Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)
Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
Budaya Politik, Uang, dan Pilkada
Get PDFPilkada merupakan instrumen penguatan desentralisasi yang menyimpan beragam masalah, termasuk terdapatnya politik uang (money politics). Tulisan ini mengkaji persepsi masyarakat Bangli mengenai budaya politik uang pada pemilukada dengan metode kualitatif deskriptif. Masyarakat Bangli menilai saat pemilu celah yang seringkali rentan dimasuki praktek politik uang adalah pemberian sumbangan bantuan uang untuk pembangunan sarana (fasilitas) peribadatan, musyawarah warga setempat serta pelaksanaan festival atau gelaran budaya yang melibatkan keterlibatan warga yang cukup banyak. Sumbangan tersebut merupakan media yang paling sering digunakan kandidat merangkul simpati warga guna meraih elektabilitas. Persoalan politik uang dianggap terjadi akibat belum optimalnya fungsi kontrol penyelenggara pemilu termasuk partai politik pengusung dalam mendisiplinkan calonnya agar tidak melakukan pelanggaran berupa pemberian uang atau barang
Perang Dua Srikandi Dalam Pilwali
Get PDFArtikel ini mengangkat pertarungan dua pasangan calon walikota Malang. Kehadiran dua pasangan calon ini layak dipresiasi karena ikut ambil bagian dalam persta demokrasi. Tidak hanya itu, hal ini juga menandai kebangkitan kaum perempuan dalam politik lokal di Kota Malang. Dalam menelaah kehadiran kaum perempuan ini, maka digunakan pendekatan feminisme sebagai pisau analisis. Dengan pendekatan ini, kehadiran kaum perempuan dalam dunia politik bisa diungkap dengan jelas
Transparansi Informasi Pilkada Serentak Komisi Pemilihan Umum
Get PDFSalah satu terobosan KPU dalam penyelenggaraan pilkada serentak adalah membangun sistem transparansi informasi. Tujuannya adalah agar masyarakat, para kontestan pilkada, dan aktivis partai politik bisa mengakses kapan dan dimana saja perkembangan pelaksanaan pilkada yang sedang berlangsung. KPU sebagai lembaga penyelenggara berusaha memperbaiki penyelenggaraan pilkada serentak dengan menggunakan teknologi informatika. Penggunaan website dalam pilkada merupakan langkah awal dalam menerapkan mekanisme e-voting dalam pilkada.Â
STRATEGI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH: MENUJU ERA GLOBALISASI
Get PDFStrategy of bureaucracy reform in local government is an effort and a step to strengthen locality and to solve many challenges in globalization era. Bureaucracy reform is not only to simplify bureaucracy structure but also to change mind set and work culture in bureaucracy, particularly in administrative management of local government. Bureaucracy reform had launched since reformation era, but it has faced impediment and challenge such as bad bureaucrat behavior, many corrupt bureaucrats, bad public service even though decentralization has been objectified. Performance problem has not been better yet even performance indicator has been available. Therefore, bureaucracy reform conceptual model as guideline in structure improvement, work culture of local bureaucracy, and strategy of bureaucracy reform consisting steps of bureaucracy improvement are important thing. As a result, there are general direction or strategy of bureaucracy reform as guideline for improvement of structure, performance, and culture in local bureaucracy, particularly local government, Cimahi city
Media, Pilkada Serentak dan Demokrasi
Get PDFTulisan ini menjelaskan relasi media, pilkada serentak, dan demokrasi dalam praktik politik lokal. Dalam pilkada serentak, menggunaan media selalu menjadi arus-utama dalam pesta demokrasi di tingkat lokal. Pilkada serentak sebagai arena kontestasi para kontestan merupakan perwujudan dari praktik demokrasi. Karena itu, media yang bebas dalam melakukan peliputan dan pemantau pilkada serentak dijamin oleh sistem politik yang demokratis. Hal ini yang menjadi benang merah dari tulisan ini
MODEL BIROKRASI PARKINSON DALAM PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY)
Get PDFThis paper explains about huge bureaucracy phenomenon in SBY government era. The huge bureaucracy can be understood as an ineffective government. SBY policy with huge bureaucracy is a form of his political choice in purpose to accommodate his supporters. Parkinson model is usually used in U.S government system. Because of that, when SBY adopted huge bureaucracy model, many critics was pointed to him. Why? Because it is not suitable with spirit of thin structure and rich function
POLITIK ALIENASI BIROKRASI
Get PDFThis paper discusses about political process of alienation by bureaucrat in Central Lombok region. Political policy of alienation is conducted by government in purpose to punish several bureaucrats that politically oppose in local election. Alienation policy is political punishment towards bureaucrats in purpose to cut off surely their career. If it is not, the bureaucrat will be non-job. Because of that, the political policy of alienation is very frightening for local bureaucrats who dissent with head of local government
Trend Kotak-Kotak Dalam Pilkada
Get PDFTulisan ini menelaah tren warna kotak-kotak dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa politik simbol sedang ramai digunakan dalam pertarungan mendapatkan kekuasaan formal. Baju kotak-kotak tidak lagi netral dipahami, tetapi sudah menjelma menjadi milik PDIP dalam setiap perhelatan pemilu. Politik simbol kemudian menjadi komoditas politik dan kultural yang sangat menonjol dalam pesta demokrasi di tingkat lokal. Kajian ini akan menjadi trend baru dalam studi ilmu politik dan pemerintahan ke depan.Â
Politik Keluarga Dalam Pilkada Serentak
Get PDFArtikel ini mengangkat cara kerja politik kekeluargaan dalam pilkada serentak di Indonesia. Politik keluarga semakin mengental dalam beberapa terakhir dalam konteks pemilihan kepala daerah. Kehadiran mereka dalam panggung politik lokal lebih disebabkan karena memiliki jaringan, koneksi dan capital - yang kesemua ini merupakan modal politik yang digunakan dalam kontestasi meraih jabatan politik. Kehadiran sejumlah keluarga besar dalam pilkada secara hukum formal tidak melanggar, tetapi dari segi demokrasi tentunya tidak sehat karena tidak memberikan ruang muncul figur lain selain keluarga mereka. Karena itu, tantangan terberat dalam melembagakan demokrasi lokal yang sehat dan kuat adalah cara untuk menata ulang proses rekrutmen politik di tingkat lokal
PENYUSUNAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KOTA BANDUNG
Get PDFBureaucracy reform is an important thing. The aim is to actualize good governance, particularly in Bandung city. The research is started with continuing previous program, program socialization, recommended evaluation or progress of bureaucracy reform, arrangement of reformation agenda in 2015-2019, implementation of regulation, gradual report related with progress of bureaucracy reform program in Bandung city. Bureaucracy reform is implemented in purpose to actualize increasing of public service quality towards society. The government has issued many regulations as legal and operational directions in implementation of bureaucracy reform in period 2015-2019. The research has special target for helping local government, Bandung City in arranging road map of bureaucracy reform in Bandung City in second period, based on National Medium-Term Development Plan (RPJMN). With this special target, increasing of public service quality by Bandung bureaucracy will be reached