Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)
Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
Framing Media Terhadap Ulama Di Balik Popularitas Jokowi dan Prabowo
Get PDFThe easy access to online media made the electoral progress of Jokowi and Prabowo in-teresting to be watched. There are many perspectives and facts regarding both candi-dates that elevate the public’s argumentation in the public sphere. However, the easy ac-cess of that online media un-fortunately had created a bias between both candidates’ true modality and the issues behind them. The Islamic value of the Ulama behind both candi-dates are the most interesting issues of them all. Indonesian society began to pay more attention to Ulama’ figure instead of to the modalities both candidates promoted. This writing aims to drive that public partiality about the Ulama trough paying more attention to the electability level by affirming Talal Asad’s thesis about Ulama and Politics
Reward Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi
Get PDFIstilah Justice Collaborator dalam khasanah perbendaharaan kata di dunia hukum pidana merupakan hal yang baru. Mulai marak diperbincangkan kala kasus suap cek pelawat Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia terkuak di permukaan. Kini kata Justice Collaborator kerap muncul dalam penangan kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Justice Collaborator memiliki peran sangat penting dalam memberikan informasi kepada penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang tergolong kejahatan kerah putih dan terorganisir. Korupsi sebagai white collar crime karena melibatkan pemegang kekuasaan, seperti anggota legislatif, pengusaha, kepala daerah sampai petinggi di Kementerian. Posisi pelaku yang memiliki kuasa dari sisi politik hingga materi yang berlebih, sehingga seyogianya seseorang yang berstatus Justice Collaborator haruslah diberikan imbalan berupa penghargaan atas informasi yang diberikan. Status Justice Collaborator yang diberikan oleh penegak hukum berimplikasi kepada pemberian reward keringanan penjatuhan pidana. Label Justice Collaborator tidak menghilangkan status hukumnya sebagai salah satu pelaku dalam tindak pidana korupsi yang diungkap. Walaupun realitasnya, pemberian keringanan pidana sering diabaikan oleh Majelis Hakim Tipikor atas dalih independensi dalam menjatuhkan putusan
Pembelahan Politik Kiai NU di Pilgub Jatim 2018
Get PDFThe realm of East Java politics which has been known as the main community of Traditional Islam, bequeaths a separate record of the dynamics and political maneuvers of NU strategic elites (Kiai) in the context of 2018 East Java Pilgub. Similar political realities have occurred since the East Java Pilgub in 2008 and 2013 . One thing that is most useful and more in several perspectives is the change in political division among the NU East Java kiai in the 2018 Pilgub. Things that happened also in the East Java Pilgub 2008 and 2013 ago. The writing of this journal is preceded by the existence of research with qualitative methods with primary data collection through interviews with people who understand this case study and also supported by secondary data. The author will analyze the phenomena that occur with the cleavage theory described by Peter Mair (2014)
Korupsi Di Perguruan Tinggi
Get PDFSejarah sudah menuliskan bahwa perguruan tinggi sudah menjadi bagian dari persoalan korupsi. Sejumlah perguruan tinggi dan sivitas akademikanya terseret dalam lingkaran korupsi. Bila dicermati aktor yang sedang terlilit korupsi biasanya adalah pimpinan, rektor, dekan, dan pejabat struktural. Pimpinan ini adalah bagian dari pejabat pembuat komitmen (PPK). Sebagai pimpinan yang memiliki kuasa sangat rawan untuk disalahgunakan. Penyalahgunaan kekuasaan merupakan pintu masuk terjadi perilaku koruptif di perguruan tinggi. Agar perilaku koruptif tidak menyebar dan terdesentralisasi secara massif, maka diperlukan penguatan kelembagaan dan komitmen seorang pimpinan untuk tidak mentoleransi. Sejumlah cara sudah dilakukan dalam mengurangi perilaku korupsi, misalnya membuat perencanaan yang baik, penggunakan sistem online dalam lelang barang dan jasa, ketaulatan seorang pimpinan. Sebagai tambahan, pemimpin perguruan tinggi juga perlu mensosialisasikan semangat anti-korupsi secara menyeluruh kepada semua sivitas akademika
Strategi Marketing Politik Pasangan Dinda-Dahlan di Kabupaten Bima-NTB
Get PDFThis paper explains the importance of political marketing strategy for winning a local election. The role of political marketing strategy has been able to help couples Dinda-Dahlan to get victory in 2015 local elections in Bima regency. In the context of winning strategy that have been used by the Dinda-Dahlan team, consisting of how to formulate marketing mix that includes the political product, promotion, price, and placement. The implementation of the marketing mix are very effective to persuade voters in political contest
Media Massa dan Tahun Politik
