Asyik dengan paslon lain di mata masyarakat pemilih Jawa Barat
Pemilihan Walikota Malang Rasa Korupsi
Get PDFTulisan ini ingin membedah pemilihan walikota Malang tahun 2018. Pada pemilihan 2018 dua pasangan calon [paslon] yang terjerak korupsi ditambah dengan 41 anggota dewan perwakilan rakyat daerah [DPRD]. Pilwali rasa korupsi karena terjadi menjelang pelaksanaan suksesi kepemimpinan di tingkat lokal tiba-tiba KPK membongkar perilaku korupsi yang melibatkan banyak aktor pejabat daerah. Implikasinya dua paslon mendapat penilaian negatif dari masyarakat, sementara satu paslon mendapatkan keuntungan dari kasus korupsi tersebut. Alhasil, paslon tersebut yang terpilih sebagai walikota. Keterpilihan paslon yang tidak korupsi menunjukkan rasionalitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Namun, pada saat yang sama memberikan hukuman kepada paslon yang terlibat korupsi. Inilah rasionalitas masyarakat dalam menggunakan hak politiknya dalam menentukan siapa pemimpin yang dapat mewakili aspirasinya
Keterwakilan Kelompok Disabilitas Sebagai Perjuangan Politik Identitas Dalam Pemilu 2019
No full textPenelitian ini membahas tentang keterwakilan kelompok disabilitas dalam pemilu legislative 2019 sebagai sebuah perjuangan identitas. Majunya Anggiasari Puji Aryati sebagai calon legislative di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dearah Pilihan Yogyakarta, merupakan hal menarik, pertama karena merupakan bagian dari perjuangan dengan isu yang menarik yaitu disabilitas dan sekaligus sebagai penyandang disabilitas dengan tuntutan inkulusifitas, penelitian ini menekankan pada proses kandidasi Anggiasarai Puji Aryati sebagai perjuangan politik identitas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriktif. Dengan lokasi penelitian Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian dilakukan selama beberapa bulan dengan mengikuti beragam aktifitas Anggiasari Puji Aryati. Tekhnik pengumpluan data dilkuakan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sementara teori yang dugunakan adalah teori yang berhubungan dengan perfektif keterwakilan, disabilitas dan politik identitas. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hambatan Anggiasari dalam proses pencalonannya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan bagaimana partai melihat peluang isu disabilitas dalam pemilu 2019.Â
Pemilu dan Korupsi : Dilema Konstestasi Caleg Mantan Napi Korupsi Pada Pileg 2019
Get PDFThis article discusses the contestation dilemma of former legislative candidates for corruption in the 2019 legislative elections. The main focus is on the attraction of interests that occur between political parties and electoral institutions (KPU) in nominating former corruption prisoners in the 2019 legislative election. The method used is literature studies through the approach of the political party recruitment function. At present there are thirty-eight names of legislative candidates who have entered the list of Permanent Candidates (DCT) in the 2019 legislative elections. There is a long process and political interest that occurs followed by the submission of a Judicial Review to the Supreme Court. The results of this journal writing formulate that the factor behind the nomination of ex-corruptors as candidates is the recruitment of partisanship political parties who tend to uphold cadre loyalty to the party, followed by a legal regulation stating that the nomination of ex-corruptors does match with law No. 7 about Elections. Meanwhile, the KPU's rejection of the former corruptor candidates is the KPU's professional stakes to create clean elections by building the integrity of the legislative candidates and candidates
Lijphart's Democracy Idea dan Turkey
Get PDFThis paper tries to apply Lijphart’s way of description with ten factors for the two models of democracy to the Republic of Turkey. Turkey, with her important location, which is a country with a different political structure and social structure, can be added to Lijphart example. This research mainly analysis Turkish political system with Lijphart’s majoritarian and consensus democracy idea. In this study, while examining the case of Turkey, the World Bank, IMF, and IV project, Freedom House reports and data were used
Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019
Get PDFThe amount of money circulating in the 2019 Election has the potential to increase from the 2014 general election. This is based on several things. First, the system and mechanical elections have not changed from 2014. This means that the personal side or orientation of the election competition is still based on legislative candidates rather than political parties. Second, the orientation of the 2019 Legislative Election competition remains based on the popularity and personality of candidates. Third, to be elected, every legislative candidate will still try to increase its popularity, increase campaign activities, and personally finance it. In Indonesia, one of the crucial topics in each general election is about money management in elections. The role and function of money in elections is very important in studies in the social sciences, especially political science, law, and economics. This issue then brings various consequences for election participants, election organizers, and from the voter side so that the phenomenon of the widespread practice of money politics is also a major issue in the implementation of each election
Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada
Get PDFPragmatisme politik menjadi dinamika pada pilkada serentak untuk pemilihan kepala daerah. Kekuatan petahana dan pembentukan koalisi partai-partai peserta pemilu yang tidak berimbang dapat mengurangi ataupun menghilangkan peluang partai politik lain untuk ikut dalam kontestasi. Selain permasalahan tersebut pengajuan pasangan calon oleh partai politik lebih banyak memperhatikan elektabilitas petahana ataupun popularitas calon yang akan diusungnya tanpa memperhatikan ideologi partai. Hal ini menjadikan tidak berimbangnya kekuatan sehingga menyebabkan calon dari partai politik atau koalisi partai politik lain enggan menjadi pesaing. Partai politik melakukan koalisi untuk mengusung calon dilakukan dengan berbagai alasan pembenaran. Tulisan ini akan menjelaskan tentang pragmatisme partai politik dalam berkoalisi dan mengusung pasangan calon yang memunculkan fenomena calon tunggal. Penulisan jurnal ini diawali dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan juga didukung data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penulis mencoba melakukan analisis terhadap dokumentasi sepanjang penyelenggaraan pilkada serentak untuk menjawab fenomena tersebut. Konsep pragmatisme politik diharapkan dapat menjelaskan fenomena-fenomena tersebut. Hasil tulisan ini menyimpulkan bahwa cara-cara pragmatis yang digunakan partai politik dalam menentukan koalisi dan pasangan calon dalam pilkada disebabkan karena tujuan partai politik ikut dalam kontestasi hanya berorientasi pada kemenangan untuk memperoleh kekuasaa
Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu
Get PDFTulisan ini menjelaskan peran aktor pemantau dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Eksisten aktor pemantau sangat diperlukan dalam mengawal proses dan pelaksanaan pemilu atau pilkada agar bisa berjalan secara adil, transparan, dan demokratis. Aktor pemantau diharapkan bisa memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu atau pilkada berjalan sesuai dengan asas pemilu. Selain itu, aktor pemantau juga merupakan bagian dari keterlibatan masyarakat sipil dalam pemilu atau pilkada. Dalam konteks demokrasi, kehadiran lembaga pemantau dijamin secara konstitusional.Â
Pemilu 2014: Politisi Pencari Kursi di Senayan
Get PDFGeneral Elections can be used as evidence as well as evaluation of the recruitment process, political circulation. This paper proves that in the 2014 Election there has been a stagnation in political circulation. As well as, the 2014 elections, where many candidates for people's representatives are still filled by old politicians. After becoming a member of the House of Representatives for a long time, he became a member of the DPD, and vice versa. As a result, there is still a strong intervention by political parties in placing their cadres. As a result, there is often political decay like corruption