Get PDFArtikel ini mendiskusi kontribusi media massa di tengah gelombang arus tahun politik yang sedang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Media memiliki peran dalam menginfokan semua peristiwa politik. Karena itu, diharapkan media massa bisa netral dan berimbang dalam menjalankan fungsi peliputan dan pemberitaan. Namun, hal ini sulit dicapai karena media massa dimiliki oleh politisi atau partai politik tertentu. Implikasinya adalah terjadi diskriminasi peliputan dan memberitaan yang dilakukan media tersebut. Sejumlah partai politik sangat familiar di mata masyarakat, karena seringnya menghiasi layar kaca, sebaliknya partai politik yang tidak berafiliasi dengan media massa termarginalkan di ruang publik. Inilah catatan kecil eksistensi media massa dalam era demokrasi dan liberalisasi politik.Â
Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Get PDFLahirnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memposisikan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Adanya undang-undang desa juga memberikan kejelasan tentang posisi dan juga kewenangan pemerintah desa dalam mengelola urusan rumah tangga desa. Regulasi tersebut juga mengatur kebijakan pemerintah tentang pemberian alokasi dana desa yang memungkinkan digunakan untuk pengembangan potensi yang di miliki serta. Selain itu, kebijakan tentang desa memberikan desa sumber dana dan juga kewenangan yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Regulasi yang memberikan kewenangan dan tanggungjawab yang cukup besar kepada desa tentunya harus diimbangi dengan terselenggaranya pemerintahan desa yang mampu berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang baik. Dalam implementasi kebijakan tersebut ternyata masih terjadi kasus penyelewengan terhadap alokasi dana desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa. Tulisan ini akan menjelaskan analisa terkait pentingnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengimplememtasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan menggunakan teori Rasional Birokrasi yang dikemukakan oleh Marx Weber
Critically Examining The Arrangements of Fiscal Decentralization in Indonesia
Get PDFAs an implication of the implementation of decentralization in Indonesia, the authority to manage income and spending autonomously by local governments in Indonesia is undeniable. However, the power should be managed and used proportionally. The central government should not lose its control of the local governments, while the local governments maintain the authority to manage its area. This paper examines the proportions of the fiscal authority given by the central government to the local governments in Indonesia. In short, this research finds that in general, the framework of fiscal decentralization in Indonesia is going well. Some research also offers positive findings of fiscal decentralization in Indonesia. However, there are also some serious problems resulting from the implementation of fiscal decentralization in Indonesia, such as vertical fiscal imbalance and corruption. These problems need to be reduced by issuing technical and specific regulations and by ensuring that those regulations are both monitored and implemented
Rekruitmen Politik Dalam Pilkada di Kabupaten Takalar
Get PDFPolitical recruitment In local leaders election in this study get with qualitative method and descriptive analysis towards the manajemen and sympathizers Nasdem Takalar, Kitta- Syamsari-Achmad Dg. Se're partners, and regional general elections comminsions Takalar Regency. Syamsari Kitta-Achmad Dg Se'er's partner carried by PKS (4 seats) in partnership with the National Democratic or Nasdem party (2 seats) in local leaders election in Takalar Regency for the period 2017-2022. Both parties agreed that the couple could bring change in Takalar District. PKS's choice of Syamsari Kitta was due to its capacity, basis and electability, while Ahmad Daeng Sere was chosen as a vice regent candidate because he had positive electability to fight incumbents. In addition, Syamsari Kitta is also a PKS cadre who has political experience, her character is known to be simple, easy to get along with and communicate with the community and has a militant electoral base, both PKS cadres and other winning teams
Perempuan, Kekuasaan, dan Korupsi
Get PDFArtikel ini membahas keterlibatan kaum perempuan dalam perilaku korupsi. Korupsi bisa terjadi ketika kaum perempuan menjadi bagian dari kekuasaan. Ketika perempuan berada dalam kekuasaan, maka yang terjadi adalah ikut menjadi bagian dari korupsi. Dengan kata lain, siapa pun yang berkuasa ada ruang untuk melakukan korupsi. Hal inilah yang sedang dipraktikkan oleh kaum perempuan dalam panggang kekuasaan. Perempuan kehilangan idealisme ketika sedang berkuasa. Godaan penyelewengan kekuasaan melalui tindak pidana korupsi hadir di ruang publik. Karena itu tidak salah bila dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki sama saja ketika sedang berkuasa. Implikasinya adalah pesona perempuan sebagai mahluk suci dari perilaku korupsi menjadi runtuh.Â